Hukum Pidana Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pendidikan Budaya Hukum Anti Korupsi

FHukum CMSMaster — Thu, 07 May 2015 05:21:42 +0000

Pendidikan Budaya Hukum Anti Korupsi[1]

Oleh Erwin Ubwarin[2]

A. Pengantar

Indonesia adalah salah satu negara besar di dunia yang akan mendapatkan bonus demografi pada 100 Tahun Negara ini berdiri, pada tahun 2013 Jumlah Penduduk Indonesia dengan jumlah 249,9 juta orang menurut data Bank Dunia Tahun 2014 dan menurut Badan Pusat Statistik 248,8 juta orang, diprediksikan Indonesia pada tahun 2045 akan mempunyai usia produktif dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 48.7% . Usia produktif dari umur 15-64 Tahun[3], hal ini merupakan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berinteritas merupakan sumber pontesial bagi pembagunan Indonesia.

Data penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah di Eksekusi adalah 300 Kasus,[4] dengan bonus demografi yang begitu besar Indonesia harus mempersiapkan sumberdaya manusia yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penanggulangan tindak pidana korupsi dilakukan dengan bukan saja dalam bentuk respresif namun juga preventif, tidakan preventif seperti dalam bentuk pendidikan budaya hukum anti korupsi, sehingga dapat mencegah calon pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi yang terus meningkat.

B. Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulanagn kejahatan dapat ditempuh dengan :[5]

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan lewat mass media (influencing views of society on crime and punuishment/mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (Hukum Pidana) dan jalur “nonpenal” (bukan/di luar Hukum Pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Penanggulangan kejahatan dengan memakai jalur penal lebih menitik beratkan pada “tindakan respressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal menitik beratkan pada “tindakan preventif” (Pencegahan/Penangkalan/Pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.[6]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya pilitik kriminal. Posisi kunci strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahayan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatmen of Offenders” sebagai berikut :

a. Pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venuzeula antara lain dinyatakan di dalam pertimbagan resolusi menengenai “Crime tends and crime prevention strategies”.[7]

b. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak

c. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

d. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosual, diskiriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan pendududuk

Setelah mepertimbangkan hal-hal diatas, maka resolusi itu dinyatakan antara lain :
“menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusian dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, diskriminatif rasial dan nasional serta bermacam-macam ketimpangan sosial.

Dalam padangan beberapa para sarjana upaya penganggulan kejahatan dengan penal belum maksimal harus juga adanya upaya non-penal, antara lain :

a. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidak berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.[8]

b. Johannes Andenaes menyatakan, bahwa berkerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.[9]

c. R. Hood dan R. Sparks menyatakan pendapat aspek dari “general prevention”, seperti “reinforcing social values”, “strengthening the common consciense”, “alleviating fear”, dan “providing a sense of communal security” sulit untuk diteliti.[10]

d. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain :[11]

“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “general prevention”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (deterrence), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective coledaroty), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the public feeling of security), mengurangi atau meredahkan ketakutan (alliviation of fears), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions), dan sebagainya.”

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya

Dari pendapat diatas ditemukan bahwa sarana penal belum cukup dalam menanggulangi kejahatan, untuk itu perlu untuk terus mengali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal

D. Pendidikan Budaya Hukum Anti Korupsi

Lawrene Friedmann mengatakan ada 3 (tiga) komponen sistem hukum yaitu :[12]

1. Struktur

2. Substansi

3. Kultur (Budaya Hukum)

Suatu sistem hukum harus memenuhi, pertama struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan.

Berbicara soal budaya hukum maka akan diperlukan pastisipasi masyarakat, dan bagaimana membentuk budaya hukum didalam masyarakat, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Bab V tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 41 ayat (1) disebutkan; “masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi” peran ini diwujudkan dalam bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tidak pidana korupsi;

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertangung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c

2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, untuk itu diperlukan pendidikan budaya hukum kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , usia produktif yaitu masyarakat yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dalam usia ini maka para perkerja baik di bidang swata maupun pemerintah harus dibentuk menjadi masyarakat yang mempunyai budaya hukum anti korupsi.

Indonesia pada Tahun 2045 akan berusia 100 Tahun atau Indonesia Emas, untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia yang akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk dengan usia 15-64 tahun yang terbanyak ke 4 di dunia maka harus

dipersiapkan manusia yang mempunyai budaya anti korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi ini dimulai kepada anak-anak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai pada Perguruan Tinggi, karena mereka inilah yang kemudian akan menjadi penerus bangsa.

Didalam Komisi Tindak Pidana Korupsi kita kenal dengan Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan, fungsi Deputi Pencegahan sebagai berikut :[13]

a. Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;

b. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;

c. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

d. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;

e. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;

f. Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;

g. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.

h. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Pendidikan budaya anti korupsi dilakukan kepada siswa maupun mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pendidikan dengan mengenalkan budaya anti tindak pidana korupsi

2. Membuat media untuk siswa dan mahasiswa dapat berkreasi dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi

3. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa dan mahasiswa yang telah melakukan aksi dalam mengkampayekan budaya anti korupsi

Ad. a Melakukan pendidikan dengan mengenalkan budaya anti tindak pidana korupsi

Pendidikan merupakan sarana yang dilaksanakan baik dengan sosialisasi, ceramah untuk memperkenalkan kepada siswa dan mahasiswa apa itu tindak pidana korupsi, bagaimana pencegahannya dan apa peran kita sembagai calon pemimpin bangsa dalam mengahadapi perilaku korupsi;

Ad.b. Membuat media untuk siswa dan mahasiswa dapat berkreasi dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi

Setelah melakukan pendidikan, mahasiwa dan siswa harus membuat recana aksi dalam mengejawantakan apa yang mereka telah dapat selama mereka mendapatkan pendidikan anti korupsi di tingkat SD, SMP, SMA dan PT, contohnya Mading, “Kantin Jujur” dimana siswa dan mahasiswa diajarkan untuk bersikap jujur dalam melakukan pembelian ataupun mengambil uang kembali pada tempat uang yang telah disediakan, ia harus menaruh uang sesuai dengan apa yang dimakan oleh siswa dan mahasiwa. Siswa dan mahasiwa selalu menyakan asal uang bayak yang diberikan kepadanya darimana sumberdana, dalam menabung selalu mencantumkan sumberdana yang ia tabung, tidak perna memberikan uang/prestasi untuk mempercepat pengurusan dalam pelayanan publik;

Ad. c Melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa dan mahasiswa yang telah melakukan aksi dalam mengkampayekan budaya anti korupsi

Dengan melihat perilaku siswa dan mahasiswa seperti contoh ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terciptanya budaya hukum, namun hal ini akan dibuktikan ketika seorang siswa atau mahasiswa mempunyai jabatan dan dia tidak melakukan tidakan abuse of power dalam dunia pekerjaan. Untuk itu perlu diadakan evaluasi secara berkelanjutan terhadap siswa dan mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan budaya hukum

Semoga Bermanfaat J

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. Ke-6 Edisi 2 (Kecana Prenada Media Group,Semarang, 2011)

Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Tujuh Tipe Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI. No 31 jo. No 20 Tahun 2001, Mandar Maju, Bandung 2010

H. D. Hart (ed), Punishment: For and Against, New York, 1971.

J. Andenas, Does Punishment Deter Crime? dalam Philosophical Perspective or Punisment,Gertrude Ezorsky (Ed.) New York, 1972.

Karl O. Cristiansen, Some Consideration on the Posibility of Rational Criminal Policy, Resource Materia Series No. 7, UNAPEI 1974

Lawrence Meir Fridman, American Law An Introduction, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.

R. Hood & R. Sparks, Key Issues in Criminologi, 1967,

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Ed. II), Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sixth United Nations Congress, Report, 1981.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tenga Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Website

http://www.kpk.go.id/id/

[1]Penyuluhan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di GMKI Cabang Ambon, 14 Maret 2015

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

[3] Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

[4] Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (per 27 Februari 2015)

[5] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. Ke-6 Edisi 2 (Kecana Prenada Media Group,Semarang, 2011) Hal. 45

[6] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981. Hal. 118

[7] Sixth United Nations Congress, Report, 1981. Hal 5

[8] H. D. Hart (ed), Punishment: For and Against, New York, 1971. Hal 21.

[9] J. Andenas, Does Punishment Deter Crime? dalam Philosophical Perspective or Punisment,Gertrude Ezorsky (Ed.) New York, 1972. Hal 346

[10] R. Hood & R. Sparks, Key Issues in Criminologi, 1967, hal 173.

[11] Karl O. Cristiansen, Some Consideration on the Posibility of Rational Criminal Policy, Resource Materia Series No. 7, UNAPEI 1974, hal 58

[12] Lawrence Meir Fridman, American Law An Introduction, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000. Hal. 7

[13] http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pencegahan

The post Pendidikan Budaya Hukum Anti Korupsi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

FHukum CMSMaster — Wed, 29 Apr 2015 01:06:06 +0000

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

LILI HALIM

A. Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah pesisir, diakui hak-haknya dalam pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat hukum adat . Hal ini ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang tersebut diatur hak pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada :

a. Orang perorangan warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau

c. Masyarakat hukum adat

Berkaitan dengan jangka waktu pengelolaan, pasal 19 menyebutkan bahwa HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun untuk tahap pertama serta dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait kedudukan masyarakat hukum adat maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal”

Jika dikaji dan dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek laut dan pesisir .

Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah laut dan pesisir.

Dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, antara pemerintah dan kesatuan masyarakat hukum adat memungkinkan terjadinya konflik, hal tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru, sering wilayah petuanan/ulayat masyarakat hukum adat, dikuasai oleh nelayan atau para pengusaha besar atau yang memiliki modal besar dengan berbagai alat canggih, sehingga masyarakat hukum adat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sulit mendapatkan ikan dan sumberdaya laut lainnya. Para pengusaha perikanan yang memiliki modal besar karena mengantongi izin dari pemerintah maka mereka dengan leluasa memasang rumpon di daerah yang berdekatan dengan wilayah tangkap masyarakat hukum adat, sehingga pada akhirnya sumberdaya ikan menjadi berkurang pada wilayah tangkap masyarakat hukum adat[1] .

Kasus-kasus lain yang menarik antara lain, yang terjadi di desa Ety, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana pengusaha mutiara dengan seenaknya mengkapling wilayah pesisir di wilayah petuanan/ulayat masyarakat hukum adat dan pada akhirnya dengan izin usaha yang dimiliki, melarang masyarakat hukum adat agar tidak boleh mendekati wilayah budidaya mutiara tersebut. Padahal sejak dahulu wilayah tersebut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan tradisional untuk menghidupi keluarga mereka dari satu generasi ke generasi berikut.

Di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, masyarakat hukum adat tidak lagi mempunyai akses untuk menyelam mutiara karena laut sekitarnya telah terkontaminasi dengan buangan sisa hasil produksi ikan. Akhirnya masyarakat hukum adat pasrah dan tidak dapat berbuat banyak sehingga akhirnya menjadi miskin diwilayah ulayat/petuanan laut yang kaya akan potensi sumberdaya alam[2].

Kebijakan pemerintah yang memberi izin kepada para pengusaha tetapi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat terutama yang hidup di wilayah pesisir maka sudah tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian.

Di pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, terdapat seorang pengusaha dari Swizerland yang bergerak dalam kegiatan diving, yang mendapat izin untuk membangun cottage di atas sebuah tanjung di Desa Paperu. Karena laut dan terumbu karang disekitar pesisir pulau tersebut sangat indah dan menarik sehingga para nelayan tradisional dilarang untuk melaut disekitar tanjung tersebut dengan alasan terdapat ikan dan biota yang langka didunia[3].

Keadaan demikian menimbulkan ketidak seimbangankarena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan hak-hak dari masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, maka tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut.

B. Pembahasan

A. Perkembangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pendekatan ilmu antropologi menjelaskan bahwa pada tingkat pertama perkembangan masyarakat dan kebudayaannya, manusia mula-mula hidup mirip sekawanan hewan berkelompok, dimana pria dan wanita hidup bebas tanpa ikatan. Lama kelamaan manusia memiliki kesadaran dalam membentuk sebuah keluarga[4]. Dimana, dengan menikah sepasang suami istri membentuk suatu kesatuan sosial yang disebut rumah tangga, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum menikah[5]. Ciri atau karakteristik kelompok ini adalah adanya hubungan kekerabatan yang tercipta karena didasarkan pada kesamaan keturunan.

Dimana, pengelompokan ini berasal dari keluarga atau klan yang anggotanya merasa berasal dari keturunan nenek moyang yang sama, mempunyai otonomi yang luas, dan aturan perilakunya didasarkan pada tradisi yang sudah berlangsung lama dari kesadaran pada keputusan baik yang diambil oleh banyak orang atau sedikit orang[6].

Perkembangan selanjutnya dari kelompok kekerabatan adalah saling berinteraksi dengan kelompok kekerabatan lainnya yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu, sehingga melahirkan kelompok yang disebut dengan kesatuan hidup setempat atau komunitas. Koentjaraningrat[7] menjelaskan bahwa, berbeda dengan kelompok kekerabatan, maka kesatuan sosial ini tidaklah semata-mata memiliki ikatan berdasarkan hubungan kekerabatan semata, tetapi lebih didasarkan pada ikatan karena menempati suatu wilayah tertentu atau khusus. Hal ini membuat ciri dari suatu komunitas adalah adanya wilayah dan cinta pada wilayahnya. Bentuk dari komunitas ada yang besar seperti kota, negara bagian dan negara. Sedangkan bentuk komunitas kecil seperti RT, dusun, atau Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Abu daud Busroh[8], hal ini terkait dengan proses terjadinya negara secara primer (Primaire Staats Wording), yaitu teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya.Menurut teori ini, perkembangan negara secara primer melalui empat fase, yaitu:

1) Phase Genootshap (Genossenschaft)

Pada phase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, yang didasarkan pada persamaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan maupun tujuan yang sama, dan kepemimpinan disini dipilih secara Primus Inter Pares atau yang terkemuka diantara yang sama. Disini, yang memegang peranan penting adalah Unsur Bangsa

2) Phase Reich (Rijk)

Pada pase ini, telah timbulnya kesadaran dari kelompok-kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tersebut akan hak miliki atas tanah, sehingga memunculkan tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Hal ini memunculkan sistem Feodalisme. Pada pase ini yang penting adalah unsur wilayah.

3) Phase Staat

Pada pase ini, telah muncul kesadaran terhadap suatu kehidupan bernegara. Dimana, mereka telah sadar bahwa mereka berada didalam suatu kelompok. Hal ini membuat bibit dari terbentuknya suatu negara yaitu; Bangsa, Wilayah dan Pemerintahan sudah terpenuhi pada pase ini.

Menurut Aristoteles Negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi Masyarakat Hukum Adat. Kemudian Masyarakat Hukum Adat ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul Negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Masyarakat Hukum Adat yang sesuai dengan kodratnya adalah Masyarakat Hukum Adat yang bersifat genealogis, yaitu Masyarakat Hukum Adat yang berdasarkan keturunan[9].

Dengan demikian, maka Masyarakat Hukum Adat secara evolusi berkembang dari individu-individu yang membentuk keluarga, kemudian dari keluarga inilah saling berinteraksi membentuk kumpulan-kumpulan keluarga yang bukan saja memiliki latar belakang kesamaan asal-usul atau nenek moyang, akan tetapi mereka juga terikat dengan kesamaan wilayah atau teritorial yang mereka tempati secara bersama. Kesatuan masyarakat inilah yang membentuk Masyarakat Hukum Adat, dan sekaligus merupakan bibit atau cikal bakal bagi terbentuknya suatu negara. Kesatuan masyarakat ini kemudian lebih dikenal dengan nama persekutuan masyarakat hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat.

Menurut Ter Haar[10] masyarakat hukum adalah; kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selain itu, menurut Tolib Setiady[11] untuk dikatakan sebagai masyarakat hukum harus memiliki wilayah tertentu selain memiliki pimpinan dan kekayaan tertentu. Jadi persekutuan hukum atau masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.

