Arman Anwar

Abstract

The main objective of this research is to find a proper legal principles of liability on the law of telemedicine. To reach this objective, the statute, conceptual, comparative and case approach are used as tools of the research. Some legal materials, such as Burgerlijk Wetboek (BW), Government Gazette No. 23 of 1847, Law No. 36 Year 2009 on Health, and Law No. 29 of 2004 regarding Medical Practice in conjunction with Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/PER/X/2011 on the Licence of Medical Practice, and Law No. 44 Year 2009 on Hospitals are used as the factoring point of the research, and also the law of telemedicine implemented by some other countries are used as the legal comparison to review such principles of the present laws and to propose the future telemedicine law.

As the fact that the law of telemedicine still does not exist in Indonesia, it might be some problems for Judges to decide cases related to liability of risk on the practice of telemedicine.Pursuant to Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 5 (1) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority, to decide  a case that appearing to him, the judge should explore and understand the legal values, as well as the social justice. Thus, the application of paragraph 3 of Article 1367 BW and Article 46 of Law Number 44 of 2009 on Hospital, shouldbe in the context of proportional justice, where the needs of the patiens for the safety medical services meets with the professional liability of the telemedicine practitioners.

The theory of this dissertation is structured by the relationship among code of ethics, professional standards, service standards and standard operating procedures that regulates the telemedicine practitiones which his or her actions are legitimated by the delegation of power of the primary care physician (PCP).By this structure, the liability of risk arises from the telemedicine practice of the subordinate does not necessarily to be based on fault by the primary PCP or primary nurse as it is stated by doctrine of vicarious liability.Concept of “proportional liability” on this disertation means the balance distribution of rights and obligations of the professionals linked to a telemedicine practices, where the proportion liability to each party’s is based on equitability, appropriate, reasonable and fair valuation. In line with the previous concept, the liability should based on viewpoint of interactive justice, that means based on the values of professional expertise, austerity, responsibility, and collegiality. This concept dedicated for the desire to do good for the sake of healing a patient (doing good).

Keywords: Liability, Medical Practice, Telemedicine

1. PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang Masalah

Teknologi berperan penting dalam kehidupan umat manusia, hampir seluruh bangsa pada sudut manapun di dunia, memanfaatkan teknologi dalam kehidupannya. Antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya pun bisa terkoneksi dalam satu pola kehidupan juga adalah berkat bantuan teknologi. Akselerasi tersebut dalam berbagai aspek telah mengubah yang tadinya kehidupan berjarak menjadi kehidupan yang bersatu. Implikasi dari kehidupan yang bersatu inilah disebut globalisasi.[2] Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam segala sektor makin lama makin luas dan globalisasi telah turut membawa pengaruh tersebut semakin kompleks disegala bidang, tidak terkecuali juga dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan seperti telemedicine. Kemajuan teknologi kesehatan telemedicine tidak terlepas dari adanya efek domino dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Schumpeter menegaskan bahwa pengaruh industri teknologi informasi telah sampai pada sektor kesehatan dan lain-lain. Hal ini karena industri teknologi informasi memiliki karakter dan pasar yang berbeda dengan ekonomi kontemporer. Ia telah memprediksi bahwa inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan membangun suatu ekonomi baru (new economy) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. [4]

World Health Association (WHO) mendefiniskan telemedicine sebagai:

“The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information  for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for  the continuing education of health care providers, all in the interests of advancing the health of  individuals and their communities” [6]

Dalam pandangan David Storey D, bahwa khusus di Amerika Serikat, sedikitnya ada lima permasalahan hukum yang memerlukan pengaturan sebelum meluncurkan program telemedicine. Kelima masalah hukum tersebut adalah licensure dari negara dan credentialing dari dokter, tanggung gugat dalam malpraktik dokter, Peraturan FDA (US Food and Administration) dari Negara Bagian, keamanan data informasi kesehatan pasien, serta masalah asuransi. Rumusan Masalah

          Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas maka masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi  legal issues Prinsip tanggung gugat risiko praktisi kedokteran telemedicine  (Rumah Sakit, dokter spesialis, sub spesialis dan dokter PCP (primary care physician) serta tenaga kesehatan lainnya) secara proporsional dalam praktik kedokteran telemedicine

1. Metode Penelitian

Tipe dan spesifikasi penelitian mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.[10]

1. KARAKTERISTIK TELEMEDICINE DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
   1. Karakteristik “Internasional” Praktik Kedokteran Telemedicine

Model perdagangan jasa yang disebut dengan cross border mode of supply yaitu cara pemberian jasa melewati batas wilayah dimana pemberi jasa dan penerima jasa berada di negara masing-masing, tetapi jasa tersebut melampaui/melewati batas wilayah negara.Menyusun rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan layanan e-health di berbagai bidang kesehatan baik untuk administrasi kesehatan, kerangka hukum dan regulasi, infrastruktur serta mekanisme kemitraan publik dan swasta.

1. Mengembangkan infrastruktur TIK untuk e-health
2. Membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga profit untuk mendukung  e-health
3. Mengembangkan e-healh yang dapat menjangkau masyarakat, khususnya yang rawan terhadap permasalahan kesehatan (vulnerable) dan sesuai dengan kebutuhan mereka,
4. Memobilisasi kerjasama lintas sektor dalam mengadopsi norma dan standar e-health, evaluasi,prinsip-prinsip cost-effectiveness dalam e-health untuk menjamin mutu, etika dan keamanan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, privasi, equity dan equality.
5. Mengembangkan center of excellence dan jejaring e-health,
6. Mengembangkan model sistem informasi kesehatan masyarakat untuk surveilans, respon dan emergency.

Rumusan pada resolusi WHO sebagaimana tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa makna tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan sangat besar dalam upaya pembangunan kesehatan bangsanya. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan layanan e-health dengan menyiapkan semua yang diperlukan baik administrasi kesehatan, kerangka hukum dan regulasi, infrastruktur serta mekanisme Resuolusi WHO dimaksud mengharuskan pemerintah agar dalam mengembangkan e-Healh memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarkat marginal, khususnya yang rawan terhadap permasalahan kesehatan (vulnerable) dan sesuai dengan kebutuhan mereka,

Terkait dengan liberalisasi bidang  jasa kesehatan di ASEAN, diatur dalam perjanjian ASEAN Framework Agreement on services (AFAS). Salah satu dari tiga hal yang diperjanjikan adalah memfasilitasi arus bebas jasa melalui pengaturan saling pengakuan kompetensi (mutual recognition arrengements/MRA). Sementara sampai saat ini kemungkinan dokter asing dapat berpraktik lintas negara ASEAN masih dalam pembahasan dan diperkirakan ASEAN belum akan mencapai persetujuan terkait hal itu dalam waktu dekat.[13]  Elias Mossialos, Sarah Thomson dan Annemarie Ter Linden mengatakan bahwa untuk memfasilitasi layanan sertifikasi lintas batas negara harus dilakukan melalui saling pengakuan jasa sertifikasi dari negara masing-masing asalkan melalui persyaratan Directive dan telah terakreditasi, oleh lembaga yang diakui oleh Uni Eropa, atau diakui berdasarkan perjanjian bilateral antara Uni Eropa dan negara-negara ketiga atau organisasi internasional.Praktik Kedokteran Telemedicine di Indonesia

Adanya kecendrungan sebagian pasien di Indonesia untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi telemedicine lintas negara, menyebabkan beberapa rumah sakt besar seperti Rumah Sakit Gading Pluit, RS Sahid, dan RS JEC, serta di RSCM, telah menerapkan telemedicine yang dimplementasikan dalam bentuk seminar dan operasi (surgery online).[16] dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo.melakukan dalam bentuk teleradiologi, [18]

Komitmen Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap pengetahuan kesehatan dunia  dan layanan telemedicine, dapat dikatakan terlambat dalam penyiapan aturan regulasi tentang telemedicine. Berbeda dengan Malaysia, India atau Amerika Serikat. Indonesia baru sebatas mengatur telematika secara umum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara khusus regulasi tentang telemedicine baru sebatas Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor: HK.02.03/V/ 0209/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pelaksanaan Pilot Project Telemedicine dan Penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Telemedicine Bidang Teleradiologi dan Telekardiologi.

1. HAKIKAT HUBUNGAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN TELEMEDICINE
   1. Pengaturan Praktik Kedokteran Telemedicine dalam Hukum Kedokteran

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/V/0209/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pelaksanaan Pilot Project Telemedicine dan Penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Telemedicine Bidang Teleradiologi dan Telekardiologi.  maka ditetapkan 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan pengampu yaitu untuk bidang telemedicine, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), pengampunya adalah RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan untuk bidang telekardiologi, fasyankes pengampunya adalah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Sedangkan fasyankes diampu terdiri atas 18 (delapan belas) faskankes yang berupa RS Lapangan, Klinik Utama Kementerian Kesehatan, Ambulans, dan Puskesmas, serta RSUD yang tersebar pada beberapa daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).  

Mempelajari surat keputusan diatas maka bentuk praktik kedokteran telemedicine yang dijadikan pilot proyek adalah dalam bentuk store and forward (asynchronous telemedicine). Rumah sakit yang bertindak sebagai lokasi khusus yaitu dimana dokter spesialis non klinis berada adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai pengampu. Sedangkan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang diampu adalah rumah sakit atau fasiltas pelayanan yang bertindak sebagai situs presentasi yaitu tempat dimana dokter klinis dan pasien berada. Dipergunakannya istilah pengampu dan diampu dapat diartikan bahwa dalam kerjasama ini terkandung maksud memberikan perlindungan, keamanan, dan pembinaan dari pengampu kepada diampu. Oleh karena itu, tersirat adanya makna tanggung jawab dari pengampu kepada diampu.

Surat keputusan ini sifatnya hanyalah sebagai surat penunjukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesahatan yang dianggap telah memiliki sistem dan perangkat teknologi telemedicine dan ketersediaan jaringan internet yang baik. Kerja sama yang diatur dalam surat keputusan ini hanya mencakup pemberian pelayanan ekspertise dan konsultasi dibidang radiologi dan kegawatdaruratan kardiovaskuler (terutama sindrom koroner akut). Untuk itu diatur mekanisme dan teknis pengiriman transmisi elektronik gambar radiografi dan semua modalitas radiologi serta rekaman EKG yang disebut dengan teleradiologi dan telekardiologi. Atas jasa pelayanan diagnostik, konsultasi medis foto polos konvensional, Ct Scan dan MRI serta EKG maka ditetapkan besaran jasa dalam surat keputusan tersebut.

Mengingat surat keputusan ini hanya bersifat penunjukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan maka tentunya lebih ditekankan pada pengaturan aspek teknis pelayanannya daripada pengaturan tentang aspek hubungan hukumnya. Oleh karena itu, maka sesuai dengan diktum ketujuh surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa pengaturan hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan Pilot Project Telemedicine tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri antara fasyankes pengampu dan diampu dengan diketahui oleh Direkur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Namun hingga kini perjanjian kerja sama dimaksud masih dalam proses perancangan (draffting).

1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Kedokteran Telemedicine
2. Praktik Kedokteran Telemedicine Berbentuk Real Time (Synchronous  Telemedicine)

Hubungan hukum dalam praktik kedokteran telemedicine dapat dibedakan berdasarkan pada pemilihan waktu, saat dimana informasi ditransmisikan atau interaksi antara individu yang terlibat dalam praktik kedokteran telemedicine itu terjadi. Sehingga praktik kedokteran telemedicine dapat dibedakan atas dua jenis yaitu real time (synchronous telemedicine) dan store-and-forward (asynchronous telemedicine).[20] Selama konsultasi, orang yang ditunjuk di lokasi presentasi mengidentifikasi situs sebagai situs presentasi, kemudian mengidentifikasi pasien dan memberikan spesialis informasi tentang nama dan nomor telepon dokter yang merujuk pasien. Begitupun, situs presentasi akan memberikan informasi kepada primary care physician/pcp yang merujuk pasien nama dan nomor spesialis, dan nomor fax untuk menjawab pertanyaan spesifik primary care physician/pcp, yang mungkin ingin ditanyakan. Langkah selanjutnya adalah orang yang ditunjuk di lokasi presentasi akan menyajikan pasien dan data medisnya. Pasien akan dihubungkan secara on line menggunakan fasilitas video konsultasi (simultan) secara live dengan dibimbing oleh perawat primer, atau dokter PCP (primary care physician) untuk berkonsultasi dengan spesialis pada saat yang sama sehingga kondisi medis pasien dapat dibahas secara bersama dengan spesialis dalam praktik kedokteran telemedicine dimaksud.  Spesialis menggunakan video konferensi untuk mengevaluasi dan mengimplementasi rencana pengobatan sebagai rekomendasi dari spesialis telemedicine. Setelah konsultasi telemedicine selesai, spesialis telemedicine ini mengirim rekomendasi ke dokter yang merujuk melalui situs presentasi atau oleh spesialis secara langsung. Dokter yang merujuk,  bertanggung jawab untuk perawatan pasien dan berperan melaksanakan rencana pengobatan yang dianjurkan untuk pasien, termasuk pemesanan setiap tes dan resep. Dokter merujuk dapat menghubungi spesialis secara langsung untuk diskusi lebih lanjut atau klarifikasi rekomendasi.

1. Praktik Kedokteran Telemedicine Berbentuk Store and Forward (Asynchronous telemedicine)

Hal yang membedakan bentuk ini dengan real time (synchronous telemedicine) adalah penggunaan perangkat lunak oleh dokter klinis pada situs presentasi untuk menyimpan dan mengenkripsi gambar dan data medis pasien. Data ini kemudian diamankan dan ditransmisikan secara elektronik ke dokter spesialis nonklinis pada lokasi khusus untuk dikonsultasikan, direview dan dievaluasi secara offline. Oleh karena itu, Jenis telemedicine ini bersifat non-interactive karena tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak (pasien, presenter dan spesialis) dalam waktu yang sama. Dermatolog, radiolog, dan patalog adalah spesialis yang biasanya menggunakan asynchronous telemedicine ini.

Adapun tahapan pelaksanaan dalam praktik kedokteran telemedicine jenis ini adalah mengumpulkan data medis yang diperlukan  (misalnya, data informasi klinis dan catatan medis pasien) dengan mengisi formulir demograf dan menyertakan, informasi situs pengarah, nama dokter PCP, dan  informasi pasien termasuk riwayat penyakitnaya serta pertanyaan spesifik lainnya yang ingin ditanyakan kepada spesialis. selanjutnya meneruskan ke penyedia perawatan khusus dengan menggunakan e-mail terenkripsi oleh situs presentasi ke spesialis yang diinginkan. Sebelum data medis pasien dikirim/ditransmisikan ke dokter spesialis (dokter non klinis) guna dilakukan interpretasi citra  medis, maka hal penting yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa selama dalam tahap proses ini,  tidak boleh terjadi kesalahan transmisi karena dapat menyebabkan hilangnya  informasi citra medis pasien dan/atau citra medis tersebut menjadi kurang jelas untuk diinterpretasi. Untuk itu akan pastikan lebih dahulu bahwa sistem telemedicine dan instrumen medis bekerja dengan tepat. Setelah citra medis diinterpretasi oleh spesilias selanjutnya hasil interpretasi citra medis tersebut akan dikirim/ditranfer kembali oleh spesialis dilampiri dengan penjelasannya kepada dokter PCP. Jadi waktu untuk pengiriman gambar citra medis dan informasi medis lainnya dengan waktu pembacaannya atau interpretasi oleh spesialis tidak dalam waktut yang bersamaan. 

1. TANGGUNG GUGAT RISIKO SECARA PROPORSIONAL DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN TELEMEDICINE
2. Tanggung Gugat Risiko dalam Aspek Hukum Kedokteran

Pada hakikatnya prinsip tanggung gugat didasarkan atas penghormatan terhadap hak pasien yaitu hak mendapatkan advokasi, dan perlindungan atas upaya penyelesaian sengkata medis sehingga bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi akibat malpraktik dokter. Pengaturan dalam hukum kesehatan tentang hak pasien untuk menutut pertanggunggugatan dokter  diatur dalam  undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  menyatakan bahwa setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang  tenaga  kesehatan, dan/atau penyelenggara  kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya.   Dalam hal kerugian dilakukan oleh Rumah Sakit atau kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka terdapat pertanggunggugatan corporate berdasarkan pada Pasal 32, dan 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pasal 32 point q. Menyebutkan bahwa, Setiap pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara Perdata ataupun pidana. Sedangkan Pasal 46 menetukan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Oleh karena itu, terhadap dokter yang melakukan kesalahan secara personal ataupun Rumah Sakit yang melakukan malpraktik dibebani pertanggunggugatan resiko untuk membayar ganti rugi kepada pasien yang dirugikannya. Dalam hal pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan maka sesuai pasal 65 ayat (3) poin c Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikannya.

J.H. Niuwenhuis, membagi tanggung gugat atas 3 (tiga) golongan yaitu: [22]

1. Adanya hubungan bawahan dan atasan. Yang menentukan disini adalah kewenangan memberikan perintah (instruksi) kepada yang lain. Kewenangan ini dapat timbul dari perjanjian kerja, tetapi juga dapat dari hukum publik (hubungan penguasa dan pegawai negeri).
2. Tanggung gugat tersebut bergantung pada keadaan bahwa perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dalam pelaksanaan tugas oleh bawahan. Pembatasan yang ditentukan pengadilan adalah mensyaratkan harus ada hubungan antara perbuatan melanggar hukum dan tugas seorang bawahan. Majikan juga tetap bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya ketika melaksanakan tugasnya meskipun kenyataan bahwa majikan dengan tegas telah melarang perbuatan yang bersangkutan atau meskipun perbuatan itu diluar jam dinas.
3. Untuk tanggung gugat Pasal 1367 ayat (3) disyaratkan adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan.
4. Tanggung gugat tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh majikan. Pihak yang dirugikan cukup berpegangan pada bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawahan, adanya hubungan atasan-bawahan, dan fakta bahwa tugas bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kasus bayi tertukar dapat dijadikan salah satu contoh dari tanggung gugat risiko dalam bidang kedokteran khusus terkait dengan Pasal 1367 ayat (3) BW.Kontroversi Doktrin Vicarious Liability dalam Pertanggunggugatan Risiko  Dokter  dan Rumah Sakit

Melalui fiksi hukum tindakan hamba adalah tindakan tuan (master), maka dokterin vicarious liability, let the master answer  atau dengan nama lain respondead superior menjadi lazim digunakan oleh para hakim untuk mempertanggunggugatkan majikan atas kesalahan karyawannya. Doktrin ini juga diterapkan dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien untuk menyelesaikan kasus gugatan pasien atas malpraktek dokter, perawat atau Rumah Sakit.[25] Kasus lainnya, Crown  v. Provost (1963). [27]

Demikianpun dengan pendapat W. Page Keeton yang menilai bahwa kebanyakan pengadilan hanya berlindung di balik frasa “dia yang melakukan tindakan melalui orang lain dianggap melakukan sendiri tindakan tersebut, seperti dalam pernyataannya bahwa:

“Most courts have made little or no effort to explain the result, and have taken refuge in rather empty phrases’, such as ‘he who does a thing through another does it himshelf,’ or the endlessly repeated formula of ‘respondeat superior’, which in itself means nothing more than ‘look to the man higher up.”[29] Frederic Cunningham[31]serta J.W. Neyers,Prinsip Tanggung Gugat Risiko secara Proporsional

1. Penalaran Berdasarkan Pertimbangan Yuridis

Penalaran berdasarkan pertimbangan yuridis atau sering disebut juga penalaran hukum termasuk bagian terpenting dalam ilmu hukum, konsep ini sangat menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam langkah-langkah praksis hukum. Istilah penalaran hukum dalam kosa kata bahasa Inggris disebut legal reasoning yang bermakna argumentasi hukum, yakni penalaran tentang hukum. Menurut B. Arief Sidharta, legal reasoning atau penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subyek hukum (manusia) sebagai mahkluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntunan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Berdasarkan pandangan ini, dengan mengutip Heide, B. Arief Sidharta menyebut tipe argumentasi dalam penalaran hukum sebagai “berfikir problematikal tersistematis” (gesystematiseerd probleemdenken).

Menurut Bahder Johan Nasution, profesi dokter atau dokter gigi merupakan kelompok fungsional yang bekerja atas dasar profesionalisasinya tetapi secara administratif mereka adalah pegawai Rumah Sakit. Mereka dalam melakukan tugasnya digaji oleh pemerintah atau pemilik Rumah Sakit untuk keahlian profesionalnya. Atas dasar hubungan kerja yang demikian, secara hukum perbuatan staf medis adalah tanggung jawab Rumah Sakit.[34]  Asas proporsionalitas atau disebut dengan istilah “equitability contract” (meminjam istilah Peter Mahmud Marzuki) harus berunsur justice serta fairness. Makna “equitability” menunjukan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas aequitas praestasionis, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk kedalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan  oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna equitability.Menunjukkan suatu komitmen bersama (sebagai maksud itikad para pihak) yang didorong oleh suatu keinginan kerjasama profesional yang tulus untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis di sektor kesehatan sehingga terwujud efisiensi dalam industri jasa kesehatan nasional.

1. Sifat khusus dari kontrak kerja harus mengadung aturan dan nilai-niai khusus terutama yang paling penting adalah bahwa “”dokter spesilais atau Rumah sakit sebagai majkan harus berjanji memperlakukan pegawainya secara adil” dan sebaliknya “dokter atau perawat primer berjanji selaku pegawai untuk mewakili kepentingan dokter spesilais atau Rumah Sakit sebagai tugas (duty) dari majikan yang harus dilakukan secara cermat dengan penuh kehati-hatian, serta bekerja dengan itikad baik dan penuh profesional”
2. Majikan menyadari sepenuhnya bahwa sebagai seorang pengusaha ada konsekwensi untuk mengambil risiko dari adanya keuntungan dan kerugian karena itu ia berdiri di depan keduanya. Sedangkan bagi pegawai karena berada diantara keduanya (keuntungan dan kerugian) maka ada konsekwensi mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya, sekaligus juga ada risiko kerugian yang terkait dengan itu. 
3. Bahwa dalam rangka menghasilkan kerjasama yang bermanfaat, dan untuk menunjukkan keadilan dari dalam kontrak, serta keharmonisan hubungan majikan-pegawai, atau keagenan maka .janji ganti rugi harus tersurat maupun tersirat dimasukkan sebagai klausula yang penting ke dalam kontrak kerja,
4. Penganturan klausul ganti rugi harus dapat menjelaskan karakteristik dari tanggung gugat risiko berdasarkan doktrin vicarious liability dengan tetap menghormati sepenuhnya asas kebebasan berkontrak
5. Bahwa setiap pengeksklusifan klausul menggantian kerugian akan sangat mungkin jika dianggap sebagai pembatasan kemampuan kewajiban ganti rugi secara keseluruhan untuk situasi yang dinilai berdasarkan kedudukan dan kekayaan masing-masing pihak dan menurut kedaaan (vide Pasal 1371 BW). Sebaliknya apabila  membenarkan adanya pemberian ganti rugi yang tidak wajar akan merupakan beban yang sangat tidak reasonable bagi pelaku
6. Aspek konseptual dan definisional tentang tanggung gugat risiko yang didasarkan doktrinal vicarious liability harus direduksi dari esensi prinsip kepercayaan dalam hubungan atasan-bawahan ataupun keagenan. Tidak ada pertanggunggugatan vicariuos liability yang komprehensif jika terdapat penyalahgunaan kepercayaan. Prinsip kepercayaan dalam hubungan individu antara majikan, karyawan maupun dengan pihak ketiga yang tercipta karena adanya kepentingan dan keparcayaan adalah merupakan dasar dari tanggung gugat yang tidak seharusnya disalahgunakan atau disalahtempatkan 
7. Inti yang mendasar dari sifat dan efek pelanggaran kontrak adalah dari ada atau tidaknya keinginan untuk “mengambil tindakan yang sewajarnya guna mencegah kerugian atau yang menyebabkan akibat.” Sebaliknya “tidak ada janji untuk mengganti kerugian yang disebabkan kelalaian yang disengaja, dilakukan dengan serampangan atau dengan itikad buruk atau terlalu lalai sehingga mengakibatkan kerugian yang fatal dan atau karena kecerobohan yang berulang”
8. Gagal untuk mengawasi pegawai bukanlah alasan pemberian ganti rugi melainkan rasionalitas obyektifnya adalah lebih kepada kegagalan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontraknya sendiri secara personal.
9. Kondisi yang penting (strong condition) yang tercipta dari adanya “sebab” dan “kondisi” (cause and condition) sebagai yang menjadi proximate cause dapat digunakan untuk menentukan tanggung gugat risiko atas kerugian. Namun yang lebih penting lagi adalah pada sifat dari risiko dan penyebab intervensi (intervening cause).
10. Pengadilan harus mengimplementasikan kondisi pengecualian terhadap penerapan tanggung gugat risiko yang didasarkan doktrinal vicarious liability bilamana:

Prinsip tanggung gugat risiko yang proporisonal ini tidak bermaksud menghapuskan doktrin vicarious liability melalui adanya syarat kontraktual. Namun sebaliknya, harus dilihat sebagai implementasi dalam konsep kontraktual subrogasi dan ganti rugi untuk hubungan tertentu antara majikan, pegawai, dan korban yang dirugikan

4. 2. Penalaran Berdasarkan Pertimbangan filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Benyamin C. Zipursky membagi teori keadilan dalam dua bagian yaitu teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif. Keadilan distributif pada dasarnya memeriksa aspek statik dari keadilan, khususnya negara, sementara keadilan korektif memeriksa aspek dinamis dari keadilan. Sedangkan menurut Julian Lamont dan Christi Favour, teori keadilan distributif pada hakikatnya adalah merupakan paham keadilan yang menuntut proporsionalitas hak individu atau masyarakat terjamin sampai sesuai proporsinya dan satu sama lainnya tidak ada yang dirugikan.[37] Doktrin tersebut bahkan dapat diperluas untuk perbuatan bawahan yang dilakukan dengan sengaja sepanjang dilakukan dalam tugas pekerjaannya, tanpa memandang bahwa majikan telah mendeteksi adanya kesalahan tersebut atau telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya kerugian yang lebih besar.[39]

Walaupun terdengar tidak masuk akal namun menurut faham positivis, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas, betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan.[41]  

Keadilan hukum (legal justice) dalam pendekatan positivisme adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hal itu berarti hakim dalam memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan keadilan ini, hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka. Hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konket rasional belaka, dengan kata lain, hakim sebagai corong undang-undang.       

Sistem hukum Indonesia memandang hukum tidak seperti itu. Keadilan hukum (legal justice) tidak harus hanya berdasarkan pada undang-undang saja karena pada suatu kondisi bisa jadi justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku terbatas dimana pada suatu saat daya laku tersebut akan mati seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat. Berdasarkan keadaan seperti itu maka keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) diterapkan oleh hakim Indonesia dengan suatu kewajiban bagi mereka untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) sebagai implementasi amanat konstitusi  Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa didalam hukum terdapat moralitas hal itu dapat dilihat dari adanya asas-asas hukum yang tidak hanya sekedar merupakan persyaratan adanya suatu sistem hukum tetapi juga merupakan pengklasifikasian sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.[43]  Tanggung gugat risiko yang dulunya menerapkan doktrin vicarius liability secara murni, kini mulai diterapkan dalam kasus-kasus secara ketat dan terbatas.

4. Penalaran Berdasarkan Pertimbangan Sosiologis

Sebagaimana ditulis Roscoe Pound, ahli hukum Jellinek menyatakan, jika suatu perintah hukum harus berlaku dalam perbuatan, maka kegunaan secara sosial psikologis harus terjamin. Roscoe Pound melihat fenomena bahwa kaidah-kaidah yang diciptakan pengadilan maupun undang-undang, keduanya terus menerus mengalami kegagalan karena tidak adanya jaminan sosial psikologis sebagaimana dikemukakan Jellinek tersebut.[45]    

          Kritik dari para ahli hukum diatas menunjukan bahwa aspek psikologi sosial menentukan kualitas hukum, termasuk dalam putusan-putusan pengadilan, untuk terwujudnya efektifas hukum karena dukungan masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukan bahwa dunia sedang terus berubah di mana paradigma ilmu hukum murni yang menolak sosiologi dan disiplin ilmu lainnya makin tidak relevan lagi. Hukum memang dibentuk oleh dan untuk masyarakat sehingga hukum tak akan mampu berdiri sendiri tanpa faktor-faktor sosiologis. Di Barat sendiri juga terus terjadi perubahan yang tak terelakan, paradigma legalistik barat klasik tersebut telah diubah di Amerika Serikat sejak tahun 1950-an di masa reformasi peradilannya. Hakim Agung Holmes, Cordozo, Llewellyn, Frank, Gray dan lain-lain. menjadi pelopor dalam paradigma social justice di masa itu.[47] Tanggung gugat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum karyawan yang selama ini dipandang adil jika dibayarkan oleh majikannya, ternyata mulai mengalami perubahan karena tidak selalu dianggap adil.  Dalam praktik kehidupan sehari-hari mulai banyak dijumpai perilaku majikan dan bawahan yang menghendaki pertanggunggugatan secara proporsional dalam kontrak (tertulis mupun tidak tertulis) yang tercermin dalam hubungan kerja antara mereka.

1. Liabilitas Praktisi Kedokteran Telemedicine berdasarkan Keadilan Interaktif (Interactive Justice) sebagai Prinsip Tanggung Gugat Risiko secara Proporsional.

Untuk menentukan bentuk pertanggunggugatan dalam praktik kedokteran telemedicine secara proporsional terhadap Rumah Sakit, dokter spesialis, sub spesialis dan dokter perawatan primer/ PCP (primary care physician), termasuk perawat praktisi atau asisten dokter yang bertindak sebagai perawat primer pasien (dalam hal ini disebut dengan praktisi kedokteran telemedicine), maka diperlukan sebuah teori yang dapat menentukan sejauh mana liabilitas praktisi kedokteran telemedicine tersebut dalam hal bilamana mereka melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pasien. Mengingat karena hal tersebut terkait dengan kewajiban bertanggung gugat untuk mengganti kerugian. maka menurut penulis sangat memiliki relevansi dengan teori interactive justice.

Menurut Richrad Wright, bahwa teori interactive justice adalah teori tentang pertanggungjawaban hukum (legal responsibility) terhadap setiap tindakan interaktif antar manusia sebagai konsekuensi hukum, karena adanya penghargaan yang sama terhadap kebebasan eksternal (right to equal external) setiap orang. Sebagaimana pendapat tersebut penulis kutip berikut ini:

“It is generally assumed that the basic purpose of law is or should be the implementation of justice: the creation and maintenance of those conditions that are properly specifiable bay law for the flourishing and fulfillment of each person in the community as a free and equal rational being. This flourishing depends  upon the promotion of each person’s equal freedom, which has an internal aspect and an external aspect. The internal aspect, which law cannot and should not attempt to control, is a matter of personal virtue-one’s shoping and living one’s life by choosing and acting in accordance with the morally proper ands. The external aspect, which is the proper concern of justice and law, is one’s practical exersice of one’s freedom in the external world, which must be consistent which the equal external freedom of every other person. As Kant put in his supreme principle of right: [S]  a act externally that the free use  of your choice can coexist with the freedom of everyone in accordance with a universal law.” [49] Richard Wright melihat bahwa keberadaan kompensasi memainkan peranan penting dalam interactive justice untuk melindungi setiap orang dari ‘harmful interaction’ yang umum diterapkan dalam perbuatan melanggar hukum (tort law) dan hukum kontrak serta hukum perdata pada umumnya. Pada esensinya, Richard Wright berpendapat bahwa tanggung jawab hukum dalam pidana dan perdata adalah sama yakni memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan ‘harmful interaction’. Jika dalam perdata diistilahkan dengan ‘private wrongs’ yang melanggar kontrak dan property seseorang sedangkan dalam pidana ‘public wrongs’ bentuknya adalah terhadap martabat (dignity), norma masyarakat dan ketertiban umum (publik peace and order).Tanggung jawab sebelum terjadinya suatu kejadian dan

1. Tanggung jawab setelah terjadiya suatu kejadian

Tanggung jawab sebelum kejadian (ex-ante liability) adalah tanggung jawab mematuhi semua undang-undang dan/atau regulasi dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik (contoh: safety regulation, standar laik dagang/standard merhantability, standar layanan/quality of service, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan sesuatu profesi). Sedangkan tentang tanggung jawab hukum setelah kejadian (ex post liability) adalah kewajiban untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan ke keadaan semula.

Pertanggungjawaban karena risiko merupakan kebalikan dari pada pertanggungjawaban karena kesalahan. Pada kesalahan dicari hubungan sebab akibat yang kuat sementara risiko titik sentralnya adalah mengatasi kerugian dengan menaikan standar kehati-hatian, kecuali terhadap risiko yang tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, standar profesi kedokteran maupun standar sistem penyelenggaraan sebuah Rumah Sakit penyelenggara praktik kedokteran telemedicine perlu dibuat secara baik, upaya-upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan demi diminimalisasi risiko (risk manajement) atau potensi risiko maka dibutuhkan jaminan pelayanan kesehatan kepada publik secara aman dan berkualitas. Aspek pertanggungjwaban hukum harus menjadi perhatian utama dari praktisi kedokteran telemedicine.

V  PENUTUP

1. Kesimpulan
   1. Karakteristik telemedicine dalam praktik kedokteran membentuk konvergensi hukum telematika yang dipadukan dengan hukum kesehatan. Kolaborasi kedua bidang ilmu ini membuat praktik kedokteran telemedicine mengalami keterpaduan dengan kaidah-kaidah sains teknologi komunikasi informasi dan ilmu kedokteran yang inovatif. Perkembangan tersebut  membawa perubahan yang memunculkan nilai-nilai baru dalam hubungan terapeutik dimana memungkinkan hubungan terapeutik dilakukan tanpa bertemuan dokter spesialis dan pasien. Hal ini berkonsekuensi hukum terhadap pertanggng gugatan dokter bilamana terjadi malraktik medis akibat pelimpahan kewenangan yang dilakukan berdasarkan prinsip delegasi maupun mandat. 
   2. Hubungan hukum dalam praktik kedokteran telemedicine adalah hubungan kerja yang didasarkan pada hubungan kontraktual maupun karena undang-undang. Pelimpahan tindakan medis dapat dilakukan oleh dokter spesialis sebagai pihak pemberi kuasa kepada dokter primer sebagai pihak penerima kuasa. Begitupun dalam konteks hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan tenaga kesehatanny prinsip tanggung gugat resiko (risico aanspraklijkheid) berdasarkan doktrin vicarious liability. Dasar hukumnya adalah Pasal 1367 ayat (3) B.W. dan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pada praktiknya hal ini menimbukan kontroversi dan ketidakadilan. Sehingga dalam penerapannya, hakim berkewajiban menggali nilai-nilai keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
   3. Prinsip tanggung gugat resiko dalam praktik kedokteran telemedicine secara proporsional menunjuk pada tanggung gugat profesional antar praktisi kedokteran telemedicine. Legitimasi teoritiknya didasarkan pada hubungan profesional (profesional relationship) dalam pelimpahan tindakan medis yang berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan standar pelayanan, serta standar prosedur operasional. Sehingga konsekuansi tanggung gugatnya tidak serta merta hanya didasarkan pada kesalahan dokter primer (primary care dokter/ PCP) atau perawat primer selaku bawahan sebagaimana maksud doktrin vicarious liability. Nomenklatur “proporsional” dalam tanggung gugat resiko bermakna sebagai distribusi hak dan kewajiban para profesional sesuai proporsi kesalahan masing-masing pihak didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (equitability), kelayakan dan kepatutan (fair and reasionableness). Akuntabilitasnya berdasarkan pada sudut pandang keadilan interaktif (interactive justice) yang didasarkan pada nilai-nilai keahlian profesi, kehati-hatian atau kecermatan, tanggung jawab, dan kesejawatan serta keinginan berbuat baik demi kesembuhan pasien (doing good).
2. Saran
3. Perlu dibuat standarisasi teknologi sistem elektronik telemedicine dan standarisasi pendidikan nasional kedokteran telemedicine. Selain itu juga, perlu disusun standar prosedur operasional, standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan, termasuk kemampuan sumber daya praktisi kedokteran telemedicine dibidang forensic information technology/FIT (computer forensic).
4. Perlu dibuat kontrak kerja secara komprehensif terutama yang mengatur tentang tanggung gugat resiko yang proporsional sebagai suatu bentuk tata kelola praktik kedokteran telemedicine yang baik. Hakim hendaknya memiliki pengetahuan tentang praktik kedokteran dimaksud dan memiliki kepekaan untuk menyerap nilai-nilai, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam menerapkan Pasal 1367 ayat (3) BW. dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tenang Rumah Sakit
5. Perlu kebijakan legislasi sebagai bentuk tanggung jawab Negara (legal paternalism)  untuk mengatur, melindungi dan memberikan pemenuhan atas hak-hak warga negara atas implikasi hukum dari medicolegal telemedicine. Peraturan dimaksud khususnya untuk memberikan kepastian hukum tentang pertanggunggugatan dan kepatuhan hukum (legal complience) praktisi telemedicine dan/atau Rumah Sakit sebagai penyelenggara sistem elektronik telemedicine dengan mengadopsi prinsip-prinsip penerapan yang terbaik (best practices and good practice)  dan pemeriksaan hukum (legal audit), serta prinsip-prinsip umum praktik kedokteran telemedicine internasional (general principles).

The post THE PRINCIPLES OF LIABILITY ON TELEMEDICINE PRACTICES appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

MASYARAKAT ASEAN ^*)

Arman Anwar **)

1. Pengantar

Dalam era perkembangan masyarakat ASEAN, baik dalam membangun pilar ekonomi, dan sosial budaya  maupun  politik dan keamanan, terkandung suatu niat baik yaitu menciptakan komunitas ASEAN yang didasarkan pada norma dan nilai bersama, menciptakan kawasan yang kohesif dan stabil yang didasarkan pada tanggung jawab bersama dan keamanan yang komprehensif serta bersifat dinamis ditengah dunia yang semakin terintegrasi. Keinginan mulia ingan membangaun kawasan ini menjadi kawasan yang kompetitif, meningkatkan pembangunan dan kesejahteran sosial, keadilan dan HAM dalam identitas ASEAN diharapkan dapat mempersempit jurang pembangunan antar negara anggota ASEAN.

Mewujudkan cita-cita mulia ini tentunya membutuhkan kerja keras dan kesiapan civil society pada setiap negara anggota ASEAN. civil society atau juga sering disebut masyarakat madani merupakan konsep masyarakat yang ideal, masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kemajemukan,dan maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, M. Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama (M.Dawan Rahardjo. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES, 1999. hal. xxiii). A. Syafii Maarif menyebut masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah (A. Syafii Maarif, 2004: 84).

Persoalannya mempersiapkan atau membentuk masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat demokratis    dimana   para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya

dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya, adalah membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Masyarakat madani bukanlah masyarakat yang instan atau sekali jadi, yang hampa dari nilai-nilai, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang cair yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi (democratic governance)  dan masyarakat sipilnya yang mampu mempraktekan nilai-nilai demokrasi (democratic civilian) dalam segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai civil security, civil responsibility dan civil resilience. Prakondisi semacam ini sangat dibutuhkan ketika akan memasuki suatu hubungan relasional yang lebih luas dan kompleks seperti masyarakat ASEAN. 

1. Peluang dan Tantangan dalam Masyarakat ASEAN

Seiring dengan terbukanya peluang yang dapat diambil dalam momentum kerjasama masyarakat ASEAN, suka atau tidak suka kita juga akan diperhadapkan pada tantangan yang harus dihadapi berupa kondisi persaingan perdagangan yang kompetitif antar negera-negara ASEAN. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan masyarakat anggota negara-negara ASEAN yang tidak siap apalagi tidak  memahami urgensi dari terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN  maka tentu akan timbul persepsi dikalangan mereka bahwa dalam momentum kerjasama dimaksud akan terjadi persaingan/kompetisi yang ketat di sektor perdagangan barang dan jasa dalam pasar tunggal ASEAN, kemudian akan timbul juga kekhawatiran masuknya nilai-nilai budaya asing yang mungkin akan sulit dibendung termasuk juga adanya ke kekhwatiran memanasnya suhu politik dan keamanan di kawasan akibat efek domino dari dampak yang ditimbulkannya. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan dan memang patut diwaspadai. Pasar tunggal ASEAN pasti berdampak pada semakin kompetitifnya persaingan disektor perdagangan dan industri. Kohesifitas budaya dan skala ancaman keamanan di beberapa tempat karena sengketa perbatasan, berpotensi konflik yang dapat menimbulkan kerawanan di kawasan. Untuk itu, maka hanya negera yang stabilitas ekonomi, sosial budaya dan politik serta keamanan yang terjaga baik saja yang akan mampu berkompetisi dan meraup keuntungannya. Potensi  luar  biasa

yang dapat diraih berupa terciptanya lapangan kerja yang luas pada sarana-sarana produksi dan pelayanan jasa serta industri, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi. Dan imbas positifnya juga akan terasa pada peningkatan pendapatan ekonomi rakyat karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengalirnya devisa yang besar bagi negara atau PAD bagi daerah, serta merambah hingga sampai pada perluasan cakupan ekonomi yang dapat  meningkatkan  daya  tarik daerah  sebagai  tujuan  investasi dan pariwisata. Semuanya ini hanya dapat terjadi bilamana pemerintah dikelola dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan mampu mempercepat  penyesuaian  peraturan-peraturan  dan  standarisasi domestik yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. Intinya kerjasama ekonomi masyarakat ASEAN menjanjikan sumber-sumber daya ekonomi dan distribusi kesejahteraan akan lebih dinikmati oleh rakyat. Sebaliknya, negera dan pemerintah daerah yang tidak siap akan tergerus oleh kuatnya arus persaingan dan daya saing melawan berbagai negara dalam merebut pangsa pasar dan daerah produksi. Akhirnya hanya bisa menjadi penonton dan menjadi tamu dirumah sendiri. 

Persaingan antar negara pasti memunculkan konflik ‘trade war’ (perang dagang), karena pada satu sisi terdapat negara-negara yang memiliki kemampuan mengelola potensi ekonomi dengan sistem manageman yang profesional dan didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta dikelola dengan prinsip efesiensi yang tinggi karena didukung oleh sumber daya masyarakat dan pemerintah yang berkualitas serta pelaku usaha bisnis yang kuat. Negara-negara yang kuat seperti ini akan lebih mampu menangkap peluang pasar sektor perdagangan dan indutri dan mampu meluaskan basis produksi dan jasanya di negara lain. Sementara itu, bagi ada negara-negara yang memiliki potensi pasar yang besar dengan tingkat konsumen yang tinggi, namun sumber daya masyarakatnya lemah dan kesiapan pemerintahnya kurang cerdas dalam mengatur regulasi dan kebijakan perdagangan internasional untuk memproteksi pasar dalam negeri secara baik, ditambah lagi pelaku usahanya yang kurang profesional maka tentu akan menjadi peluang bagi negara-negara yang kuat tadi untuk mendapatkan keuntungan yang besar atas kelemahan tersebut. Kenyatan ini sesuai dengan fakta bahwa ketimpangan di sektor perdagangan dan industri antara negara anggota ASEAN masih memprihatinkan, disparitas di sektor ini menyebabkan tingkat kesiapan masyarakat yang berbeda-beda pula disetiap negara anggota ASEAN. Hal ini nampak ketika memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Kesenjangan ekonomi antar negara-negara ASEAN masih cukup lebar. PDB per kapita Singapura misalnya, 35 kali lipat lebih besar dari Myanmar. Demikianpun layanan kesehatan yang lebih rendah pada beberapa negara ASEAN turut memperlebar jurang kesenjangan tersebut. Apabila diamati pada bidang kesehatan saja menunjukan alokasi anggaran kesehatan masih rendah pada beberapa negara ASEAN. Koordinasi sub-optimal penggunaan dana yang disediakan oleh donorpun masih sangat terbatas, bila dibandingkan dengan persentase keterlibatan modal sektor swasta terhadap total anggaran kesehatan malah cukup siknifikan. Sehingga menunjukan indikator dengan efek yang sangat jelas yaitu terciptanya sektor kesehatan sebagai komoditas ekonomi yang berorientasi profit. Akhirnya biaya kesehatan pada negara-negara tersebut menjadi mahal dan berakibat pada pelayanan kesehatan sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu.

Terdapat kesenjangan kemakmuran di dalam masyarakat masing-masing negara anggota ASEAN sendiri yang masih cukup lebar. Sebagai contoh di Indonesia saja, 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 10% PDB Indonesia. Oleh sebab itu, menurut laporan dari Institute for Management Development (IMD) bahwa tingkat daya saing ekonomi Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lain, yakni berada di posisi 42. Sedangkan Filipina sukses mengungguli Indonesia di urutan 38. dan posisi tiga negara lain, seperti Singapura berada di peringkat 5, Malaysia 15, dan Thailand 27. Menyadari hal tersebut maka, hanya negara-negara Asean yang memiliki daya saing tinggi dengan menguasai pasar dan memiliki pelaku usaha yang kuat dan efisien serta tingkat kesejahteraan rakyat yang merata yang akan mendominasi era ini.

Realitas seperti ini, bisa jadi membat Indonesia sendiri dalam konteks masyarakat ASEAN (ASEAN Community) bukan pada posisi mendominasi malah justru menjadi obyek dominasi negara ASEAN lain bahkan dari mancanegara. Kalau demikan maka apa yang harus dilakukan oleh Indoesia. Indonesia sebisa mungkin harus berupaya mewujudkan masyarakat madani untuk menghadapi masyarakat ASEAN. Diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi serta langkah strategi yang harus disiapkan. Sekali lagi, hal ini hanya dapat dijawab bilamana  prasyarat sebagai masyarakat madani.terpenuhi lebih dulu oleh Bangsa Indonesia.

1. Peranan Masyarakat Madani Dalam Menghadapi Masyarakat Asean

Sebagaimana arti kata madani yaitu madaniyyah (berperadaban) maka sebetulnya peranan masyarakat madani sebagai tipikal masyarakat ideal, sangat penting dalam menghadapi masyarakat ASEAN yang multikultural, dinamis, kompetitif, dan integratif.

Masyarakat madani lebih berkarakter persatuan dan saling bergotong royong, karena itu,elitisme yang merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise harus dieliminir dengan menjaga keseimbangan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial yang terbuka,teratur, dan saling percaya. Kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok bisa tercipta bilamana bekerjasama tidak mementingkan kepentingan atau ego sendiri, mengakui keterkaitan antara satu dengan yang lain melalui peran-masing-masing dan.memperkuat rasa saling mendukung dan membutuhkan dengan mempersempit perbedaan dan lebih menonjolkan persamaan sebagai asset yang berharga.

Desentralisasi kekuasaan harus terbagi merata, dan bekerja sinergis secara transparan dan terkoordinasi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Government. Kepentingan-kepentingan pusat dan daerah tidak terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan faham kedaerahan yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial. Demikianpun kepentingan individu dan negara dapat terjembatani bila peran organisasi-organisasi swadaya masyarakat sebagai kekuatan sosial diberi kebebasan agar mereka mampu memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Apalagi terkait dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Ruang-ruang berekspresi dan berkereatifitas juga harus buka seluas luasnya bagi tumbuhnya kreatifitas masyarakat yang produkstif  dalam berbagai ragam perspektif.

Bertoleransi dan berakhlak mulia dalam bertuhan bukan sekedar jargon namun harus diimplementasikan sungguh-sungguh dalam segala aspek kemasyarakatan.Mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang religious, damai, dan  adil dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.

Masyarakat berperadaban tinggi, selalu ditandai dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologidenganrajin mengembangkan riset-riset unggulan dan memanfaatkan  hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut secara bijak dan arif untuk kepentingan umat manusia. Pendanaan dan sumber-sumber finansial harus tersedia memadai untuk mendukung program prioritas dimaksud.

Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada slogan tanpa makna. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, rambu-rambu tersebut perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani ( DuBois dan Milley, 1992).

Masyarakat madani sejatinya memiliki sikap inklusif dan mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan tetap eksis menjaga identitas sejatinya.  Masyarakat madani yang telah mapan akan mudah sekali beradaptasi dengan perubahan dan tantangan serta lebih mampu bertahan dalam iklim keras kemajemukan kultural, kompleksitas persoalan ekonomi yang dihadapi maupun ancaman gangguan keamanan dalam prespektif potensi apa saja. Demikianlah sedikit banyak pemikiran tentang peran masyarakat madani dalam menghadapi masyarakat ASEAN yang penuh harapan dan tantangan.  

*) Desiminasi Masyarakat Asean Memaksimalkan Kesiapan Indonesia Pada Pilar Politik dan Keamanan. Penyelenggara   Kementerian Koordinator Bidang  Politik, Hukum dan Keamanan. Ambon, 20 Oktober 2016

**) Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

The post PERANAN MASYARAKAT MADANI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Arman Anwar²

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

arman_1170@yahoo.com.au

ABSTRAK

Memasuki abad ke-21, dunia dihadapkan pada munculnya teknologi baru dalam bidang kedokteran yang memungkinkandokter untuk berpraktekdalam ruang virtual. Revolusi teknologi inovatif tersebut dikenal denganTelemedicine.Berkat telemedicine kini pelayanan medis dapat diberikan via telekomunikasi, audio, visual dan data yang dapat menghubungkan fasilitas pelayanan kesehatanmeskipun secara geografis terpisah. Sehingga perbedaan waktu, tempat dan jarak sudah tidak lagi menjadi kendala dalam hubungan terapeutik dokter dan pasien. Dalam milenium mendatang, perawatan kesehatan seperti ini diperkirakan akan berkembang dengan cepat begitupun di Indonesia sehingga pada beberapa negara, perkembngan telemedicine telah diikuti pula dengan kesiapan regulasinya.

Berbeda dengan Malaysia, India atau Amerika Serikat. Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan telemedicine, Indonesia baru sebatas mengatur telematika secara umum. Selain itu, pembuatan regulasi tentang e-health pun belum seperti yang kita harapkan, padahal layanan kesehatan berbasis elektronik (e-Health) sebenarnya telah dianjurkan oleh World Health Organization (WHO) sejak 2005 lalu.

Disamping manfaat yang diperoleh dari penggunaan telemedicine perlu pula  disadari bahwa penggunaan telemedicine juga berpotensi menimbulkan berbagai problema hukum, baik di level nasional maupun internasiona., seperti masalah lisensi atau perizinan bagi dokter atau tenaga medis yang melakukan praktek telemedicine kepada pasien yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, akreditasi sarana dan peralatan pelayanan medis, persetujuan tindakan medis (informed consent), keamanan dan kerahasiaan data informasi kesehatan pasien (medical record), Standar prosedur operasional dan masalah asuransi. serta tanggung gugat bilamana terjadi malpraktek dokter.

Kondisi realitas dan implikasi permasalahan hukum tentang telemedicine diatas idealnya diatur dalam hukum nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjawab tuntutan perkembangan teknologi kedokteran telemedicine tersebut.

Kata kunci: Telemedicine, pelayanan kesehatan,  implikasi  hukum  dan kepastian hukum  

1. Proseding Indonesia Health Informatics Forum 2013, Seminar Internasional di Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 22-24 April 2013
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

1.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar urutan keenam di dunia yakni mencapai 203.456.005 jiwa,¹ dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 13,3% (tahun 2010).2 Telah menyebabkan permasalahan kesehatan menjadi salah satu isu utama di Indonesia. Menurut Progres Report in Asia & The Pacific yang diterbitkan UNESCAP, Indonesia masih mengalami keterlambatan dalam proses realisasi pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (TMP)/Millenium Development Goals (MDG). Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, masih rendahnya kualitas sanitasi dan air bersih, laju penularan HIV/Aids yang kian sulit dikendalikan, serta meningkatnya beban utang luar negeri yang kian menumpuk. Sektor-sektor tersebut jelas memberikan pengaruh pada kualitas hidup manusia Indonesia yang termanifestasi pada posisi peringkat Indonesia yang kian menurun pada Human Development Growth Index per 2010. Pada tahun 2006 Indonesia menyentuh peringkat 107 dunia, 2008 di 109, hingga tahun 2009 sampai dengan 2010 masih di posisi 111. Selisih 9 peringkat dengan Palestina (West Bank & Gaza Strip) yang berada di posisi 101.

Sejauh ini, rasio dokter di Indonesia masih satu berbanding 5.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Malaysia, rasio dokter di Malaysia satu berbanding 700 jiwa. sehingga pasien-pasien disana bisa terlayani dengan baik.

Permasalahan lainnya yang dihadapi Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan (17.000 pulau). Sehingga untuk menempatkan dokter ahli di seluruh pulau jelas memiliki kendala tersendiri. Sebagian besar dokter ahli lebih memilih berada di pusat-pusat perkotaan besar, khususnya ibu kota provinsi. Masyarakat yang berada di kabupaten, kecamatan, atau desa apalagi di daerah perbatasan mau tak mau harus cukup puas dilayani oleh dokter yang bukan spesialis atau bahkan mantri dan perawat.

Adanya kesenjangan pelayanan kesehatan, persebaran dokter di Indonesia yang tidak merata, apalagi dokter spesialis, merupakan kendala yang sulit diatasi. Terlepas dari semua permasalahan diatas, animo masyarakat Indonesia untuk berobat keluar negeri juga cukup tinggi. Ketua IDI menyatakan dalam setahun hampir 1 juta orang berobat ke luar negeri dengan uang yang dibelanjakan ke luar negeri untuk kepentingan berobat mencapai angka Rp 20 triliun.

Kondisi semacam ini, sadar atau tidak sangat menyulitkan upaya pemerintah meningkatkan pembangunan kesehatan di Indonesia. Padahal pembangunan kesehatan mempunyai tujuan yang sangat penting dalam upaya pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk menanggapi krisis kesehatan di daerah pedesaan dan perbatasan di Indonesia seperti yang dijelaskan diatas maka diperlukan satu cara yang dapat mengatasi persoalan itu secara efektif dan efisien. Strategi yang ditempuh merupakan model pelayanan kesehatan yang tidak biasa yakni antara dokter dan pasien tidak bertemu secara langsung melainkan dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan Telemedicine.

Disamping manfaat yang diperoleh dari penggunaan telemedicine perlu pula  disadari bahwa penggunaan telemedicine juga berpotensi menimbulkan berbagai problema hukum, Beberapa permasalahan hukum tersebut mencakup antara lain: pemberian lisensi, akreditasi, privasi dan kerahasiaan catatan medis elektornik pasien, tanggung gugat bila terjadi malpraktek, pedoman klinis, dan asuransi.

Belajar dari pengalaman beberapa negara, diketahui bahwa Malaysia telah membuat Undang-Undang tentang Telemedicine dengan nama Telemedicine Act 1997. India juga telah memiliki Undang-Undang tentang Telemedicine dengan nama Telemedicine Act 2003. Sementara itu di Negara Bagian California Amerika Serikat berdasarkan persetujuan Gubernur California  Brown pada tanggal 7 Oktober 2011, Senat telah mengesahkan Telehealth Advancement Act of 2011 untuk menggantikan Telemedicine Development Act of 1996.

Realitas emipiris dan implikasi permasalahan hukum tentang telemedicine di Indonesia membutuhkan aturan hukum nasional. Membiarkan perubahan dan perkembangan tanpa disertai penyesuaian peraturan hukumnya sama saja membiarkan perubahan dan perkembangan tersebut dalam situasi ketidakpastian dan ketidakteraturan. Untuk itu sudah saatnya Indonesia mempunyai ketentuan nasional tentang telemedicine sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi praktisi kesehatan  maupun pasien yang menggunakan layanan kesehatan telemedicine.

1.2 Rumusan Masalah

            Masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi  legal issues ⁴ adalah  :

1. Karakteristik telemedicine dalam praktek kedokteran

1. Prinsip hukum penggunaan telemedicine dalam praktek kedokteran

II.  METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Masalah.

            Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat akademik. Penelitian ini berbedakan dengan penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang bersifat praktis.⁵ Penelitian hukum yang bersifat akademik berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu hukum melalui temuan teori hukum baru, atau menemukan argumentasi  baru, atau menemukan konsep baru terhadap hal hal yang dipandang telah mapan dalam ilmu hukum.⁶

            Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).       

2.2  Bahan Hukum.

            Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.

2.3Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.

Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pengumpulan bahan bahan hukum (legal materials) dan pengkajian dan atau analisis terhadap bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat inventarisasi hukum positip dan penelusuran kepustakaan (studi pustaka) terkait dengan masalah yang diteliti.