Sementara itu, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi politik, budaya dan social yang khas[12]. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai waga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan[13].

Mengenai masyarakat hukum adat, Dewi Wulansari[14] menyatakan bahwa secara teoritis pembentukannya disebabkan karena factor adanya ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Factor-faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat adalah;

1) Factor genealogis (keturunan)

2) Factor territorial (wilayah)

Berdasarkan kedua factor tersebut, maka terbentuklah masyarakat hukum adat berdasarkan[15]:

1) Persekutuan hukum genealogis, yaitu persekutuan masyarakat hukum yang memiliki dasar pengikat anggota kelompok adalah berupa persamaan dalam keturunan. Hal ini berarti bahwa angota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal adari nenek moyang yang sama. Persekutuan hukum ini terbagi juga dalam:

a) Masyarakat patrilinial, dimana, susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (laki-laki)

b) Masyarakat matrilineal, dimana, susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan)

c) Masyarakat bilateral atau parental, pada masyarakat ini, susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu (laki-laki dan perempuan). Jadi hubungan ekerabatannya sejajar. Dimana, masing-masing anggota keluarga masuk kedalam klen bapak atau ibu.

2) Persekutuan hukum teritorial, persekutuan ini merupakan persekutuan masyarakat hukum yang anggotanya memiliki keterikatan berdasarkan pada kesamaan tempat tinggal[16]. Sementra itu, Hilman Hadikusuma[17] menjelaskan lebih lanjut bahwa persekutuan hukum territorial merupakan masyarakat yang teratur dan tetap, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan kehidupan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh. Hal ini menunjukan bahwa ikatan territorial tidak hanya mengandung pengertian wilayah kediaman secara duniawi saja, tetapi juga kediaman secara rohani.

Menurut van Dijk[18] sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma bahwa, persekutuan hukum terotorial dapat dibedakan dalam tiga macam;

a) Persekutuan Masyarakat Hukum Adat (dorps gemeenschap). Termasuk persekutuan Masyarakat Hukum Adat adalah seperti Masyarakat Hukum Adat orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk bebrapa pengukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat Masyarakat Hukum Adat yang berkediaman di pusat Masyarakat Hukum Adat. Sementara itu, Tolib Setiady[19] berpandangan bahwa persekutuan Masyarakat Hukum Adat terjadi apabila segolongan orang terikat pada suatu tempat kediaman yang juga apabila di dalamnya terdiri dari tempat kediaman kecil yang meliputi perkampungan (dukuh-dukuh) dan dimana pimpinan atau pejabat pemerintahan Masyarakat Hukum Adat berkediaman di pusat Masyarakat Hukum Adat.

b) Persekutuan daerah, termasuk kesatuan masyarakat nagari di minangkabau, marga di sumatera selatan dan lampung, negorij di minahasa dan Maluku. Yaitu merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama

c) Perikatan Masyarakat Hukum Adat, apabila diantara beberapa Masyarakat Hukum Adat atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian atau pemasaran bersama.

3) Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan gabungan dua persekutuan hukum diatas. Menurut Tolib Setiady, hal ini menunjukan bahwa factor genealogis dan teritorial merupakan factor yang penting. Untuk menjadi anggota persekutuan harus memenuhi dua syarat sekaligus yaitu; masuk dalam satu kesatuan genelogis dan harus berdiam di dalam daerah persekutuan yang bersangkutan[20]. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma[21] yang menyatakan bahwa Persekutuan hukum genealogis-teritorial merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur, dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

Dengan demikian, secara historical dan berdasarkan pengakuan de fakto bahwa hak masyarakat adat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk di wilayah pesisir dan laut, secara otomatis telah melekat sejak kesatuan masyarakat hukum adat tersebut terbentu, dan telah dilegitimasi atau diakui secara de jure dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

B. Prinsip PengakuanTerhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan[22] secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengakui, sedangkan kata mengakui[23] berarti menyatakan berhak. Menurut Abu daud Busroh[24], Pengakuan (Erkenning/Recognisi) ada (dua) macam, yaitu:

1) Pengakuan de facto (sementara), yaitu pengakuan yang sifatnya sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu Negara baru karena kenyataannya Negara baru tersebut secara kenyataan ada tetapi apakah prosedurnya melalui hukum masih diperdebatkan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Menurut Moh Kusnardi dan Bintan Saragih sebagaimana dikutip oleh Husein Alting[25] bahwa pengakuan de facto bersifat sementara yang ditujukan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan Negara baru tersebut, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabakan kedudukannya stabil. Jika kemudian dapat dipertahankan keadaan tersebut dan terus bertambah maju, maka pengakuan de facto akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara de facto keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat atau desa diakui keberadaannya karena di dasarkan pada kenyataan bahwa sistem adatnya masih tetap ada, dipelihara dan didukung oleh rakyatnya, sehingga masih tetap di berlaku di dalam kehidupan kesatuan masyarakat adat atau desa.

2) Pengakuan de jure (Pengakuan Yuridis), yaitu pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu Negara, dikarenakan terbentuknya Negara baru adalah berdasarkan hukum. Sementara itu, menurut Husein Alting[26] bahwa pengakuan de Jure adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan kemampuan untuk melakukan perjanjian dengan Negara lain.

Berdasarkan konsep tersebut maka pegakuan secara de Jure (yuridis) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat terjadi apabila keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat masih tetap dipertahankan nilai-nilai adatnya dan tetap dijaga dan dipelahara oleh masyarakat pendukungnya, sehingga Negara mengakuinya dan mengaturnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diatur dan dijamin dalam hukum positif.

Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan konteks pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, maka dapat diketahui bahwa Pengakuan desa secara de facto merujuk pada adanya pengakuan terhadap kenyataan sejarah sampai sekarang mengenai keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di NKRI yang masih tetap ada. Sedangkan pengakuan secara de jure merujuk pada pengakuan hukum terhadap keberadaan desa di NKRI.

Pengakuan secara de facto dapat dilihat dari adanya pengakuan terhadap keberagaman kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dalam konteks desa. Masyarakat Indonesia berdomisili pada ribuan pulau besar dan kecil di wilayah Republik Indonesia berdasarkan hukum adatnya masing-masing. Oleh karena keragaman adat dan budayanya itu tidaklah mengherankan kalau pada masa hidupnya Van Vollenhoven membagi lingkungan masyarakat hukum adat menjadi sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) daerah lingkungan hukum adat (Adatrechtskringen), pembagian itu meliputi 5 (lima) pulau besar di Indonesia dan pulau-pulau kecil lainnya, dengan pembagiannya adalah sebagai berikut[27] :

1. Aceh

2. Tanah Gayo-Alas dan Batak serta Nias

3. Minangkabau beserta Mentawai

4. Sumatra Selatan

5. Melayu (Sumatra Timur, Jambi dan Riau)

6. Bangka dan Belitung

7. Kalimantan

8. Minahasa- menado

9. Gorontalo

10. Toraja

11. Sulawesi Selatan

12. Kepulauan Ternate

13. Maluku, Ambon

14. Irian

15. Kepulauan Timor

16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Besar)

17. Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura)

18. Daerah – Daerah Swapraja (Surakarta dan Jogjakarta)

19. JawaBarat.

Sementara itu, pengakuan secara de jure dapat dilihat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dalam konteks desa, diantaranya adalah dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang berbunyi,

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan ha-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Ketentuan pasal 18 UUD Tahun 1945 kemudian diperjelas dengan penjelasan pasal 18 UUD Tahun 1945 angka II yang menyatakan bahwa :

Dalam terorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestrurunde landscappen dan Volkgemeencshappen seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susun asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Perkembangan selanjutnya, dengan diamandemennya Pasal 18 UUD Tahun 1945 menjadi Pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

C. Mewujdukan Keseimbangan Dalam pengelolaan Sumber daya Alam di Wilayah Pesisir dan Laut

Menurut Hazairin[28], masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (patrilinear, matriliniear, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, dengan kehidupan komunal yang memiliki karakter kebersamaan yang melahirkan nilai-nilai gotong royong dan tolong-menolong diantara para anggotanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka adagium yang menyatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum (ubi societas ubi ius) menjadi nyata, mengingat dalam masyarakat apapun pasti akan melahirkan aturan yang akan mengatur kehidupan masyarakat.

Soepomo sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh M.S.Kaban dalam mendiskripsikan tentang masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis); (b) yang mendasarkan lingkungan daerah (territorial) dan (c) susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut (genealogis dan teritorial).[29]

Pengaturan sosial pada kesatuan masyarakat hukum adat bersumber pada tradisi yang didasarkan pada pengalaman turun-temurun yang telah memberikan jaminan terhadap berlangsungnya tatanan sosial yang harmonis bagi masyarakat bersangkutan[30].

Menurut Bagir Manan, latar belakang budaya, sosial, agama maupun politik menyebabkan di Indonesia serentak berlaku berbagai sistem hukum, diantaranya sistem hukum adat, islam, dan kontinental.[31] Dengan demikian, pengaturan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dimilikinya sehingga dapat diartikan bahwa Negara juga mengakui adanya keragaman sistem hukum di dalam Negara, dan menjamin berlakunya berbagai sistem hukum yang ada tersebut, diantaranya adalah sistem hukum adat.

Akan tetapi, kadar pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat sedikit lemah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat, karena Negara terkesan lebih mengutamakan prinsip pengakuan Negara berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Dimana, Negara dalam mengejar pertumbuhan ekonomi akan mengabaikan berbagai aspek yang dapat berpotensi menghambat terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi tersebut seperti aspek social budaya, partisipasi masyarakat dan HAM. Hal tersebut dapat diketahui dengan terjadinya kerusakan hutan tanpa terkontrol menunjukan bahwa pembangunan telah menempatkan Negara sebagai penguasa tunggal sumber daya hutan karena adanya otoritas dan legitimasi yang absolut pada Negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang hanya bertujuan untuk kepentingan peningkatan pendapatan Negara[32]. Kondisi inilah yang sering menjadi sumber konflik diantara Negara dengan kesatuan masyarakat hukum adat dalam penguasaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat.

Terkait dengan hal tersebut maka menurut W. G. Vegting sebagaimana dikutip oleh Ronald Titahelu bahwa Negara bukanlah pemilik tanah atau hubungan antara tanah dengan Negara bukan didasarkan atas hubungan milik[33].

Dalam pandangan lain yang dikutip oleh Ronald Titahelu dari pendapat Karl Marx dan Friederich Engels yang bertitik tolak dari teori ekonomi khususnya nilai buruh bahwa Negara sebagai bangunan ideal dari penerapan sistem ekonomi riil merupakan pengemban cita-cita masyarakat yaitu masyarakat yang tidak terdapat pertentangan kelas. Cara yang dilakukan adalah tidak dikenal adanya pemilikan pribadi selain pemilikan masyarakat komunis. Dalam hal ini tanah dipandang sebagai alat produksi yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk Negara[34].

Dalam konteks tersebut maka terdapat pertentangan pemikiran mengenai hak menguasai Negara dalam penguasaan atas tanah. Dimana, pada satu sisi Negara tidak memiliki hak dan disisi lain Negara diberikan hak. Dalam kehidupan berbenegara, kondisi ini menimbulkan pertentangan diantara hukum adat yang merupakan dasar bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk menguasai sumber daya alam dengan hukum Negara yang merupakan dasar Negara dalam menguasai sumber daya alam.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan Negara yang sangat majemuk, maka cita NKRI adalah membentuk suatu bangunan negara yang melindungi seluruh tumpah darah indonesia. Dengan adanya bangunan negara kesatuan maka akan mendekatkan pada nilai kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang ada. Kebersamaan bukan berarti keseragaman, tetapi diupayakan untuk dapat melindungi berbagai bentuk keragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan[35].

Kenyataan tersebut membuat bangsa Indonesiamerupakan suatu komunitas yang siifatnya pluralisme. Pluralisme memberikan ruang bagi komunitas antar budaya untuk tetap hidup berdampingan tanpa kehilangan identitasnya, sebab kehidupan harus saling menghargai dalam pandangan budaya masing-masing dalam persatuan dan kebersamaan yang dibentuk dalam bingkai Negara Kesatuan. Dengan demikian, adanya ruang bagi hukum lokal (adat) untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya menunjukan adanya pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut Eka Dharmaputra bahwa persoalan yang dihadapi dalam suatu kelompok yang pluralism adalah persoalan identitas dan modernitas. Hal tersebut terkait dengan bagaimana mempertahankan identitas tanpa menghambat kemajuan, dan bagaimana mencapai kemajuan tanpa mengorbankan identitas[36].

Pandangan tersebut menunjukan bahwa usaha untuk mempertahankan hak-hak masyarakat hukum adat dapat dilakukan tanpa harus menghambat pelaksanaan pembangunan, dan sebaliknya pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan tanpa harus mengabaikan hak-hak masyarakat.

Bernard Tanya menguraikan bahwa benturan antara budaya (hukum adat) dengan hukum yang modern (hukum Negara) memberikan beban bagi masyarakat yang masih memelihara dan hidup dengan adat istiadatnya, karena hanya untuk menyenangkan Negara maka hukum Negara akan dicoba untuk ditaati, sedangkan hukum adat terpaksa harus dikesampingkan untuk sementara[37].

Sementara itu, menurut Eka Dharmaputra bahwa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam suatu masyarakat yang pluralis, pemegang kekuasaan cendrung menghadapi persoalan yang terkait dengan membatasi kebebasan berbagai kelompok masyarakatnya, demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut terkait dengan pengorbanan masyarakat untuk dibatasi kebebasannya, yang secara positif dimaknai bahwa pengorbanan untuk membatasi kebebasan tidak hanya dianggap perlu tetapi juga benar dan baik[38].

Adanya pengorbanan masyarakat untuk membatasi kebebasannya, baik secara pribadi maupun berbagai kelompok yang berbeda untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan menunjukan bahwa telah terjadi kesepakatan di dalam masyarakat menunjukan bahwa terciptanya integrasi dalam suatu masyarakat tertentu. Kesepakatan tersebut pada dasarnya adalah sebuah aturan hidup bersama yang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu satu sarana untuk terciptanya suatu integrasi dalam masyarakat.

Hal tersebut menunjukan bahwa kehidupan bersama dapat diwujudkan apabila anggota-anggota masyarakat bersedia mematuhi dan mengikuti berbagai aturan yang telah disepakati bersama atau pola tingkah laku yang normatif. Akan tetapi, hal tersebut tidak hanya sebatas aturan semata, tetapi persoalan baik dan benar, yaitu bukan sekedar aturan yang sifat normatif tetapi persoalan nilai atau semacam pandangan hidup bersama yang dianggap baik dan benar, dan tidak hanya sifatnya mengatur dan membatasi[39]. Dengan demikian, menurut Theodore Steeman yang dikutip oleh Eka Dharmaputera[40] bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan integrasi norma, tetapi juga integrasi nilai, yaitu kosepsi tentang pemahaman mengenai hidup, bagaimana hidup harus dijalani serta komitmen dasar yang menjadi penuntun dalam kehidupan bersama.

Kenyataan yang terjadi terkait dengan interaksi di antara hukum negara dengan hukum adat memiliki kecendrungan untuk melahirkan konflik mengingat kedua sistem hukum tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Menurut Dean Pruit dan Jeffrey Rubin[41], konflik bukan hanya terkait dengan suatu perkelahian, peperangan, perjuangan atau berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Akan tetapi, konflik juga meliputi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide atau lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya interaksi antara hukum negara yang sarat dengan bentuk-bentuk formal, prosedur-prosedur dan birokrasi penyelenggaraan publik[42] serta merupakan cerminan kehendak penguasa dalam mengatur masyarakatnya[43], dengan hukum adat yang bersumber dari tradisi yang didasarkan pada pengalaman turun temurun[44], tidak dapat dilakukan dalam tataran norma melainkan pada tataran nilai.