Terhadap semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengorganisasian dan pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penyusunan hasil penelitian. Setelah semua bahan hukum diorganisasi dan diklasifikasi kemudian dilakukan analisis dan atau  interpretasi, melalui cara ini diharapkan permasalahan dalam penelitian ini bisa dikaji dan dipecahkan jawabannya.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN
   1. KARAKTERISTIK TELEMEDICINE DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN

1. Pengertian Telemedicine

Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikannya ke dalam teknologi pendukung video-conference. Termasuk sebagai teknologi pendukung telemedicine adalah teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.⁷

Tujuan telemedicine adalah mengusahakan tercapainya pelayanan kesehatan secara merata di seluruh populasi negara, meningkatkan kualitas pelayanan terutama untuk daerah terpencil dan penghematan biaya dibandingkan cara konvensional. Telemedicine juga ditujukan untuk mengurangi rujukan ke dokter atau pelayanan kesehatan di kota-kota besar, sarana pendidikan kedokteran dan juga untuk kasus-kasus darurat. Perluasan manfaat telemedicine bisa menjangkau daerah-daerah bencana, penerbangan jarak jauh, dan bagi wisatawan asing yang sedang berada di daerah wisata.⁸  Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Soegijardjo Soegijoko, bahwa telemedika atau telemedicine yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pula elektronika, tele-komunikasi, komputer, informatika untuk men-transfer (mengirim dan/atau menerima) informasi kedokteran, guna meningkatkan pelayanan klinis (diagnosa dan terapi) serta  pendidikan. Kata “tele” dalam bahasa Yunani berarti: jauh, pada suatu jarak, sehingga telemedika dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun dipisahkan oleh jarak.⁹  

1. Tipe Praktek Telemedicine

Pemanfaatan telemedicine sangat tergantung pada tipe praktek telemedicine. Tipe atau bentuk praktek Telemedicine dapat berupa telekonsultasi, teleassistansi, teleedukasi dan telemonitoring serta telesurgery.¹⁰

Dengan ditunjang peralatan kedokteran yang dapat mengubah citra video menjadi citra digital, maka kini, penggunaan telemedicine dalam praktek kedokteran sudah dimanfaatkan secara luas. Sampai sekarang telemedicine telah diaplikasikan di banyak negara didunia seperti Amerika, Yunani, Israel, Jepang, Italia, Denmark, Belanda, Norwegia, Jordan, India, dan Malaysia.

1. Jenis-Jenis Telemedicine

Adapun Jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya diterapkan dalam dua konsep yaitu real time (synchronous) dan store-and-forword (asynchronous). Telemedicine secara real time (synchronous telemedicine) bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau bentuk yang lebih kompleks seperti penggunaan robot bedah. Synchronous telemedicine memerlukan kehadiran kedua pihak pada waktu yang sama, untuk itu diperlukan media penghubung antara kedua belah pihak yang dapat menawarkan interaksi real time sehingga salah satu pihak bisa melakukan penanganan kesehatan. Bentuk lain dalam  Synchronous telemedicine adalah penggunaan peralatan kesehatan yang dihubungkan ke komputer sehingga dapat dilakukan inspeksi kesehatan secara interaktif. Contoh penggunaan teknologi ini adalah tele–otoscope yang memberikan fasilitas untuk seorang dokter melihat kedalam pendengaran seorang pasien dari jarak ‘jauh’. Contoh yang lain adalah tele-stethoscope yang membuat seorang dokter mendengarkan detak jantung pasien dari jarak jauh.¹¹

 Telemedicine dengan store-and-forword (asynchronous telemedicine) mencakup pengumpulan data medis dan pengiriman data ini ke seorang dokter (specialist) pada waktu yang tepat untuk evaluasi secara offline. Jenis  telemedicine ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Dermatolog, radiolog, dan patalog adalah spesialis yang biasanya menggunakan asynchronous telemedicine ini. rekaman medis dalam struktur yang tepat seharusnya adalah komponen dalam transfer ini.¹²

1. PRINSIP PENGGUNAAN TELEMEDICINE DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN DI INDONESIA
   1. Prinsip Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatantelah merancang Jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).¹³ Jaringan ini adalah sebuah koneksi/jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Jaringan SIKNAS merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network (WAN), jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara Local Area Network (LAN) yang berbeda, dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Namun jaringan ini masih sebatas pengumpulan data kesehatan untuk keperluan statistik kesehatan, belum dirancang dalam kapasitas khusus untuk keperluan  layanan klinis dalam fungsinya sebagai telemedicine. Jadi masih bersifat sebagai layanan adminsitrasi kesehatan (e-health). Sementara untuk pengembangan e-health terutama telemedicine masih memerlukan master patient indexagar data dapat bertransaksi, dan yang akan dikumpulkan dari fasilitas kesehatan.  Apabila sistem informasi kesehatan elektronikini telah berfungsi maksimal diharapkan dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat.   

1.  Prinsip Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat

Dokter sebagai penyelenggara praktek kedokteran memperoleh kewenangan untuk melakukan praktek kedokteran berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah. Izin dari pemerintah, adalah merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mengatur, dan membina praktek kedokteran di Indonesia.

Praktek kedokteran dengan menggunakan telemdicine mengandung potensi kerawanan yang dapat menyebabkan terjadi perubahan orientasi, baik dalam tata nilai maupun pemikiran karena dipengaruhi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.¹⁴  Apalagi sejauh ini belum ada aturan perizinan yang dibuat khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan telemedicine baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Demikian pula ketentuan tentang akreditasinya.

Fasilitas pelayanan kesehatan semacam ini tidak dapat disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan biasa. Dengan demikian maka sertifikat atau lisensinya juga harus berbeda. Adanya perbedaan ini memerlukan pengaturan hukum yang berbeda pula. Oleh sebab itu perlu ditetapkan standar dan pedoman nasional penggunaan telemedicine sehingga dapat tercipta penyelengaraan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, dan merata serta tidak diskriminatif. Semunyanya ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, praktisi kesehatan dan masyarakat

1.  Prinsip Kompetensi, Integritas, dan  Kualitas

Mengingat praktek medis dengan telemedicine memerlukan ketrampilan dan keahlian khusus maka tentu tenaga kesehatan tersebut perlu dibekali dengan ilmu dan kemampuan khusus pula dalam bidang telemedicine. Penguasaan standar kualitas minimum oleh tenaga kesehatan harus dapat dibuktikan dengan sistem sertifikasi yang terpercaya.

Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Demikian pula terhadap pelayanan medis dengan menggunakan telemedicine, hanya dapat dilakukan jika hak penggunaannya sudah mendapatkan kepastian hukum terlebih dahulu dan sudah tidak ada keraguan atas  profesionalitasnya. Di Indonesia, sejauh ini, organisasi profesi kedokteran belum mengatur secara spesifik tentang standar profesi dalam penggunaan telemedicine. Untuk itu, standar profesi yang terukur harus menjadi bagian dari  prinsip hukum penggunaan telemedicine baik oleh dokter Indonesia maupun bagi dokter asing.

1. Prinsip Kesamaan, Itikad Baik, Kemandirian, dan Kesukarelaan serta Kepastian Hukum

Jika pelayanan kesehatan dari fasilitas kedokteran yang berada di luar negeri sebagai penyelenggara telemedicine ingin membuka jaringan virtualnya agar dapat menjangkau pasien yang berada di Indonesai maka untuk menjalin kerjasama tersebut diperlukan ketentuan yang mengatur tentang kerjasama khusus antara kedua negara dengan dilandasi prinsip kesamaan, itikad baik dan saling menghargai diantara kedua negara. Agar kerja sama tersebut lebih mudah dilakukan maka sebaiknya kerjasama tersebut dilakukan dengan negara yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Demikianpun antara fasilitas kesehatan kedua negara harus didasarkan pada kerjasama yang baik tentang teknis operasionalnya maupun teknis pertanggungjawabannya kepada publik/pasien.   

Seperti halnya pada hubungan dokter pasien secara tradisional, hubungan dokter dan pasien dengan menggunakan telemedicine juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 39 menyebutkan bahwa praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud merupakan upaya maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

Begitu pula bentuk kerjasama antara rumah sakit di Indonesia dengan fasilitas pelayanan kesehatan diluar negeri yang hendak menjalin kerjasama dengan menggunakan jaringan telemedicine harus dilandasi prinsip kesetaraan dan itikad baik

1.  Prinsip Keamanan dan Kerahasiaan Data serta Standarisasi

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan (Pasal 57 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Dalam penggunaan telemedicine, Perlindungan hak-hak privasi pasien atas data kesehatannya yang terekam secara elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan, perlu diatur agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk itu, harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang dan memiliki izin khusus untuk hal itu.

Jaminan kerahasiaan atas data medis pasien tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan pasiennya, sehingga dapat berimplikasi hukum bila terjadi penyalahgunaannya.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Jaminan keamanan dan kehandalan sistem elektronik dalam praktek telemedicine perlu dilakukan oleh suatu badan hukum  atau lembaga yang berkompeten yang mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional.  

1. Prinsip Otonomi Pasien Dan Kebebasan Memilih Teknologi Atau   Netral Teknologi.

Setiap pasien berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan atas tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (Pasal 56  ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).Pasien juga memiliki kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. setelah diberikan informasi tentang manfaat dan resiko penggunaan teknologi tersebut. Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh pasien dapat sama-sama memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum  

1. Prinsip Kepentingan pasien diutamakan, Proteksi Data, Forensic IT, Penerapan Terbaik (best practices), dan  Standar Pemeriksaan Hukum (Legal Audit) serta Keadilan.

Bila timbul sengketa maka Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Dalam proses pembuktian di pengadilan sangat penting sekali data medis pasien dijadikan alat bukti. untuk itu, maka pelayanan kesehatan menggunakan telemedicine harus memperhatikan ketentuan tentang proteksi data agar bilamana diperlukan dikemudian hari dapat dijadikan bukti. Disamping itu harus disediakan tenaga ahli dalam bidang Forensik IT. Forensik IT atau dikenal dengan computer forensic adalah suatu disiplin ilmu turunan yang mempelajari tentang keamanan komputer dan membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi.  

Menurut Edmon Makarim,¹⁵ prinsip penerapan yang terbaik (best practices) adalah hal yang sangat penting dan sering dikemukakan oleh para teknolog, terutama pada saat suatu sistim informasi dan/atau sistem komunikasi berinteraksi dengan kepentingan publik. Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik tentang akuntabilitas sistem elektronik yang mereka ciptakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang baik berdasarkan perspektif konvergensi hukum telematika.

Perlawanan atau pembebasan terhadap tanggung jawab tersebut hanya dapat terjadi apabila si penyelenggara dapat membuktikan bahwa kesalahan itu terjadi bukan karena dirinya melainkan karena terjadinya keadaan memaksa (force majeure) atau justru terjadi karena kesalahan pengguna, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik itu sendiri. Hal ini hanya dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Tujuan legal audit secara umum adalah adanya keterbukaan (disclosure) informasi di mana hal ini dikaitkan dengan jaminan keabsahan (legalitas) obyek terkait, dalam hubungannnya dengan pihak ketiga. Dengan adanya legal audit dapat disajikannya fakta-fakta hukum mengenai sistem elektronik secara utuh menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat materiil yang ditutupi (full disclosure) sehingga pihak investor atau pengguna (bonholders) terjamin memperoleh informasi yang akurat (tidak menyesatkan).

Dalam mekansime penyelesian sengketa. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul. Namun sebaiknya, diprioritaskan agar pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien, memiliki kepentingan yang harus lebih dahulu diutamakan, maka untuk membantu kelancaran proses peradilan, hukum yang berlaku adalah hukum dimana pasien bertempat tinggal. Atau bila tidak ditentukan lain maka dapat diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata internasional.

Pembagian beban tanggung jawab bilamana terbukti dokter melakukan malpraktek adalah dapat dilihat dari dua hal yang pertama berdasarkan pada seberapa besar letak kesalahan yang dibuat oleh dokter. Dalam pengertian ini, kalau kesalahan berada pada dokter ahli yang memberikan nasehat maka dokter yang melaksanakan nasehat sedapat mungkin dikurangi beben untuk menanggung kesalahan tersebut. Yang kedua berdasarkan pada pihak mana yang memperoleh kontribusi yang paling besar atas penerimaan pembayaran jasa. Dokter yang menerima pembayaran jasa yang lebih besar sebagai konsekwensinya juga harus bersedia untuk mau menerima tanggung jawab yang lebih besar termasuk tanggung jawab hukum bilamana terjadi kesalahan malpraktek.     

1.  Prinsip Perlindungan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dapat dihukum. Jadi bilamana praktisi medis melakukan malpraktek sehingga menimbulkan kerugikan terhadap pasien di Indonesia meskipun hal itu dilakukan di luar negeri dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini.

1. KESIMPULAN DAN SARAN
2. Kesimpulan
   1. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan kesehatan karena selain menimbulkan high cost dalam pembangunan infrastruktur juga diperhadapkan pada beragam permasalahan kesehatan yang identik dengan probelamatik negara berkembang, maka dibutuhkan pendekatan khusus dalam pembangunan kesehatan di Indonesia sesuai dengan karakteristiknya.
   2. Aplikasi telemedicine dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia. Untuk itu, sebagai konsekwensinya penyiapan regulasi mutlak dibutuhkan untuk menjawab isu hukumnya
   3. Isu hukum penggunaan telemedicine dalam praktek kedoteran adalah pemberian lisensi, akreditasi, privasi dan kerahasiaan catatan medis elektornik pasien, SOP, tanggung gugat bila terjadi malpraktek, dan kewenangan yurisdiksi, 
   4. Prinsip dan aturan penggunaaan telemedicine dalam praktek kedokteran  adalah: kemudahan akses, tanggung jawab negara, kompetensi, integritas, dan kualitas, itikad baik, keamanan dan kerahasiaan data, standarisasi, otonomi pasien dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan hukum,
   5. Penyelesaian sengketa telemedicine atas dugaan malpraketek dokter dilakukan berdasarkan prinsip hukum bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana pasien bertempat tinggal karena kepentingan pasien sebagai pihak yang dirugikan harus diutamakan. Dalam hal pembuktian maka berlaku prinsip proteksi data, prinsip forensic IT, prinsip penerapan terbaik (best practices), dan  Standar Pemeriksaan Hukum (Legal Audit), serta keadilan
   6. Saran
      1. Hukum tentang penggunaan telemedicine perlu dibuat secara specifik karena norma hukum pada berbagai peraturan yang telah ada belum dapat mengatur dan mengikuti perkembangan  isu hukumnya.
      2. Pembuatan regulasi tentang telemedicine perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum telemedicine dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial di masyarakat.
      3. Pada dasarnya, dengan konseling atau informasi yang memadai dari dokter, pasien atau keluarganya bisa menilai setiap langkah yang dilakukan dokter. Melalui  Informed consent (persetujuan tindakan medis) perlu diperhatikandan penting disediakan oleh dokter serta dipahami sepenuhnya oleh pasien/keluarganya sehingga tidak setiap kekecewaan dari hasil pelayanan medis dengan menggunakan telemdicine menjadi kasus malapraktek.
      4. Mengingat praktek kedokteran menggunakan telemedicine dapat melibatkan dokter dan pasien dari kewarganegaraan yang berbeda  maka perlu dan penting sekali untuk terlebih dahulu memahami sistem hukum yang berlaku, latar belakang budaya, sosial dan ekonomi serta bahasa setempat.
      5. Walaupun banyak keuntungan yang ditawarkan dari manfaat telemedicine, namun perlu juga di dipertimbangkan penggunaannya secara bijak, karena penggunaan teknologi dapat berdampak pada menguatnya paradigma mekanistik dan pendekatan instrumentalistik terhadap tubuh manusia. Sehingga dapat membuat manusia termanipulasi sebagai sarana dan kepentingan diluar dunia kedokteran. Oleh sebab itu, hubungan terapeutik dokter dan pasien dalam penggunaan telemedicine harus dilandasi nilai-nilai luhur filsafat kedokteran yang memandang manusia sebagai mahkluk yang mulia. Spiritualitas atau kesehatan spiritual diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan telemedicine dalam praktek kedokteran.

REFERENSI

1. Sugeng HR, RPUL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap) Indonesia-Dunia Tahun 2009- 2010, Aneka Ilmu, Semarang, 2009, hlm 91.

2.BPS 2010, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 192/Menkes/Sk/Vi/2012 Tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia.

3. Dokter-asing-vs-lokal, dalam  http://umum.kompasiana.com, 27 Mai 2009, diakses 12 Pebruari 2011.

4. Joanne Banker Hames dan Yvone Ekern, Legal Research, Analysis, and Writing, An Integrated Approach, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006, h. 43.

5. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, vol. 16, No. 1, Maret –April 2001, hlm. 103 -126. 

6. Pedoman Pendidikan Program Doktor 2001/2002, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga,  2001, h.19.

7. Sri Kusumadewi, dkk, 2009, Informatika Kesehatan, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, hlm 41.

8. Erik Tapan, Implementasi telemedicine, Makalah disampaikan dalam Sidang Ilmiah Penjajakan Peluang Aplikasi dan Implementasi Telemedicine dalam Dunia Kedokteran, Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta 10 November 2006.

9. Soegijardjo Soegijoko, Perkembangan Terkini Telemedika dan E Health serta Prospek Aplikasinya di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010) Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (TI FTI UII) di Yogyakarta, 19 Juni 2010.

10. Johan Harlan, “Dasar-Dasar Implementasi Telemedicine,” Makalah Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma.

11. Sri Kusumadewi,  dkk, Op Cit, hlm 129

12. Z. Wang, et al, 2008, “A Wireless Medical Information Query System Based on Unstructured supplementary Service Data (USSD),”   dalam  Sri Kusumadewi,  dkk, Op Cit, hlm 142.

13. Kepmenkes 837 tahun 2007 tentang Kebijakan Pengembangan SIKNAS Online .

14. H. Hendrojono Soewono, Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm 3

15. Makarim, Edmon, 2010, Tanggung Jawab Hukum Penyelnggara Sistem Elektronik, Rajagrafindo  Persada, Jakrta,  hlm 11.

The post ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TELEMEDICINE appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

DAN PESISIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL KEWANG

SEBAGAI  POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH MALUKU

CO-MANAGEMENT OF MARINE
COASTAL AND LOCAL WISDOM BASED KEWANG
AS THE LOCAL GOVERNMENT LAW POLITICS MALUKU

Arman Anwar ²

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

arman_1170@yahoo.com.au

ABSTRAK

Maluku meskipun dikenal sebagai provinsi kepulauan yang kaya dengan potensi sumber daya alam. Namun  ironisnya Maluku termasuk provinsi termiskin ke-3 di Indonesia (SUSENAS BPS 2010). Karena itu, paradigma pembangunan di kepulauan Provinsi Maluku, harus diubah. Pengelolaan laut dan wilayah pesisir harus dengan cara pandangan bahwa laut, darat dan sumber daya alam yang berada didalamnya adalah satu kesatuan dan dikelola terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan wilayah laut dan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.  

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, dan Gugus Pulau dengan memanfaatkan pranata adat dan kearifan lokal masyarakat adat di Maluku. Untuk menerjemahkan sasaran dan arah kebijakan tersebut maka diperlukan sebuah politik hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestariannya yang meliputi program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat yang dikelola secara Co–manajemen dan terintegritas antara berbagai stakeholders, pemerintah, dan masyarakat adat.

Melalui metode Social Legal Research diharapkan upaya revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan adat kewang di Maluku dapat diaplikasikan melalui suatu model kolaburatif Co-management pengelolaan laut dan pesisir berbasis kearifan lokal kewang (community based management) sebagai politik hukum bagi Pemerintah Daerah Maluku. Sehingga out put yang diharapkan nantinya adalah dapat dirancang bentuk program revitalisasi dan penguatan kapasitas Kewang supaya mereka dapat memiliki pengetahuan yang baik, mampu secara kelembagaan merancang peraturan adat (legal drafting) ditingkat negeri serta kemampuan untuk menegakan peraturan tersebut secara bijaksana dan berwibawa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kelembagaannya sehingga menjadi suatu lembaga adat yang vital dan memiliki kemampuan kelembagaan yang kuat dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

¹ Proseding Perkembangan Hukum Lingkungan Kini Dan Masa Depan, Seminar  Nasional dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 28 Mei 2013

²    Dosen Fakulas Hukum Universitas Pattimura Ambon

ABSTRACT

Although known as the Moluccas island province that is rich with natural resources. But ironically Maluku including 3rd poorest province in Indonesia (BPS SUSENAS 2010). Therefore, the development paradigm in Maluku islands, should be changed. Management of marine and coastal areas in a way that the view of the sea, land and natural resources therein is one unified and integrated in a policy managed marine and coastal zone management for the welfare of the people of Maluku.

Policies and strategies as mentioned is done using approaches Sea Island, and island groups by utilizing indigenous institutions and local knowledge of indigenous communities in Maluku. To translate the goals and direction of the policy, political law required a natural resource management and conservation programs that include the development and empowerment of indigenous peoples who managed Co-management and the integrated between the various stakeholders, governments, and indigenous peoples.

Through methods Social Legal Research expected revitalization efforts and strengthening the institutional capacity of indigenous Kewang in Maluku can be applied through a model kolaburatif Co-management of marine and coastal management based on local wisdom Kewang (community based management) as a legal political Maluku Regional Government. So that the expected future output is designed to shape the program Kewang revitalization and capacity building so that they can have a good knowledge, institutionally capable of designing custom rules (legal drafting) the level of the country as well as the ability to enforce these regulations and authoritative wisely in order to support the implementation of institutional task so that it becomes a vital and traditional institutions that have strong institutional capabilities in facing the challenges of changing times.

Keywords: Co-management, Local knowledge Kewang, Political Law

1. 1.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Provinsi Maluku memantapkan jatidirinya sebagai Provinsi Kepulauan karena  secara geografis memiliki luas lautan 92,4 % dari keseluruhan total luas wilayah Provinsi Maluku yakni 712.480 km² sehingga hanya memiliki luas daratan sekitar 7,6 % saja. Berdasarkan analisa citra satelit Landsat 7, Provinsi Maluku memiliki 1.412 buah pulau daratan dengan panjang garis pantai 11.000 km. Mengingat posisinya yang demikian menyebabkan wilayah perairan Maluku dilalui oleh 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).[2]

Berdasarkan kondisi objektif ini maka menjadi urgensi bila kemudian perjuangan masyarakat Maluku untuk membentuk provinsi kepulauan, dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 sebagai Pokok Pikiran Kelima Dasar Pembangunan Maluku  yaitu mewujudkan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dengan pola pendekatan Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau dan Pintu Jamak. Selain pendekatan kewilayahan diatas dibutuhkan juga pendekatan kultural berbasis adat istiadat dan hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, dihormati serta dipatuhi. Pentingnya pendekatan kultural dalam pembangunan Daerah Maluku karena mengingat keanekargaman budaya dari masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Maluku.Spesifikasi Penelitian

Makalah ini merupakan hasil penelitian sosial tentang hukum yang  dilakukan dengan metode “Social Legal Research”. Social Legal Research adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial dengan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Materi Penelitian

Mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum adat maka penelitian ini merupakan penelitian sosial tentang hukum adat.  Oleh karena itu, topik penelitan yang menjadi kajian dalam makalah ini adalah tentang efektifitas hukum adat, kepatuhan terhadap aturan hukum adat dan peran lembaga atau institusi hukum adat dalam hal ini pranata adat Kewang sebagai pembuat dan penegakan hukum adat serta pengaruh aturan hukum adat terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum adat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Pengertian Lembaga Adat Kewang

  Masyarakat adalah suatu verkeer tussen mensen yakni suatu skema koordinasi hubungan antar manusia yang ajeg. Hubungan dimaksudkan oleh Logemenn disebut institusi atau lembaga. Lembaga-lembaga itu, sebagai hubungan yang ajeg antara manusia di dalam masyarakat adalah sekumpulan perbuatan yang berkaitan dengan akibat tertentu yang diterima dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga-lembaga itu disebut juga maatchap dan sebagainya.[6]

Pelestarian sumber daya alam dan hak-hak masyarakat  adat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di  negeri-negeri di Maluku sudah dikenal sejak dahulu dan dipraktekan secara turun temurun melalui suatu pranata hukum adat yang disebut lembaga kewang. 

Kewang adalah institusi adat yang diberi mandat  sebagai pengelola dan pelestari sumber daya alam dan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau disiplin adat (sasi negeri) dalam masyarakat adat dimana salah satu tugas utamanya adalah menjaga dan melestarikan semua sumber daya alam, baik di laut, sungai dan hutan. dan memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan sasi negeri[8] 

            Sasi menurut Emil Salim, ditentukan oleh masyarakat sendiri dari bawah atas prakarsa masyarakat sendiri dan pengawasan atas pelaksanaannya pun diselenggarakan oleh masyarakat pula melalui polisi adat, korps Kewang  dan mereka ini tidak dibayar pemerintah. Terselip disini kearifan masyarakat yang sejak dahulu sudah berwawasan lingkungan. Tidak ada yang memberi penyuluhan atau latihan tentang konservasi lingkungan kepada mereka tetapi pengamatan, “common sense” dan kecintaan masyarakat kepada lingkungan alam sudah mendorong lahirnya hukum adat sasi ini di Maluku.[10]

B. Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir 

Van Vallenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adatrechts van Nederlands Indie deel I, 1906-1918, membagi wilayah hukum adat Indonesia atas 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (adatrechtskringen). Adapun Maluku oleh Van Vallenhoven dimasukan kedalam lingkungan hukum adat yang ke 13 yaitu meliputi Buru, Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Kisar.[12]. Akan tetapi, di era pemerintahan reformasi,  pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya kembali mendapatkan tempat yang istimewa dalam dinamika pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini termanifestasi dalam wacana otonomi daerah yang di formalisasi dalam UU No. 22 Tahun 1999/32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud kristalisasinya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua. Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Demikian pula dalam Pasal 28I UUD 1945, ditegaskan bahwa:

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Tap MPR  Nomor XVII/MPR/1998 Tantang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak Asasi manusia. Pasal 41 menyebutkan

”Identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak-hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Dengan demikian eksistensi masyarakat adat diakui secara konstitusional (constitutional recognition)Korban peraturan perundang-undangan dimasa lalu

Kewang Eliza Kissya resmi diangkat sebagai kepala Kewang tahun 1979,[15] Sebagai kepala Kewang, dia berkewajiban menerapkan Sasi yang merupakan tradisi para leluhur untuk menjaga dan mengamankan sumber daya alam baik di darat maupun laut.

1. Lemahnya aturan dan penegakan hukum

Sebagai bagian dari bentuk kekecewaannya, Kewang Dominggus Sinanu[17] 

Kekecewaan yang sama disampaikan pula oleh Kewang Eliza Kissya,Ketiadaan dukungan dan lemahnya kebijakan pemerintah daerah  

Menurut Kewng Dominggus Sinanu bahwa Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kota Ambon perlu memperhatikan dan mengatur eksistensi kelembagaan adat Kewang di dalam satu peraturan daerah agar kelembagaan adat Kewang ini memiliki dasar hukum yang jelas. Diharapkan dengan begitu, Kewang bisa berfungsi maksimal dan dapat memainkan peran vitalnya didalam menjaga dan melestarikan fungsi-fungsi ekologi dalam konservasi lingkungan. Tidak seperti sekarang ini dimana Kewang harus berjuang dan berusaha sendiri termasuk misalnya dalam melaksanakan aktivitas seperti, pembibitan anakan pohon bakau/mangrove sampai dengan penanaman hingga perawatannya, semua pembiayaan itu harus bersumber dari pribadi Kewang tanpa ada insentif dan dukungan dari pemerintah daerah. Ia berharap agar tidak dibiarkan berjuang sendiri untuk melestarikan lingkungan dan menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin berat tanpa ada pegangan hukum dan dukungan dari pemerintah. Pernyataan ini didasarkan atas  pengalamannya dimana ia terpaksa harus berhadapan langsung dengan para perusak lingkungan dalam proses hukum, baik di Kepolisian, sampai di pengadilan bahkan ia pernah pula ditahan dalam tahanan Polisi Militer karena usahanya melindungi sumber air masyarakat yang dirusak oleh seorang oknum aparat militer yang hendak membangun WC di lokasi tersebut. 

Ketiadaan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajiban Kewang membuat seorang Kewang tidak memiliki kepastian hukum ketika hendak melakukan tugas mulianya, kondisi realitas ini menempatkan Kewang pada posisi yang lemah dan selalu barada pada pihak yang kalah manakala berurusan dengan oknum aparat maupun ketika menghadapi persoalan hukum.

Begitupula yang dirasakan oleh Kewang Eliza Kissya bahwa belajar dari pengalamannya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon, dimana ia harus menempuh perjalanan yang jauh dari Negeri Haruku ke Kota Ambon dengan menyeberangi pulau. Semuanya harus dihadapinya sendiri tanpa didampingi oleh lembaga bantuan hukum dan dengan biaya sendiri. Ketika ada persoalan hukum yang membuatnya harus datang setiap kali sidang di peradilan, baginya itu adalah masa-masa sulit yang harus dilaluinya. Tidak ada biaya dari negerinya ke Ambon untuk mengikuti proses sidang, dan tidak ada lembaga bantuan hukum yang melindungi haknya. Dengan bersusah payah  Ia bejuang sendiri untuk bisa berbicara secara langsung di lembaga peradilan mewakili masyarakat adatnya. Ia gencar memperjuangkan hak-hak adat negerinya yang dihancurkan oleh perusak alam. Sementara itu, bekerja sebagai kepala Kewang tidak ada digajinya. Untuk menafkahi keluarganya, Ia hanya mengandalkan ketrampilannya bercocok tanam dan beternak.Sensitifitas dan instabilitas keamaan pada daerah rawan konflik

Ketika pada tahun 1999 terjadi peristiwa kerusahan Maluku, Negeri para Kewang sebagian besar ikut terbakar habis sehingga mereka harus terusir dan mengungsi ketempat aman. Kini dengan kondis keamanan yang masih belum stabil, membuat para Kewang harus berhati-hati menerapkan sanksi apalagi memenjarakan para pelaku pembom ikan yang kebanyakan berasal dari negeri tetangga yang pernah berperang dengan negerinya. Jika sebelum peristiwa kerusuhan mereka berusaha memenjarakan para pelaku pembom ikan atau menerapkan sanksi sesuai hukum adatnya. Kini mereka harus menggunakan cara penyelesaian secara kekeluargaan untuk menghindari timbulnya ketegangan sehingga dapat menggangu instabilitas keamanan dimasyarakat pascakerusuhan.

 Menurut Kewang, akibat kerusuhan tersebut, mereka kini  harus ekstra hati-hati dalam bertindak mengingat kondisi keamanan belum sepenuhnya stabil. Sensitifitas dan kerawanan pada masyarakat korban konflik menjadi pertimbangan tersendiri ketika akan menyelesaikan persoalan pelanggaran perusakan lingkungan. Pendekatan persuasif menurutnya lebih mengutungkan daripada harus militan. Kalau dulu mereka harus berjuang melawan para perusak lingkungan tanpa pandang bulu. Tapi kini harus lebih hati-hati karena sekecil apapun masalah, bisa diprovokasi menjadi masalah besar dan akhirnya hal itu, justru dapat menjadi kontra produktif.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka Kewang telah mengalami suatu dinamika yang tidak menguntungkan. Disamping posisi hukum yang lemah, Kewang juga berada pada posisi sosial ekonomi yang lemah karena hampir semua biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya hanya mengandalkan kemampuan ekonomi mereka sendiri. Sehingga hal ini menurut M. Kainama, memberatkan keadaan sosial dan ekonomi Kewang. Akhirnya  terkadang perhatian mereka terbagi antara upaya untuk menghidupi keluarga dan melaksanakan tugas rutin sebagai anggota Kewang. Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang pro kewang dari pemerintah daerah khusus terkait dengan kelembagaan Kewang.[21]

Kewang menurut M. Kainama, adalah lembaga yang terstruktur dan harus memainkan peranannya secara baik namun persoalannya adalah pemerintah daerah dan struktur yang berada dibawahnya belum memberikan perhatian yang serius bagi eksistensi lembaga ini.[23]  

Menurut J. Leiwakabessy, bahwa lembaga Kewang ini cendrung menjadi kurang berfungsi di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease ketika berhadapan dengan kondisi dinamika perubahan tersebut. Hal ini berarti keaktifan lembaga Kewang dan eksistensi hukum Sasi perlu mendapat perhatian Hak-hak konstitusional masyarakat adat dijamin dan dihormati didalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Namun eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya termasuk di dalamnya hak-hak  pengelolaan laut dan pesisir secara normatif belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

1. Tanggung jawab Kewang sangat strategis dan vital didalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta memelihara kelangsungan ekologi namun tanggung jawab tersebut kurang direspons secara positif oleh pemerintah daerah.
2. Management Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku Berbasis Pendekatan Integrated Coastal Managemant belum sepenuhnya optimal dilakukan oleh Pemerintah daerah. Politik hukum pemerintah daerah, sejauh ini belum secara spesifik menjamin eksitensi dan kepastian hukum kepada kelembagaan adat kewang dan perannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku Berbasis Pendekatan Integrated Coastal Managemant melalui peraturan daerah.

1. B.Saran
   1. Dari perspektif politik-hukum masih banyak peraturan yang mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai agen pembangunan dengan menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara sentralistik. Sehingga menghilangkan peran strategis masyarkat adat yang diakui secara konstitusional. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan agar sesuai dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbasis pada Pendekatan Integrated Coastal Managemant.
   2. Proses ortodoksi lingkungan (environmental ortodox), modernisme dan dominasi sains telah turut mengancam dan memperlemah serta memarjinalkan masyarakat adat dengan segala kearifan lokal serta pengetahuan tradisonalnya. Untuk   itu,  Kelembagaan adat seperti kewang perlu tetap dipertahankan eksistensinya dalam kondisi masyarakat modern yang terus berubah, sehingga jati diri masyarakat Maluku tidak tercabut dari akar budayanya.
   3. Lembaga adat kewang harus tetap diberdayakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peran strategisnya dalam melestarikan lingkungan.  Karena itu pemerintah Maluku perlu melakukan revitalisasi dan menjastifikasinya melalui peraturan daerah  sehingga para kewang memiliki landasan hukum dan jaminan akan hak-hak dan kewajibannya secara hukum sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk perbaikan kondisi sosial ekonominya supaya mereka dapat menjalani kehidupan secara mapan dan bermartabat. Untuk itu dibutuhkan adanya penelitian lanjutan untuk dapat ditemukan suatu formulasi tentang model kolaboratif Co-management Pengelolaan Laut Dan Pesisir Berbasis Kerifan Local Kewang (Community Based Management) Sebagai Politik Hukum Pemerintah Daerah Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arif  Satria, 2009, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Rakyat, IPB Press, Bogor

Bushar Muhammad, 2002, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Ter Haar Bzn, 1981, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bellefroid, JHP, Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands, Dekker & Van Vegt, Nijmegen Utrecht, 1952

BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Maluku in Figures  2008

Cliff R.C. Marlesy, 1991, Hak Adat Kelautan di Maluku ,Yayasan Hualopu, Fakultas Hukum dan Pusat Studi Maluku Unpatti, Ambon

Eliza Kissya, 2001, Sasi Aman Haru Ukui Tradisi Kelola Sumber Daya Alam Lestari di Haruku, Yayasan Sejati, Ambon,

R.Z. Leirissa, 1971, Tinjauan Atas Politik Perdagangan VOC di Maluku, dalam E.P.F. Luhulima (ed), Bunga Rampai Sejarah Maluku, Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Jakarta.

Sandra Moniaga dan Stephanus Djuweng, , 1994, Konvensi ILO 169 Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negera-negara Merdeka, ELSHAM dan LBBT, Jakarta dalam Yance Arizona, 2010, Antara Teks dan Konteks Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Huma, Jakarta

Yance Arizona, 2010, Antara Teks dan Konteks Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Huma, Jakarta

MAKALAH :

F. Sahusilawane, 2004, Sasi dan Kewang di Maluku, Makalah pada Dialog Interaktif Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan PPLH Universitas Pattimura Ambon, 12 Oktober 2004

J. Leiwakabessy, 2006, Makalah Budaya  Sasi Dakam Melestarikan Sumber daya Lingkungan Pesisir, disampaiakan pada Kegiatan Dialog Budaya Maritim, Ambon

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, 2006, Makalah Pokok Pikiran Pembangunan Bersinergis Menyongsong Provinsi Kepulauan disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Renstra Konsorsium Program Mitra Bahari RC Maluku,

Lokollo, J.E. 1978, Makalah Hukum Sasi di Maluku  Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Oleh Pemerintah, Orasi Dies Natalis ke XXV Universitas Pattimura, Ambon

R.Z. Titahelu, 1995, Usaha Pemberdayan Hukum Masyarakat Hukum Adat. Pokok Pikiran Berdasarkan Realitas Masalah-Masalah Hukum dalam Kenyataan dengan Masyarakat adat di Maluku Saat ini, Makalah Fakultas Hukum Unpatti, Ambon,

The post CO-MANAGEMENT PENGELOLAAN LAUT DAN PESISIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL KEWANG SEBAGAI POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH MALUKU appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

by. Irma Halima Hanafi

Abstrac

Indonesia state appreciates the understanding of national unity have great respect for the diversity-diversity in society. Specifically related to indigenous peoples, in the UUD 1945 in Article 18 B paragraph 2 that the state respects entities indigenous people and their right to traditional whole is still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated by law.
But in fact indigenous interests not addressed by the state government in this regard As with implementing the activities of the state. Many of the lands of indigenous peoples in the country and the use of certain parties for their benefit without paying compensation or solution that can bring benefits as well as benefits for indigenous people

Sectoral provisions governing land-related, such as the Forestry Law No. 41 in 1999, Article 5 states that recognize the ownership by state forest and forest land, but the explanations are described that are included also in the state forest is customary forests are dominated by indigenous peoples. Meanwhile in Article 5 of the UN Declaration on Indigenous Peoples states that indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their characteristics are different in the political, legal, economic, social and cultural institutions, while retaining their right to participate fully, if they so wish, in the political, economic, social and cultural state.
Related to the above issue, the Declaration of Human Rights, Article 22 asserts that every person, as a member of society, has the right to social security and is entitled to terlaksanannya of economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources each country.

Indigenous peoples can participate and contribute to science, especially for the cultural life of the country Indonesia, should be given to those freedoms to protect their interests as a people and as a group of individuals who have rights.

Keywords: Indigenous peoples, human rights, Indonesia

Preliminary

World uphold the rights of indigenous peoples, this can be seen with the respect for the rights of indigenous peoples internationally declared by the purposes and principles of the UN Charter. The basis for the declaration of the rights of indigenous peoples noted that indigenous peoples have suffered from historical injustice as a result of, among other things, colonization and pencerabutan lands, territories and their resources, preventing them to use, especially their right to development in accordance with their needs and interests.

Indonesia is a unitary state with many tribes and nations and the famous slogan varies but remains the unity in diversity that is meaningful even vary but essentially remain the Indonesian nation is a unity. The motto is used to describe the nation and the unity and integrity of the Unitary Republic of Indonesia which consists of diverse cultural, language, region, race, ethnicity, religion and belief. This variety of Indonesian culture grown in indigenous communities spread throughout Indonesia.

In Indonesia, indigenous peoples’ rights stipulated in the Constitution of 1945, Article 18 B, paragraph 2, which states: The state recognizes and respects units of indigenous people and their traditional rights of all are still alive and in accordance with the development of society and the rule of unitary Republic of Indonesia, which is set in the law. From this it is clear that the provisions of the State of Indonesia recognizes the indigenous peoples within the territory of the Unitary Repoblik Indonesia. But in practice, the protection of the rights of indigenous peoples are not reflected in the sectoral rules that should be in terms of the sectoral rules were also malakukan respect and protection of the rights of indigenous peoples, especially the right to their natural resources . This contrast can be seen among other

the provisions of the Forestry Law, Law no. 41 of 1999 and the provisions of Law No. Fisheries Management. 31 of 2004.

Law no. 41 Year 1999 on Forestry. In Article 5 states that the state recognizes the state forest and private forest. However, state forests may be indigenous forest. In his explanation of Article 5 of this law says that state forests can be indigenous forests, the state forest was left to indigenous people (rechtsgemeenschap). Indigenous forest was previously called communal forest, woodland clan, seignorial forests, or other designations. Managed forest indigenous people are included in the definition of state forest as a consequence of the right to control by the state as an organization of power all the people at the highest level and the principle of the Unitary Republic of Indonesia. Logically, if the state controlled forests customary means that indigenous peoples do not fully have the right to their customary forests which for indigenous forest is a natural resource that can benefit the lives of their economies.

The fact above is contrary to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 26 states that indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources-resources which they have traditionally owned or occupied lands or otherwise, territories and resources that have been used or have been getting. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources-resources that they possess reason of traditional ownership or the placement and use of other traditional, as well as the lands, territories and resources power-owned resources in other ways. The State shall give legal recognition and protection of lands, territories and resources – those resources. Recognition must be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned.

The same thing can be seen in other sectoral laws that Law. 31 of 2004 on Fisheries Management. Article 61 paragraph (1) which determines

that fishermen catch fish freely throughout the territory of the Republic of Indonesia fisheries management. Provisions such a positive impact on indigenous peoples in particular. That is their right hereditary legally declared by the State, so as to obtain a strong position against the other party. But the provision is otherwise adversely affect local land, because they are indigenous people of any other place to use formula settings, it does not respect the rights of local indigenous people who are real and factual mengusai waters around them as areas of traditional fishing grounds .

Lack of knowledge of indigenous peoples’ rights occurs because of lack of recognition of their role in natural resource management. This situation makes the public does not have access to decision-making that can be a big influence for improving the welfare and improvement of their lives. When indigenous peoples benefit from or participate in the management of natural resources, it is done by investors as a gift and not because their rights are recognized. Kedaan like this and then have an impact on the strengthening of political and social dynamics among indigenous peoples in that there has been a systematic neglect of the rights of indigenous peoples to natural resources that are within the jurisdiction of traditional or customary law. This situation also has caused social injustice and economic management of natural resources, in addition to rising tensions between the company / investor with indigenous peoples, also led to increased tensions between the government and the public. At the same time the demands of justice also came from local GOI requiring benefit-sharing and a more equitable management in natural resource management.

                                                                                                                         
Ketidaktercerminkannya protection of indigenous peoples in Indonesia can mengakibatkan incidence of problems related premises indigenous peoples and their rights. In Indonesia, at least there are approximately 530 conflicts have occurred in indigenous areas until now. Most conflict is about land ownership

overlap with the interests of other sectors. According to the Secretary General of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago, Abdon Nababan, generally indigenous territories controlled by another party through a licensing system by the government in the form of leasehold, Broking, Business License Timber Forest Management, Forest Management License for Industrial Plants and Mining Regions.

Meanwhile, in the Universal Declaration of Human Rights, Article 22 asserts that every person, as a member of society, has the right to social security and is entitled to terlaksanannya of economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality, through the efforts of -national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources each country.

                                                                                                                      
Is not indigenous people also participated in contributing to science, especially for the cultural life of the country they are supposed to be given freedoms to protect their interests as a people and as a group of individuals who have rights. Accordance with the provisions of international human rights and in accordance with the rules of law of Human Rights in Indonesia. In the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples asserts that indigenous par with all the other communities, while still recognizing the right of all people to be different, to view themselves different, and to be appreciated because of these differences.

Definition of Indigenous Peoples

Behaviors that lead to continuous individual personal habits. If the person is in the habit imitate other people, then it will also be, that people’s habits. Gradually, between the one with the other in the unity of the community were also implementing the habit. Then, if all of the people doing custom behavior before, then gradually it became a custom of the community. Communities within the meaning of anthropology is a unity of human life

interact with one another according to certain customary systems, which are ongoing and are bound by a sense of shared identity.

Before discussing how indigenous peoples in Indonesia, the beginning of the issue of indigenous peoples began in the protest movements of indigenous North American native peoples are demanding justice development, after the presence of a number of transnational mining companies operating in their territories, and the development of a number of conservation areas by the U.S. and Canadian governments. Inuit communities in Alaska (U.S. state near the North Pole) is the victim of injustice development of the mining industry in the United States. In Canada, Inuit communities in the region are also protesting the Canadian policy that forced them to leave the area governance to the villages on the outskirts of the city, because the company will process the oil, gas and coal region. Mississippi National Parks Development in Central America also depriving other Indian indigenous community governance, such Mohak. While the construction of Rocky Mountain National Park in western sebalah also life threatening Apache Indian. Several protests of native peoples in the plains of North America in the 1950s, provoked the ILO as the UN agencies engaged in the protection of labor to perform a variety of field research. In 1957, the ILO Convention 107 and issued 104 recommendations concerning the Protection and Integration of Indigenous and Tribal Peoples. In 1989, the Convention was renewed by the ILO Convention No.169.

Accordance with Article 1 (1b) ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, defined as the Indigenous Peoples in independent countries who are regarded as Indigenous ruling, based on the geographic area in which a country is, at the time of the conquest or colonization or the establishment of the boundaries of the new state, without having part of all institutional forms of social, economic, cultural and political. While Tribal Peoples, as the content of Article 1 (1a) is defined as those who live in countries where these conditions independent of social, cultural and economic differentiate them from other communities in the country, and whose status is regulated wholly or partially by customs and tradition

community or by specific laws and regulations, which translates as indigenous peoples. From the formulas above it is clear that in Indonesia there are people who can be categorized as Indigneous and Tribal Peoples.

The term indigenous peoples closer understanding gemeinschaft which in English translates as a community, to show a primary social ties between members intimate relationships, personal and exclusive. Besides having its own social order, is also a form of indigenous identity battle that is a combination of complex relationships, both with natural, social relationships with internal and external relationships. Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago translate indigenous peoples as a community-based living komuitas ancestral origins fell down on top of an area that has sovereignty over indigenous lands and natural resources, social and cultural life are governed by customary law and traditional institutions that manage the sustainability of community life . According to Prof. Juned, the rights of indigenous peoples such as the right to run its own system of government;’s right to control and manage the natural resources in the region, especially for the benefit of its citizens; act to regulate and manage people and ligkungannya. Quit acting on behalf of the partnership on behalf of the body corporate; participate in any transaction involving the environment; establish customary rights; rights to run a kind of justice.

From the socio-cultural realities that exist in Indonesia, the indigenous peoples are very diverse and have varying dynamic development. Broadly speaking, indigenous peoples can be classified into 4 typologies;
1) The group of local people who still firmly adhered to the principle of ascetic earth did not change the traditional way of life such as farming, dress, consumption patterns, and others. Even the They still exist by not dealing with

outsiders, and they chose to preserve the natural resources and the environment with their traditional wisdom. This first group of entities, such as the community can be found To Kajang (in Kajang) at Bulukumba, and Kanekes in Banten;

2) The group of local people who are strict in maintaining and implementing custom, but still open enough space for any commercial relationships with external parties, such groups can be found for example in the South Banten Kasepuhan community and Naga Tribe, both in Java West;

3) communities living entity depends on the nature (forests, rivers, mountains, sea, etc.), and developing natural resource management systems are unique, but not strict custom developed for housing as well as the choice of plants when compared to the the first and second groups, indigenous communities belonging to this typology, among other Dayak Penan in Borneo, Pakava and Lindu in Central Sulawesi, Dani and Deponsoro in West Papua, Krui in Lampung, and Haruku in the Moluccas;

4) Entities that have been uprooted indigenous peoples of the order of the original natural resource management as a result of colonization that have developed hundreds of years. Fall into this category are Malay Deli in North Sumatra, and Betawi in Greater Jakarta.

Explanation of Article 67 paragraph (1) of Law No. 41 Year 1999 on Forestry states that indigenous people recognized, if in fact meet the elements, among others: a. people still in the form of association (rechtsgemeenschap) b. No institution in the form of the customary rulers, c. there is a clear area of customary law; d. existing institutions and legal instruments, in particular judicial custom, which is still adhered to, and e. still held a harvest of forest in the surrounding forests to meet the needs of everyday life.

Terms of indigenous people are recognized by one state are also set out in Article 3 of Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian, namely: Along by the fact still alive; accordance with the development of society, and keeping with the principles of the Unitary Republic of Indonesia are regulated in the legislation.

Classification of various ethnic groups in Indonesia based on a system of customary law circles that disususun by van Vollenhoven, divided into 19 regions Indonesia: Aceh, Gayo–Alas and Batak, Nias and Stone, Mingangkabau, Mentawai, Toraja, South Sulawesi, Ternate, Maluku Ambon, Southwest Islands, South Sumatra, Enggano, Malay, Belitong Bangka, Borneo, Sangir–Talaud, Gorontalo, Guinea, Timor (now separated from Indonesia), Bali and Lombok, Central and East Java, Surakarta and Yogyakarta, west Java.

Indonesia’s ethnic diversity is what has its own uniqueness based customs is a great contribution to the Indonesian culture, including language, knowledge systems, social organization, religious and artistic systems all of which are part of a universal culture. It can be encountered in the indigenous communities. Unwittingly indeed indigenous peoples have participated pegetahuan contribute to science, especially for the cultural life of the country. Ideally the state can provide a clear legal protection of the rights of indigenous peoples, and also given the freedoms to protect their interests as a group of indigenous peoples and individuals have rights. Not only are given the freedom that ultimately only apparent in favor of the interests of certain parties only and are not in favor of the interests of indigenous peoples.

In the United Nations Declaration on the Rights of Peoples, Article 18 states that indigenous peoples have the right to participate in decision-making process with regard to the things that will have an impact on their rights, through representatives of their choice in accordance with their own procedures , as well as to maintain and develop their decision-making institutions have traditionally.

Overview of Human Rights setting

The link between the protection of human rights at the national and at the international level very closely. All international setting legal system requires each state to provide adequate compensation to those whose rights have been violated.

Legislation on Human Rights in Indonesia came from the Bill of Human Rights to the House for discussion. The discussion in the House did not take a long time because on 23 September 1999 reached an agreement to No. passed the law. 39 Year 1999 on Human Rights. The law was born as a descendant of the provisions of Decree No.. XVII/MPR/1998 on Human Rights. Law No. 39 Year 1999 on Human Rights, which consists of 106 on indigenous peoples settings contained in the provisions of Article 6, paragraphs 1 and 2. Penjalasan the article suggests that customary rights are actually still valid and upheld in the environment of indigenous peoples must be respected and protected in the context of the protection and promotion of human rights in a society concerned with respect to laws and regulations. In order to uphold human rights, national cultural identity of indigenous peoples, indigenous rights are still significantly firmly held by the local indigenous people, are respected and protected as long as not contrary to the principles of state law cored justice and welfare.

One of the considerations formed the basis of legislation on human rights is that Indonesia as a member of the United Nations assumed a moral and legal responsibility to uphold and implement Dek1arasi Universal Human Rights established by the United Nations, as well as various other international instruments on human rights ratified by the Republic of Indonesia.

Universal Declaration of human rights is seen as an official interpretation of the meaning of human rights in a number of provisions of the UN Charter. At the time of drafting of the Universal Declaration of human rights, acknowledged that the declaration did not create legally binding obligations, but only a standard of achievement for all peoples and all nations (The Declaration consists of 30 Articles). It was agreed that the CHR (human rights commission) served up a human rights instrument, legally binding by making the declaration as a model. Covenant referred to include economic, social and cultural rights, as well as civil and political rights, raises issues about the appropriate method of implementing the right to categories–those different categories of rights. So diusulkanlah that the two instruments was passed, one of the economic rights, social and cultural rights and the other on civil and political rights. Both of these covenants proposed to the General Assembly, and was approved in 1966 and become effective in 1973 after 35 countries (the required nominal amount) ratified. Both covenants are: the International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (International Covenant On Economic Rights, Social and Cultural Rights), and the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant On Civil Rights and Politics). Which was later shortened to the ICESCR and the ICCPR.

ICCPR prepared to address practical problems in the protection of human rights. Covenant outlines more specifically the rights to dilidungi. Included the state’s obligation to allow individuals who are members of a minority ethnic, religious or language to enjoy their culture, declare and practice their religion or to use their own brand of language in community with other members of the group (Article 27). Covenant consists of 53 chapters.

ICESCR, a covenant that the regulation does not require states to immediately streamline the rights that have been recognized but that is just the start pedekatan and programmatic advice to implementation. Monitoring methods set by the ICESCR devolving periodic reports to ECOSOC on the measures that have been taken by the participating countries and the progress made in fulfilling the rights that have been recognized. Covenant consists of 31 chapters.

Indigenous Peoples in the Context of Human Rights

Affirmation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that indigenous par with all the other communities, while recognizing the right of all people to be different, to view themselves different, and to be appreciated because of these differences. The declaration also conscientious urgent need to respect and promote the inherent rights of the indigenous peoples from the political, economic, social and cultural structures, religious traditions, history and philosophies in particular their rights to land, territories and resources of indigenous peoples.

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is also believed that the recognition of the rights of indigenous peoples will enhance harmonious and cooperative relationships between states and indigenous peoples, based on principles of justice, democracy, respect for human rights, without discrimination. Countries are expected to carry out effectively all the duties applicable to the indigenous peoples in accordance with international instruments, especially those related to Human Rights in consultation and cooperation with indigenous peoples in the country.

In Indonesia, the government’s efforts to respect and uphold human rights begins with the issuance of Presidential Decree No.. 129 of 1998 on the National Action Plan on Human Rights of Indonesia, after it passed also Law. 39 Tahun1999 on human rights, is also equipped with the Law. 26 Year 2000 on Human Rights Court. Indonesia has also ratified international human rights insrumen with Law No. 11 Year 2005 on Ratification of the International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (International Covenant On Economic Rights, Social and Cultural Rights), Act No.. 12 of 2005 on the Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant On Civil Rights and Politics).

Ratification of international instruments on Human Rights have consequences on the implementation of human rights, because the state of Indonesia have entered into
legally. Among others, the Indonesian government should undertake an obligation to adopt a treaty that has been ratified into law, both designed and which have been enacted into law. The Government has a binding obligation to take various measures and policies to implement the obligation to respect (to respect), protect (to protect) and satisfy (to fullfil) human rights. This obligation is also followed by other government obligations, namely to create a report relating to the adjustment laws, measures, policies and actions.

The number of national legal rules that have been made by many countries and international instruments ratified by the country of Human Rights does not guarantee the implementation of human rights in the country will go well, this sentence is not to downplay the purpose of establishment of rules of national law because in fact they are still widely associated problems of Human rights that occurred on indigenous peoples within the territory of the unitary Republic of Indonesia. It is the duty of our common national elements to try to always prevent or reduce the occurrence of violations of human rights in Indonesia against indigenous peoples.

Various problems occurred as a result of violations of the rights of indigenous peoples, for example between people Sugapa in North Sumatra and PT Inti Indorayon President and Head Porsea; between Moi tribe in Sorong with PT Intimpura; between Amungme and Kamoro with PT Freeport Indonesia in Irian Jaya; In Central Sulawesi Kaili people are forced to accept the construction of hydropower projects in the Lake Lindu; in the Toraja coffee plantation development more urgent indigenous lands; In East Kalimantan indigenous group Bentian calling itself Sempekat Jato’Rempangan dealing with PT Kalhold Main. Mid-August 1994, the indigenous Dayak communities in the district and the river Laur Sandai Ketapang district of West Kalimantan

to attack the camp of PT Teja Linga Wana forest tenure holders as industrial land in the region because they feel pride and dignity are being trampled and her voice was not heard. In Java there is also the issue of indigenous peoples such as the case of an increasingly desperate man Kenekes; case Kedung Ombo, where most msyarakat initially did not agree to be moved from the land of his fathers legacy. In North Maluku are cases Capping, PT Nusa Halmahera Minerals is one of the licensee Contract of Work (CoW) issued by the Central Government, and started to exploit the mine in Gosowong first time in 1997, and recently completed holes Toguraci mines, which was originally a forest protection and forest tribal Hoana Capping. Currently, the company expanded its operations to the Orchid, Langsa, Donga, Maruwit, and Cinnamon. The region is indigenous forest Capping Soa. Concession area of 29 thousand hectares. Permission up until the year 2029. Community rallies to take the fight with the mining companies. In 2011, indigenous ceiling began mapping their traditional territory, but has not been resolved. Problems between PT Bukit Nickel with Spare Tugutil, according to sources in the can directly from one member of the Board of AMAN North Maluku, obtain complaints from some residents Togutil (Village Tukur – Tukur, Tipita and Totodoku), that on May 20, 2012, the village Subaim claimed about 16 hectares of land as their own and will be sold to companies that exploit nickel in the region. Denial of the claim is received much interest Togutil already declared it theirs with proven there are 3 pieces of the same ancestral graves sago hamlets which they belong, and they make the place where hunting and never be a place of settlement. Access to the rights they’ve lost to the region had converted to exploitation of mines in the region. Sago as their staple food is reduced because it has sold out to the company. They also had to open another room to be able to build hidunya through sources – other economic resources.

The issues of indigenous peoples in the protection suggests that the rights of indigenous peoples can not be implemented, ironically advocacy efforts

the interests of indigenous peoples are often accused of being against development activities, mbalelo, dissident, obstinate and also subversive. UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 10 states that indigenous peoples should not be forcibly removed from their lands or territories. There should be no relocation occurs without the consent freely and consciously, without coercion of the indigenous peoples concerned, and should only be after no agreement regarding compensation are fair and satisfactory, and if possible with the option to come back again. While the Law No. 39 Year 1999 on Human Rights under the provisions of Article 6, Paragraph 1 and 2 state that in order to uphold human rights, diversity and needs of indigenous peoples must be considered and protected by law, society, and government. The cultural identity of indigenous peoples, including customary land rights are protected, in line with the times.

Further provisions of Decree No.. XVII/MPR/1998 on Human Rights confirmed that the recognition and protection of indigenous people are part of the respect for human rights. It can be seen in Article 32 which states that: Every person shall have the right to private property and property rights should not be taken arbitrarily. Furthermore, Article 41 stated that the cultural identity of traditional communities, including customary land rights are protected, in tune with the times. Because the law concerning human rights, the promotion of the protection, promotion of human rights, especially the government’s responsibility.
Because the enforcement of human rights in the field of civil and political as well as economic, social and cultural rights is the responsibility of the government, then the omission or neglect, or deliberately negate the enforceability of rights in the field of civil, political, social, cultural and economic development is also referred to as violations of human rights by the government, although not included as human rights violations are severe.
Stakeholder obligations fully Human Rights is the state, in this case is the government. State should run the Human Rights obligations in the form of, among others respect (to respect), protect (to protect), and meets (to fullfil).