Dalam konteks ini maka menurut penulis, nilai yang harus dikedepankan untuk mencari solusi atas konflik masyarakat hukum adat dengan negara dalam pengelolaan sumber daya alam adalah nilai keadilan.

Menurut John Rawls tentang keadilan dikonsepkan sebagai kejujuran (justice as fairness). Menurutnya, keadilan adalah kebijakan yang pertama dari lembaga-lembaga social sebagai kebenaran dari sistem-sistem pemikiran. Karena itu, suatu teori yang elegan, harus ditolak atau direvisi jika teori tersebut tidak benar (untrue). Demikian juga dengan aturan-aturan hukum dan lembaga-lembaga harus dibaharui dan dihapus, jika aturan dan lembaga tersebut tidak adil (unjust).

Konsep tersebut memuat prinsip-prinsip dalam sebuah keadilan yaitu (i) prinsip kebebasan yang sama (equal liberty), yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual yang sama dengan hak orang lainnya; (ii) prinsip kesempatan yang sama, yaitu bahwa ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung, dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.

Dengan demikian, pemerintah tidak dapat menjadikan Negara, kebijakan Negara beserta paham kedaulatan yang melekat pada Negara sebagai alasan pembenar untuk menekan masyarakat.

Nilai keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah dengan memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

Terkait dengan hal tersebut, maka esensi sebuah negara atau pemerintah bukan sekedar meminta persetujuan atau kesepakatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan akses yang luas kepada masyarakat termasuk kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat tidak termarjinalisasi (terpinggirkan). Akan tetapi, masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Negara pada umumnya, harus diposisikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan. Artinya partisipasi aktif masyarakat harus direspons secara positif oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan-keputusan politik maupun hukum. Masyarakat hukum adat jangan dibangun berdasarkan kemauan pemerintah semata-mata, tetapi harus diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai potensi yang dimiliki, sehingga ada keseimbangan. Kebijakan pembangunan harus integrated (terpadu) dengan tetap berbasis pada masyarakat hukum adat yang mempunyai hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang patut diakui eksistensinya[45].

Menurut R.Z. Titahelu[46]bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan budaya serta politik secara turun temurun serta memiliki hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah atau norma-norma yang terkait pada nilai dan pandangan hidup mereka, dan semua itu tampak secara khusus bila dibandingkan dengan masyarakat lain di dalam Negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, nilai-nilai adat yang masih dipelihara oleh kesatuan masyarakat adat diharapkan dapat menjadi salah satu modal dasar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan nilai-nilai adat yang masih dijaga dan dipegang oleh masyarakat adat sebagai instrumen untuk turut melibatkan peran serta masyarakat dalam proses jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber adaya alam yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat.

Hal ini merujuk pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materil maupun spirituil. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi Rakyat Indonesia, baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Dimana, untuk mewujudkan keadilan social dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Adanya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah memberikan peluang terciptanya pembangunan di daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Selain keikutseraan masyarakat sangat menentukan terwujudnya pelaksanaan pembangunan di daerah, namun harus disertai dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai kekhasan dari daerah tersebut.

Dalam perspektif tersebut hukum yang baik menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil. Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan masyarakat dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansif[47]. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum yang mengenali keinginan masyarakat merupakan sifat dari hukum yang responsif.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan di dalam masyarakat[48]. Berdasarkan hal tersebut, maka integrasi nilai-nilai yang hidup dan masih dipertahankan di dalam kesatuan masyarakat hukum adat kedalam hukum Negara diperlukan untuk menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat dengan otonomi daerah berdasarkan hukum Negara.

C. Penutup

Sejak terbentuknya, kesatuan masyarakat hukum adat telah dilengkapi dengan berbagai hak yang dimilikinya diantaranya hak dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh hanya bertumpu pada prinsip pembangunan ekonomi dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hykum adat.

Untuk itu pemerintah harus dapat mengedepankan prinsip keadilan dengan melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat. Keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh John Rawls yaitu keadilan yang berlandaskan kejujuran, yaitu jujur mengakui hak masyarakat adat sehingga dalam implementasinya turut melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dalam bentuk perencanaan sampai dengan pemanfaatan nilai ekonomis dari sumber daya alam di pesisir dan laut. Agar, upaya untuk mewujudkan nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

Abu Daud Busroh, 2009, Ilmu Negara, cet-kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta

Bernard L Tanya, 2006, Hukum Dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung

B. D. Manery dkk., 1997, Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam terhadap Kehidupan Masyarakat Adat di Provinsi Maluku, Hasil Penelitian kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan Yayasan Sejati Jakarta

Dean Pruit dan Jeffrey Rubin, Social Conflict, diterjemahkan oleh Helly P Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, 2011, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia-Sebuah Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung

Eka Dahrmaputera, 1997, Pancasila-identitas dan Modernitas, BPK Gunung Mulia, Jakarta

E.K.M. Masinambow, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Yayasan Obor Indonesia

Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat, Setara Press, Malang

Hari Sabarno, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet-kedua, Mandar Maju, Bandung

Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PressIndo, Yogyakarta

Koentjaraningrat, 2005, Pengantar Antropologi II (Pokok-pokok Etnografi), PT Rineka Cipta, Jakarta

Liria Tjahja, 2003, Pluralisme Hukum Dan Masalah Perkawinan Campuran Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

M.S. Kaban, 2005, Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia, Makalah, dalam Masyarakat Hukum Adat (Inventarisasi dan Perlindungan Hak), Komnas HAM, MK RI, Depdalgri, Jakarta

M.J. Saptenno, 2003, Kajian Yuridis tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

M.J. Saptenno, 2006, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Sosial Budaya (Adat) yang Mentradisi Sebagai Perekat Bangsa, Seminar Adat Aru, Pemda Kabupaten Kepulaun Aru, 20-26 November 2006, Dobo

Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward responsive Law, diterjemahkan oleh Raisul Musttaqien, 2011, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung

R. Z. Titahelu, 1996, Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum di Indonesia, Makalah Dalam Semiloka ; Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Indonesia, JK-LPK, 8-11 Mei 1996, Wisma Gonsalo Veloso, Ambon

Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta

Thomas H Greene dkk, 2009, Pengantar Ilmu Politik, Rajawali Press, Jakarta

Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfa Beta, Bandung

Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta

Harian Lokal Ambon Ekspres : 22 Juni 2008

http://kamusbahasaindonesia.org/pengakuan

http://kamusbahasaindonesia.org/mengakui

[1] M.J. Saptenno, 2003, Kajian Yuridis tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hl. 2

[2] B. D. Manery dkk., 1997, Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam terhadap Kehidupan Masyarakat Adat di Provinsi Maluku, Hasil Penelitian kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan Yayasan Sejati Jakarta. hl. 46

[3] Harian Lokal Ambon Ekspres : 22 Juni 2008

[4] Koentjaraningrat, 2005, Pengantar Antropologi II (Pokok-pokok Etnografi), PT Rineka Cipta, Jakarta, hl. 85

[5] Ibid, hl. 105-106

[6] Thomas H Greene dkk, 2009, Pengantar Ilmu Politik, Rajawali Press, Jakarta, hl. 26

[7] Ibid, hl. 143-144

[8]Lebih lanjut, Abu Daud Busroh berpandangan bahwa selain itu juga terdapat teori terjadinya negara secara sekunder (Secundaire Staats Wording). Yaitu, teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi yang penting dari pembahasan terjadinya negara secara sekunder adalah masalah pengakuan atau Erkening. Abu Daud Busroh, 2009, Ilmu Negara, cet-kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta, hl. 46

[9] Aristoteles, dalam, Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hl. 24-25

[10] Ter Haar, dalam Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet-kedua, Mandar Maju, Bandung, hl. 105

[11] Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfa Beta, Bandung,hl. 76

[12] Dalam, Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PressIndo, Yogyakarta, hl. 31

[13] Bandingkan Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 merumuskan pengertian masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di Negara-negara yang merdeka dimana kondisi social, kultur dan ekonominya membedaan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di Negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi hukum adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Lihat Husen Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang), LaksBang Press Indo, Yogyakarta, hl. 31

[14] Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia-Sebuah Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, hl. 25

[15] Ibid, hl. 26-27

[16] Ibid, hl.27

[17] Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet-kedua, Mandar Maju, Bandung, hl. 106

[18]Ibid, hl. 106-107

[19] Tolib Setiady, Op.cit. hl. 82

[20] Ibid, hl. 83

[21] Hilaman Hadikusuma, Op.cit, hl. 110

[22] http://kamusbahasaindonesia.org/pengakuan

[23] http://kamusbahasaindonesia.org/mengakui

[24]Abu Daud Busroh, 2009 …..Op.cit, hl. 46

[25] Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PressIndo, Yogyakartahl. 63

[26] Husein Alting, 2010 ……Ibid, hl. 63

Hilman Hadikusuma, 2003……….Op.cit, hl. 5-6

[28] Hazairin dalam Toylib Setiadi, 2009 , Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfa Beta, Bandung, hl 77

[29] Kaban, 2005, Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia, Makalah, dalam Masyarakat Hukum Adat (Inventarisasi dan Perlindungan Hak), Komnas HAM, MK RI, Depdalgri, Jakarta, hl. 17

[30]E.K.M. Masinambow, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hl. 10

[31]Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hl. 101

[32]Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat, Setara Press, Malang, hl. 140

[33]Dalam Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, hl. 27

[34]Ibid, hl. 28

[35]Hari Sabarno, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, hl. 10

[36] Eka Dahrmaputera, 1997, Pancasila-identitas dan Modernitas, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hl. 5

[37]Bernard L Tanya, 2006, Hukum Dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, hl. 166

[38] Eka Dahrmaputera, 1997…………Op.cit, hl. 7-8

[39] Eka Dahrmaputera, 1997…………Ibid, hl. 8

[40] Eka Dahrmaputera, 1997…………Ibid

[41]Dean Pruit dan Jeffrey Rubin, Social Conflict, diterjemahkan oleh Helly P Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, 2011, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hl. 9

[42]Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hl. 223

[43]Liria Tjahja, 2003, Pluralisme Hukum Dan Masalah Perkawinan Campuran Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hl. 116

[44]E.K.M. Masinambow, 2003……..Op.cit, hl. 10

[45] M.J. Saptenno, 2006, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Sosial Budaya (Adat) yang Mentradisi Sebagai Perekat Bangsa, Seminar Adat Aru, Pemda Kabupaten Kepulaun Aru, 20-26 November 2006, Dobo: 4-3

[46] R. Z. Titahelu, 1996, Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum di Indonesia, Makalah Dalam Semiloka ; Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Indonesia, JK-LPK, 8-11 Mei 1996, Wisma Gonsalo Veloso, Ambon, hl. 3

[47]Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward responsive Law, diterjemahkan oleh Raisul Musttaqien, 2011, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung, hl. 84

[48]Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat – Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press, Malang, hl. 40

The post PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

PERLINDUNGAN MEREK DAN PENGARUHNYA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

FHukum CMSMaster — Wed, 29 Apr 2015 01:03:18 +0000

PERLINDUNGAN MEREK DAN PENGARUHNYA BAGI

PERLINDUNGAN KONSUMEN

LILI HALIM

A. Pengantar

Dalam perkembangannya merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Melalui merek konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat dapat menentukan apa yang akan dibelinya.

Secara filosofis merek dapat membangun image baik dan buruk sebagai bagian dari nilai good-will perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa pesatnya pertumbuhan dalam bidang perekonomian terutama dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah banyak menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa termasuk berbagai jenis produk dengan berbagai jenis merek yang beredar di tengah masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Hal ini menimbulkan kebebasan dalam hal memilih berbagai jenis merek produk tertentu dan kualitasnya sesuai dengan kemampuan serta keinginan konsumen[1].

Dalam perkembangannya posisi seorang konsumen selalu lebih lemah dibandingkan posisi seorang produsen. Salah satu faktor utama lemahnya kedudukan seorang konsumen adalah masih rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat dalam bidang perlindungan konsumen sehingga konsumenkurang mencermati merek dari suatu produk tertentu yang dikonsumsinya.

Hal ini menyebabkan konsumen hanya dijadikan obyek bisnis dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi ini dapat dilihat dari dua produk mie instant dibawah ini. Dimana, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa kedua merek tersebut sebenarnya berasal dari perusahaan yang berbeda. Sekilas produk tersebut memang sama, dilihat dari corak dan warna hurufnya pun hampir sama, tetapi setelah diamati terdapat perbedaan penulisan pada kata sedap di mana yang satu menuliskan dengan aa dan satunya lagi aaa.

Jika di pasaran, konsumen yang kurang teliti akan menganggap kedua produk tersebut sama karena sebenarnya kata-kata sedap lah yang biasa didengar dan muncul di benak konsumen. Oleh karena itu saat mereka melihat tulisan sedap yang tertera di kemasan, tanpa sempat memperhatikan jumlah huruf “a” nya, mereka langsung membeli produk tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dalam bambar dibawah ini:

(1)

(2)

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa konsumen menganggap Mie Sedaap dan Supermi Sedaaap adalah satu produsen, apalagi Supermi bisa dikatakan sebagai induk dari semua mi instant di Indonesia, jadi bukan suatu hal yang mustahil jika masyarakat akhirnya lebih memilih Supermi yang lebih punya nama dibandingkan dengan Mie Sedaap yang asli. Hal ini tentunya sangat merugikan produsen mie sedaap karena adanya persamaan pada pokoknya tersebut dapat berdampak pada merosotnya omzet penjualan produk Mie Sedaap itu sendiri. Selain itu, juga merugikan konsumen yang memang menggemari “Mie Sedaap” karena mereka merasa tertipu apabila mereka salah membeli produk hanya karena tidak memperhatikan jumlah huruf “a” pada merek[2].

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan daridari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang keliru dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk dengan merek tertentu ?

B. Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Merek

a. Definisi Merek

Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tanda atau simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sementara itu, menurut A.B Susanto. dan Wijanarko, merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi[3]. Hal ini menunjukan bahwa produk adalah apa yang dibuat oleh pabrik. Sedangkan, apa yang sesungguhnya dibeli oleh konsumen/pelanggan adalah mereknya. Dengan demikian merek bukan hanya apa yang dibentuk oleh produk atau kemasannya, tetapi juga apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikan[4].

Berdasarkan definisi merek menurut undang-undang di atas, dapat diketahui unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam menentukan sesuatu sebagai merek. Penjelasan berikut ini adalah Ilustrasi yang dapat diuraikan berdasarkan isi pasal tersebut. Merek adalah tanda atau simbol, yang berupa:

(1) Gambar. Misalnya merek yang menggunakan gambar gajah, hal ini bisa dilihat pada merek sarung Gajah Duduk ;

(2) Nama. Merek yang menggunakan nama orang untuk merek parfum misalnya Charlie, atau coklat Van Houten dan lain-lain;

(3) Kata. Merek yang menggunakan kata, misalnya Family untuk merek kue ;

(4) Angka. Misalnya, angka 555 digunakan sebagai merek rokok;

(5) Huruf. Misalnya kumpulan huruf-huruf. Merek ABC untuk macam-macam produk makanan dan minuman;

(6) Susunan warna. Susunan warna merah, hijau, kuning, biru. Misalnya warna pelangi yang digunakan untuk merek pensil berwarna;

(7) kombinasi dari itu semua dari nomor (1) – (6). Misalnya pada kemasan rokok Djie Sam Soe. Ada kumpulan kata, simbol beberapa bintang, angka 234 [5].

Sementara itu, secara teknis ada beberapa macam bentuk merek, yaitu:

(1) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No 15 Tahun 2001).Misalnya Toyota.

(2) Merek barang atau jasa, adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. misalnya merek yang digunakan atau dilekatkan pada barang atau jasa atau kemasannya yang diperdagangkan. Misalnya merek Kijang, Tiki (jasa pengiriman)/ (Pasal 1 angka 3 UU No 15 Tahun 2001) .