Cover

Required the principles of natural resource management conducted an open indigenous peoples in working with employers and the government, which was agreed between all parties. Some of the principles that should at least be visible in the management of natural resources such as: transparency, accountability, responsibility and principles; establish general guidelines drafting legal norms of natural resource management in an effort to build consensus on the overall consensus, clarity jurisdiction of each party (indigenous peoples, governments and the private sector); principle stakeholder involvement and decision-making processes and mechanisms, taking into account the principle of equality between all parties; establishment of conflict resolution processes; establishment of evaluation and monitoring systems.

The lack of real protection of the rights of indigenous peoples, including over their customary lands and all natural resources in the order of their customary illustrates that Indonesia has not fully succeeded in implementing human rights in Indonesia. Because indigenous peoples and their lands is a unity. The place where their ancestors originated that blends in their lives.

Efforts must be dilakukakan government is immediately gather all orders indigenous peoples in Indonesia for infentarisir and then from the variety of indigenous fabric stretcher government should be able to make a national rule governing indigenous khsusus individually as well as the rules of sectoral legislation other national. One thing that is hard and sounds may not make sense but this is one solution to keep the existence of indigenous Indonesian society that is not removed by existing kemodernisasian increasingly pervasive in all aspects of community life.

The government should provide effective mechanisms to prevent and compensate for any action aimed at or resulting in the loss of integrity of indigenous peoples, any action aimed at or resulting in deprived indigenous peoples of territories or resources of these communities.

The post INDIGENOUS PEOPLES AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Arman Anwar **

I.     Pendahuluan

Sengaja judul tulisan ini dibuat dalam kalimat tanya bukanlah bermaksud untuk menimbulkan kesan pesimis atas kekhawatiran dan ketidakmampuan sektor kesehatan Indonesia baik di pusat maupun di daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dalam berkompetisi dengan negara-negara anggota ASEAN lain untuk dapat menangkap peluang keuntungan dari adanya integrasi ekonomi Asean. Melainkan maksud sesungguhnya adalah tersirat pesan optimis supaya semua pihak dan pemangku kepentingan disektor kesehatan, sedapat mungkin termotivasi untuk mempersiapkan diri berusaha menjadi bagian penting dari rantai produksi dan jasa kesehatan regional di kawasan ASEAN bahkan global sehingga Indonesia tidak pada posisi menjadi penonton saja atau hanya menjadi pasar semata. Tanggung jawab ini meskipun leading sektornya ada pada Kementerian Kesehatan di Jakarta atau Dinas-Dinas Kesehatan di daerah, namun bukanlah berarti menjadi urusan pemerintah pusat atau daerah semata tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Dalam era masyarakat ekonomi ASEAN, persaingan perdagangan dan jasa termasuk disektor kesehatan akan semakin kompetitif dan hanya negera dengan  pemerintah daerahnya yang siap saja yang akan mampu berkompetisi dan meraup keuntungannya. Potensi keuntungan dapat berupa terciptanya lapangan kerja yang luas pada sarana-sarana pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi, Secara makro, imbas positifnya juga pada peningkatan pendapatan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena mendatangkan devisa yang besar bagi negara atau PAD bagi daerah, perluasan cakupan skala ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki  fasilitas  perdagangan  dan  bisnis. Di  samping itu,  juga  akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar termasuk pasar jasa   kesehatan   

*        Seminar tentang “Peluang dan Tantangan Tenaga Medis Indonesia di Era Pasar Bebas ASEAN”, Diselenggarakan oleh Pusat Studi ASEAN dengan Pemda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, Kamis 28 Januari 2016

**  Doktor dalam bidang Hukum Kesehatan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura

intra  ASEAN   serta   meningkatkan  transparansi  dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standardisasi domestik. Intinya sumber-sumber dan distribusi kesehatan dan kesejahteraan akan lebih dinikmati oleh rakyat. Sebaliknya, negera dan pemerintah daerah yang tidak siap akan tergerus oleh kuatnya arus persaingan dan daya saing melawan berbagai negara dalam merebut pangsa pasar kesehatan dan tempat produksi berbagai obat, bahan obat dan alat kesehatan.

Persaingan antar negara pasti memunculkan konflik ‘trade war’ (perang dagang), karena pada satu sisi ada negara-negara yang memiliki kemampuan mengelola layanan kesehatan yang prima dilengkapi dengan berbagai teknologi kedokteran yang canggih serta managemen korporasi rumah sakit yang dikelola dengan prinsip efesiensi yang tinggi karena didukung oleh sumber daya kesehatan yang berkualitas serta pelaku usaha bisnis farmasi dan peralatan medis yang kuat. Negara-negara yang kuat seperti ini akan mampu menangkap peluang pasar sektor kesehatan dan meluaskan basis produksi dan jasanya. Sementara di lain sisi, ada negara-negara yang memiliki pasar yang besar dengan tingkat konsumen jasa kesehatan yang potensial namun sumber daya kesehatan maupun pelaku usahanya yang masih lemah. Apabila pasar ini dieksploitasi maka dapat menjanjikan keuntungan yang besar bagi negara-negara yang kuat. Apalagi jika pemerintahnya tidak cerdas dalam mengatur regulasi dan hukum perdagangan internasional untuk memproteksi pasar sektor kesehatannya. Kenyatan ini sesuai dengan fakta bahwa ketimpangan di sektor kesehatan antara negara anggota ASEAN masih memprihatinkan, disparitas di sektor ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat yang berbeda-beda pula disetiap negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, tidak heran jika WHO, menyatakan bahwa hampir sepertiga dari kematian ibu dan anak secara global terjadi di negara pada kawasan Asia Tenggara. WHO memperkirakan bahwa sebanyak 37 juta kelahiran terjadi di Asia Tenggara setiap tahun, tetapi ironisnya total kematian ibu dan bayi baru lahir di wilayah ini diperkirakan mencapai 170.000-1.300.000 per tahun.

Jumlah kasus demam berdarah di Indonesia tercatat paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2009, mencapai sekitar 150 ribu kasus. Angka ini tidak menurun hingga 2010. Data Kemenkes hingga pertengahan tahun 2013, kasus demam berdarah terjadi di 31 provinsi dengan penderita 48.905 orang, 376 di antaranya meninggal dunia. Sementara ditahun sebelumnya Kemenkes mencatat 90.245 penderita, dengan angka kematian mencapai 816 orang.

Angka kematian yang tinggi yang disebebkan penyakit di beberapa negara di kawasan ASEAN disebabkan karena kesenjangan ekonomi yang masih lebar antar negara-negara ASEAN. PDB per kapita Singapura misalnya, 35 kali lipat lebih besar dari Myanmar. Demikianpun layanan kesehatan yang lebih rendah pada beberapa negara ASEAN turut memperlebar jurang kesenjangan tersebut, faktor penyebabnya adalah alokasi anggaran kesehatan terbatas dan koordinasi sub-optimal penggunaan dana yang disediakan oleh donor rendah. Disamping itu, bila dibandingkan dengan persentase keterlibatan modal sektor swasta terhadap total anggaran kesehatan di beberapa negara anggota ASEAN cukup siknifikan, sehingga menunjukan indikator dengan efek yang sangat jelas yaitu terciptanya sektor kesehatan sebagai komoditas ekonomi yang berorientasi profit. Akhirnya biaya kesehatan menjadi mahal dan berakibat pada pelayanan kesehatan sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, secara internal terdapat kesenjangan kemakmuran di dalam masing-masing Negara anggota ASEAN sendiri. Sebagai contoh di Indonesia saja, 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 10% PDB Indonesia. Oleh sebab itu, menurut laporan dari Institute for Management Development (IMD) bahwa tingkat daya saing ekonomi Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lain, yakni berada di posisi 42. Sedangkan Filipina sukses mengungguli Indonesia di urutan 38. dan posisi tiga negara lain, seperti Singapura berada di peringkat 5, Malaysia 15, dan Thailand 27. Menyadari hal tersebut maka, hanya negara-negara Asean yang memiliki daya saing tinggi dengan menguasai pasar dan memiliki pelaku usaha yang kuat dan efisien serta tingkat kesejahteraan rakyat yang merata yang akan mendominasi era ini.

Jika pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan Indonesia. Dalam konteks ASEAN Economic Community bisa jadi Indonesia tidak mendominasi malah menjadi obyek dominasi negara ASEAN lain bahkan dari mancanegara. Kalau demikan maka apa yang harus dilakukan. Untuk dapat memainkan peranan penting dalam masyarakat ekonomi ASEAN, diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi serta langkah strategi yang harus disiapkan. Hal ini merupakan tantangan besar yang harus dijawab.

II.   Sekilas Tentang Masyarakat Ekonomi Asean

Dalam Piagam ASEAN atau ASEAN Charter, terdapat tiga pilar masyarakat   ASEAN (ASEAN Community) yaitu  ASEAN Political-Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community dan ASEAN Economic Community. Piagam ASEAN ini diadopsi pada tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura. Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 

Khusus tentang ASEAN Economic Community, cetak birunya telah ditetapkan oleh kepala pemerintahan ASEAN dalam Declaration of the ASEAN Economic Community Blueprint sejak tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura dan telah diberlakukan pada beberapa hari lalu tepatnya tanggal 31 Desember 2015 sehingga secara resmi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community. MEA divisikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas barang dan jasa, investasi, tenaga kerja  trampil dan aliran modal. Oleh karena itu, karakteristik MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional (single market and production base), kawasan yang memiliki daya saing tinggi (highly competitive region) dan  pembangunan ekonomi di kawasan yang merata (region of equitable economic development) serta integrasi  perekonomian kawasan dengan perekonomian global(integration into the global economy).Dengan demikian MEA bisa dikatakan seperti hendak mereplikasi atau mencontohi keberadaan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau European Economic Community. Dibandingkan dengan MEE, MEA dapat dikatakan terlambat karena MEE telah dibentuk sejak tahun 1957 berdasarkan perjanjian yang disebut sebagai Treaty Establishing the European Economic Community atau Treaty of Rome dan telah bertransformasi pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa (UE) atau European. Meskipun terlambat, MEA diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya untuk menciptakan kemajuan, serta kesetaraan kesejahteraan di seluruh masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat 12 sektor prioritas yaitu tujuh sektor barang terdiri dari industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil, dan lima sektor jasa yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau lebih dikenal dengan e-ASEAN.

Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan kerjasama ASEAN, termasuk dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pasar Indonesia akan terbuka bagi pelaku usaha asing dan produk atau jasanya, demikian juga sebaliknya. Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya di KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, menyatakan bahwa prioritas teratas Indonesia adalah meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen, sesuai target ekonomi pemerintah Indonesia. Untuk menuju capaian tersebut maka dalam menghadapi MEA, Indonesia akan memperkuat infrastruktur dan membangun konektivitas maritim  Indonesia, namun seperti negara berdaulat manapun, Indonesia juga harus memastikan kepentingan nasionalnya tidak dirugikan.

III.    Model Perdagangan Jasa Disektor Kesehatan pada Kawasan ASEAN

Perdagangan jasa kesehatan di ASEAN meliputi empat mode of supply. meliputi cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons. Pertama, cross-border supply merupakan pasokan jasa lintas batas. Contohnya, layanan telemedicine atau pengobatan jarak jauh oleh dokter Singapura bagi pasien Indonesia yang berdomisili di Indonesia, dan sebaliknya. Sementara pada mode kedua, consumption abroad berarti  konsumen domestik pergi ke luar negeri untuk membeli jasa kesehatan. Contohnya, pasien Indonesia pergi berobat ke RS di Singapura, atau sebaliknya. Sedangkan mode ketiga adalah commercial presence, yaitu penyedia jasa kesehatan luar negeri memberikan jasa kesehatannya kepada konsumen di dalam negeri. Contohnya adalah rumah sakit di Singapura yang mendirikan cabang rumah sakitnya di Indonesia, atau sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu movement of natural persons berarti tenaga kerja asing yang menyediakan jasa keahlian tertentu datang ke negara konsumen. Umpamanya, dokter spesialis Singapura yang berpraktik kedokteran di Indonesia, atau sebaliknya.

Perdagangan jasa di ASEAN diatur dalam perjanjian ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS) yang disepakati oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Bangkok, Thailand,  pada 15 Desember 1995. Secara garis besar, AFAS mengatur antara lain: Pertama, menghapus secara nyata hambatan perdagangan jasa untuk 5 sektor prioritas integrasi (Priority Integration Sectors/PIS), salah satunya yaitu sektor kesehatan. Kedua, mendorong adanya kemajuan liberalisasi sektor jasa dalam setiap putaran perundingan melalui bertambahnya jumlah sub sektor baru yang diliberalisasi. Putaran perundingan dilakukan setiap 2 tahun sekali sejak 2008. Ketiga, memfasilitasi arus bebas jasa melalui pengaturan saling pengakuan kompetensi (Mutual Recognition Arrangements / MRAs) delapan jenis profesi untuk memudahkan pergerakan tenaga kerja profesional di ASEAN.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah kesepakatan yang mengatur tentang natural person pada Mode 4. MRA ditujukan untuk memfasilitasi mobilisasi natural person di ASEAN sehingga bisa bekerja di salah satu negara ASEAN. Hal ini memerlukan keseragaman dan kesepahaman terkait syarat dan prosedur perizinan (licencing requirementsand procedures), kualifikasi prasyarat dan prosedur (qualification requirements and procedures), dan standar teknis (technical standard) yang berlaku dimasing-masing negara ASEAN. Namun, upaya penyeragaman (harmonisasi) perdagangan jasa tidaklah mudah. Ini, karena menyangkut pengaturan kualitas/kompetensi manusia dan perbedaan antar negara terkait sistem pendidikan, pelatihan, pengalaman. Sehingga solusi yang diambil adalah saling pengakuan (mutual recognition) kompetensi natural person antar negara, supaya praktisi kesehatan profesional dapat melakukan praktek di negara lain seperti di negaranya sendiri.

Di ASEAN terdapat 3 MRA untuk jasa kesehatan, yang telah ditandatangani oleh para Menteri Perdagangan ASEAN, yaitu: ASEAN MRA on Nursing Services, tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; ASEAN MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand; dan ASEAN MRA on Dental Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. Jadi berdasarkan kesepakatan ini maka contohnya bagi seorang dokter gigi dari salah satu negara ASEAN hanya dapat mengajukan registrasi untuk berpraktik di Indonesia, jika memiliki kualifikasi yang diakui oleh PDRA (Professional Dental Regulatory Authority) dari negara asalnya, dan PDRA dari Indonesia (host country). Tak hanya itu, untuk dapat berpraktik di host country, dokter gigi tersebut setidaknya harus sudah berpraktik minimal 5 tahun berturut-turut di negara asalnya serta mematuhi proses pendidikan berkelanjutan (Continuing Professional Development) yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, dokter gigi tersebut juga harus dinyatakan bebas dari segala bentuk pelanggaran profesional atau pelanggaran etika oleh PDRA dari negara asalnya, baik di tingkat lokal maupun internasional, yang berkaitan dengan praktik dokter di negara asalnya dan di negara lain (dalam batas pengetahuan PDRA di negara tersebut). Selain itu, yang bersangkutan juga tidak boleh sedang tersangkut masalah hukum di negara asalnya maupun di negara lain.

Di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan lembaga resmi yang berperan menjadi PDRA. KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis di Indonesia. Pada tahun 2009, KKI telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 157/KKI/PER/XII/2009 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia. Peraturan ini juga mengharuskan adanya surat rekomendasi dari PDGI cabang setempat di lokasi yang akan dijadikan tempatnya berpraktik. Selain itu, peraturan ini juga mensyaratkan adanya program adaptasi, sebagai kegiatan pembelajaran dan pengajaran bagi dokter dan dokter gigi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing lulusan luar negeri untuk penyesuaian kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan sikap serta perilaku yang sesuai sosiobudaya masyarakat, terkait dengan kondisi dan masalah kesehatan, agar dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

IV.    Memetakan  Tantangan Menggapai Peluang

Untuk dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA,) Indonesia perlu memahami tantangan yang dihadapinya. Beberapa tantangan bidang kesehatan yang dihadapi Indonesia antara lain adalah kesiapan infrastruktur bidang kesehatan yang masih minim sehingga mempengaruhi daya saing. Data terbaru dari the Global Competitiveness Report 2013/2014 dari World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-38 dunia. Sementara itu kualitas infrastruktur Indonesia pada posisi ke-82 dari 148 negara, dan diperingkat ke-5 diantara negara anggota ASEAN. Gambaran peringkat ini menunjukkan bahwa infrastruktur masih lemah.

Jumlah tenaga medis di Indonesia juga masih jauh dari ideal. Indonesia kekurangan dokter umum, sejak 2007 hingga 2010 sebanyak 26.000 lebih, dokter spesialis 8.000 lebih, dokter gigi 14.000 lebih, perawat 63.000 lebih, dan bidan 97.000 lebih. Karena itu, rasio dokter di Indonesia masih satu berbanding 5.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Malaysia, rasio dokter di Malaysia satu berbanding 700 jiwa. sehingga pasien-pasien disana bisa terlayani dengan baik. Kekurangan dokter dan kebutuhan dokter spesialis masih sulit terpenuhi karena baru sedikit perguruan tinggi kedokteran yang membuka program spesialis.Adanya kesenjangan pelayanan kesehatan, persebaran dokter di Indonesia yang tidak merata, apalagi dokter spesialis, merupakan kendala yang sulit diatasi. Database Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI),menunjukkan jumlah dokter spesialis anak di Jakarta pada tahun 2005 tercatat 443 (rasio 5,29 SpA per 100.000 penduduk), sedangkan di Papua hanya 7 (0,32 SpA per 100.000 penduduk). Ketiadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan sumberdaya kesehatan yang terbatas dan berkualitas rendah  menyebabkan dalam setahun hampir 1 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri dengan uang yang dibelanjakan ke luar negeri untuk kepentingan berobat mencapai angka Rp 20 triliun.

Tantangan lainnya adalah peraturan domestik yang belum rinci dan harmonis, pengaturan fasilitas layanan kesehatan yang belum mendetail, dan masih adanya jenis pelayanan kesehatan yang belum dikembangkan, seperti insinyur kesehatan, dokter terbang dan kedokteran telemedicine. Untuk meningkatkan akses terhadap pengetahuan kesehatan dunia  dan layanan telemedicine, tentu dibutuhkan aturan regulasinya namun penyiapan aturan regulasi tentang telemedicine di Indonesia dapat dikatakan terlambat. Berbeda dengan Malaysia, India atau Amerika Serikat yang telah memiliki undang-undang telemedicine. Indonesia baru sebatas mengaturnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/V/0209/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pelaksanaan Pilot Project Telemedicine dan Penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Telemedicine Bidang Teleradiologi dan Telekardiologi.

Terkait liberalisasi bidang jasa kesehatan di ASEAN, harmonisasi kebijakannya masih dalam proses penjajakan, khususnya dari sisi bisnis kesehatan seperti prasyarat mendirikan rumah sakit, pembukaan klinik, penggunaan alat kesehatan, dan pembahasan soal penyamaan kurikulum pendidikan kedokteran. Bila saatnya nanti disepakati maka mau tak mau Indonesia juga harus siap mengantipasinya.

Harapan yang dapat diraih Indonesa, masih memberikan peluang yang terbuka luas. Untuk meraihnya, Indonesia perlu meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja dokter di Indonesia, sambil berupaya mengejar keseragaman kompetensi bersama di antara negara-negara ASEAN. Selain itu perlunya melakukan evaluasi rutin standar kompetensi yang sudah dibuat untuk bisa mengikuti perkembangan standar kompetensi di negara lain. Peningkatan jumlah dokter melalui penambahan institusi pendidikan kedokteran, juga dibutuhkan. Begitu pula pemerataan distribusi dokter dan intitusi kedokteran yang selama ini bertumpuk di Pulau Jawa perlu didistrubusikan secara merata ke daerah. Selain itu, infrastruktur pendukung dalam hal ini teknologi kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran yang memadai juga harus diperkuat. Lalu, terkait dengan praktik dokter asing, pemerintah perlu memikirkan untuk menggunakan celah dalam MRA untuk memposisikan dokter Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan dokter negara ASEAN lainnya. Pemerintah daerah juga harus dapat berperan lebih aktif dalam mempersiapkan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan di daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi iklim investasi, mengingat Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN dimana proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% dari proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya sebesar 15%. Apalagi kondisi perekonomian Indonesia dan ASEAN lagi terus meningkat di saat negara lain mengalami perlambatan. Fakta membuktikan bahwa saat ini, kawasan ASEAN telah menjadi fokus utama dari aliran investasi dunia.

Potensi sumber daya alam yang melimpah menyebabkan Indonesia memiliki biodiversity (keanekaragaman hayati) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku obat. Oleh karena itu, dibidang farmasi. Indonesia dapat merebut pasar ekspor dan peluang berinvestasi dibidang ini. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor, dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya. Masih terbuka peluang yang lebar untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN agar berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN. Apalagi dengan adanya liberalisasi perdagangan barang ASEAN dapat menjamin kelancaran arus barang Indonesia untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar demikian akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha dalam negeri lainnya untuk memproduksi dan pendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Bonus demografi harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN) menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang produktif, dinamis dan karenanya kedepan dapat memimpin pasar ASEAN melalui pemanfaatan kesempatan penguasaan pasar dan investasi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk Indonesia.

V.       Penutup

Kekurangan dan kelemahan adalah suatu keniscayaan namun Indonesia harus tetap memiliki kepercayaan yang tinggi (high confidence) untuk menghadapi MEA dengan memimpin dan mampu bekerjasama dalam ASEAN. Upaya intensif dan masif perlu dilakukan Pemerintah dengan melakukan sosialisasi tentang MEA, pengalokasian anggaran kesehatan yang memadai untuk meningkatkan soft skill, hard skill dan kesejahteran tenaga medis, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta melakukan transformasi cetak biru MEA ke dalam hukum nasional, semuanya harus teraksekselerasi secara dinamis dan harmonis karena bernilai strategis terhadap daya saing Indonesia disektor kesehatan dalam ajang kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN.

The post MAMPUKAH SEKTOR KESEHATAN INDONESIA BERKOMPETISI DALAM AJANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ? appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

 AND

THE NEW THEORETICAL APPROACHES IN INTERNATIONAL LAW[1]

– Jantje Tjiptabudy

Faculty  of Law Pattimura University

Email : jtjiptabudy@gmail.com

–          Dyah R.A. Daties

Faculty of Law Pattimura University

Email : datiesdyah@gmail.com

ABSTRACT :

            Organization of the Islamic Cooperation (OIC) on 5 August 1990 in Cairo has declared Cairo Declaration on Human Rights in Islam. This declaration expected can become guidance for the implementation of Islamic law on human rights based on Al Qur’an, Al Hadist, and Al Ra’yu or the teosentric Ijtihad, and that the safeguarding of those fundamental rights and freedom is an individual responsibility of every person and a collective responsibility of the entire Ummah. Using the new theoretical approaches in international law, this paper will discuss about the opportunity of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam to enrich international law for human rights which in the recent are dominated by secularism and ethnocentrism.

Key words: Islam, human rights, new approaches.

INTRODUCTION :

            The rejection of West countries toward the human rights based on the Sharia Islamic principle, at first was becaused of their inability to understand the meaning of the unity between human’s deed called as hablun minAllah (the vertical relationship between human and God) and the human’s deed called as hablun minannas (the relationship between between human and human) in which these two bind every Muslim fundamentally. The blend between hablun minAllah and hablun minannas can not be found in the common law system, civil law system, socialism-legalis system, and in any other law systems, because those laws are secular (It separates the religion matter and the country matter). The religion which regulates the magical-spiritual life, metaphysical, will reduce the ability of human to develop his potency. The religious doctrines are sometimes used to be the alibi to correct or to fight or to attack other people who are assumed to be different from those doctrines. Thus, it is very imposible for human to reach the justice, security, orderliness, and law certainty if those deeds are still influenced by religion.            There are practices done by some Islamic countries which misused religion as the tool to gain its political mission, such as some domination of traditional cultures toward sharia in the woman’s rights; the implementation the sharia court verdict in Islamic countries for example the whip law in front of public, the death law by throwing stones to cause the accused’s death; the violence against minority in Islamic countries; the vandalism and the contamination of environtment which are done by intention in countries with Muslim as the majority such as Indonesia; the threat of non-teritorial terrorist (from Al Qaeda, the attack of 12 September 2001, and ISIS); and a Syrian toddler named Aylan Kurdi. This Syrian toddler is a picture of the little boy’s limp body, washed ashore on a beach in Turkey, symbolized the gut-punching tragedy of what’s happening in Syrian bloody civil war. Those facts strengthen the image that Islamic sharia does not give guarantee toward the confession and security towards the universal human’s rights.   

             Organization of the Islamic Cooperation (OIC) on 5 August 1990 in Cairo has declared Cairo Declaration on Human Rights in Islam. This declaration expected can become guidance for the implementation of Islamic law on human rights based on Al Qur’an, Al Hadist, and Al Ra’yu or the teosentric Ijtihad, and that the safeguarding of those fundamental rights and freedom is an individual responsibility of every person and a collective responsibility of the entire Ummah. In real life, there is ambiguous among those OIC countries. For example Indonesia, as a country with moeslam as the majority of its society, however it law system is not Islamic system law but Pancasila system law. The regulation law on human right in Indonesia is more to adopt the united nation universal declaration on human right and major UN human right instrument. The crash between the united nation universal declaration on human right and major UN human right and Islamic sharia that want to be implemented by moeslam in Indonesia causing Indonesia to get serious attention on violation in the religious freedom by UN[2]. The same thing also goes to Brunei Darussalam in which the UN is noted that the woman in Brunei Darussalam experience discrimination in the implementation of religion law, especially in the case of divorce, inheritance, children care and children nationality[3]. It also happens to some rich Islamic country in the Middle East. Mostly, they act “not to act” toward those violence against human right that happen in their area just because of politic and economic reason.

As a result, the question is raise : “ Can  Cairo Declaration on Human Rights in Islam be implemented as International law in the centre of world law system which are dominated by secularism and ethnocentrism?”

DISCUSSION  AND  ANALYSIS :

            Globalization is inspired by the theme of civilizing mission by the name of universalisme and human right. The domination of economic and politic from the process of development is focused on west that Eurocentric, linear in style to the global unity. If seen clearly, those things are the denial of the eksistance of human which are colourful and dynamic. Werner Menski in his book, Comparative Law in A Global Context, gives a critic to law expert who are narrow-minded, Eurocentric, and plural. As the result, the law science in the world will be left behind the reality that is shown by depth plurality.[4] The defensive act toward United Nations in Universal Declaration on Human Rights which is campaigned by West countries in the frame of homogenous globalization, in fact is not only come from the countries of OIC member but also come from Cina, Rusia and some Africa countries. Developing countries in Asia and Africa are worries about globalization ekspansion. They had seen this thing as the new imprealism which do its homogenous in the sector of economic and culture. USA become a famed champion which is to low the culture of other countries. These countries are always worried about their extinction. On the other sides, the spreading of globalization in long term can made an ordeness in social homogenous. The end of these processes is homogenous[5], so that human right that is assembled in United Nations’ Universal Declaration on Human Rights is reputed as “monsters” in some Africa countries. This asymmetry creates empty room and law can not work in the empty room. Not all places with globalization or modern West thought can be dominant. Recently, the discourse of human right is more reflecting the consept of universalism which is involving the intrinsic appreciation toward plurality and variety in the world in which is based on dynamic equity.