(3) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Misalnya Ayam Suharti, Es Teller 77, dll (Pasal 1 angka 4 UU No 15 Tahun 2001).

b. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Salah satu satu aspek yang berperan didalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu merek tertentu adalah pendaftaran merek. Pendaftaran merek penting, karena dapat berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Selain itu, menurut Pasal 6 UU No 15 tahun 2001 pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Selain itu, sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang akan memiliki hak terhadap suatu merek tertentu jika ia telah melakukan pendaftaran terhadap merek tersebut. Dimana, jika terdapat dua orang atau lebih mengklaim atau menyatakan hak terhadap suatu merek tertentu, maka pihak yang telah melakukan pendaftaran terhadap merek tersebutlah yang berhak atas merek.

Tidak semua merek dapat didaftarkan. Dimana, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen[6].

Pasal 5 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar bila:

a) tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya kata atau lukisan/gambar yang melanggar kesusilaan, menyinggung kehormatan dan perasaan agama;

b) merupakan tanda yang terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda. Contohnya garis atau titik. Terlalu rumit, misalnya benang kusut, susunan puisi;

c) tanda yang sudah menjadi milik umum. Misalnya jempol;

d) tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dibubuhi merek tersebut. Misalnya gambar jeruk untuk sirup jeruk mengandung rasa jeruk;

Selain itu, permohonan suatu merek harus ditolak dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/jasa sejenis dengan alasan (Pasal 6 ayat (1)UU No 15 tahun 2001):

a) ada merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

b) ada merek yang sudah terkenal milik pihak lain.

c) berkaitan dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

Yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antar merek yang satu dan merek lainnya. Menurut yurisprudensi persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut[7]:

a) Persamaan pada pokoknya yang menyangkut bunyi. Misalnya kasus Salonpas dengan Sanoplas. Akhirnya merek Sanoplas harus dihapus; Merek Sony dengan Sonni.

b) Persamaan pada gambar. Misalnya kasus Miwon dan Ajinomoto yang keduanya bergambar mangkok merah, walau mangkok dalam posisi berbeda.

c) Persamaan yang berkaitan dengan arti sesungguhnya.

d) Persamaan pada pokoknya karena tambahan kata. Misalnya kasus minuman air mineral Aqua dengan Aquaria.

e) Indikasi Geografis. Misalnya Kopi Toraja yang berasal dari daerah Toraja. Brem Bali dari Bali, Batik Pekalongan dari Pekalongan, dan lain-lain.

Selain itu, Permohonan Pendaftaran merek juga harus ditolak bila Merek tersebut merupakan[8]:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat diketahui bahwa apabila konsumen membeli atau memanfaatkan suatu produk lain yang mirip dengan produk yang diasosiasikannya maka hal tersebut menunjukan bahwa konsumen tidak mendapatkan perlindungan sebagai seorang konsumen.

2. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1). Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2). Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3). Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4). Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5). Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Terkait dengan kelima asas ini, maka menurut Miru dan Yodo, bahwa kelima asas diatas jika dikaji substansinya maka dapat dibagi dalam tiga asas[9], yaitu:

1). asas kemanfaatan yang juga meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen

2). asas keadilan yang juga meliputi asas keseimbangan

3). asas kepastian hukum

Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 4 UUPK menetapkan bahwa Hak konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, Pasal 7 UUPK menetapkan bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 8 UUPK ditetapkan bahwa:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

3. Pengaruh Perlindungan Merek terhadap Perlindungan Konsumen

Istilah “konsumen” secara formal definisinya dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam ketentuan UUPK yang dinamakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan pengertian dari pelaku usaha dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 butir 3 yang intinya adalah mereka (baik perorangan maupun badan usaha) yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ekonomi.

Secara umum lahirnya peraturan dalam bidang perlindungan konsumen ini merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan upaya terciptanya keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan para konsumen. Sebab seperti telah lama diketahui, bahwa pesatnya perkembangan dalam bidang perindustrian dan perdagangan mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana konsumen cenderung hanya menjadi obyek bisnis untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam UU ini dimuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban, baik bagi para pelaku usaha maupun bagi para konsumen.

Terkait dengan perlindungan konsumen, maka pelanggaran terhadap hak merek dapat memberikan dampak yang cukup fatal bagi konsumen, hal ini disebabkan karena merek memiliki keterkaitan dengan kebutuhan konsumen[10].

Menurut Miru dan Yodo pengaturan mengenai penggunaan merek dapat memberikan pengaruh terkait dengan pemakaian barang tertentu yang terindikasi memiliki kesamaan dengan merek yang telah ada, ataupun merek yang terindikasi merupakan merek palsu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsumen yang telah terbiasa menggunakan merek-merek tertentu akan mengalami kerugian karena mengkonsumsi secara keliru barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan biasanya.

Dengan demikian bahwa, agar konsumen dapat diberikan perlindungan sehingga tidak keliru didalam mengkonsumsi suatu produk, maka salah satu unsur yang menentukan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, adalah dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai[11].

Dimana, suatu merek tertentu yang terindikasi:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal[12].

Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antar merek yang satu dan merek lainnya. Menurut yurisprudensi persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut[13]:

a) Persamaan pada pokoknya yang menyangkut bunyi. Misalnya kasus Salonpas dengan Sanoplas. Akhirnya merek Sanoplas harus dihapus; Merek Sony dengan Sonni.

b) Persamaan pada gambar. Misalnya kasus Miwon dan Ajinomoto yang keduanya bergambar mangkok merah, walau mangkok dalam posisi berbeda.

c) Persamaan yang berkaitan dengan arti sesungguhnya.

d) Persamaan pada pokoknya karena tambahan kata. Misalnya kasus minuman air mineral Aqua dengan Aquaria.

e) Indikasi Geografis. Misalnya Kopi Toraja yang berasal dari daerah Toraja. Brem Bali dari Bali, Batik Pekalongan dari Pekalongan, dan lain-lain.

Dengan demikian, maka segala bentuk merek yang terindikasi memiliki kemiripan dengan suatu merek yang terlebih dahulu ada berdampak memberikan kerugian bagi pelaku usaha yang memiliki merek yang telah ada terlebih dahulu, maupun bagi kkonsumen.

Kerugian bagi pelaku usaha yang memiliki merek yang ditiru yaitu, pemasaran produknya dapat terganggu. Dimana karena konsumen mengalami kekeliruan dalam membeli produk yang mirip tersebut, maka produk yang asli mengalami penurunan penjualan, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tersebut. Sementara itu, bagi konsumen yang keliru dalam membeli produk dapat mengakibatkan tidak adanya kepuasan dalam menikmati produk tersebut karena kualitas produk yang dihasilkan berbeda walaupun mirip. Hal ini menunjukan bahwa baik secara hukum maupun psikologis, produsen bertanggung jawab terhadap konsumen terkait dengan suatu merek produk yang dihasilkan.

Terkait dengan itu, maka menurut Prasetya bahwa tujuan penggunaan merek agar konsumen dapat mengetahui siapa yang memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut. Dengan demikian, merek merupakan tanda bagi konsumen untuk dapat mengetahui dan menilai kualitas barang atau jasa tertentu berdasarkan pengalaman menggunakan merek tersebut. Berdasarkan hal inilah maka, suatu merek tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap konsumen untuk selalu menggunakan merek tersebut karena konsumen merasa aman untuk menggunakan merek tersebut. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan bagi sang produsen[14].

Sementara itu, mengenai kewajiban konsumen diatur juga yaitu dalam pasal 5 UUPK, antara lain menyatakan :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dicermati ketentuan dari Pasal 5 tersebut, maka jelas bahwa tanggung jawab dalam hal keselamatan produk tidak hanya dibebankan sepenuhnya pada pihak pelaku usaha atau produsen. Pihak konsumen sebagai pengguna produk juga mempunyai kewajiban untuk mengupayakan keselamatan dirinya dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh produsen, yaitu dengan melakukan upaya kehati-hatian sebelum membelinya.

Dengan demikian, pengetahuan konsumen terhadap merek tertentu dengan kualitas tertentu pula akan membangun hubungan antara konsumen dengan barang atau jasa pada masa-masa yang akan datang. Hal ini akan berdampak bagi penggunaan barang dengan merek tersebut oleh konsumen secara kontinyu akan memberikan keuntungan bagi produsen[15].

Terkait dengan itu, maka upaya penyadaran dalam hal perlindungan konsumen harus melibatkan produsen dan konsumen. Sehingga tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna produk (sesuai ketentuan pasal 4 UUPK) dapat berjalan dengan seimbang. Sementara itu, fakta di lapangan masih sedikit upaya sosialisasi mengenai aspek kewajiban masyarakat selaku konsumen sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian upaya untuk menciptakan suatu perlindungan hukum yang dapat menumbuhkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dapat terwujudkan.

C. Penutup

Pengaturan mengenai penggunaan merek dapat memberikan pengaruh terkait dengan pemakaian barang tertentu yang terindikasi memiliki kesamaan dengan merek yang telah ada, ataupun merek yang terindikasi merupakan merek palsu. Dimana, pendaftaran merek merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan didaftarkannya suatu merek tertentu maka dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Selain itu, dapat dijadikan dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Hal ini bermanfaat, agar konsumen dapat mengetahui siapa yang memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut. Dengan demikian, merek merupakan tanda bagi konsumen untuk dapat mengetahui dan menilai kualitas barang atau jasa tertentu berdasarkan pengalaman menggunakan merek tersebut. Berdasarkan hal inilah maka dapat memberikan pengaruh terhadap konsumen untuk selalu menggunakan merek tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi produsen, sekaligus memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan merek dari suatu produk tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

AB Susanto dan Himawan Wijanarko, 2008, disarikan dari “Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya” Jakara: Mizan Pustaka.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Minesota departement of Trade and Economic Development dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ruhi Prasetya dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarga gautama, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5212

http://moo-ach.blogspot.com/2010/02/tugas-analisis-kasus-hukum-merek-dagang.html

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

[1] http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5212

[2]http://moo-ach.blogspot.com/2010/02/tugas-analisis-kasus-hukum-merek-dagang.html

[3]AB Susanto dan Himawan Wijanarko, 2008, disarikan dari “Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya” Jakara: Mizan Pustaka, hlm 5-6.

[4] http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5212

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid

[8]Pasal 6 ayat (3) UU No 15 tahun 2001

[9] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hl.26

[10]Ibid, hl. 72

[11]Sudarga gautama, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hl. 73

[12]Pasal 6 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek

[13] Ibid

[14]dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hl. 74

[15] dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hl. 75

The post PERLINDUNGAN MEREK DAN PENGARUHNYA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku (Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat)

FHukum CMSMaster — Mon, 27 Apr 2015 05:47:42 +0000

Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku

(Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat)

Elsa R.M. Toule

1. Latar Belakang

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters Tahun 2002[1] yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (a rational total of the responses to crime). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Meskipun beberapa praktisi berpikir bahwa istilah yang tepat adalah pendekatan restoratif, tetapi keadilan restoratif merupakan istilah yang telah dikenal diberbagai belahan dunia. Konsorsium Restorative Justice, sebuah badan amal nasional di Inggris yang beranggotakan organisasi–organisasi nasional dan individu yang tertarik dalam mempromosikan keadilan restoratif, merumuskan:

Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. Itencourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives the man opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made. [2]

Marian Liebmann mengemukakan bahwa secara sederhana, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.[3]

Burt Galaway and Joe Hudson mengemukakan elemen–elemen yang fundamental dari keadilan restoratif, yakni: [4]

first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves;

second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute;

third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.“

Pendapat tersebut secara tegas menggambarkan bahwa persoalan tindak pidana bukan hanya melibatkan orang perorangan. Tindak pidana menimbulkan luka yang berpengaruh terhadap korban, masyarakat, bahkan pelaku itu sendiri, dan fungsi dari proses peradilan pidana bukanlah menghukum melainkan mendapatkan solusi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama–sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Tindak pidana menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi pulih dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

Di berbagai belahan dunia, praktek penggunaan keadilan restoratif terhadap berbagai kasus telah diterapkan untuk berbagai kasus, sejaktahun 1970.[5] Dari perkembangan keadilan restoratif tersebut, terlihat bahwa pendekatan ini sudah digunakan bukan saja terhadap kasus yang melibatkan anak atau remaja, melainkan berkembang juga untuk kasus orang dewasa, termasuk di dalamnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restoratif sendiri mengandung prinsip–prinsip:

a. Membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;

c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, teman sebaya;

d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut; dan

e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.[6]

Keadilan yang restoratif adalah apabila proses pencapaiannya mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan baginya untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya, memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan masyarakat yang dirugikan.

Sebagai sebuah ide, keadilan restoratif layak mendapat ruang untuk terus berkembang. Paling tidak untuk saat ini. Tetapi ide ini tidak lahir dalam sebuah kevakuman sosial budaya. Legitimasi legal dan sosial telah terlanjur selama ratusan tahun memuja sistem yang retributif dengan kesetiaannya pada norma–norma dan struktur khas ‘legal-formal‘–nya.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif pada prinsipnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Para pihak (stake holder) adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak dengan tindak pidana yang terjadi. Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama para stake holder, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan timbul.[7]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Maluku, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.

Penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat dengan media musyawarah baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.

Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan. Dari berbagai hasil penelitian di kepulauan Maluku menunjukkan bahwa Maluku sebagai kepulauan terbesar dengan 1.340 buah pulau kecil, dan luas lautnya yang dominan, yaitu 92% dan darat seluas 7,6%. Memiliki 117 sub etnik dan lebih kurang 120 bahasa daerah (etnik), sehingga menjadi sebuah cultur areal dengan keragaman sangat tinggi. Masing-masing memiliki cara pandang lokalnya dengan konsep-konsep lokal yang berbeda. Masing-masing menjalankan kehidupannya dengan falsafahnya. Orang Kei mengatur dan menyelenggarakan hidupnya dengan falsafah Kei, orang Seram dengan falsafah Seram, orang Ambon dengan falsafah Ambon, orang Buru dengan falsafah Buru, orang Aru dengan falsafah Aru dan sebagainya.

Dalam menyelenggarakan kehidupannya, masyarakat Maluku mengembangan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Meskipun terdapat hukum positif, realitas di Maluku menunjukkan bahwa di berbagai daerah masih dijumpai model penyelesaian sengketa menurut hukum adat, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau adat, pelaku dan keluarga serta korban dan keluarga. Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat di Maluku, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Meskipun terdapat banyak etnik, namun masyarakat Maluku memiliki satu falsafah budaya yang sama sebagai orang basudara. Falsafah budaya ini dikembangkan dan implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Model penyelesaian konflik dengan budaya orang basudara ini akan menghasilkan kesepakatan bersama diantara berbagai pihak terkait.

2. Hukum Adat, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa asing adatrecht. Adat bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Namun antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan, yaitu pada sumber dan bentuknya. Hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum dari masyarakat, sesuai dengan fitrahnya sendiri terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.[8]

Hukum adat bersifat turun temurun dari generasi ke generasi, yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tetap melembaga (diketahui, dipahami dan diterapkan) di dalam masyarakat. Dari aspek budaya, hukum merupakan bagian dari budaya, yang tumbuh dan berkembang serta berfungsi mengatur tata hubungan masyarakat.

Masyarakat memiliki kebudayaan, termasuk di dalamnya perangkat normatif atau pedoman untuk berperilaku dan bersikap. Pada saat penegakan hukum positif dilakukan, baru disadari bahwa ada keterbatasan dan kesenjangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan peluang untuk menggali esensi hukum yang bersumber pada hukum adat yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum sebenarnya berfungsi untuk melakukan keseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari beberapa budaya atau sub budaya terhadap yang lain, menjamin keadilan dan juga mengesahkan hubungan dominasi dari beberapa budaya atau sub budaya terhadap yang lain.[9] Sedangkan hukum adat sebenarnya memiliki kekuatannya dalam wujud realitanya sebagai pola perilaku (pattern of actual behavior). Pengkodifikasiannya menjadi pola untuk mengatur perilaku (pattern for behavior) akan menghilangkan kekuatan dinamikanya. Ter Haar memodernisasi hukum adat hanya dalam ihwal forum dan fungsinya, namun tetap menyerahkan modernisasi substansinya pada pengalaman masyarakat itu sendiri. Van Vollenhoven lebih melihat hukum adat sebagai “milik” rakyat, sedangkan ter Haar lebih melihat hukum adat sebagai bagian dari kebijakan penguasa. Konsep van vollenhoven memang lebih cocok dianut di masa hukum adat belum memperoleh pengakuan dan tak dipandang sebagai hukum yang memenuhi syarat untuk keperluan kehidupan modern.

Hukum adat tidak mengenal peraturan-peraturan prae exixtence, karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim menurut hukum adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan/hukum rakyat) bahwa perbuatan itu menentang hukum.

Dalam memahami hukum pidana adat, maka perlu untuk dikemukakan pengertian hukum pidana sebagai dasar untuk mengkaji eksistensi hukum pidana adat. Secara garis besar, dari berbagai pendapat tentang hukum pidana yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengandung adanya persyaratan tertentu, terisitmewa yang berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana bagi mereka yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut. Secara tegas, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana itu haruslah mengandung tiga hal penting, yakni adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, adanya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan adanya sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan hukum pidana adat dimaknai sebagai hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmos masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.[10]

Hukum pidana adat mempunyai sumber hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditataati oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan hukum tertulis adalah semua peraturan yang dituliskan baik di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.[11]

Hukum Pidana adat berlaku terhadap anggota masyarakat adat dan orang-orang yang di luarnya, yang terkait akibat hukumnya. Hukum Pidana adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan rohani.[12] Hukum pidana adat memiliki ciri tradisiona, karena pada dasarnya meliputi:

1. Adanya hubungan antara dunia nyata dan tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuatan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan;

2. Bukan merupakan hasil ciptaan pikiran rasional, intelektual dan liberal, tetapi justru merupakan hasil ciptaan pikiran yang komunal magis religious atau komunal kosmis.

Dengan memahami sifat hukum pidana tersebut, maka hal yang perlu mendapat perhatian adalah alasan diadakannya reaksi adat sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi. Menurut Hilman Hadikusuma, terdapat dua alasan sehingga dilakukan reaksi adat, yakni, tata tertib adat yang dilanggar dan keseimbangan masyarakat yang terganggu.[13]

Dengan demikian, maka inti pengertian hukum pidana adat adalah adanya pelanggaran atau delik atau perbuatan illegal yang akibatnya mengganggu keseimbangan atau kegoncangan dalam masyarakat. Akibat terganggungnya keseimbangan tersebut, maka patut diusahakan adanya pengembalian keseimbangan kembali melalui reaksi adat.

Jika dibandingkan dengan inti pengertian hukum pidana, maka pengertian tersebut tidak berbeda karena terdapat unsur:

1. Adanya perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, seperti perbuatan itu harus dilarang dan diancam oleh aturan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu; dan

2. Adanya pidana, yakni berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu tadi.[14]

Pendapat tersebut menyimpulkan bahwa hukum pidana adat mengandung pengertian ada perbuatan yang dilarang, ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, serta ada sanksi berupa pidana adat bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

3. Keadilan Restoratifdan Hukum Adat di Indonesia

Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Eksistensinya diperkirakan sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri, bahkan di masa lampau, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan ini justru ditempatkan sebagai mekanisme utama.[15] Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dianggap sudah using, kuno dan tradisional kini justru dunyatakan sebagai pendekatan yang progresif.[16]

Konsep hukum adat sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif.

Soepomo mendeskripsikan ciri umum adat Indonesia sebagai berikut:

a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu persekutuan hukum;

b. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Eksistensinya dibatasi oleh batasan-batasan norma yang diterapkan baginya;

c. Tujuan persekutuan hukum masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir bathin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya (levemilieu).

d. Tujuan memelihara keseimbangan lahir bathin berangkat dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam semesta (kosmos). Ketertiban masyarakat merupakan bentuk harmonis antara segala sesuatu;

e. Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut.

Hukum adat memiliki mekanisme tersendiri dalam memecahkan persoalan berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat. Pelanggaran hukum adat mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Widnyana mengemukakan bahwa pelanggaran hukum adat merupakan:[17]

a. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat;

b. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;

c. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi;

d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali keseimbangan seperti keadaan semula.

Dengan demikian, pelanggaran hukum adat merupakan pelanggaran yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, Widnyana kemudian merumuskan sifat-sifat pelanggaran hukum adat sebagai berikut:

a. Menyeluruh dan menyatu

Sifat ini dilatarbelakangi oleh sifat kosmis yang menjiwai hukum adat, di mana satu hal yang satu dianggap bertautan dengan hal yang lainnya, yang mengakibatkan hal yang satu tidak adapat dipisahkan dari hal yang lain;

b. Terbuka

Ketentuan pelanggaran adat bermaksud mempertahankan rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat sesuai waktu, tempat, dan keadaan. Tradisi menurut hukum adat yang berlaku memang merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, tetapi dalam cara penyelesaian yang senantiasa bersifat terbuka;

c. Membeda-bedakan masalah

Penyelesaian pelanggaran adat melihat permasalahan tidak hanya dari perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang serta siapa pelakunya;

d. Peradilan atas permintaan

Pelaksanaan pemeriksaan perkara dalam pelanggaran hukum adat didasarkan atas ada/tidaknya permintaan dan pengaduan seseorang yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil;

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Reaksi adat yang diambil berkenan dengan pelanggaran yang dilakukan tidak hanya terhadap pelaku semata-mata, tetapi juga dari anggota keluarga, kepada masyarakat yang bersangkutan, serta pengembalaian keseimbangan dengan mengadakan upacara adat.

Dalam pandangan hukum adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Penerapan sanksi adat adalah suatu upaya untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmis. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Dalam bagian X dari Pandecten van het adatrecht dijelaskan bahwa sanski adat dapat berupa:[18]

a. Pengganti kerugian immaterial dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikasi gadis yang telah dicemarkan;

b. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;

c. Selamatan untuk memberisihkan masyarakat dari kotoran gaib;

d. Penutup malu, permintaan maaf;

e. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;

f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Dalam hal demikian, unsur utama dari keadilan restoratif yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri hukum adat

4. Keadilan Restoratifdalam Budaya Maluku

Meskipun banyak keragaman yang dimiliki, namun orang Maluku masih bisa merangkai dan merangkul keberadaannya dalam sebuah kesadaran kolektif dan konsep diri sebagai orang basudara. Orang basudara merangkul dan menyatukan perbedaan dan membentuk diri sebagai sebuah masyarakat yang bersatu meskipun berbeda. Orang basudara adalah habitat asli orang Maluku, karena setiap masyarakat Maluku adalah pendukung komunitas orang basudara. Mereka mengoperasionalkan hakikat hidupnya itu dalam budaya hidop orang basudara sebagai sebuah karakter asli. Spirit hidop orang basudara itu nampak secara spesifik pada berbagai bentuk kekerabatan adat dan tradisi adat di wilayah kepulauan Maluku. Falsafah budaya Pela Gandong di Maluku Tengah sebagai satu sub zona makro kebudayaan Maluku, falsafah budaya Ain Ni Ain (budaya satu punya satu) di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, falsafah budaya Kai-Wai (budaya adik kakak) di Pulau Buru, falsafah Budaya Ursia-Urlim (kekerabatan adat kelompok dari dua leluhur bersaudara Ursia-Urlima di kepulauan Aru, falsafah budaya Duan Lolat (kekerabatan kelompok pemberi anak dara dan kelompok penerima anak dara) di Kepulauan Tanimbar, serta budaya Sioli Lieta Inanara (budaya hidup baik-baik bapa, mama, basudara laki-laki dan perempuan) di Maluku Barat Daya.

Budaya orang Maluku yang hidup sebagai orang basudara ini merupakan kearifan lokal di berbagai wilayah Maluku dapat menjadi pilihan utama, yang perlu digali dan dikembangkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, karena keadilan restoratif sebenarnya berakar dari kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki budaya musyawarah untuk mufakat, baik melalui sidang-sidang adat maupun dalam acara “kumpul sudara.”

Di Kepulauan Tanimbar, sumber materiil keadilan restoratif ditemukan dalam budaya Duan Lolat yang mengandung norma/nilai dari tradisi yang hidup di Kepulauan Tanimbar dalam mengatur “hubungan darah” dari sebuah perkawinan suami/laki-laki dan isteri/perempuan yang berlangsung terus menerus. Hubungan Duan Lolat memberikan makna:[19]

1. Solidaritas Sosial, bertumbuh dari kekeluargaan yang muncul lewat hubungan darah (darah sebagai lambang hidup) dari sisi perempuan. Untuk sisi iman (agama) dilihat dalam bentuk solidaritas adati yaitu mencintai, melayani, pengorbanan, nilai memberi hidup baik dalam kesusahan maupun kegembiraan ditanggung bersama.

2. Dimensi Persekutuan dalam keluarga, karena darah yang ditarik dalam suatu persekutuan dari dua keluarga menjadi satu. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita menarik kedua belah pihak ke dalam suatu ikatan kekeluargaan yang erat secara turun temurun, sehingga terjalin hubungan untuk saling bertanggungjawab, tercipta kerjasama dalam kehidupan bersama.

3. Nilai memberi hidup. Duan bertanggungjawab terhadap Lolat, merupakan kewajiban. Duan melindungi hidup, juga member hidup. Setiap nilai harus mengorbankan nilai-nilai lai, Duan bertanggungjawab terhadap Lolat sampai mati. Pemeliharaan dan penghargaan atas nilai hidup, Lolat wajib menjaga hidup yang berasal atau diberikan Duan, begitu sebaliknya.

Pada umumnya proses penyelesaian sengketa dalam budaya Duan Lolat, baik ketika terjadi masalah atau tindak pidana, apapun itu, berat atau ringan, maka masalah tersebut akan diselesaikan secara damai oleh tua-tua adat ataupun yang menjadi Duan, baik dari pihak korban maupun pelaku. Setelah masing-masing pihak berkumpul, diadakan upacara adat diawali dengan prakatan dan minum sopi. Kemudian membicarakan permasalahan yang terjadi untuk dicari inti persoalan yang jelas. Setelah proses berlanjut, diperoleh kesepakatan di mana masing-masing pihak merasa puas dannyaman, konsekuensi dari hasil pembicaraan akan dilaksanakan.

Selain Duan Lolat, sumber keadilan restoratif juga ditemukan dalam budaya Kalwedoyang memiliki nilai-nilai sosial keseharian, dan juga nilai-nilai religius yang sakral yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya Kalwedo mempersatukan masyarakat di kepulauan Babar maupun di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, yang mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai Kalwedo diimplementasikan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau dan negeri, yaitu: inanara ama yali (saudara perempuan dan laki-laki). Inanara ama yali menggambarkan keutamaan hidup dan pusaka kemanusiaan hidup masyarakat MBD, yang meliputi totalitas hati, jiwa, pikiran dan perilaku. Nilai-nilai Kalwedo tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup Niolilieta/hiolilieta/siolilieta (hidup berdampingan dengan baik). Tradisi hidup masyarakat MBD dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam kepulauan MBD.

Nilai keadilan restoratif di Maluku Tengah, ditemui dalam budaya Pela yang merupakan bentuk ikatan persaudaraandibangun oleh satu negeri dengan satu atau beberapa negeri lain dengan bentuk antara lain Pela Gandong, Pela Tampa Sirih, yang memiliki beberapa aturan dasar yang harus dipatuhi oleh warga suatu negeri yang terikat dalam hubungan pela. Ikatan pela ini kemudian menginspirasikan masyarakat Maluku untuk menganggap orang lain sebagai saudara, sehingga ketika terjadi konflik, maka spirit Pela ini akan menjadi panutan dalam menyelesaikannya.

5. Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Eksistensi hukum pidana adat dan semua yang melekat di dalamnya harus diletakkan secara proporsional dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena proses penegakan hukumnya yang melibatkan suatu lembaga yang berwenang harus dicari legitimasinya menurut hukum positif. Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia.

Faktanya, harus diakui bahwa masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi negara dalam menyediakan akses atas keadilan secara cepat dan terjangkau bagi masyarakat, terutama dikaitkan dengan keterbatasan akses keadilan melalui peradilan formal. Seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dan/atau marginal, atau pula masyarakat adat, untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi melalui institusi formal.

Di sisi lain, hidup di masyarakat secara turun temurun praktek peradilan rakyat, yang salah satunya adalah peradilan adat. Untuk memperkuat akses keadilan, maka didoronglah upaya memperkuat dan mendayagunakan alternatif lain dalam rangka mendapatkan akses keadilan di luar pengadilan formal.Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan peradilan informal (informal justice) dengan berbagai variannya seperti upaya mediasi (non-peradilan) dan penyelenggaraan peradilan adat. Dengan realitas konteks yang demikian, maka pertanyaan yang hendak dikaji adalah: Sejauh mana pembaruan kekuasaan kehakiman pasca 1998 (sebagaimana revisi UU Kekuasaan Kehakiman di tahun 1999, 2004, dan 2009) memberikan peluang dan akses keadilan bagi masyarakat adat dan institusi penegakan hukum lokal/adat. Ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.

Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia.[20] Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain:[21]

(a)Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;

(b)Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau custom (kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih ‘steril’ keberlakukan sistem hukum formal.

(c)Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;

(d)Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Kedua, pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.

Ketiga, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang yang sangat serius. Sebagai catatan, bila dilihat pada institusi tertinggi peradilan negara, data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa “setiap tahun ada 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun.”[22]Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara. Beban yang sedemikian berat ini tentu akan dapat dikurangi dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada peradilan adat agar dapat mengambil peran dalam upaya membuka akses keadilan yang lebih lebar bagi masyarakat penyelesaian konflik biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan teori universal dan mengadopsi dari luar, sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal (local wisdom).

Dalam masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan kedamaian, misalnya: Dalihan Natolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro (Jawa Timur), Alon-alon Asal Kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), Basusun Sirih (Melayu/Sumatera), dan Peradilan Adat Clan Selupu Lebong (Bengkulu).

Konsepsi awal mengenai masyarakat hukum adat sesungguhnya telah terdiskusikan lampau dan mengkristal di saat pembahasan dalam sidang BPUPKI, 10-17 Juli 1945. Ketika UUD 1945 diumumkan pada 23 November 1945, usaha pengakuan keberadaan daerah yang bersifat istimewa diakomodir dengan pengaturan dalam pasal 18. Dijelaskan di Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturende landschappen (atau istilah lain daerah-daerah swapraja) dan volkgemeenschappen. Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mengacu pada volkgemenschappen, bukan pada rechtgemeenschappen, sekalipun begitu terlihat bahwa fakta di lapangan ditemukan hukum adat, desa, nagari dan marga, serta persekutuan hukum lainnya.