            From this condition, there is a complex prima facie motive to investigate other law systems included Islamic law. The existence of Cairo Declaration on Human Rights in Islam as the source of international law in human right sector until today still gets the challenge from the Western society.  It is seen clearly from the recommendation declared by International Civil Liberties Alliance (ICLA) to the Organisation for Security and Coorperation in Europe (OSCE). OSCE is an organisation created to follow up on the Helsinki Accords and ensure their full implementation in Europe and related countries. This is a noble purpose, but since organisations like this have an inherent risk to become narrow worlds of professionals, a watchful eye from the public may be useful to uphold the ideal. OSCE is one of those great, classical organisations that listeners to news know about quite well. Statements and recommendations from OSCE weigh in heavily in political decision-making and it is thus quite an influential organisation. Participants are 56 countries, which includes Europe, Central Asia and North America, as well as large and small NGO’s from the area. Dalam OSCE “Supplementary Human Dimension” meeting in Vienna, International Civil Liberties Alliance (ICLA) gave their recommendation as follow: In reference to the excellent discussion of the universality of human rights, ICLA wants to draw attention to a deficiency in this field that can easily and usefully be corrected. Before we can discuss effective national and international human rights, we need to define the terms unambiguously. As most here would know, we have two main definitions of human rights, the UN Universal Declaration on Human Rights and the European Human Rights Convention, both sound human rights instruments. However, a third and potentially dangerous alternative definition exists, sponsored by the Organization for Islamic Cooperation (OIC), namely the Cairo Declaration of Human Rights in Islam. This declaration, originally drafted by the Iranian theocratic regime, makes each and every right subject to Islamic law, also known as Sharia. This, in turn, negates the very notion of inalienable individual rights and several other essential values. The Cairo Declaration is recognized as a so-called “regional instrument” by the United Nations, but rarely, if ever, used or referred to. It is thus functionally redundant, yet its approval creates an unneeded and potentially dangerous ambiguity in the formal definition of the human rights. For Sharia is incompatible with democracy and fundamental human rights, as stated in 2003 by the European Court of Human Rights, and thus the Cairo Declaration is equally incompatible with any meaningful definition of human rights, as well as with several OSCE commitments. Thus, to avoid willful misinterpretations of what “human rights” refer to, it would be good for the protection of human rights defenders to have the Cairo Declaration explicitly repudiated by those OSCE participating states that also hold membership of the OIC. If they do not do so, they should provide a detailed justification for keeping this declaration on the books, and the intended use of it. ICLA thus recommends that: 

·         OSCE makes a statement that the Cairo Declaration has no relevance to its understanding of human rights.

·         OSCE participating states that are also members of OIC explicitly repudiate the Cairo Declaration as being of no relevance, now or in the future, for the interpretation of “human rights”.[6]

On that recommendation, the statement of ICLA that Cairo Declaration as being of no relevance, now or in the future for the interpretation of human rights, is only a repetation to what is called as “the close of ijtihad doors” by some Western Expert in the year of 950. Around that years, the development of diversification in yurisprudential of moeslam reached higher complexity and confusing diversity, the calling for unification, simplicity and Islamization. Because of that, there is a claim from Western expert that the ijtihad doors have been closed, it means that; the judges of Islam have stopped their thoughts along the middle period. The modernist people feel happy; Islam can not face the modern world, it will never be a part of global future.[7]    

            The idea about the closing of ijtihad doors gets rejection, not only from the moeslam scientist, but also from non moeslam scientist. The first point opposition rise when Hallaq stated that the global viem about the closing of ijtihad doors has no basic and not accurate, and the doors mention is still open both in theory and practice. Hallaq describe that ijtihad has as a religion obligation so that Moeslam as a whole will be collapse in anarchy and the sharia structure will be broken if there is no more ijtihad.[8] A new writer, who researchs matters of Palestinan mufti in the seventheen century, stated that opposite the western point of view which say that the Islamic law is left behind and stiff in the pasca-classic period, showing that actually, there is the important element in the form of openness and flexibility  (Gerber, 1998 : 167).  The law in this period did not freeze and become stiff, the mufti  whose works are analyze really understand ijtihad and above all its law covered many unsolved problem that created intellectual place for qadi and mufti  that it enabled and even force them to use the individual thoughts.  Gerber also rejects the understanding of taqlid, saying that interpretation of taqlid  of immitating is not only wrong but also factually wrong.[9]    

            Researchs of international contemporer law had given a space for law scientist to do a law comparison which is slowly but sure started to understand the fundamental relation between hablun minAllah and hablun minannas. International law can also be analysing through new approaches. One of the law expert who develop new approaches to international law ini is David Kennedy, a Global Law and Policy at Harvard Law School. Today, approaching the world anew demands more. If we step back for a moment, we could say that international law promises promises to play a series of quite distinct functions in international society. Many look to international law for the expression of universal values, most commonly in human rights canon. But we know now that people disagree about the most fundamental things, that values are not universal, and that even human rights can often be part of the problem as the solution.[10] One of the new approaches in the internatioan law is diging and analyzing back the history that become the background of the implementation of international law regulation of human right. The history mentioned here, is the holistic history about how the politic, economy, culture influence that law. Involving history in the process of implementing a law is not a new thing in Islam. However, the phenomenon today, shows that passion or spririt to study the history of sharia Islam drop drastically. Even if there is any passion for it, the analysing conducted partially, not holistically, only to be social justification toward individual assumption or certain group assumption.

            The other obstacles of the implementation of Cairo Declaration on Human Rights in Islam also come from the IOC countries member is that all references to human rights in the OIC documents stipulate that these principles should be applied in accordance with the member states’ constitutional and legal systems. There needs to be a way found to define these stipulations, and create “a yardstick that each individual member state can look at to measure the distance between the Islamic human rights model and its own laws and practices. Another important challenge was how to “deprive the extreme voices” in member states from claiming they represent Islam.[11] Actually, the problem of good faith of OIC member countries to apllicate the Cairo Declaration on Human Rights in Islam into their constitution and law system is not only faced by OIC.  The same dilemma is also faced by international organization such as UN due to the differience between the law system and government system of the member countries. Erga omnes obligation from countries member of international organization with the new approaches in international law can be conducted through the consept of acuntability. The aims of accountability are wider than these traditionally recognized as the objectives of states and international organizations. Accountabillity is in essences an instrument to secure control of public power. Accountabillity serves a variety of complomentary but sometimes also competing objectives. The aims of protection of the rule of law and compensation and satisfaction of victims there are traditionally linked with state responsibility remain potentially as aims of the broader concept of accountability. But thinking in terms of accountability may open new and broader dimensions, highlighting for instance the contribution of accountability to the protection of democratic values, both in the sense of involving citizens through democratic procedures, as well as involving them in public accountability processes.[12]  

The post CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM AND THE NEW THEORETICAL APPROACHES IN INTERNATIONAL LAW appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

(kasus Corfu Channel)

Oleh : Irma Hanafi

            Manusia dari kelahiran sampai meninggal, hidup diantara manusia lain, yakni hidup di dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Hal ini telah pada zaman kuno dinyatakan oleh seorang ahli filsafat bangsa Yunani yang bernama Aristoteles. Manusia itu zoon polition, masing-masing anggota masyarakat berkepentingan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang mempunyai kepentingan yang bertentangan. Pertentangan antara kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tidak ada suatu kekuasaan yakni suatu tata tertib dapat menyeimbangkan (in evenwicht houden). Usaha-uasaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut, upaya perdamaian terutama perdamaian ekonomis dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri (golongan yang berkepentingan) dibuat petunjuk hidup (levensvoorschriften). Petunjuk hidup itu diberi nama kaidah (norma) terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Petunjuk hidup itu menjadi suatu gejala sosial yakni suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat. Hukum adalah suatu gejala sosial, dan tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup  yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.[1]

            Pengertian kaedah hukum meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma) dan peraturan hukum konkrit. Kaedah hukum dalam arti luas berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, sistem hukum. Disamping kaedah dan sistem hukum yang merupakan sasaran studi ilmu hukum adalah penemuan hukum, oleh kerena hukumnya tidak lengkap sehingga perlu dicari dan ditemukan. Oleh karena itu harus dipelajari pula caranya mencari atau menemukan hukum.[2]

Hukum harus dilaksanakan, berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh di langgar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan. Hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja tentang bagaimana kita harus bertindak agar kepentingan mesing-masing terlindungi, akan tetapi kerena fungsinya  sebagai perlindungan kepentingan manusia, harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan melalui peradilan.[3]

Keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini . Bagaimanapun juga keadilan itulah yang dicari orang tiada hentinya, diperjuangkan oleh orang dengan gigihnya, dinantikan oleh orang dengan penuh kepercayaan dari pihak kaum penguasa dan orang akan menentang sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak diberikan atau keadilan tidak ada. Dari permulaan adanya masyarakat yang teratur, lembaga-lembaga untuk memelihara dan mengatur keadilan merupakan masalah yang terutama diperhatikan. Dalam ilmu hukum berbicara tentang pelaksanaan keadilan (administration of justice) berarti mengatur hubungan-hubungan dan menerbitkan kelakuan manusia di dalam dan melalui pengadilan-pengadilan dari masyarakat yang berorganisasi politik.[4]

Dimana masyarakat yang berorganisasi politik bertambah kuat dan melampaui masyarakat yang teratur secara kesukuan begitu pula organisasi keagamaan  daripada masyarakat, sebagai alat kontrol sosial yang paling luhur, maka kita sampai pada ketertiban hukum , dengan suatu arti hukum menurut pengertian ahli hukum, yaitu sistem pengaturan hubungan-hubungan dan penertiban kelakuan manusia  dengan penerapan secara sistimatis dan teratur kekuatan dari masyarakat yang berorganisasi politik. Penerapan secara sistematis dan teratur memerlukan sekumpulan norma-norma yang berwibawa atau pola-pola cara mengambil yang dapat berguna bagi seseorang sebagai penuntun kelakuan , pun berguna bagi hakim sebagai penuntun untuk putusan-putusannya. Karena itu dalam masyarakat yang telah maju kita mendapatkan arti kedua dari hukum menurut pengertian ahli hukum. Menurut pengertian ini hukum adalah sekumpulan penuntun-penuntun yang berwibawa atau dasar – dasar ketetapan, yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang di terima.[5]

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.[6]

Sesungguhnya hukum tidak hanya berubah mengikuti matra ruang dan peluang seperti adanya Hukum Belgia, Hukum Amerika Serikat, Hukum Indonesia dan seterusnya, tetapi juga sesuai dengan lintasan waktu. Bahkan kesemuanya ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formal, yakni bentuk-bentuk penjelmaan norma-norma hukum maupun isi norma-norma hukum ini. Tatanan-tatanan hukum yang tergolong maju pada umumnya mengenal  sebagai sumber-sumber hukum :

a.       Perundang-undangan (wetgeving), yakni norma-norma hukum yang dikeluarkan oleh penguasa (overheid).

b.      Yurisprudensi ialah seluruh himpunan putusan badan-badan peradilan

c.       Ajaran hukum (doktrin) berupa tulisan-tulisan para ahli pakar dan pakar tentang hukum, dan;

d.      Kebiasaan-kebiasaan hukum (recht gewoonte) yaitu kebiasaan-kebiasaan kemasyarakatan yang oleh para anggota-anggota masyarakat dipandang sebagai suatu yang mengikat serta telah memperolah pengakuan dan pengukuhan pengasa.[7]

Undang-undang dapat dibedakan dalam undang-undang dalam arti materiel dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materiel adalah keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang disebabkan bentuk yang menjadikannya undang-undang.[8]

Karena tata hukum memberi kewenangan kepada badan yang menerapkan hukum (law-applying organ) untuk menerapkan norma-norma umum dari hukum per analogiam, ia menjamin badan ini memiliki ruang gerak yang luas bagi kebijaksanaan yang bebas (free discretion) yang dalam batas-batas tersebut yang terakhir dapat menciptakan hukum baru bagi kasus yang tengah ditangani.[9]

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum  adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan itu. Proses penegakan hukum menjangkau sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Faktor manusia akan mendapat perhatian yang cukup, karena membicarakan masalah penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperolah gambaran yang kosong dan baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.[10]

Sebagai keputusan penguasa hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, dalam hal ini badan legislatif misalnya Undang-Undang dibuat oleh Presiden bersama DPR, Peraturan Daerah tingkat I oleh DPRD bersama Gubernur.

Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat.  Peraturan dari keputusan penguasa adalah para penegak hukum. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan petunjuk bagaimana orang harus hidup bermasyarakat. Polisi, jaksa dapat memaksa anggota masyarakat untuk menaati hukum tersebut dan hakim berkuasa untuk mengadilinya. Dengan demikian hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan mempunyai sifat memaksa.[11]

Salah satu kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang ke pundak hakim adalah kewajiban hakim untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak sekedar menemukan, melainkan juga menerapkan dalam putusannya. Terhadap kewajiban hakim untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, Undang-Undang No 4, Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 28 menentukan bahwa : hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 tersebut, jelas ada kewajiban hakim untuk mengetahui dan mendalami kesadaran hukum dari masyarakat sehingga dapat pula mengetahui hukum yang hidup didalamnya. Unsur keyakinan hakim juga dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dijadikan wadah yang saling sambung menyambung dengan unsur kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk diimplementasikan ke dalam suatu putusan hakim. Dengan demikian tidak pantas jika hakim masih didudukan di menara gading (ivory tower) yang mempunyai sekat yang tebal dengan masyarakatnya. Disamping itu, ungkapan hakim hanya sebagai corong undang-undang juga tidak sepantasnya diberlakukan secara mutlak. Karena undang-undang tidak pernah dibuat secara lengkap. Akan tetapi undang-undang juga menentukan bahwa kedudukan hakim adalah independen, dalam arti bebas dari pengaruh siapapun. Pasal 24 dari Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke 3) menentukan bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan….”. Dari ketentuan tersebut terlihat dengan jelas bahwa profesi hakim merupakan profesi yang independen. Independen dalam hal ini adalah bebas dari pengaruh siapapun, terutama babas dari pengaruh pemerintah selaku badan eksekutif maupun bebas dari pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan legislatif tugas hakim merupakan tugas badan yudikatif. Semua terpulang kepada hakim itu sendiri untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan menerapkan dalam putusannya tanpa masyarakat atau siapapun mempengaruhi putusan yang dibuat oleh hakim.[12]

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa dan dalam arti yang terbatas lagi sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang dapat menjadi hukum, sehingga melalui keputusannya hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat di jalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan lain perkataan apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim .

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang.  Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk kepada kehendak  pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Cara penafsiran ditentukan oleh: a) materi peraturan perundangan yang bersangkutan, b) tempat perkara diajukan, dan c) menurut zamannya. [13]

Dalam lingkungan hukum internasional putusan hakim tergambar dalam putusan Mahkamah Internasional.

Para pihak yang bersengketa dapat mencari penyelesaian dengan memajukan pertikaian mereka kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang dibentuk sejak tahun 1946 sebagai badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa. Mahkamah ini menggantikan Permanent Court of International Justice yang di bentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1926. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang independent yang tugasnya untuk menyelesaikan tuntutan atas dasar hukum internasional dan mengeluarkan keputusan secara final dan tidak dapat diajukan appeal dan yang mengikat para pihak. Cara yang paling efektif untuk suatu penyelesaian yang definitif dari jenis tertentu dari pertikaian internasional adalah suatu keputusan Mahkamah Internasional yang mengikat. Baik Permanent Court of International Justice maupun International Court of Justice telah menangani beberapa kasus persengketaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara hukum (judicial settlement) yang semuanya itu menyangkut masalah penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian intrenasional atau perhatian terhadap masalah khusus seperti:

a.       Masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan pertikaian mengenai perbatasan; (status Eastern Greenland antara Denmark dan Norwegia)

b.      Masalah-masalah mengenai delimitasi maritim dan masalah-masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan perselisihan laut (masalah perikanan antara Inggris dan Norwegia)

c.       Masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya penggunaan kekerasan (kasus Corfu Channel antara Inggris dan Albania)

d.      Berbagai kasus lainnya yang melibatkan pelaksanaan kontrak-kontrak dan pelanggaran terhadap asas-asas hukum kebiasaan  internasional (kasus S S Lotus antara Perancis dan Turki).[14]

Fakta – fakta hukum dari kasus Corfu Chennel ini antara lain, pada tanggal 22 Oktober 1946, dua cruisers Inggris dan dua kapal perusak, datang dari selatan memasuki Selat Corfu Utara. Selat yang mereka susuri yang berada di perairan Albania dinyatakan sebagai aman: selatnya pernah disapu pada 1944 dan disapu kembali pada tahun 1945. Salah satu kapal perusaknya, Saumarez membentur ranjau dan rusak parah. Kapal perusak yang lain, Volage dikirim untuk membantu kapal Saumerez dan ketika sedang mendereknya, membentur ranjau lain dan rusak lebih parah lagi. Empat puluh lima perwira dan pelaut Inggris kehilangan hidupnya dan 42 lainnya terluka.

Sebuah insiden juga terjadi di perairan ini, pada bulan Mei 1946: sebuah battery Albania menembakkan ke arah dua cruisers Inggris. Pemerintah Inggris memprotes dan menyatakan bahwa innocent passage lewat selat adalah hak yang dikenal dalam hukum internasional. Pemerintah Albania menyatakan bahwa kapal perang asing dan kapal dagang di larang masuk laut teritorial Albania tanpa izin sebelumnya, dan pada Agustus ke dua 1946, pemerintah Inggris menyatakan bahwa apabila dimasa depan tembakan di lepaskan kepada kapal perang Inggris yang melintasi selat maka kapal Inggris akan membalasnya.

Setelah ledakan tanggal 22 Oktober Pemerintah Inggris mengirimkan nota ke Albania perihal niatnya untuk melakukan sweeping di Corfu Chennel. Jawaban Albania adalah bahwa ijin tidak dapat diberikan kecuali operasi penyapuan ranjau berada di luar laut teritorial Albania dan bahwa penyapuan ranjau yang dilakukan di perairan-perairan tersebut merupakan  pelanggaran kedaulatan Albania, penyapuan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Inggris terjadi pada tanggal 12-13 November 1946, di laut teritorial Albania dan berada dalam jarak yang sebelumnya di sapu, 22 ranjau dijinakkan, ranjau-ranjau tersebut adalah tipe GY buatan Jerman.

Inggris menuntut ganti rugi atas kerusakan kapal-kapalnya dan korban-korban yang meninggal. Albania menolak tuntutan tersebut. Inggris mengajukan kasus ini kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 22 Mei 1947.

Perdebatan para pihak

Pemerintah Albania mengatakan bahwa ranjau yang ditemukan pada tanggal 13 November, mungkin ditempatkan di situ setelah tanggal 22 Oktober, sehingga kerusakan yang dialami kepal-kapal perang tersebut tidak mungkin disebabkan oleh apa yang terdapat pada daerah tersebut. Namun ahli-ahli Malta berpendapat bahwa kerusakan-kerusakan kapal disebabkan oleh ranjau yang identik dengan ranjau yang ditemukan di ladang ranjau. 

Inggris menuntut bahwa ladang ranjau telah diadakan oleh Albania atau dengan persetujuan dan sepengetahuan Albania atau sebagai alternatif pemerintah Albania telah mengelabui tentang ladang ranjau yang telah berada di dalam perairan teritorialnya. Hal ini adalah melanggar Konvensi Den Haag ke delapan tahun 1907 dan telah gagal memperingatkan negara-negara lain tentang adanya ladang ranjau. Selanjutnya pemerintah Albania telah mengetahui kedatangan kapal-kapal Angkatan Laut Inggris dan telah gagal memberi peringatan tentang adanya ranjau dan adanya ladang ranjau tanpa pemberitahuan adalah pelanggaran dari hak lintas damai oleh kapal-kapal asing melalui perairan internasional seperti Selat Corfu. Inggris menuntut ganti rugi 825.000 poundsterling untuk perbaikan kerusakan kepada kedua kapalnya dan 50.000 poundsterling untuk pensiun dan pengeluaran lain-lain bagi awak kapal yang meninggal dan luka-luka.

            Albania menyanggah bahwa tidak ada bukti yang diajukan, bahwa ranjau-ranjau yang menyebabkan kerusakan kapal-kapal Inggris ditanamkan oleh Albania dan tidak ada bukti yang diajukan bahwa ranjau-ranjau diletakkan oleh pihak ke tiga atas nama Albania dan tidak ada bukti yang diajukan bahwa ranjau-ranjau ditampatkan dengan bantuan, persetujuan atau sepengetahuan Albania. Bahwa nagara pantai berhak dalam hal-hal luar biasa, mengatur lalu lintas kapal-kapal perang asing melalui perairan teritorialnya dan pengaturan ini diterapkan pada Selat Corfu. Bahwa keadaan luar biasa tersebut terdapat pada waktu kejadian tersebut, sehingga kapal-kapal perang asing harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melewati perairan teritorial Albania. Bahwa perlintasan kapal-kapal tanggal 22 Oktober 1946 tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Bahwa perlintasan kapal-kapal tanggal 22 Oktober 1946 tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional bahwa perlintasan kapal-kapal Inggris bukanlah merupakan lintas damai, bahwa pembersihan ranjau tanggal 12-13 November 1946, belum memperoleh izin di perairan Albania merupakan pelanggaran hukum internasional. Untuk alasan-alasan tersebut, Albania berpendirian tidak perlu membayar ganti rugi kepada Inggris, malahan seharusnya Inggris memberikan ganti rugi kepada pemerintah Albania atas pelanggaran-pelanggaran dari hukum internasional.

Putusan Mahkamah Internasional

Kedua pihak kemudian sepakat melalui bagian pertama dari Persetujuan khusus (special Agreement) mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Internasional :

1.      Apakah Albania bertanggungjawab untuk peledakan yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946 di perairan Albania dan apakah Albania berkewajiban membayar ganti kerugian kerusakan kapal-kapal Inggris dan korban-korban?

Mahkamah Internasional dalam hal ini menyatakan bahwa ternyata tidak ada upaya yang diambil oleh pemerintah Albania untuk mencegah malapetaka. Kelalaian yang menimbulkan musibah ini merupakan tanggungjawab menurut hukum internasional atas ledakan-ledakan yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946 di perairan Albania serta atas kerusakan dan korban-korban dan Albania berkewajiban membayar ganti rugi kepada Inggris.

2.      Apakah Inggris melanggar kedaulatan Albania menurut hukum internasional dengan perbuatan kapal-kapal Angkatan Lautnya di perairan Albania pada tanggal 22 Oktober serta pada tanggal 12-13 November 1946, dan apakah dalam hal ini ada kewajiban untuk konpensasi.

Mengenai pertanyaan kedua ini Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kerajaan Inggris tidak melanggar kedaulatan Republik Rakyat Albania dengan alasan kegiatan-kegiatan dari Angkatan Laut Inggris di perairan Albania tanggal 22 Oktober 1946.

Keputusan Mahkamah internasional diambil atas pemungutan suara sepuluh lawan enam suara, sedangkan untuk pertanyaan kedua diatas , keputusan Mahkamah Internasional diambil berdasarkan empat belas lawan dua suara den dengan suara bulat (unanimous). Mahkamah Internasional memberikan keputusan bahwa perbuatan Angkatan laut Inggris di perairan Albania tanggal 12-13 November 1946 adalah melanggar Kedaulatan Republik Rakyat Albania, dan bahwa pernyataan sedemikian oleh Mahkamah Internasional mengandung arti di dalamnya untuk suatu konpensasi yang wajar.

Dari beberapa kasus persengketaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kapada Mahkamah Internasional  untuk diselesaikan secara hukum (judicial settlement) yang semuanya itu menyangkut masalah penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian intrenasional salah satunya adalah Corfu Channel Case.

Perkara Selat Corfu adalah suatu persengketaan antara Albania dan Inggris yang diadili oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1949. Pada tanggal 15 Mei 1946 kapal-kapal perang Inggris yang lewat di Selat Corfu di laut wilayah Albania ditembaki meriam-meriam pantai Albania. Kemudian Pada tanggal 22 Oktober 1946, dua kapal Inggris yang lewat di Selat Corfu melanggar ranjau laut sehingga timbul kerusakan dan korban diantara awak kapal. Dalam bulan November, 1946 satuan-satuan Angkatan Laut Kerajaan Inggris melakukan penyapuan ranjau (operation retail) di bagian selat Corfu yang terletak di perairan Albania tanpa seizin pemerintah Albania.

Penemuan Hukum Internasional

Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya.[15] Bagi hukum internasional positif  hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

(1)   Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa

(2)   Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum

(3)   Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap

(4)   Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.[16]

Perjanjian internasional dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu: Kata sepekat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.[17]

Tidak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang dimasa depan. Sebab kalau begitu perjanjian itu kiranya tak lain dari gencatan senjata semata, penangguhan sikap permusuhan bukan perdamaian sesungguhnya.[18]

Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Azas-azas hukum umum adalah azas-azas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas azas-azas dan lembaga-lembaga hukum negara barat yang untuk sebahagian besar didasarkan atas azas-azasdan lembaga-lembaga hukum romawi. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana merupakan merupakan sumber subsidier atau sumber tambahan, artinya keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaedah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber-sumber primer yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan azas-azas hukum umum.[19]

Disamping tugasnya menerapkan hukum, tugas pengadilan atau hakim adalah memberikan keputusan dalam perkara antara kedua pihak yang berperkara di pengadilan yang masing-masing dapat mengartikan ketentuan undang-undang yang sama secara berlainan dan berbeda. Pengadilan mempunyai kedudukan penting karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (rechtvorming) dan penemuan hukum (rechtsvinding).

Dengan kata lain hakim/pengadilan mempunyai fungsi membuat hukum baru (creation of new law). Fungsi membentuk hukum oleh pengadilan /hakim harus mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat penting ini dilakukan hakim dengan jalan interpretasi, konstruksi dan penghalusan. [20]

Wewenang interpretasi juga dapat diberikan kepada hakim berdasarkan suatu perjanjian. Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional berbunyi: Mahkamah mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa-sengketa yang berkenaan dengan interpretasi suatu perjanjian.

Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut.

Tujuan utama interpertasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya. [21]

Menurut Starke, prinsip-prinsip umum tentang penafsiran dapat dikelompokkan menjadi,

a.       Gramatical Interpretation and the intention of the perties, dalam hal ini pertama harus dilihat kata-kata atau susunan kata-kata yang harus diartikan sesuai dengan artinya yang biasa dan wajar kemudian dilihat maksud para pihak pada saat instumen di buat.

b.      Object and Context of Treaty, Apabila kata atau susunan kata meragukan para konstruksinya harus dikaitkan dengan tujuan umum dari perjanjian tersebut.

c.       Reasonableness and Consistency, yang dimaksudkan dengan kepatutan dan kesesuaian adalah bahwa perjanjian harus ditafsirkan dengan mengutamakan arti yang wajar dari kata-kata dan kalimat dengan memperhatikan keselarasan kata-kata dan kalimat dengan memperhatikan keselarasan dengan bagian-bagian lainnya dari perjanjian tersebut.

d.      The Principle of Effectiveness, prinsip keefektifan ini terutama ditandaskan oleh Mahkamah bahwa merupakan suatu syarat apabila perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan yang akan menjadikan perjanjian itu paling efektif dan bermanfaat.

e.       Resource to Extrinsic Materials, biasanya pengadilan melakukan penafsiran dibatasi pada isi perjanjian tersebut atau pada apa yang tercantum di dalam perjanjian itu.[22]

Dalam hukum internasional dikenal tiga aliran mengenai interpretasi, yaitu:

a). Intection-school, aliran ini berpendapat pada kehendak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian. Aliran ini menggunakan secara luas pekerjaan pendahuluan (travaux preparatorie) dan bukti-bukti lain yang menggambarkan kehendak para pihak.

b). Textual-School, aliran ini berpendapat bahwa terhadap naskah perjanjian hendaknya diberikan arti yang lazim diberikan dan terbaca dari kata-kata itu. Jadi menurut aliran ini unsur terpenting adalah teks perjanjian itu, kemudian kehendak dari para pihak pembuat perjanjian serta objek dan tujuan dari perjanjian itu.

c). Teleological-school, aliran ini menitik beratkan pada interpretasi dengan melihat pada objek dan tujuan umum dari perjanjian itu yang berdiri sendiri terlepas dari kehendak semula para pembuat perjanjian. Dalam hal ini teks suatu perjanjian dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalan dengan tujuan umum tersebut dan dapat berbeda dengan kehendak semua dari pihak pembuat perjanjian.[23]

Konstruksi digunakan apabila hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegangan pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.[24] Langkah-langkah dalam konstruksi hukum: Hakim meninjau kembali sistem meterial yang mendasari lembaga hukum yang dihadapinya sebagai pokok perkara, hakim berusaha membentuk suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) baru dengan cara membandingkan beberapa ketentuan di dalam lembaga hukum yang bersangkutan yang dianggap memiliki kasamaan-kasamaan tertentu, Setelah pengertian hukum itu dibentuk maka pengertian hukum itulah yang digunakan sebagai dasar mengkonstruksi suatu kesimpulan dalam penyelesaian perkara.

Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidak adilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.[25]

Roscoe Pound menunjuk sedikitnya ada tujuh kesempatan bagi hakim-hakim dalam sistem hukum anglo saxon untuk dapat mempraktikkna diskresinya, sehingga dia dapat menghaluskan hukum, bahkan menciptakan hukum yang baru, yaitu:

1.      Melalui diskresi pengadilan dalam hal penerapan ganti rugi yang layak ( equitable remedies).

2.      Melalui penerapan standar hukum terhadap sikap tindak umum yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.