Karena bentuk pengakuan yang demikian (volkgemenschappen), sesungguhnya pula berkonsekuensi terhadap pengakuan atas eksistensi sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang selama ini dijadikan acuan dan dasar dalam menuntaskannya, yakni sistem lokal yang bisa berupa peradilan adat. Sejarah konstitusi mengarah pula pada pergeseran arah pemikiran dari pasal-pasal konstitusinya, terutama berbasis Kostitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dapat pula disimak dalam ketentuan yang mengatur dasar konstitusional pemberlakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua pasal tersebut menyatakan: “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan menyebut aturan undang-undang dan aturan adat yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan.” Dengan pasal yang demikian, maka terjadi pergeseran, dari ‘daerah yang bersifat istimewa’ menjadi ‘daerah istimewa’. Ini artinya, lebih mengacu pada zelfbesturende landschappen, dan tidak mencakup volkgemeenschappen. Sekalipun demikian, konsep ini tak lama dipertahankan, karena sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain awal dari formasi Demokrasi Terpimpin ala Soekarno, konstitusi dikembalikan pada UUD 1945. Ini artinya kembali pada kosep semula awal negara Indonesia berdiri. Secara konseptual, tak lagi berubah hingga terjadi amandemen kedua tahun 2000, yang mengubah rumusan pasal 18, khususnya tambahan pasal 18B ayat (2), yaitu, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selain itu, dalam amandemen kedua pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dirumuskan konsep hak asasi manusia yang menegaskan soal identitas budaya dan hak tradisional, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal ini berkait erat dengan bunyi amandemen keempat, Pasal 32 ayat 1 dan 2: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Bila ditilik dari rumusan kedua pasal tersebut, maka pengakuan negara meliputi kedua aspek pengakuan, baik terhadap persekutuan hukum maupun persekutuan masyarakatnya. Di dalam konsep itu, maka nampak terjadi percampuran konsep, yang menggabungkan antara konsep rechtgemeenschappen dan volkgemeenschappen. Selain itu, satu hal yang menarik bila ditempatkan dalam konteks politik amandemen kedua, pembahasan kedua pasal itu lebih memperlihatkan dimensi pengakuan dan penghormatannya dari sudut pandang hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

[1] United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.Vienna:UN.2002.

[2] Restorative Justice Consortium(2006) Leaflet.London:RJC.Retrievedfromhttp://www.restorativejustice.org.uk,<10Nov.2010>.

[3] Marian Liebmann, RestorativeJustice,HowitWorks,JessicaKingsleyPublisher,Londonand Philadelphia,2007,hal.25

[4] Burt Galaway and Joe Hudson dalam, John Braithwaite(ed), Restorative Justice & Responsive Regulation, Oxford University Press,Inc.,NewYork,2002, hal.8.

[5] PaulMcCold, ”TheRecentHistoryOfRestorativeJustice,Mediation,Circles,andConferencing”, dalam DennisSullivanandLarryTifft,HandbookofRestorativeJustice,aGlobalPerspective,Routledge,Taylorand FrancisGroup,NewYork,2006,hal.35

[6] Marilyn Fernandez Restorative JusticeforDomesticViolenceVictims,AnIntegratedApproachtoTheir HungerforHealing,LexingtonBooks,UnitedKingdom,2010,hal.151.

[7]UnitedNationsCommissiononCrimePreventionandCriminalJustice,BasicPrinciples, Op. Cit.

[8] Soepomo, Bab-bab Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 7

[9] Ronny H. Soemitro, Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum, BP UNDIP, Semarang, 1988, hal 73

[10] I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana, Eresco, Bandung, 1993, hal 3

[11] Ibid hal.6

[12] Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984, hal. 29-30

[13] Ibid, hal. 15

[14]Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 9

[15] Eva A. Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung Bandung, 2011, hal. 67

[16] Marc Levin, Restorative Justice in Texas, Present and Future, Texas Public Policy Foundation, Texas, 2005, hal 5-7

[17] Widnyana, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1995, hal 5

[18] I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa ke Masa, Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 5

[19] Melania S.F.H. Usmany, Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Lolat di MTB sebagai Sarana Non-Penal, Tesis, UNDIP Semarang, 2010.

[20] Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.

[21] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm. 182 – 203

[22] Diakses dari http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/ tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?

The post Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku (Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU TP Korupsi

FHukum CMSMaster — Mon, 27 Apr 2015 05:45:53 +0000

Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU TP Korupsi

Elsa R.M. Toule[1]

A. Pengantar

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dirumuskan bahwa kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.[2] Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan antara lain untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Perumusan yang demikian mengindikasikan bahwa korupsi merupakan masalah nasional yang proses penanggulangannya terus diupayakan, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembaruan materi hukum, dalam hal ini peraturan undang-undangan. Hal ini menjadi penting mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspek, dan proses penanggulangannya telah dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, diantaranya ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Perumusan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu menjadi polemik yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ancaman pidana mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya tidak bermakna apapun karena penerapannya diabaikan oleh aparat penegak hukum.

B. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.

Secara tegas hal tersebut diakui dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi ini yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengupayakan berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Transparancy International mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/ CPI) di tahun 2010 adalah sebesar 2,8 dan menduduki ranking 110 dari 178 negara, Tahun 2011 mencapai 3,0 dan menduduki ranking 100 dari 183 negara. Sedangkan di tahun 2012, CPI Indonesia mencapai 3,2 namun turun peringkat menjadi 118 dari 182 negara.[3] Korupsi dilakukan dalam berbagai sektor, yakni dalam penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, APBN/APBD, DAU/DAK/Dekonsentrasi. Beberapa kasus menonjol (celebrity case) yang mendapat perhatian besar masyarakat, dan membutuhkan upaya dan kerja keras aparat penegak hukum untuk mengungkapkannya adalah antara lain kasus korupsi pajak, proyek Hambalang, simulator SIM, dan import daging sapi, yang melibatkan pegawai pajak, anggota DPR, pejabat Polri, petinggi partai politik, bahkan menteri.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi penggangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam. Diperkirakan Angka Kemiskinan di Indonesia menurut BPS, Maret 2012 adalah sebesar 29, 13 juta orang atau 11,96%; jumlah pengangguran adalah sebanyak 7,6 juta orang; Hutang luar negeri berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2012 adalah 1.937 triliun. Pinjaman sebesar 615 triliun, dan surat hutang sebesar 1.322 triliun. Sedangkan kerusakan hutan adalah seluas 3.8 juta hektar, yakni yang dibabat dan dieksploitasi secara illegal. Kondisi ini dengan sendirinya menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditanggulangi dengan cara-cara yang ekstra.

C. Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU Pemberantasan TP Korupsi

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati;

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;

2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;

3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[U1]

Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti dikemukakan di atas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia[U2] . Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.

D. Pidana Mati bagi Koruptor dalam Ius Constituendum

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa,” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.

Berdasarkan realita tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, masih relevankah merumuskan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Hal ini didasarkan pada wacana perlunya merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena masih memiliki kelemahan, antara lain belum ada ketentuan yang mengatur tentang grativikasi seksual, dan ketentuan pembuktian terbalik yang hampir tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Selain itu, pidana mati masih tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-undang KUHP dengan sifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif[U3] .[4]

Pertanyaan ini tidak akan terjawab hanya dengan menentukan secara jelas syarat-syarat yang menyebabkan seorang koruptor dapat dipidana mati, melainkan pengkajian terhadap pentingnya menjatuhkan pidana mati bagi koruptor dari sudut pandang tujuan pemidanaan.

Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Catatan: Pelanggaran HAM. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.[5]MUI tidak menerangkan juga bahwa dalam hukum Djinayah (hukum syariah) terdakwa yang diancam pidana mati dapat membayar diyat (uang santunan) dan memperoleh ampunan dari keluarga korban, tidak dipidana mati[U4] .

Kedua pernyataan di atas secara tegas mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah sesuatu yang secara dikotomi harus dipertentangkan dengan hak untuk hidup sebagai non-derogable right dari sudut hak asasi manusia. Meskipun demikian, perdebatan tentang pidana mati akan tetap dilakukan, karena secara konstitusional, UUD RI 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan karena itu, pengambilan hak hidup seseorang, apapun bentuknya merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.[U5]

Perdebatan tentang pidana mati juga tetap beralasan, karena realitanya, secara internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB telah mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya mendorong penghapusan pidana mati, antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang hak-hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati.

Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak jaman Cesare Beccaria di sekitar tahun 1780, yang pernah menyatakan menentang hukuman mati karena dianggap tidak mahusiawi dan tidak efektif.[6] Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan (korupsi)? Terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang menentang (abolisionis) maupun yang mendukung (retensionis) hukuman mati.

Kelompok abolisionismendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding resolutions) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati.

Kelompok abolisionis juga menolak alasan kaum retensionisyang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2), dan Swedia (4).

Sementara itu, kelompok retensionis mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati, pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang. Bandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.[7]

Kelompok retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati (terhadap koruptor) bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis, justru korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara de yure maupun de facto mengakui adanya pidana mati. [U6] Kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.[8]

Dasar argumentasi dari kedua kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya hanya dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling jahat dan berdampak luas, dan perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya. Selain itu, hukuman mati harus sangat hati-hati untuk dijatuhkan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang aparat penegak hukumnya sering terlibat korupsi seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (miscarriage of justice). Karena itu, untuk mencegah miscarriage of justice terdakwa korupsi harus diberikan hak melakukan upaya hukum yang adil. Dan jika akhirnya dipidana mati, terpidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi atau mendapatkan pemberlakuan sifat khusus dari pidana mati tersebut, seperti yang dirumuskan dalam konsep KUHP nasional.

E. Penutup

Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Suatu peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang baik hanya akan menjadi kata-kata mati jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

[1] Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

[2]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

[3] Abraham Samad, Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah, Simposium Nasional Rekonseptialisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, MAHUPIKI-FH UNHAS, Makassar, Maret 2013

[4] Rancangan undang-undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, 11 Desember 2012

[5] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Jakarta, 28 Juli 2005

[6] Beccaria, Of Crime and Punishment, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, hal. 9.

[7] United Nations, World Drug Report. 2012. United Nations Office On Drugs And Crime. Vienna, New York, 2012.

[8] Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, , Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24

The post Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU TP Korupsi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK di INDONESIA (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)

FHukum CMSMaster — Mon, 27 Apr 2015 05:43:57 +0000

IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK di INDONESIA

(Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)

Oleh : John Dirk Pasalbessy

Abstrac

Pemenuhan kesejahteraan anak dengan pendekatan perlindungan dari berbagai aspek yang selama ini telah diusahakan belumlah memuaskan. Diakui, bahwa walaupun kebijakan perlindungan anak dan kebijakan kesejahteraan anak telah mengakomodasikan berbagai kepentingannya, namun jika hal itu tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana pendukung, tidak mungkinakan membawa hasil. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak bukan semata-mata merupakan masalah nasional suatu bangsa, tetapi juga merupakan masalah internasional. Hal terlihat dalam beberapa dokumen internasional yang mencantumkan hak-hak anak, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum, yang disahkan berlaku dengan KEPRES No. 36 Tahun 1990,.

Guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan kesejaheraan anak di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang payungi terhadap kepentingan anak diberbagai peraturan. Kaitannya dengan anak korban kekerasan di Maluku, selama dan pasca konflik, tidak banyak yang dapat diharapkan. Kepedulian terhadap anak-anak korban kekerasasn Maluku selama ini lebih banyak dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat ketimbangan peran pemerintah. Karena itu kedepan yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengimplementasikan hak-hak anak korban kekerasan di Maluku guna memulihkanikeberadaan mereka selama ini.

A. Latar Belakang

Umumnya dalam membicarakan implementasi hak dalam kaitannya dengan perundang-undangan di Indonesai, orang sering mengkaitkannya dengan penerapan aturan hukum. Pandangan demikian tidaklah keliru karena secara fungsional, hukum (dalam arti undang-undang) dapat dilihat dari berbagai perspektif, dan dalam keadaan yang konkrit hukum dilihat dan dinilai sebagai apa yang seharusnya terjadi.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1979) dalam kaitan ini mengakui,bahwa sebagai sub sistem budaya dan sosial, hukum mempunyai fungsi tertentu, antara lain fungsi mempertahankan pola dan integritas. Jawaban atas fungsi dimaksud dapat didekati dari pemahaman akan pengetian hukum itu sendiri. Menurut kedaua hali hukum itu, kemungkinan arti yang diberkan pada hukum meliputi :

a. Hukum dalam arti disiplin, yaitu sistem ajaran;

b. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan;

c. Hukum dalam arti kaidah;

d. Hukum dalam arti tata hukum;

e. Hukum dalam arti petugas;

f. Hukum dalam arti keputusan pejabat;

g. Hukum dalam arti proses pemerintahan;

h. Hukum dalam arti perilaku yang “ajeg”;

i. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Terlepas dari persepsi yang demikian, yang jelasnya bahwa jika dikaji dari perpektif kebijakan (policy) antara penerapan (aplikasi) aturan-aturan hukum dengan proses pembuatan hukum (law making process) ada keterpaduan (integrated), dalam arti sinkron (serasi, selaras, seimbang), baik ditinjau dari aspek substansi, struktur maupun kulutr hukum (undang-undang) itu sendiri.

Sama halnya dengan implementasi hak-hak anak di dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia selama ini. Berbagai komentar yang datanganya dari berbagai kalangan dalam masyarakat terhadap kehidupan dan masa depan anak selama ini merupakan sebuah korekesi dan harapan agar anak mendapat perlindungan sesuai dengan harkat dan martabatnyta. Pandangan ini beralasasn, karena pemenuhan hak-hak anak selama ini masih jauh dari yang diharapkan, padahal dalam tataran masyarakat di manapun anak sering dijadikan sebagai alasan untuk merubah suatu situasi tertentu.

Implementasi hak-hak anak adalah, upaya sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati, serta yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak mana memang diakui dan dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia, maupun pengakuan dan perlindungannya menurut hukum nasional suatu negara. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (fundamental rights and freedom of children) ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam perkembangannya, perlindungan anak telah berlangsung sejak lama. Munculnya pengadilan anak (juvenille court) pertama di daerah Illionis Amerika Serikat tahun 1899 yang didasarkan pada “asas parens patrtae” menandakan keinginan kuat agar anak patut dilindungi. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan dengan diakomdirnya Resolusi PBB Nomor : 1386 (XIV), 20 Nopember 1959, yang kemudian berpuncak pada Resolusi PBB No. 44/25, tertanggal 20 Nopember 1989 tentang “Convention on the Rights of the Chlid”, di mana jiwa dari resolusi ini terlihat dalam Mukadimah, yakni “Umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak”.

Gaun konvensi hak-hak anak ini memang memilik makna besar dalam konteks perjuangan dan pemberian perlindungan anak dilingkungan masyarakat internasional. Karena itu yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, (a) seberapa jauh implementasi hak-hak anak ini ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini; (b) apakah implementasi tersebut telah memberikan makna dan harapan bagi masa depan anak selama ini; (c) lalu bagaimana dengan anak-anak yang berada pada situasi dan dampak konflik sosial dan militer selama ini, seperti Aceh, Papua, Maluku Posso dan beberapa daerah lainnya.

Implementasi hak-hak anak yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah :

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisdipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arti, makna, hakikat dan tujuan perlindungan anak ini setidaknya memberikan ketegasan bahwa anak dan segala hak yang melekat pada dirinya perlu mendapat jaminan perlindungan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam perkembangannya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuan intelektualnya, dan melalui kemampuan tersebut, anak mampu menyesuaikan diri dengan sesamanya ataupun orang tua dan manusia lain sesuai harkat dan martabaytnya.