3.      Melalui kewenangan juri dalam hal memberikan putusan umum (general verdict)

4.      Melalui prinsip kebebasan dalam penerapan hukum dalam rangka menemukan hukum.

5.      Melalui usaha penyesuaian hukuman yang layak terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

6.      Melalui metode informal dari administrasi pengadilan dalam kasus-kasus kecil.

7.      Melalui pengadilan administratif.[26]

Dalam memeriksa perkara, menerapkan, menemukan, bahkan membuat hukum jika diperlukan pada prinsipnya hakim harus mandiri. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, termasuk oleh pihak eksekutif sekalipun. Inilah yang diajarkan oleh teori kebebasan hakim. Pada prinsipnya teori kebebasan hakim ini menguatkan hal-hal sebagai berukut:

1.      Hakim bebas dalam memutuskan perkara dan dapat menggunakan standar apapun yang dianggapnya layak, selama tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai hakim (abuse of power).

2.      Terutama untuk keperluan praktis, tidak begitu diperlukan diskusi yang mendalam bagi hakim untuk membenarkan putusan yang dibuatnya.

3.      Baik di negara-negara yang menganut sistem anglo saxon, hakim dapat menyimpang dari putusan hakim sebelumnya.

4.      Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan pasti (inkracht) bersifat final tidak mungkin di review oleh instansi manapun, kecuali oleh pengadilan sendiri melalui prosedur yang sangat khusus, yaitu melalui upaya peninjauan kembali.

5.      Hakim bebas menentukan perkara karena pengangkatannya, terutama hakim agung yang dalam pengngkatannya melibatkan juga pihak parlemen dan pemerintah, sehingga hakim memiliki alas kewenangan yang kuat untuk bertindak mengatasnamakan kepentingan masyarakat.[27]

Mahkamah Internasional

Mahkamah telah berhasil menyelesaikan banyak persoalan yang menimbulkan masalah hukum yang penting atau persoalan kesulitan penafsiran traktat. Beberapa dari keputusan atau opini ini timbul dari sengketa-sengketa politik yang penting yang dibawa ke hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Mahkamah Internasional dalam Corfu Channel, yang memberikan sumbangan kepada perkembangan dan metodologi hukum internasional.[28] Menurut Brownlie secara subtansi International Court Justice merupakan kelanjutan dari Permanent Court of International Justice, hal mana keduanya memiliki kesamaan, statuta kurang lebih sama, jurisdiksi yang dimilikipun mirip. Menjadi pembeda yang fundamental adalah terdapatnya prosedur bagi amandemen dalam Statuta International Court Justice.[29]

Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa Mahkamah Agung Internasional adalah badan peradilan utama daripada Perserikatan Bangsa-Bangasa. Badan ini akan bekerja sesuai dengan Statuta Mahkamah Tetap Internasional dan Peradilan merupakan bagian yang tidak terpisah dari piagam ini. [30]

Pasal 1, Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional menyatakan bahwa, Mahkamah Pengadilan Internasional yang ditetapkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibentuk dan bekerja sesuai dengan ketentuan dari Statuta. Pasal 2, Mahkamah terdiri dari suatu badan dari hakim-hakim yang tak memihak, yang dipilih tanpa memandang kebangsaan mereka, dari orang-orang yang berbudi luhur, yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan dalam negara-negara mereka dalam penunjukan sebagai pejabat hukum tertinggi, atau sebagai penasehat-penasehat hukum yang diakui kemampuannya dalam hukum internasional.[31]

Mahkamah bukan merupakan organ antarpemerintah dan hakim-hakim internasional tersebut bukan merupakan wakil-wakil pemerintah yang bertindak sesuai dengan instruksi pemerintahnya masing-masing. Sehingga untuk menjaga kebebasan mereka para hakim kekebala-kekebalan seperti pejabat diplomatik. Mereka tidak boleh diberhentikan dari fungsi mereka selama masa jabatannya belum berakhir dan tidak boleh malakukan kegiatan prpfesional lainnya. Dalam pemilihan hakim-hakim Statuta Mahkamah juga meminta perhatian agar para hakim-hakim yang dipilih bukan saja mempunyai kualifikasi yang diperlukan tetapi juga harus mewakili berbagai bentuk kebudayaan dari sistem-sistem hukum yang ada di dunia (pasal 9). Dalam pemilihan hakim-hakim juga dipakai sistem pembagian geografis yang adil dan sebagai akibatnya jumlah hakim-hakim Eropa telah berkurang untuk memberikan tempat terutama kepada hakim asia dan afrika.[32]

Pasal 34 ayat (1) Statuta secara kategoris menyatakan hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara dimuka mahkamah. Dari pasal ini dapat saja dikatakan bahwa bukan saja individu-individu, tetapi juga organisasi-organisasi inetrnasional pun tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa dimuka Mahkamah. Pada prinsipnya Mahkamah hanya terbuka bagi negara-negara anggota dari statuta. Disamping itu Pasal 93 ayat (2) Piagam menyatakan pula bahwa negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi pihak dalam Statuta Mahkamah, dengan syarat-syarat yang akan ditentukan untuk tiap-tiap permohonan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dalam prakteknya jarang sekali Dewan diminta untuk menggunakan pasal 94 ayat (2) tersebut karena biasanya negara-negara menerima keputusan Mahkamah kecuali pada beberapa keputusan yaitu mengenai peristiwa Selat Corfu tahun 1949 karena Albania menolak membayar ganti rugi kepada Inggris.

Keputusan Mahkamah adalah keputusan organ hukum tertinggi di dunia dan penolakan suatu negara terhadap keputusan lembaga tersebut akan dapat merusak citranya dalam pergaulan antar bangsa apalagi sebelumnya negara-negara tersebut telah menerima wewenang wajib Mahkamah. Oleh karena itu dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut diatas, juga diberikan kemungkinan kepada negara-negara lain yang bukan pihak pada Statuta untuk dapat mengajukan suatu perkara ke Mahkamah. Dalam hal ini juga Dewan keamanan yang menetukan syarat-syaratnya.[33]

Pasal 36 ayat (1), Wewenang dari Mahkamah akan meliputi semua perkara yang diajukan dari pihak-pihak dan semua hal terutama yang ditentukan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dalam perjanjian dan konpensi-konpensi yang berlaku. Ayat (2) , Negara-negara peserta statuta ini, pada setiap saat dapat menyatakan bahwa mereka terikat ipso fakto dan tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan suatu negara lain yang menerima kewajiban yang sama, oleh wewenang mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai: a. Penafsiran suatu perjanjian; b setiap persoalan hukum internasional dst.

Pasal 53 Statuta menyatakan: Bila salah satu pihak tidak muncul di Mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan mendukung tuntutannya. Masalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara di mahkamah pernah terjadi pada waktu mahkamah tetap dan juga terdapat dalam sistem mahkamah yang sekarang, sabagai contoh dapat diambil ketidakhadiran Albania dalam kasus Corfu Channel. Negara bersengketa yang tidak hadir di mahkamah tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan dengan syarat seperti tercantum dalam pasal 53 ayat (2) Statuta, bahwa sebelum menjatuhkan keputusan kepada pihak yang tidak hadir, mahkamah harus yakin bahwa ia bukan saja mempunyai wewenang tetapi juga keputusannya betul-betul didasarkan atas fakta dan hukum. Dengan demikian pihak yang dihukum walaupun tidak hadir pada prinsipnya tidak dapat menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah.[34]

Menurut ketentuan ini maka negara-negara fihak Piagam Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui kekuasaan Mahkamah Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat dan tidak berdasarkan perjanjian istimewa. Adanya optional clause berarti suatu langkah penting ke arah suatu peradilan internasional yang wajib. Mahkamah Internasional harus mendasarkan keputusannya atas hukum, kecuali dalam hal kedua belah pihak terlebih dahulu telah setuju menerima suatu keputusan ex aequo et bono.[35]Terhadap penyelesain kasus Corfu Channel ini kedua belah pihak mengakui adanya wewenang mahkamah dan kedua belah pihak setuju untuk meminta keputusan dari pengadilan Mahkamah Ineternasional. Dalam keputusan Mahkamah tanggal 25 Maret 1948 mengenai perkara Selat Corfu dapat dibaca: Persetujuan pihak-pihak yang bersengketalah yang memberikan wewenang kepada Mahkamah.[36]

Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu perkara mengenai interpretasi pertama-tama menggunakan penjelasan dari teks suatu perjanjian dilihat dalam konteks dari perjanjian itu dan tidak hanya pada arti kata-kata itu. Hanya apabila terdapat kata-kata yang berbeda, Mahkamah akan menggunakan cara interpretasi lain. Mahkamah juga menggunakan “ principle of subsequent practice “ sejauh praktek negara-negara dalam hal melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian merupakan suatu bukti mengenai apa yang sebenarnya menjadi objek dan tujuan perjanjian itu. Praktek negara-negara ini dapat digunakan sebagai pegangan untuk memahami arti sebenarnya dari kata-kata dalam perjanjian tersebut. Mahkamah juga adakalanya melaksanakan sedapt mungkin “ principle of effevtiveness” dalam hal ini suatu perjanjian diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memberi akibat hukum kepada objek serta tujuan perjanjian itu sesuai dengan arti yang lazim.[37]

Sebagai suatu lembaga tetap Mahkamah terus menerus mengingatkan pada negara-negara bahwa ada jalur-jalur hukum melalui mana penyelesaian secara damai bagi perselisihan internasional . Karena merupakan lembaga tetap prosedur dan yurisdiksi mahkamah dikenal oleh masyarakat internasional. Peran Mahkamah di masa depan tidak terletak oleh Mahkamah tetapi oleh negara-negara. Statuta Mahkamah menetapkan untuk perlindungan bagi yurisdiksinya oleh negara-negara, tetapi negara-negara harus mau menyerahkan perselisihan-perselisihan mereka kepada pengadilan yang tidak memihak.[38]

Penemuan Hukum dalam kasus Corfu Channel

Pengadilan menemukan bahwa ledakan disebabkan oleh ranjau-ranjau ditemukan di ladang ranjau pada 13 November. Tidak dibantah bahwa ladang ranjau ini ditanam baru-baru saja. Karena ranjau-ranjau ini berada dalam selat, yang sebelumnya pernah disapu dan dinyatakan sebagai aman kemudian ledakan tersebut terjadi. Sifat dari kerusakan menunjukkan bahwa sumbernya berasal dari ranjau yang sama yang dibersihkan pada 13 November mungkin ditanam setelah ledakan pada 22 Oktober terlalu meragukan untuk diterima.

 Pengadilan tidak merasa bahwa dirinya perlu memberikan perhatian serius bahwa Albania sendiri yang menanam ranjau, saran tersebut hanya dikedepankan pro memoria, tanpa bukti-bukti yang mendukungnya dan tidak dapat dihubungkan dengan fakta yang tak terbantahkan bahwa pada keseluruhan teritorial Albania, hanya terdapat beberapa launches dan motor boats.  Tetapi Inggris menuduh bahwa penanaman ranjau oleh 2 kapal Yugoslavia lewat permintaan Albania atau dengan persetujuannya. Pengadilan menemukan bahwa kesimpulan ini tidak dapat di temukan.

Inggris berpendapat bahwa siapapun pelaku dari penanaman ranjau, tidak dapat dilaksanakan tanpa sepengetehuan Albania. Benar bahwa fakta ranjau-ranjau yang ditaruh di perairan Albania tidak melibatkan pertanggungjawaban prima fice maupun menggeserkan beban pembuktian. Dengan kata lain, kontroleksklusif yang dilaksanakan oleh negara di dalam batas negara yang membuatnya tidak mungkin untuk memberikan bukti langsung atas fakta pembuktian langsung yang akan membuktikan pertanggungjawabannya dalam hal pelanggaran hukum internasional. Negara yang menjadi korban harus dalam hal ini diizinkan untuk secara lebih terbuka menyimpulkan fakta dan situasi.

Pertama berakaitan dengan perilaku pemerintah Albania sebelum dan sesudah bencana. Peletakan ranjau terjadi dalam periode dimana terdapat niatan untuk mengawasi laut teritorialnya. Lebih lagi ketika pemerintah Albania telah secara sepenuhnya sadar perihal keberadaan ladang ranjau, ia memprotes secara tegas aktivitas armada Inggris tetapi tidak memprotes peletakan ranjaunya.Tindakan ini apabila dilakukan tanpa persetujuan Albania akan menjadi persoalan serius atas kedaulatan Albania.

Albania tidak memberitahukan kapal-kapal perihal keberadaan ranjau sebagaimana diperlukan oleh Hukum Internasional, dan Albania tidak melakukan tindakan penyelidikan yudisial yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Perilaku semacam ini hanya dapat dijelskan apabila Pemerintah Albania ketika mengetahui keberadaan dari peletakan ranjau, menginginkan kejadian tersebut dirahasiakan.

Fakta kedua yang berhubungan dengan kemungkinan mamantau peletakan ranjau dari pantai Albania. Secara geografis, selat tersebut dapat dilihat dengan mudah, ia didominasi oleh ketinggian yang menawarkan titik observasi dan ia berhadapan dekat dengan pantai (ranjau terdekat adalah 500 meter lepas garis pantai). Peletakkan ranjau yang metodikal dan dipersiapkan dengan tertata rapi diperkirakan memakan waktu dua sampai setengah jam di perairan antara Cape Kiephali dan biara St. George. Dalam hal ini ahli kelautan yang ditunjuk oleh pengadilan melaporkan bahwa adalah merupakan fakta yang tidak dapat diperdebatkan apabila observasi normal dilakukan di Cape Kiephali, Denta Point, dan St. George’s Monastery, dan apabila obeservasinya dilengkapi dengan alat keker, dibwah kondisi normal daerah ini, operasi peletakan ranjau pasti telah diketahui oleh penjaga pantai. Keberadaan pos observasi di Denta Point tidak dapat didasarkan tetapi Pengadilan mendasarkan dirinya pada deklarasi Pemerintah Albania bahwa lock-out post terletak di titik lain, mengacu pada beberapa kesimpulan-kesimpulan berikut: bahwa dalam kasus peletakan ranjau 1 dari utara ke selatan para peletak ranjau seharusnya dapat terlihat dari Cape Kieplhali, apabila dari selatan ke utara, mereka pasti terlihat dari Cape Kiephali dan St. George’ Monastery.

Dari seluruh fakta dan observasi yang disebutkan di atas Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa peletakan ranjau tidak dapat diselesaikan tanpa sepengetahuan Albania. Perihal kewajiban yang didapat darinya atas pengetahuan tersebut tidak diperdebatkan. Adalah tugasnya untuk memberitahukan kapal-kapal dan khususnya untuk memperingatkan kapal-kapal yang melaju melewati selat pada 22 Oktober perihal bahaya yang akan mereka hadapi. Pada faktanya tidak ada hal apapun yang coba dilakukan Albania untuk mencegah bencana terjadi dan kelalaian berat ini menimbulkan pertanggungjawaban berat bagi Albania.

Dalam penilaian Pengadilan, dilampirkan satu deklarasi dan dissenting opinions dari Alvarez,Winiarski, Zoricic, Badawi Pasha, Krylov and Azevedo, dan juga Dr Ecer Hakim ad hoc.[39]

Pengertian kedaulatan dalam perkembangannya mengalami berbagi perubahan, misalnya dalam kepustakaan hukum intrenasional yang disebut sebagai negara berdaulat adalah negara yang mempu dan berhak mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri maupun luar negeri, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya. Jean Bodin menyelidiki kedaulatan ini dari aspek dalam batas-batas lingkungan wilayahnya dimana kedaulatan intern ini adalah kekuasaan tertinggi dari negara untuk mengurus wilayahnya dan rakyatnya. Grotius menyelidiki kedaulatan dari aspek aksternnya, yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kedaulatan ekstern lebih umum dikenal dengan kemerdekaan dan persamaan derajad.[40]

Prinsip menghormati kedaulatan teritorial suatu negara diperlihatkan oleh keputusan Pengadilan (International Court of Justice) kasus Corfu Channel ini dalam putusan Mahkamah menyatakan bahwa operasi pembersihan ranjau oleh Inggris di perairan teritoral Albania pada bulan November 1946, tiga minggu setelah tenggelamnya kapal-kapal perusak Inggris dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia karena ranjau di Channel, merupakan suatu pelanggaran kedaulatan Albania, meskipun Albania dianggap lalai dan tidak cepat tanggap terhadap ledakan ranjau-ranjau tersebut.[41]

Dalam kasus ini International Court Justice menyatakan bahwa segera setelah Pemerintah Albania mengetahui adanya daerah ranjau di perairan teritorialnya di Corfu Channel, maka Albania berkewajiban untuk memberitahukan kapal-kapal dan memperingatkan kapal-kapal Inggris yang mendekati daerah tersebut mengenai adanya bahaya ranjau, dan karena itu Albania bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah Inggris bagi kerugian kapal-kapalnya dan hilangnya nyawa disebabkan meledaknya ranjau-ranjau. Mahkamah mengatakan bahwa telah menjadi suatu “prinsip yang diakui umum” bahwa setiap negara memikul kewajiban untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan bagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak-hak negara lain.[42]

Putusan Mahkamah terhadap kasus Corfu Channel merupakan dukungan bagi tanggungjawab kesalahan dimana Albania membiarkan terdapat ranjau pada daerah teritorialnya dimana ledakan ranjau itu menyebabkan kerugian bagi Inggris. Dalam hukum Internasional negara bertanggungjawab atas tindakan-tindakan: (a) pemerintah, (b) setiap sub-divisi politik dari negara, (c) setiap lembaga, pejabat perwakilan resni atau perwakilan lain pemerintahannya atau setiap sub-divisi yang bertindak dalam lingkup pekerjaan mereka.[43]

Hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja tentang bagaimana kita harus bertindak agar kepentingan mesing-masing terlindungi, akan tetapi kerena fungsinya  sebagai perlindungan kepentingan manusia, harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan melalui peradilan.

Salah satu kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang ke pundak hakim adalah kewajiban hakim untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak sekedar menemukan, melainkan juga menerapkan dalam putusannya. Fungsi membentuk hukum oleh hakim harus mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat penting ini dilakukan hakim dengan jalan interpretasi, konstruksi dan penghalusan.

Dalam putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus Corfu Channel, cenderung untuk menggunakan konstruksi hukum. Hal digunakan apabila hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegangan pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dalam kasus ini Mahkamah tidak berpatokan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional saja, tetapi menganalisa kasus ini dengan memakai hukum kebiasaan internasional yang sering berlaku dalam pergaulan masyarakat internasional.

Dalam kasus corfu Channel, fakta dalam kasus ini yaitu pelaku dari kejahatan adalah individu pribadi (private person) dan bukan agen atau negara. Negara dalam hal ini memiliki kemungkinan membiarkan atau setidak-tidaknya tidak memberikan pertolongan yang cukup sebagai tindakan preventif untuk mencegah kejadian. Kasus ini tidak termasuk ke dalam action karena pemerintah Albania tidak memiliki niatan untuk mencelakakan kapal-kapal Inggris dan tidak pula srict liability karena masih terdapatnya elemen mensrea dan kewajiban internasional Albania terhadap Inggris bukanlah obligation of result. Dengan demikian kasus ini merupakan kasus yang disebut juga dengan kealpaan. Albania melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dimana Albania memiliki sarana dalam mencegah kejadian. Sarana yang dimiliki Albania adalah peralatan komunikasi, outposts, penjaga pantai serta beberapa kapal boat yang dimilikinya. Albania juga memiliki kesempatan untuk mencegah kejadian karena sacara geografis selat Corfu dapat dilihat dengan mudah. Salah satu fakta ini Albania seharusnya wajib memberikan due diligence berupa peringatan kepada kapal-kapal Inggris yang lewat dan atau melakukan pembersihan ranjau. Pada faktanya tidak ada hal apapun yang dilakukan Albania untuk mencegah bencana terjadi dan kelalaian berat ini menimbulkan pertanggungjawaban internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M dan Dr. B. Arief Sidharta, SH, 2000,  Pengantar Ilmu Hukum, Bandung.

2.      Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Penerbit Alumni.

3.      Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum, Bandung, Penerbit Bina Cipta.

4.      Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M dan Dr. B. Arief Sidharta, SH, 2000,  Pengantar Ilmu Hukum, Bandung. Penerbit Alumni.

5.      Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, SH. M.H, 2000, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Bandung, Penerbit Alumni.

6.      Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, SH, MH., 1999, Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum PengadilanAsing, Bandung, Penerbit Alumni

7.      Dr. E. Utrecht, SH, 1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtiar.

8.      Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,Yogyakarta, Penerbit Liberty

9.      Roscoe Pound, 1965, Tugas Hukum, Terjemahan Drs. Muhammad Radjah, Djakarta, Penerbit Bhratara.

10.  Prof. Dr. Emeritus John Gilissen & Prof. Dr. Emeritus Frits Gorle, 2007, Sejarah Hukum Suatu Pengantar,Terjemahan Drs. Freddy Tengker, SH, CN, Bandung, Penerbit Refika Aditama.

11.  Dedi Soemardi, SH, 1980, Sumber-Sumber Hukum Positif, Bandung, Penerbit Alumni,

12.  Hans Kelsen, 2006, Hukum Dan Logika, Terjemahan Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, Bandung, Penerbit Alumni.

13.  Prof. Dr. Satjipto Raharjo. SH, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Penerbit Sinar

14.  R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarata, Penerbit Sinar Grafika.

15.  Dr. Munir Fuady, SH, M.H, LL.M, 2007, Dinamika Teori Hukum, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.

16.  Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo. SH., LL.M, 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, Jakarta, Penerbit Tatanusa.

17.  I Wayan Parthiana, SH, M.H, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, Bandung, Penerbit Mandar Maju.

18.  Immanuel Kant, 2005, Menuju Perdamaian Abadi, Sebuah Konsep Filosofis, Penerjemah Arpani Harun dan Hendarto Setiadi, Bandung, Penerbit Mizan.

19.  Prof. Dr. Achmad Ali, SH, M.H, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiolagis, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.

20.  Dr. Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,  Penerbit Alumni.

21.  J.G. Starke, 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi ke Sepuluh bag 1, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja SH, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

22.  J.G. Starke, 2007, Pengantar Hukum Internasional Edisi ke Sepuluh bag 2, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja SH, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

23.  Rebecca M.M. Wallace, M.a, LL.B, Ph.D, 1993, Terjemahan Bambang Arumandi, SH. M.Sc, Semarang, Penerbit IKIP Semarang Press.

24.  Jawahir Thontowi, SH, Ph.D dan Pranoto Iskandar SH, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, Penerbit Refika Aditama.

25.  Prof. Mr Dr L. J. Van Apeldoorn, 1993, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita.

26.  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bandung, Penerbit Rindang Mukti, 1977.

The post PENEMUAN HUKUM DALAM MAHKAMAH INTERNASIONAL (kasus Corfu Channel) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

(KONFLIK KONGO)

Oleh : Irma Hanafi

Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian. Karena kebutuhan antara bangsa timbal balik sifatnya, maka kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama.[1]

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas  antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.[2]

Ketentuan hukum internasional berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan negara-negara, merupakan ketentuan yang harus ditaati negara-negara, dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebankan kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh negara-negara penandatangan. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada badan–badan atau person-person, baik orang maupun badan hukum lain, yang dapat tercakup dalam penguasaan atau kelimpahan hukum internasional.[3]

Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang utama, negara dewasa ini tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad keabad dan merupakan pencerminan masyarakat internasional dewasa ini.[4]

Perkembangan organisasi internasional, merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional dibandingkan karena pertimbangan filosofi atau idiologi mengenai gagasan pemerintah dunia. Pertumbuhan pergaulan internasional, dalam arti perkembangan hubungan-hubungan antara rakyat yang beragam, merupakan suatu ciri konstan dari peradaban yang matang, kemajuan dalam bidang komunikasi ditambah dengan hasrat untuk berdagang demi menciptakan suatu tingkat hubungan yang  akhirnya memerlukan pengaturan melalui cara-cara kelembagaan.[5]

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi, walau pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi lain misalnya Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar. Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa PBB dan Organisasi Internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional, menurut hukum internasional yang bersumber pada konvensi-konvensi internasional.[6]

Dalam kehidupan manusia masyarakat internasional ditandai oleh dua factor, yaitu adanya kerjasama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat internasional. Sengketa antar anggota masyarakat internasional beraneka macam sebabnya, antara lain disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun idiologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Sikap bermusuhan yang dimulai karena adanya perbedaan pendapat dapat berakar pada masalah yang jauh lebih kompleks dan mempunyai riwayat historis yang panjang, seringkali menjadi sebab timbulnya sengketa. Tidak mustahil bila sengketa antar negara tersebut kemudian menjurus pada sengketa bersenjata karena salah satu dari negara yangbersengketa tidak mau berdamai, tidak mau diajak berdialog ataupun menolak setiap tawaran penyelesaian sengketa secara damai.[7]

Peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang.[8]

Hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Hal ini juga tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan kewajiban kepada negara-negara anggotanya dan kepada negara-negara lain yang bukan anggota PBB untuk menyelesaikan setiap persengketaan internasional secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamain dan keamanan internasional serta keadilan. Negara-negara anggota PBB juga tidak dibiarkan untuk menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik sesuatu negara atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sepanjang sejarah, PBB sering diminta untuk mencegah situasi yang berbahaya agar tidak berkembang menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak yang bertikai menggunakan meja perundingan dan bukan senjata, dan membantu memulihkan perdamaian apabila timbul konflik.[9] Ketentuan ini tersurat dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Adanya kewajiban bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara  damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam.[10] 

Piagam PBB pasal 1 memuat tujuan PBB, antara lain memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian dan meniadakan tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai, dan sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Piagam PBB pasal 2 ayat 3, meyatakan bahwa setiap anggota dalam perhubungan internasional , akan menghindarkan dirinya dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayahnya atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 Sekjen Sebagai Salah Satu Organ Utama PBB

Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia ke-2 tidak melenyapkan keyakinan, seperti yang sering dikemukakan, bahwa hanya oleh suatu bentuk organisasi negara-negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Negara-negara sekutu , pada tahun 1941, menamakannya “The United Nations” dan pada tahun 1943 Deklarasi Moskow mengakui “perlunya mendirikan suatu organisasi internasional public yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Formulasi suatu rencana pasti bagi sebuah organisasi diperbaharui dalam beberapa tahap, di Teheran tahun 1943, di Dumbarton Oaks tahun 1944, di Yalta tahun 1945 dan akhirnya dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945 dimana 50 pemerintah, dengan dasar proposal Dumbarton Oaks yang dipersiapkan oleh empat negara sponsor, bersama-sama menyusun Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa.[11]

Menurut Piagamnya maka Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri atas beberapa badan yang terpenting sebagai tersebut di bawah ini :

1. Majelis Umum (General Assembly)
2. Dewan Keamanan (Security Council)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice).
6. Sekretariat.[12]

“The secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization” Pasal 97 Piagam PBB. (Sekertariat terdiri dari Sekertaris Jenderal dan suatu Staf sebagai yang dikehendaki oleh organisasi Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan. Ia menjadi kepala tata usaha Organisasi.) 

Sekertariat terdiri dari staf internasional yang bertugas di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, melaksanakan rupa-rupa pekerjaan sehari-hari Organisasi PBB. Melayani badan-badan lain PBB dan mengelola program dan kebijaksanaan yang telah mereka tentukan. Yang mengepalai Sekertariat adalah Sekertaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan dengan masa jabatan lima tahun.

Sekertaris Jenderal digambarkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kepala administrasi organisasi. Sebagai diplomat dan aktivis, penganjur dan juru damai, Sekertaris Jenderal berdiri di depan masyarakat internasional sebagai lambang utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya menuntut semangat yang kuat, kepekaan dan imajinasi, ditambah lagi dengan rasa optimisme yang kuat. Satu keyakinan bahwa gagasan-gagasan yang tercantum di dalam Piagam bisa dijadikan kenyataan.

Pekerjaan Sekertaris Jenderal mengandung sifat ketegangan yang kreatif yang secara langsung berakar pada definisi Piagam mengenai tugasnya. Piagam memberikan kekuasaan padanya untuk meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai masalah apa saja yang menurut pandangannya, mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Juga diminta untuk menjalankan fungsi lain sebagaimana yang dipercayakan kepadanya oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain. Sekertais Jenderal berfungsi baik sebagai juru bicara masyarakat internasional maupun sebagai abdi Negara Anggota. Penugasan yang luas ini memberikan mandat yang luar biasa bagi Sekertaris Jenderal untuk bertindak.

Dikalangan masyarakat umum, Sekertaris Jenderal sangat dikenal dalam memanfaatkan kedudukan dan sifatnya yang tidak memihak yang dikenal dengan “jasa-jasa baik” Sekertaris Jenderal demi kepentingan diplomasi pencegahan. Ini merupakan langkah yang dimbil secara langsung oleh Sekertaris Jenderal atau staf seniornya secara terbuka atau tidak untuk mencegah muncul, memuncak dan menyebarkan pertikaian internasional. Sebagaimana yang tampak dari peristiwa dan krisis yang terjadi di seluruh dunia, kata-kata dan perbuatan Sekertaris Jenderal bisa memiliki dampak yang mendasar.