B. Hak-Hak Anak di dalam Dokumen Internasional

Pengaturan terhadap hak-hak anak di dalam berbagai deklarasi maupun instrumen mencakup perlindungan yang cukup luas, bukan saja mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga mencakup perlindungan dibidang peradilan, seperti yang kita temu dalam beberapa dokumen, antara lain (UN, 1993) :

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924, yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV), tanggal, 20 Nopember 1959 mengenai “Declaration of The Rights of The Child”;

2. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal, 30 Nopember 1985 mengenai United Nations Standar Minimum Rules for the Adminstration of Juvenille Justice (The Beijing Rules);

3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/85, tanggal 29 Nopember 1985 mengenai The Prevention of Juvenille Delinquency”;

4. Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/85 tanggal, 3 Desember 1986 mengenal Declaration an Social and Legal Principles Relating to the Protection and Welfare of Childern, with Sepecial Reference to Foster Plecement and Adoption Nationally and Internationally:

5. Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/121 tanggal, 8 Desember 1988 mengenai “the use of children in the illicit traffict in narcotic dugrs”,

6. Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 tanggal, 20 Nopember 1989 mengenai Convention of the Rights of the Child”;

7. Resolusi ECOSOC 1990/33, tanggal 26 Mei 1990 mengenai “The Prevention of Drug Consemption among yong persons”;

8. Resolusi Majelis Umum PBB 45/112 tanggal, 14 Desember 1990 mengenai “United Nations Guidilines for the Prevention of Juvenille Delinquency” (The Riyadh Guidellines);

9. Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113, tanggal 14 Desember 1990 mengenai “United Nations Rules for the Protection of Juvenille Deprived of Their Liberty”;

10. Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “The Instrumental use of children in criminal activities:;

11. Resolusi KOMISI HAM PBB (Commission on Human Rihgts) 1993/80, tertanggal 10 Maret 1993 mengenai “The application of the international standards concerning the human rights of detained juveniles”;

12. Resolusi Komisi HAM 1990/90 tanggal, 9 Maret 1994 mengenai “The Aced to adopt effective internmational measure for the prevention amd eradication of the sale of children, child prostitution and child pornogragphy”:;

13. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal, 9 Maret 1994 mengenai “The Special Reporting on the sale of children, child prostitution and pornography”;

14. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The Rlight of Streert Children”;

15. Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The effecets of armed conflicts on childern’s lives”;

16. Kongres PBB ke IX tahun 1995, mengenai “The Prevention of Crime and The Treatmen of Offenders”, yang mengajukan 2 (dua) draft resolusi, yakni :

§ Application of United Nations Standards and Norms in Juvenille Justce (Document A/CONF. 159/15) dan;

§ Elemenation of Viol for Againt Childerns.

Dokumen/instrumen internasional ini merupakan dasar pertimbangan dan perlindungan pada tingkat internasional, walaupun harus diakui masih dalam bentuk perjanjian (deklarasi), atau juga perjanjian/persetujuan bersama (konvensi), maupun resolusi, namun haruslah dianggap sebagai pedoman (guidelines). Jelasnya bahwa dokumen internasional ini merupakan refleksi dari kesadaran serta keprihatinan masyarakat internasional terhadap perlindungan akan keadaan buruk yang menyedihkan dan telah menimpa berjuta-juta anak di seluruh dunia saat ini .

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak-anak sebagaimana tergambar dalam berbagai dokumen/instrumen internasional di atas merupakan komitmen masyarakat bangsa-bangsa, yang bukan saja ditujukan pada hak-hak anak secara umum, tetapi mencakup pula komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak bermasalah baik fisik, kejiwaan (mental) maupun sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam pada itu, maka usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (child protection policy) dan kebijakan kesejahteraan anak (child welfare policy) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri. (Hadisuprapto, 1996)

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tertanggal, 20 November 1898 tentang Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak), yang kemudian diatur dalam Resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang Declaration of the Rights of the Chlid (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), memuat 10 (sepuluh) asas pokok, yang meliputi :

1. Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk memgembangkan diri sercara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;

5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;

6. Agar supaya kerpibadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tangungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani;

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, atau yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Anak juga mempunyai kekebasan untuk bermain dan berrekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan ertolongan;

9. Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasaan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Kesepuluah asas ini merupakan “declaratory statement”, yang lebih bersifat “binding piece of international legislation”, yakni suatu ketentuan yang lebih bersifat mengikat dan terperinci dan yang tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Karena itu asas-asas pokok pelindungan anak ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya holistic, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit, tetapi harus dilihat secara luas, sesuai ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

C. Issue Perlunya Perlindungan Anak

Bertolak dari pengaturan dan jaminan perlindungan hukum bagi hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam deklarasi/instrumen internasional di atas, maka perlindungan hukum bagi hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);

4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;

5. Perlidnungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran dan pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan);

6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;

7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;

8. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan

Cakupuan terhadap perlindungan anak sebagaimana diidentifikasi di aatas ternyata tidak hanya mencakup perlindungan dalam proses peradilan saja atau anak bermasalah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang luas.

Pada pertemuan kelompok ahli PBB (United Nations Experts Group Meeting) di Vienna, Austria, 1994 perlindungan anak hendaknya ditekankan pada usaha untuk menanggulangi masalah (Barda Nawawi Arief, 1997)

1. Working Children, di mana banyak anak-anak yang menjadi pekerja penuh, (full time child labour) perdagangan anak (sale fo children), prostitusi anak (child prostitution), perbudakan anak (child bondage), ponografi anak (child pornography) akibat meningkatnya “sex tourism”’;

2. Street Childern, di mana diperkirakan ada sekitar 100-150 juta anak jalanan diseluruh dunia saat ini. Yang memprihatinkan adalah bahwa disamping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup secara materiil, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi, seperti street theieves, street prostitution, drug trade, dam aktivitas kejahatan terorganiser lainnya;

3. Childern in Armed conflict, di mana dalam sutiasi konflik, banyak anak-anak yang menjadi korban, seperti terbunuh, cacat, mengungsi bahkan ada yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma). Permasalahan yang sulit dihadapi adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (culture of peace);

4. Urban war zones, di mana suasana kekerasaan dan ketidak-terntraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun pada wilayah “zona peperangan” yang menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat (grave risk), terutama jika timbul kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari;

5. The Instrumenal use of Chlidern, yang merupakan persoalan khusus dari kalangan para pakar pada pertemuan di Roma, Italia tahun 1992. Masalah ini juga dijadikan Rekomendasi Kongers PBB ke-8/1990 kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 Tahun 1990. Ditegaskan bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya praktek memperalat anak dalam/untuk melakukan kejahatan adalah tidak adanya UU khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan ekploitasi terhadap anak-anak.

Apa yang diakomodir di atas sangatlah beralasan, karena ternyata usaha perlindungan anak merupakan usaha yang rasional, yang harus ditanggulangi secara bersama dan bukan secara perorangan saja. Karena itu perlu dipertanyakan seberapa jauh kebijakan (policy) pemerintah terhadap perlindungan anak selama ini.

Arif Gosita (1983 : 169) ketika membicarakan masalah perlindungan anak menandasakan :

Dalam rangka pembahasn masalah perlindungan anak perlu kita mempunyai pengertian tentang keadilan yang tepat. Rasa keadilan seseroang akan mempengaruhi adanya kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Keadilan di sini adalah suatu kondisi di mana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.

Selanjutnya dikkatakan oleh Gosita, “jika dikaitkan dengan perlindungan anak, maka di mana ada keadilan, di situ seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik”.

Di dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditegaskan bahwa “anak berhak atas pemelihraan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Anak juga berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Penegasan ini sebenarnya ingin menegaskan dan mendorong kita semua bahwa perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejhateraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak merupakan bahagian dari kehidupan yang santa penting. Karena itu adalah wajar jika yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah tanggungjawab bersama antara “pemerintah dan masyarakat”. Di dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, dinyatakan bahwa kesejhateraan anak i adalah, “hak dari setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa usaha perlindungan anak dalam arti mengusahakan kesejaherataan anak selain merupakan seruan dan dambaan masyarakat internasional, juga merupakan komitmen nasional untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang mereka hadapi.

Persoalannya kini, bagaimana implemenasi perlindungan anak yang terakomdir dalam Deklarasi Hak-Hak Anak selama ini.

D. Implementasi Konvensi Hak-Hak Anak

Implementasi hak-hak anak sebagaimana tertuang di dalam dokumen/instrumen internasional selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini tampak dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti :

1. Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak.

2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam undang-undang ini diyatakan tentang HAK ANAK, yang meliputi :

a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuh khusus untuk tumbuh mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

b) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;

c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan;

d) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perwujudan terhadap hak-hak anak ini memang penting dan bergantung dari sejauhmana peran serta kewajiban orang tua dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka, baik fisik, jasmaniah maupun sosial. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawab sehingga mengakibatkan hambatan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, maka kuasa asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hukum, dengan tidak menghapuskan kewajibannya untuk membiayai kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anak.

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Undang-undang ini lebih bersifat procedural, di mana substansinya lebih mengatur tentang bagaimana anak diperlukan selama dan dalam proses pemeriksaan pada lembaga pengadilan, baik kasus perdata maupun kasus pidana.

Dalam pada itu, perlu dipahami bahwa keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan anak yang buruk, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, penelantaraan anak, serta eksploitasi anak.

Dibidang peradilan perdata, perlindungan anak dapat meliputi :

a) Kedudukan anak sah dan hukum waris;

b) Pengakuan dan pengesahan anak diluar nikah;

c) Kewajiban orang tua terhadap anak;

Sedangkan di bidang peradilan pidana, diatur hal-hal menyangkut proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga menjalani pidana. Peneasan merupakan penjabaran dari Artikel 37 dan 40 Konvensi Hak Anak, yang memuat hal-hal :

a) Hak untuk tidak disiksa atau dijatuhi pidana dan tindakan yang bersifat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;

b) Hak pengenaan pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anak dibawah usia 18 tahun;

c) Hak penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya dikenakan bagi anak sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;

d) Hak pemisahan dari orang dewasa dan hak untuk melakukan hubungan dengan keluarganya;

e) Hak untuk dirampas kemerdekaan secara melawan hukum atau sewenang-wenang;

f) Hak atas bantuan hukum;

g) Hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya, pertimbangan usia ketika diajukan kepangadilan atau pertimbangan usia ketika dijatuhi pidana;

h) Hak yang dijamini oleh undang-undang, yakni :

(1) Asas praduga tak bersalah;

(2) Pemberitahuan isi tuduhan secara cepat dan langsung melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya;

(3) Pemutusan perkara tanpa penundaan dan tidak memihak;

(4) Pemeriksaan tanpa paksaan;

(5) Peninjauan atas putusan oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi;

(6) Penghargaan secara penuh kerahasiaan pribadi;

i) Hak menjalani pidana dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbangan dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukannya;

4. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Ditegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu, diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandung. (Pasal 52 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999)

Selanjutnya dikenalbeberapa hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 s.d. 66, seperti antara lain :

a) Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dan negara;

b) Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, mempertahankan hidup dan menginkatkan taraf kehidupannya;

c) Hak atas nama sejak kelahirannya dan status kewarganegaraannya;

d) Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi anak-anak cacat fisik atau mental;

e) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;

f) Hak untuk mengetahui orangh tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan atau walinya;

g) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarag\hkan dan dimbiing kehidupannya oleh orang tuanya/wali hingga dewasa;

h) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat/wali;

i) Hak mendapat perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaraan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual;

j) Hak untuk tidak dipisah dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak;

k) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

l) Hak untuk mencari, menerima dan memberikan indrmasi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya;

m) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berrekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

n) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak;

o) Hak untuk tidak diabaikan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dam peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;

p) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya;

q) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

r) Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati pidana seumur hidup;

s) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

t) Hak untuk mendapatkan dan menjalani pidana penjara sebagai usaha terakhir;

u) Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi;

v) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain ;

w) Hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak dalam undang-undang ini merupakan hak yang diakui dan dilindungi, dan merupakan undang-undang payung (umbrella act) yang dimungkinkan untuk dijabarkan lebih kanjut ke dalam berbagai undang-undang sektoral.

5. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional.

Pasal 5 undang-undang ini antara lain menegaskan bawha “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Pengertian setiap orang di sini termasuk anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pengakuan ini bukan saja ditujukan bagi setiap warganegara (anak) yang sehat jasmaniah dan rohaniah, tetapi juga mereka yang memiliki kelainan fisik dan atau mental melalui pendidikan kura biasa. (Pasal 8).

6. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam Pasal 4 s.d. 18 dinyatakan bahwa hak-hak anak meliputi :

a) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar;

b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

c) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasaan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

d) Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

e) Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

f) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Khusus bagi anak cacat dapat memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan yang unggul mendapatkan pendidikan khusus;

g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya;

h) Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul debfab anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat dan tingkat kecerdasannya;

i) Hak anak cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

j) Hak untuk dilindungi dan diperlakukan dari diskriminasi, ekspolitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaraan, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

k) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri;

l) Hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;

m) Hak memperoleh perlindungan dari sasasran penganiyaan atau penjartuhan pidana yang tidak manusiawi;

n) Hak memperoleh kekebasan sesuai hukum;

o) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa bagi anak yang dirampas kemerdekaannya;

p) Hak mendapatkan bantuan hukum;

q) Hak membela diri dari memperoleh keadilan didepan pengadilan.

r) Hak untuk dirahasikan bagi anak korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;

s) Hak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya;

7. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1948 Tentang Ketenagakerjaan,

Di mana ditagaskan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan menjalankan pekerjaan, dan orang muda tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di malam hari.

Dilkaji dari perspektif politik hukum, implementasi hak-hak anak ke dalam berbagai peraturan di Indonesia perlu dikonsistensikan, baik menyangkut substansi, struktur maupun kulturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling tuding antara pihak pemerintah sebagai pekindung hak-hak anak dengan peran orang tua dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat sebagai pendukung. Yang jelasnya bahwa perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama yang mesti dilakukan secara bermanfaat dengan penuh rasa keadilan.

Dalam konteks demikian, maka usaha pemenuhan kesejahteraan anak hendaknya dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan anak (child protection policy) dan kebijakan kesejahteraan anak (child welfare policy)..

E. Rasionalisasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Maluku

Usaha perlindungan anak (kesejahteraan anak) selama dan pasca konflik Maluku bagi anak korban kekerasan sejak tahun 1999 hingga saat ini boleh dikatakan belum maksimal, dibandingkan dengan apa yang anak-anak hadapi. Diakui bahwa usaha perlindungan anak semestinya dilakukan dalam konteks kebijakan (policy), yakni usaha untuk mengalokasikan kepentingan sosial dan kemanusiaan yang merupakan perhatian pemerintah. Kebijakan (policy) di sini dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 63)

Tidak dapat disangkal bahwa selama konflik Maluku, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk mereka yang secara langsung merasakan dampaknya banyak yang terabaikan. Umumnya anak-anak hidup dalam situasi dan budaya peperangan, ketika konflik pecah (Childern in Armed conflict), yang mengakibatkan terjadinya pengungsian, penderitaan, kesengsaraan, kelaparan dan sebagainya.

Dengan jatah makan yang secukupnya, anak-naka ini terpaksa menerima apa adanya, tanpa mempertimbangkan gisi dan kualitas makanan. Di mana-nama tidak ada sekolah, tidak ada kesempatan bermain, bahkan tidak ada pula canda dan tawa. Yang ada hanyalah ketakutan dan perelindungi diri dari desingan peluru dan dentuman granat dan bom.

Ketika konflik mereda, walaupun dalam suasana yang masih mencekam, dengan jiwa penuh tanggungjawab, para volunter dari beberapa lembaga swadaya masyarakat di Kota Ambon berusaha datang dan masuk ke lokasi-lokasi pengungsian untuk membangkitkan semangat anak-anak melalui program rehabilitasi sosia.l. Sekolah darurat dididirikan dengan menggunakan gedung-gedung ibadah ruangan yang dapat menampung anak-anak, tidak perlu daya tampung, yang penting adalah anak bisang berkumpul dan mendengar mata pelajaran. Guru-guru yang mengungsi dilibatkan tanpa mempersoalkan latar belakang asal sekolah, yang menjadi perhatian saat itu anak-anak harus bersekolah, karena selama beberapa sejak konflik pecah tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kurikulum sekolah yang digunakan dalam model pendidikan alternatif ini adalah penyesuaian dengan kondisi yang ada disamping “trauma counseling”, dengan melibatkan consuler-consuler yang telah dilatih.

Dalam kondisi demikian, tidak banyak yang diharapkan dan bagaimanapun juga untuk dua atau tiga generasi anak-anak di Maluku akan mengalami keterpurukan, mengingat sejak konflik, penggunaan suatu lokasi sekolah dapat dijadwalkan untuk digunakan oleh 3 hinggai 4 sekolah dalam sehari, karena itu alokasi waktu beberapa mata pelajaran untuk satu sekolah hanya dipriositaskan pada beberapa mata pelajaran tertentu.

Kondisi demikian tidak merata, ada sekolah yang mempunyai kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar, tetapi ada pula sekolah yang sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Belum lagi buku-buku paket pelajaran baik untuk murid sekolah maupun bagi guru.