Pekerjaan Sekertaris Jenderal juga menyebabkan dia terlibat dalam konsultasi rutin dengan para pimpinan dunia dan individu-individu, hadir dalam siding-sidang dari berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengadakan perjalanan ke seluruh dunia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengertian global mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam masalah internasional. Setiap tahun Sekertaris jenderal mengeluarkan laporan tahunan yang banyak ditunggu-tunggu dimana ia mengemukakan penilaian mengenai pekerjaan Organisasi dan mengemukakan pandangannya mengenai jenjang prioritas untuk masa datang.

Boutros Boutros-Ghali pada tahun 1992, berdasarkan permintaan Dewan Keamanan menyusun “An agenda for Peace” (suatu agenda untuk perdamaian) yang berisi usul mengenai pengawasan perdamaian dan pembangunan perdamaian yang efektif dalam era pasca perang dingin. Prakarsa-prakarsa serupa diharapkan muncul dari  pada Sekertaris jenderal di masa datang.[13]

Fakta-Fakta Hukum Konflik Kongo

 Republik Kongo (Leopoldville), bekas jajahan Belgia yang sekarang bernama Republik Zaire, merdeka pada tanggal 30 Juni 1960. Kekacauan pecah beberapa hari kemudian.[14] Tentara Kongo berontak menentang atasan mereka yang berkebangsaan Belgia. Rasa panik meluas dikalangan orang-orang Belgia yang masih bermukim di Kongo sebagai pegawai sipil pemeriksaan atau sebagai pengusaha. Pemerintah Belgia memerintahkan pasukan-pasukan mereka yang masih ada di Kongo untuk segera mengambil tindakan dengan dibantu oleh pasukan para komando yang didatangkan dari Eropa.[15]

Pada tanggal 12 Juli 1960, Pemerintah Kongo meminta bantuan militer Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi Kongo dari Agresi luar. Dua hari kemudian Dewan Keamanan meminta Belgia menarik pasukannya dan memberikan wewenang Sekertaris Jenderal untuk memberikan bantuan militer yang diperlukan oleh Pemerintah Kongo, sampai pasukan keamanan nasional, menurut pandangan pemerintah, maupun menjalankan tugasnya.

Kurang dari 48 jam, kontingen-kontingen Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disumbangkan oleh beberapa negara diantaranya Asia dan Afrika, mulai berdatangan di Kongo. Pada saat yang bersamaan ahli-ahli sipil Perserikatan Bangsa-Bangsa datang ke negara tersebut untuk menjamin tetap berjalannya pelayanan masyarakat yang esensial.

Selama empat tahun, tugas Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo (ONUC) adalah:

• membantu pemerintah Kongo memulihkan dan mempertahankan kebebasan politik dan keutuhan wilayah negeri itu
• mempertahankan hukum dan ketertiban
• melaksanakan program bantuan teknis yang luas dan berjangka panjang.

Untuk memenuhi tugas tersebut, dibentuk satu tim yang sangat besar. Yang berada di ujung tombaknya adalah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari sekitar 20.000 perwira militer maupun sipil. Perintah Dewan Keamanan untuk pasukan tersebut diperkuat pada awal 1961 setelah terbunuhnya bekas Perdana Menteri Patrice Lumamba di Katanga. Pasukan tersebut bertugas untuk melindungi Kongo dari intervensi luar, terutama dengan mengevakuasikan tentara bayaran dan penasehat asing dari Katanga, dan mencegah pertempuran dan perang saudara dengan kekerasan sebagai pilihan terakhir.

            Setelah Parlemen bersidang kembali bulan Agustus 1961, dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka masalah utama adalah upaya memisahkan diri dari Katanga, yang dipimpin dan memperoleh dana dari unsur-unsur luar. Pada bulan September dan Desember 1961, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh tentara bayaran asing bertempur dengan Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peristiwa itu berulang lagi pada bulan Desember 1962. Sekertaris Jenderal Dag Hammarskjold meninggal 17 September 1961 dalam kecelakaan pesawat terbang dalam perjalanan menuju Ndola (di negara yang sekarang bernama Zambia), dimana perundingan untuk mengakhiri permusuhan akan dilangsungkan.

            Bulan Februari 1963, setelah Katanga diintegrasikan kembali ke Kongo, pemulangan Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai, dengan tujuan untuk menghentikan kegiatannya pada akhir tahun itu. Berdasarkan permintaan Pemerintah Kongo Majelis Umum mengizinkan tetap tinggalnya sejumlah kecil pasukan di sana selama enam bulan. Pasukan tersebut sepenuhnya mengundurkan diri 30 Juni 1964.

            Walaupun tugas militer Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berakhir, bantuan sipil terus berjalan dan merupakan bantuan tunggal sebesar yang pernah dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya. Pada puncak Program tersebut berjalan, sekitar 2.000 ahli bekerja di Kongo.[16]

Peranan Sekjen PBB Dalam Konflik Kongo

Pasal 1 Piagam PBB memuat tujuan dari organisasi dunia ini yaitu antara lain memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian dan meniadakan tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai, dan sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

            Menyangkut konflik di Kongo terdapat beberapa organ perlengkapan Perserikatan Bagsa-Bangsa yang berperan dalam menyelesaikan konflik di Kongo, diantaranya Dewan Keamanan, pasal 24 Piagam, bahwa untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna maka anggota-anggotanya memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan mennyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajibannya dibawah tanggungjawab ini dan bertindak atas nama mereka.

            Permintaan Pemerintah Kongo atas bantuan militer Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi Kongo dari Agresi diatur dalam pasal 35 ayat 1 Piagam bahwa, Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai setiap pertikaian atau keadaan yang bersifat seperti yang dikemukakan pasal 34. (Dewan Keamanan dapat menyelididki setiap pertikaian yang dapat menimbulkan pertentangan internasional, untuk menentukan apakah berlangsungnya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian serta keamanan internasional).

            Dikalangan masyarakat umum, Sekertaris Jenderal sangat dikenal dalam pemanfaatkan kedudukan dan sifatnya yang tidak memihak, yang dikenal dengan jasa-jasa baik Sekertaris Jenderal, demi kepentingan diplomasi pencegahan.[17]

            Menyangkut Konflik Kongo, Sekjen PBB pada saat itu Hammarskjold, menguraikan suatu rencana komprehensif pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian yang terdiri dari pasukan-pasukan negara-negara yang dianggap tidak mempunyai kepentingan untuk membantu mengembalikan hukum dan peraturan serta tidak campur tangan dengan urusan-urusan dalam negara itu.[18] (Pasal 99 Piagam menjelaskan sebagai berikut: Sekertaris Jenderal dapat meminta Dewan Keamanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional). Sekertaris Jenderal memiliki pengaruh yang besar atas keputusan yang diambil terhadap instruksi-instruksi yang diberikan padanya.[19]

            Ketentuan pasal 99 Piagam merupakan hak inisiatif Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jarang dilakukan dengan pertimbangan yang sama yaitu tidak ingin merongrong kewibawaan Dewan yang memang mempunyai tanggungjawab utama terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. [20]

            Kegiatan-kegiatan berikutnya di Kongo menyusuri jalur yang berliku dan kadang-kadang bertentangan, melewati pertikaian-pertikaian politik intern maupun ekstern, defisit anggaran belanja, dan kemunduran arah bagi Sekertaris Jenderal. Hammarskjold mencoba menggunakan Dewan Keamanan sebagai sebagai alat untuk memperoleh petunjuk politik dalam situasi-situasi yang berubah. Prosedur ini berjalan dengan baik hanya beberapa minggu saja hingga pada saat kebijaksanaan Amerika Serikat dan Uni Soviet  menjadi terpecah setelah Soviet memilih untuk mendukung Perdana Menteri Patrice Lumamba secara langsung tanpa melalui PBB. Pemisahan dari Propinsi Katanga lebih mempersulit lagi masalah untuk mendapat petunjuk-petunjuk politik dari Dewan Keamanan. Setelah Lumumba terbunuh pada tahun 1961, Dewan Keamanan dipaksa untuk mengadakan persetujuan dan bahkan memberi instruksi kepada Hammarskjold untuk melangkah lebih jauh dengan menggunakan kekuatan untuk mencegah perang saudara di Kongo. Tetapi sebelum kebijaksanaan baru ini diuji Hammarskjold tewas dalam misi penengahannya ketika menuju ke Katanga (1961).

            U Than menggantikan Hammarskjold, Sekertaris Jenderal yang baru ini dianggap mempunyai sikap yang bijaksana oleh negara-negara anggota. Ia mencoba membuat perundingan-perundingan untuk menyelesaikan pemisahan diri di Kongo. Dukungan U Than kepada pemerintah Leopoldville akhirnya mengarah kepada publikasi suatu rencana yang bersifat paksaan dalam perutusan dengan Katanga dan menggunakan pasukan PBB untuk menjernihkan garis-garis komunikasinya sendiri dan untuk menjatuhkan pemerintahan yang ingin menimbulkan diri.

            Dengan bersatunya negara Kongo sebahagian besar dari tugas Sekertaris Jenderal dalam bidang keamanan telah selesai.[21]

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Sastroamidjojo, Pengantar Hukum Internasional, Bhratara Jakarta, 1971.
2. D.W. Bowett. Q.C. LL.D, Hukum Organisasi Internasional, (Terjemahan     Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, 1991.
3. Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika Bandung, 2004.
4. James Barros, PBB Dulu, Kini dan Esok (Terjemahan D.H. Gulo), Bumi Aksara Jakarta, 1984.
5. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke Sepuluh, Grafika Jakarta, 2001.
6. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta Bandung, 1978.
7. Mochtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni Bandung, 2003.
8. Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, UI-Press Jakarta, 2006.

Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Tatanusa Jakarta, 2007.

The post SEKRETARIS JENDERAL PBB DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL (KONFLIK KONGO) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

DAN IMPLEMENTASI HAM OLEH PBB

(Studi Kasus Yugoslavia)

Oleh : Irma Hanafi

Daniel Webster berpendapat bahwa keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini. Bagaimanapun juga keadilan itulah yang dicari orang tiada hentinya, diperjuangkan oleh orang dengan gigihnya, dinantikan oleh orang dengan penuh kepercayan, dan orang akan menentang apabila keadilan tidak diberikan atau apabila keadilan tidak ada.[1]       

Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia ke-2 tidak melenyapkan keyakinan yang sering dikemukakan, bahwa hanya oleh suatu bentuk organisasi negara-negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Negara-negara sekutu , pada tahun 1941, menamakannya “The United Nations” dan pada tahun 1943 Deklarasi Moskow mengakui “perlunya mendirikan suatu organisasi internasional public yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.

Suatu rencana pasti bagi sebuah organisasi diperbaharui dalam beberapa tahap, di Teheran tahun 1943, di Dumbarton Oaks tahun 1944, di Yalta tahun 1945 dan akhirnya dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945 dimana 50 pemerintah, dengan dasar proposal Dumbarton Oaks yang dipersiapkan oleh empat negara sponsor, bersama-sama menyusun Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa.[2]

Dalam Piagam PBB 1945, berawal dengan penegasan kembali suatu kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan nilai pribadi manusia pada hak-hak asasi yang sama dari laki-laki dan perempuan serta dari bangsa-bangsa yang besar dan kecil. Piagam menyatakan bahwa tujuan PBB antara lain “untuk mengembangkan hubungan-hubungan antar bangsa yang bersahabat  yang berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat…dan untuk mencapai kerjasama internasional…dalam mencanangkan serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terhadap kebebasan yang fundamental bagi semua tanpa membedakan ras, bahasa, agama…Dan dalam dua pasal kunci semua anggota “ berjanji untuk bertindak bersama dan sendiri-sendiri dengan bekerjasama dengan organisasi ini.”[3]

Hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini hak asasi manusia telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Inggris dikenal adanya Magna Charta 1215 dan Bill of Rights 1689, di Amerika Serikat ada Virginia Bill of Rights 1776 dan Declaration of Independence 1776, dan di Afrika dikenal adanya African Charter on Human and People Rights. Lebih lanjut Perserikatan Bangsa Bangsa menetapkan Universal Declaration of Human Rights 1948.

 Di dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. Secara umum berdasarkan banyaknya deklarasi dan kovenan yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa, yang dikenal dengan tiga generasi hak asasi manusia.[4]

Hak asasi manusia dibicarakan dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam parlemen nasional, pers, untuk menekankan kepentingannya atau untuk mengecam pemerintah-pemerintah yang tidak memperhatikannya. [5] UNESCO, bersama-sama dengan organisasi-organisasi internasional yang lain, universal dan regional, banyak menaruh perhatian pada konsep-konsep hak asasi manusia.[6]

Berdasarkan mandatnya untuk memelihara perdamaian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa membentuk pengadilan kejahatan internasional yang pertama melalui Resolusi No 808, Februari 1993 yang menyatakan bahwa “pengadilan internasional harus diselenggarakan untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991”[7]

Pembentukan mahkamah kejahatan internasional setelah usai perang dingin ini salah satunya menghasilkan International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia ( ICTY) .

Pembentukan ICTY ini merupakan hasil dari evaluasi masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di bekas Yugoslavia, namun pembentukan pengadilan internasional ini tidak mendapatkan dukungan dari Yugoslavia baru yang terdiri dari Serbia dan Montenegro.Berdasarkan uraian penjelasan di atas penulis dalam penulisan ini akan membahas dikeluarkannya Resolusi 808 Dewan Keamanan sebagai bagian dari implementasi hak asasi manusia oleh PBB.

PBB dan Hak Hak Asasi Manusia

Terdapat beberapa organ dan lembaga PBB yang tanggungjawabnya masuk ke dalam bidang hak asasi manusia yang umum, antara lain: Majelis Umum yang merupakan organ pleno PBB dan mempunyai kewenangan yang luas menurut Piagam untuk mempertimbangkan masalah hak asasi manusia; Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dalam bidang hak asasi manusia badan ini bertugas membuat rekomendasi dalam rangka menggalakkan penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk diserahkan ke Majelis Umum; Komisi Hak Asasi Manusia dengan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Minoritas.[8]

Piagam PBB memuat beberapa ketetapan menganai HAM. Mukadimahnya menetapkan tekad rakyat PBB untuk menyatakan kembali keyakinan pada HAM, pada martabat dan nilai manusia, persamaan hak antara pria dan wanita, dan persamaan antara negara besar dan negara kecil. Pasal 1 (3) Piagam PBB mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

 Berdasarkan Bab XI piagam berjudul kerjasama ekonomi dan sosial internasional, pasal 55 Piagam PBB menetapkan bahwa dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan sendiri dari rakyat, maka PBB memajukan:

a.       Tingkat hidup yang lebih tinggi, pekerjaan yang cukup bagi semua orang, dan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan.

b.      Pemecahan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, kesehatan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu; serta kerjasama internasional di lapangan kebudayaan dan pendidikan; dan

c.       Penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

. Pasal 56 menyatakan bahwa semua anggota berikrar akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri…bagi tercapainya tujuan-tujuan yang diuraikan dalam pasal 55.[9]

Berdasarkan mandatnya untuk memelihara perdamaian, Dewan Keamanan membentuk pengadilan kejahatan inetrnasional yang pertama melalui Resolusi No. 808 dan 827. Pengadilan Nuremberg adalah pengadilan yang dibentuk hanya oleh empat negara pemenang Perang Dunia II, sedangkan pengadilan Den Haag adalah organ tambahan Dewan Keamanan PBB yang membutuhkan kerjasama semua negara.[10]

International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia ( ICTY) dibentuk melalui Resolusi Dewan keamanan PBB pada tahun 1993 guna menginvestigasi, menuntut, mengadili individu-individu yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata sejak tahun 1991.

ICTY berkedudukan di Den Haag. ICTY masih diperlukan sampai saat ini disebabkan karena restorasi atas perdamaian dan keamanan dalam wilayah Yugoslavia mensyaratkan adanya keadilan bagi para korban, dan mereka yang selamat dari kejahatan yang terjadi. Yurisdiksi materi dari ICTY  meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan yang hanya apabila dilakukan di dalam suatu konflik bersenjata yaitu kejahatan yang dilakukan di wilayah Yugoslavia sejak 1991. ICTY juga mengatur tanggungjawab komandan baik yang bersifat aktif maupun pasif (crimes by omission) dan mempunyai primacy terhadap pengadilan nasional. Peradilan in absentia tidak dimungkinkan dengan asas individual criminal responsibility, maka tidak dimungkinkan penuntutan pidanan terhadap negara, organisasi dan asosiasi. Perkembangan berbagai kasus di dalam ICTY saat ini terus berlangsung di Den Haag.[11]

Fakta-Fakta Hukum Kasus Yugoslavia

            Dimasa kepemimpinan Presiden Tito Repoblik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup popular dimata internasional karena Tito dianggap sebagai pemersatu bangsa Yugoslavia. Bulan Mei 1980 Presiden Tito meninggal dunia dan tidak ada pengganti yang kuat seperti Presiden Tito yang dapat memimpin Yugoslavia.           

Tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memploklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya, disusul Repoblik Bosnia pada Maret 1992. Pemisahan ini didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa dan akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional, padahal pemerintah Yugoslavia berkeras untuk mencegah pemisahan kedaulatan tersebut sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.

Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Repobik Serbia dan Repoblik Montonegora membentuk Repoblik Federasi Yugoslavia pada 27 April 1992, namun tidak mendapat pengakuan internasional.

Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di Bosnia Herzegovina telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh faktor-faktor internasional menjadi sangat sulit. Kegagalan-kegagalan perundingan semakin memperburuk situasi dan semakin mengorbankan pertemuran diantara pihak-pihak yang bertikai yang mengakibatkan timbulnya banyak sekali korban.

Untuk mencegah lebih banyak korban berjatuhan kembali di wilayah Yugoslavia maka PBB mengirimkan misi damai di wilayah eks Yugoslavia dengan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Namun banyak faktor-faktor luar yang mempengaruhi serta sikap pihak-pihak yang bertikai yang tidak kompromis dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya membuat kehadiran pasukan PBB belum berhasil mengakhiri konflik di wilayah aks Yugoslavia.  [12]               

Perang sipil di Yugoslavia dimulai pada tahun 1991. Perang ini dimulai ketika pasukan Serbia membom Vukovar dan Dubrovnik. Pada Mei 1992 saat Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Serbia, kekejaman yang dilakukan Serbia sudah mencapai tingkat yang tidak pernah dialami Eropa sejak Perang Dunia ke II. Embargo senjata yang dilakukan hanya sedikit berpengaruh, diterapkan pada semua pihak, yang justru lebih menguntungkan pasukan Serbia yang lebih siap. [13]

Yugoslavia dikenakan sanksi oleh Dewan Keamanan karena tidak mengindahkan delapan resolusi yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan sejak 25 September 1991 sampai tanggal 25 Mei 1992, terutama dengan memburuknya situasi di Bosnia-Herzegovina dan tempat-tempat lain di Yugoslavia yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, penyerangan terhadap anggota Pasukan Perdamaian PBB (UNPROFOR) termasuk anggota Palang Merah Internasional (ICRC), pelanggaran guncatan senjata, pengusiran warga negara yang bukan Serbia.

Pimpinan Republik Federasi Yugoslavia berpendapat bahwa penyebab utama krisis Yugoslavia adalah kegiatan-kegiatan destruktip dari negara-negara besar yang berhasil melemahkan negaranya dengan cara menghancurkan dari dalam dan mengorganisir kekuatan-kekuatan secessionist dalam negeri, dengan tujuan untuk merealisasi kepentingan globalnya. Yugoslavia mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk memecahkan krisis di wilayah eks Yugoslavia adalah melalui perundingan dengan tetap menghormati kepentingan dan legitimas dari ketiga suku bangsa di Bosnia.

Cara pemecahan dengan paksa dari luar dan dengan menggunakan ultimatum sulit untuk diterima oleh Yugoslavia. Sanksi yang keras dan dipandang tidak adil terhadap Yugoslavia bertujuan untuk memaksa Yugoslavia mengikuti kebijakan Eropa pada umumnya.

Tanggal 25 September 1991, Dewan Keamanan mengenakan sanksi ekonomi pada Yugoslavia antara lain: melarang impor bahan-bahan mentah dan produksi barang-barang lainnya dari Yugoslavia serta kegiatan apapun yang ditafsirkan dapat meningkatkan eksportnya serta penjualan dan pemasokan dengan menggunakan kapal laut/udara bagi bahan-bahan tersebut.; menghentikan dana bantuan termasuk sumber-sumber ekonomi dan keuangan negara tersebut; mengurangi tingkatan staf diplomatik dan konsuler dari perwakilan Yugoslavia di luar negeri.; melarang keikutsertaan atlit Yugoslavia baik dalam kelompok maupun secara perorangan dalam pecan-pekan olah raga internasional.[14]

Amerika Serikat kemudian mengusulkan digelarnya pengadilan kejahatan perang. Dewan Keamanan PBB memulai dengan menunjuk suatu Komisi Para Ahli yang diketuai oleh Profesor Cheriff Bassiouni untuk menyelidiki pelanggaran hukum kemanusiaan inetrnasional. Tanggal 26 Januari 1993 dikeluarkan sebuh laporan sementara yang isinya menggambarkan perselisihan etnis, pembunuhan masal, penyiksaan, perkosaan dan perampokan serta penghancuran property budaya, agama dan pribadi.

Akibat laporan Komisi Para Ahli yang ditunjuk Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 22 Februari 1993, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 808, yang mengidentifikasikan situasi tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional, dan memutuskan untuk membentuk pengadilan internasional yang akan membantu menciptakan perdamaian dengan cara menghentikan kejahatan perang dan menghukum pelakunya. Kemudian pada bulan Mei, PBB mengeluarkan Resolusi 827,yang mengadopsi laporan Sekertaris Jenderal PBB untuk menetapkan dasar dan prosedur legal lembaga baru tersebut.

Laporan Komisi Ahli diatas berfungsi sebagai mandat pengadilan, yang dimulai dengan menggambarkan Resolusi 808, dibatasi ruang lingkup dan tujuannya, keputusannya tidak terkait dengan pembentukan yurisdiksi kejahatan inetrnasional secara umum, ataupun pada pembentukan pengadilan kejahatan internasional. Laporan tersebut menerima metode umum pembentukan suatu badan penuntut dan pengadilan melalui negara-pihak, baik melalui Majelis Umum maupun sebuah konferensi khusus yang akan membuat suatu traktat yang dapat ditandatangani dan diratifikasi.Tahun 1993 PBB membentuk International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia ( ICTY) untuk mengadili para penjahat perang dan telah mengadili 79 orang.

Dasar Hukum Resolusi 808 Dewan Keamanan

Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan utama organisasi dan menguraikan dua cara pokok kearah pencapaian tujuan, yaitu langkah kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian serta menindas tindakan-tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan penyesuaian atau penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional dengan cara damai. Tanggungjawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dibebankan pada dewan keamanan (pasal 1 ayat 1 Piagam PBB). [15]

Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan terdapat dalam Pasal 24 Piagam PBB yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam  menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka.

Dikaitkan dengan konflik di Yugoslavia, guna mencegah terjadinya konflik menjadi lebih besar dan mengarah pada terciptanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional untuk itulah Dewan Keamanan mengambil alih usaha perdamaian dalam konflik Yugoslavia. Situasi gawat darurat membenarkan adanya tindakan yang didasari Bab VII Piagam PBB, yaitu jika Dewan Keamanan menetapkan situasi yang dianggap akan mengancam perdamaian. Pengadilan mendapat  mendapatkan legitimasinya dari kenyataan bahwa pengadilan merupakan cara untuk menjaga atau memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Sebagai standard operation procedure bagi kedaulatan negara, masa aktifnya sebagai pengadilan ad hoc dibatasi sampai pada pemulihan perdamaian di wilayah bekas Yugoslavia.

Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 41 Piagam PBB, Dewan Keamanan akan memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata, yang harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebahagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatic. Pasal ini tidak sama sekali tidak membahas menyangkut pengadilan internasional, namun kekuasaannya sangat luas termasuk juga pembebanan tanggungjawab criminal pada individu yang tindakan agresinya dapat dicegah oleh adanya kemungkinan hukuman.

Walaupun Pasal 2 (7) Piagam PBB melarang PBB melakukan intervensi terhadap masalah yang ada di dalam yurisdiksi suatu negara, namun prinsip ini tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan langkah-langkah yang didasari bab VII dari Piagam PBB. Karena dalam hal ini tujuan utama dari intervensi yang dilakukan adalah untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan untuk menghukum para pelaku, juga yang menjadi korban adalah etnis mayoritas dalam wilayah tertentu. Bantuan kemanusiaan yang dapat ditentukan antara lain membantu dalam proses penentuan nasib sendiri.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 25 Piagam PBB, semua negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan dari Dewan Keamanan sesuai dengan piagam. Dengan demikian dapat diarahkan bahwa keputusan itu bukan saja harus dipatuhi tetapi juga harus dilaksanakan karena ketentuan itu mengikat secara hukum. Bukan hanya bagi semua negara anggota PBB tetapi juga bagi negara yang bukan anggota PBB. Keterikatan negara bukan anggota PBB itu tercermin di dalam Piagam PBB sendiri.

Kewajiban yang diberikan kepada negara anggota PBB menurut Pasal 25 tersebut pada hakekatnya merupakan konsekuensi langsung sebagai kewenangan yang telah diberikan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 24 yaitu semua negara anggota menyetujui bahwa Dewan Keamanan di dalam mengembang tanggung jawab utamanya (primary responsibility) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional bertindak atas nama semua negara anggota. Karena itu Resolusi No 808 yang di keluarkan Dewan keamanan adalah sesuatu yang wajar untuk dilaksanakan pada negara yang sedang mengalami konflik kemanusiaanseperti Yugoslavia.

Menurut hukum pidana internasional, unsur-unsur internasional dari suatu kejahatan pidana adalah; kejahatan yang mengancam secara langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional; kejahatan yang mengancam secara tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional; kejahatan yang mengguncang perasaan kemanusiaan.

Konflik Yugoslavia memenuhi unsur-unsur sebuah kejahatan internasional yang dengan demikian penyelesaian dari konflik tersebut dapat diselesaikan menurut hukum internasional dalam hal ini ketentuan-ketentuan internasional yang ada di dalam PBB, khususnya wewenang Dewan Keamanan.

Pasal 1 Statuta Pengadilan Den Haag memberikan kuasa untuk menuntut orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter inernasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991. Pengertian kejahatan kemanusiaanadalah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan yang amat serius dan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap warga sipil berdasarkan alasan politis, etnis dan agama. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan pada masa damai maupun pada masa perang (pasal 7 Statuta Roma)

Kejahatan perang yaitu pelanggaran terhadap hukum atau aturan perang, salain hal-hal yang digambarkan dalam hukum kemanusiaan internasional mencakup metode illegal dari peperangan yang dilakukan terhadap pihak musuh atau warga sipil dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun internal (pasal 8 Statuta Roma)

            Mengkaji pengertian defenisi di atas dan menganalisa konflik yang terjadi di wilayah Yogoslavia yang mengakibatkan banyaknya rakyat sipil mati sia-sia, dapatlah dikatakan bahwa apa yang terjadi pada wilayah bekas Yogislavia ini telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sudah selayaknyalah para individu yang telah melakukan hal tersebut dapat dihukum.Dan pengadilan yang kejahatan internasional yang diadakan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 808 dapat dijalankan berdasarkan tujuan pencapaian keamanan dan perdamaian internasional dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain hak bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat; bebas dari serangan terhadap kehormatan nama baik; dan hak atas perlindungan hukum terhadap serangan.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, RosdaKarya, Bandung, 2008.

2.      Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah, Penerjemah A. Rahman Zainuddin,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005.

3. D.W. Bowett. Q.C. LL.D, Hukum Organisasi Internasional, (Terjemahan     Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, 1991.

4. Geoffrey Robertson QC, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan keadilan Global, editor Suhartono, Komisi HAM, Jakarta, 2002.

5.      Ian Brownlie, Hak-hak Rakyat Dalam Hukum Internasional Modern, Dalam HAM Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan, Terjemahan A. Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

6. James Barros, PBB Dulu Kini dan Esok, terjemahan D.H. Gulo, Bumi Aksara, Jakarta, 1984.
7. Muladi, Peradilan HAM Dalam Konteks Nasional Dan Internasional
8. Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Rescoe Pound, Tugas Hukum, diterjemahkan oleh Muhammad Radjah, Bhratara, Jakarta, 1965.

10. Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, 1997.

11. Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
12. T. Mulia Lubis, HAM dalam Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan, Yayasan Obor, Jakarta 1993.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

http://id.wikipedia.org/wiki/Disintegrasi_Yugoslavia

The post RESOLUSI NO. 808 DEWAN KEAMANAN DAN IMPLEMENTASI HAM OLEH PBB (Studi Kasus Yugoslavia) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.