Persoalan kini bagaimana dengan fungsionalisasi hak-hak anak sebagaimana yang telah terimplementasi dalam peraturan perundangan-undangtan di Indonesia selama ini. Jawabannya memang tidak mudah, sebab usaha perlindungan akan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

F. Penutup

Ternyata usaha untuk memenuhi kesejahteraan anak melalui berbagai perangkat perundang-undangan selama ini di Indonesia belum dapat dilakukan secara maksimal, padahal diakui bahwa implementasi hak-hak anak telah nampak jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja tidak diiukti dengan kebijakan perlindungan jelas, sehingga keseeriusan untuk melakukan usaha perlindungan masih saling menunggu. Alasan klasik seperti terbatasnya dana yang dialokasikan bukanlah merupakan hal yang patud ipersoalkan, sebab usaha perlindungan anak bukan terletak pada persoalan pembiayaan semata. Yangmesti menjadi perhatoan kita adalah, apakah ada keseriusan atau tidak terhadap usaha perlidnungan anak selama ini

Daftar Pustaka

Adji, Oemar Seno, Hukum dan Hukum Pidana, Erlangga, Jakartal, 1984

Ancel, Marc, Social Defence a, modern approach to crminal problem, Routledge & Paul Kegan, London.

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994

————-, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996

Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindd, Jakarta, 1983

————–, Perlindungan Anak , Akademika Presindo, Jakarta, 1983

Hadisuprarto, Juvenille Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya), UNDIP, Semarang, 1996

Pasalbessy, Tindakan Sebagai Pidana Yang Tepat Bagi Anak Yang Dipersahkan Melakukan Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 1987

Pecker, Herberth, The Limits of The Crminal Sanctions, Stanford, California, Stanford University Press, 1985

Soerjono , Sokanto, Penegakan Hukum , BPHN Depkeh, 1983

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

————, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

————, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983

Tappan, Paul, Juvenille Delinquency, Mc Graw Hill Book Company, Inc, 1949

United Nations, Human Rights A Compilatonof International Instruments (Volume I Second Part) Universal Instrrumens

————, A Compilatonof International Instruments (Volume II Forts Part) Universal Instrrumens

The post IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK di INDONESIA (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA

FHukum CMSMaster — Mon, 27 Apr 2015 05:42:08 +0000

DAMPAK TINDAK KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA *)

Oleh : John Dirk Pasalbessy**)

Sukacita yang sesungguhnya bagi manusia adalah

saling berperilaku ramah kepada sesama,

sehingga masing-masing mendapatkan kemurahan hati

(Marcus Aurelius)

Pengantar

Pesan di atas menarik untuk dirujuk dalam perbincangan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betapa tidak, karena saat ini kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, ketimbang perilaku rasionalnya. Ini beralasan, karena di mana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Persoalannya sejauhmana kita semua ikut merasa bertanggungjawab untuk mencari solusi pemecahan masalah ini.

Dari topik di atas, ada beberapa hal yang dapat dipercakapkan, yakni (a) apa itu kekerasan; (b) kenapa korban kekerasan itu cenderung dialami oleh kelompok yang rentang, seperti perempuan dan anak; dan (c) bagaimana solusinya. Ketiga hal ini patut mendapat perhatian, karena selama ini dilihat dari segi etika, moral maupun hukum, semua orang pasti tahu bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas dilakukan. Menariknya, diantara mereka yang tahu tentang kekerasan itu, ada diantaranya yang justru sengaja dan pernah melakukannya, bahkan korban yang timbul terkesan dibiarkan, entah itu disengajakan atau memang merupakan sebuah fenomena kemanusiaan di abad ini.

Menarik dari topik di atas adalah, bahwa ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional saja, tetapi sudah merupakan masalah global, bahkan transnasional. Karena itu di dalam masyarakat dikenal berbagai istilah, seperti “violence against women, “gender based violence”, “gender violence”, “domestic violence” yang korbannya adalah peremuan, sementara bagi anak-anak dikenal juga istilah, “working children”, “street childern”, “childern in armed conflict”, “urban war zones”, dan sebagainya.

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Atas pengakuan ini, tampak pelbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya.

Apa itu kekerasan ?

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).

Tindak kekerasan atau “violence” oleh Jerome Skolncik didefinsikan sebagai “… an ambiguous term whose meaning is established throught political process”. Dalam arti tingkah laku, Michael Levi lalu menyebutkan kekerasan sebagai “… its content and cuase are socially constructed”.

Dari pandangan demikian, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, namun tidak jelas apakah perumusan itu juga menampung aspirasi kaum minoritas (perempuan dan anak) yang selama ini rentang terhadap kekerasan.

Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan yang telah dirumuskan tahun 1992 oleh Komisi Status Perempuan PBB, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa, “kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikhis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat”.

Bahkan secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat di dalam Konvensi Tentang Penyiksaan dan Perilaku Kejam, Tak berperikemanusiaan dan Merendahkan, yang diratifikasi pada bulan Nopember 1998, disebutkan bahwa, “… Torture … means any act by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person …”. Demikian juga di dalam laporan Wolrd Conference (1995) di Beijing, pada butir 113 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikoloogis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi”.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum (pidana), jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Ini dimaksudkan agar tidak timbul “multi-intepretasi” yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum.

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi pula : (a) fisik; (b) seksual; (c) psikologis; (d) politis; dan (e) ekonomi. Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah laku kekerasasn yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti : (a) pornografi (Pasal 282 dst); (b) perkosaan (Pasal 285 dst); (c) perbuatan cabul (Pasal 290 dst); (d) perdagangan wanita (Pasal 297); (e) penculikan (Pasal 328); (f) penganiayaan (Pasal 351 dst); (g) pembunuhan (Pasal 338) dan; (h) perampokan (Pasal 363).

Perilaku kekerasan di atas sebahagian besar merupakan kekerasan fisik, kecuali pornografi, di mana ancaman pidananya berkisar antara 1 tahun pidana penjara hingga pidana mati. Dari sekian banyak ketentuan tentang kekerasan, hanya sedikit saja yang menyebutkan jenis kelamin korban perempuan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkannya antara lain, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan.

Sama halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perilaku kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas juga memiliki pengertian yang sama dengan anak, karena pengertian tersebut bersifat multidimensi, mulai dari yang bersifat struktural dan sistematik hingga kekerasan karena perang, perselisihan komunal, perpecahan keluarga dan kekerasan interpersonal. Tindak kekerasan mana secara hakiki berakar pada apa yang dinamakan penyalahgunaan, penelantaraan dan eksploitasi anak, di mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas hukum, keluarga atau perorangan.

Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Kekerasan yang telah, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang pelu mendapat perhatian. Di mana-nama kini berjatuhan korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak-anak.

Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya, apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik dewasa (pengorban depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi berjenis kelamin perempuan).

Ceritera tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak memang sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke peradilan pidana. Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang dialaminya adalah lebih baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarrakat mengenai kedudukan perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya karena berbagai alasan, namun yang utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang lain atau mungkin akan mencoreng harga sendiri, terlepas dari ada tidaknya konstribusi perempuan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.

Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media massa juga terkadang juga terkadang melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa yang disebut dengan “selctive inattention”, yakni memilih berita tertentu untuk dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat. Ekspose semacam ini setidaknya melahirkan proses viktimisasi terhadap perempuan dan anak yang pada umumnya difokuskan pada : (a) tindak kekerasan seksual; (b) tindak kekerasan yang menimbulkan luka berat; dan (c) tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun sebenarnya tidak demikian. Contohnya perkosaan, seorang perempuan korban perkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin ia menganggap bahwa kedatangannya ke lembaga penegak hukum hanya akan menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya.

Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti, (a) serangan seksual; (b) kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali; (c) pornografi; (d) tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci, serta beberapa tindak kekerasan lainnya.

Demikian juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, di mana posisi anak sering dianggap sebagai derivat dari orang tua yang sering membuatnya tidak berdaya. Contohnya, perilaku “incest” yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan “insestuos” dengan ayah kandungnya sendiri. Di samping itu, dikenal beberapa kasus yang berkaitan dengan eksploitasi, penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya.

Secara garis besar, anak yang mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena : (a) Working Children, di mana banyak anak-anak yang menjadi pekerja penuh, (full time child labour) perdagangan anak (sale fo children), prostitusi anak (child prostitution), perbudakan anak (child bondage), ponografi anak (child pornography) akibat meningkatnya “sex tourism”’; (b) Street Childern, di mana diperkirakan terdapat sekitar kurang lebih 100 hingga 150 juta anak jalanan diseluruh dunia saat ini. Yang memprihatinkan adalah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup secara materiil, juga menjadi sasaran penyalahgunaan dan eksploitasi, seperti street theieves, street prostitution, drug trade, dan aktivitas kejahatan terorganiser lainnya; (c) Childern in Armed Conflict, di mana dalam sutiasi konflik, banyak anak-anak yang menjadi korban, seperti terbunuh, cacat, mengungsi bahkan ada yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma).

Permasalahan yang sulit dihadapi adalah bagaimana melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (culture of peace); (d)Urban war zones, di mana suasana kekerasaan dan ketidak-terntraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun pada wilayah “zona peperangan” yang menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat (grave risk), terutama jika timbul kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari.

Yang menarik untuk diperbincangkan selanjutnya adalah, apakah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan imbas dari kekacauan norma (anomie) yang kini telah dialami oleh berbagai komunitas di Indonesia. Ini butuh penelitian yang akurat untuk menjawabnyaa secara akademik.

Solusi Pemcehannya

Tampaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah interdispliner, baik politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek lainnya. Diakui bahwa tindak kekerasan akan banyak terjadi, di mana ada kesengjangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya, jika perempuan memiliki kekuasaan diluar rumah, maka intervensi masyarakat secara aktif disamping perlindungan dan kontrol sosial yang kuat memungkinan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan semakin kecil.

Dari berbagai pengalaman selama ini, maka solusi terhadap penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan mesti mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan ana, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional;

3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak;

4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap.

6. Pembaharuan hukum teristimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentang atas pelanggaran HAM.

7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi mauoun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara.

9. Membentuk lembaga penyantum korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis

10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Penutup

Upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu (integrated), di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan.

Bahan Pustaka

Adji, Oemar Seno, Hukum dan Hukum Pidana, Erlangga, Jakartal, 1984

Ancel, Marc, Social Defence a, modern approach to crminal problem, Routledge & Paul Kegan, London.

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994

————-, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996

Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindd, Jakarta, 1983

————–, Perlindungan Anak , Akademika Presindo, Jakarta, 1983

Hadisuprarto, Juvenille Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya), UNDIP, Semarang, 1996

Pasalbessy, Tindakan Sebagai Pidana Yang Tepat Bagi Anak Yang Dipersahkan Melakukan Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 1987

Pecker, Herberth, The Limits of The Crminal Sanctions, Stanford, California, Stanford University Press, 1985

Soerjono , Sokanto, Penegakan Hukum , BPHN Depkeh, 1983

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

————, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

————, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983

Tappan, Paul, Juvenille Delinquency, Mc Graw Hill Book Company, Inc, 1949

United Nations, Human Rights A Compilatonof International Instruments (Volume I Second Part) Universal Instrrumens

————, A Compilatonof International Instruments (Volume II Forts Part) Universal Instrrumens

*) Disampaikan pada Kegiatan Lokakarya Dampak Tindak Kekerasasn Terhadap Perempuan dan Anak, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, Juni 2004 di Ambon.

**) Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

The post DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

ASPEK HUKUM PIDANA DI DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (Kajian Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)

FHukum CMSMaster — Mon, 27 Apr 2015 05:38:20 +0000

ASPEK HUKUM PIDANA DI DALAM

PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

(Kajian Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)

Oleh : John Dirk Pasalbessy

A. Pengantar

Reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1997 lalu, yang mengakibatkan turunnya Suharto, ternyata berdampak pada tuntutan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan dan sementra dijalani bangsa Indonesia adalah bidang politik, lebih khusus pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), apakah itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menarik bahwa dalam penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencontrenangan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensifitas politik masing-masing peserta pemilu. Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pelaksana pemilu, pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif.

Dalam kaitan itu yang menarik adalah, apakah motif dan modus operandi pelanggaran pemilu sebagaimana rumusan dalam undang undang pemilu mesti ditanggulangi dengan mengandalkan sarana hukum pidana. Jika memang mesti digunakan sarana hukum pidana, apa sebenarnya delik inti (benstandel delicten) atau inti perbuatan yang dilarang dan yang diancam dengan pidana (tindak pidana) sebagai dasar penegakan hukum dari proses penyelenggaraan pemilu di Indoesia selama ini.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan administratif baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut, sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif belaka. (Muladi, 1990) Walaupun demikian dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (banding asas ultimum remedium).

Diakui bahwa pemilu memang bukanlah merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, mengingat kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi suatu bangsa, oleh sebab itu, pemilu sebenarnya merupakan bagian dari wilayah hukum tatanegara, dan karena kebijakan hukum, selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraannya dirumuskan di dalam suatu ketentuan perundang undangan, yang melibatkan pula hukum pidana, inklusif sanksi pidana sebagai sanksi penguat norma administratif. Dari perspektif hukum pidana, ada tiga problema dasar yang penting, yakni : (a) ada perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana atau tindak pidana; (b) ada orang yang melakukan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana; dan (c) ada sanksi berupa pidana bagi orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. (Barda Nawawi Arief, 1996)

Dalam kaitan itu maka yang menjadi persoalan untuk dibahas selanjutnya adalah, apakah tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) menurut pendekatan kebijakan hukum pidana (penal policy). Bagaimana dengan berbagai kasus pelanggaran pemilu yang terjadi selama ini, apakah terhadap perbuatan tersebut efektif dikenakan sanksi pidana.

B. Pengertian, Hakekat dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu.

Di dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain dijelaskan bahwa makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dilaksanakan pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Dalam kaitan dengan itu, di dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 antara lain ditegaskan, sesuai Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Yang menarik bahwa ternyata pelaksanaan pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam prakteknya, keinginan sebagaimana di atas tidak selamanya dapat dipenuhi. Sebab kecenderungan memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu pihak atau juga partai peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu seringkali tidak dapat dihindari adanya perilaku menyimpang yang cenderung melanggar norma

C. Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pemilihan Umum

Dengan berkembangnga masyarakat yang diiringi dengan terbatasnya lapangan kerja, maka tidak dapat disangkal bahwa keadaan demikian akan cenderung berpeluang menimbulkan berbagai jenis kejahatan, yang dampaknya bukan saja pada gangguan dan kerugian bagi individu dan masyarakat, tetapi juga bangsa. Seringkali jika timbul gangguan dan kerugian orang cenderung berpaling pada hukum pidana, dan berharap penagakan hukum pidana akan mampu menanggulangi fenomena kejahatan tersebut, sehingga terciptanya kedamaian dan ketentraman.

Jika benar pandangan demikian, maka mungkin yang perlu disikapi adalah bagaimana hukum pidana itu digunakan sebagai sarana (tool) untuk menanggulangi kejahatan dan berbagai gangguan sosial secara arif dan bijaksana. Pandangan ini beralasan mengingat dari perspektif kriminologis, penyebab kejahatan itu sendiri tidak semata-mata bersumber dari keadaan diri seseorang, akan tetapi juga merupakan akibat dari keadaan lingkungan di mana ia berada (anomie) yang didukung oleh kemajuan iptek. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan memang senantiasa bersifat mutlidimensi. (Romli Atmasasmita, 1982)

Terhadap hal demikian, dari perspektif kebijakan hukum pidana yang perlu menjadi kajian adalah, bagaimana membenahi perangkat sistem hukum pidana Indonesia saat ini, yang antara lain meliputi : (a) pengaturan terhadap substansi hukum pidana materiil; (b) pengaturan terhadap struktur kelembagaan hukum pidana yang profesional; serta (c) pengaturan terhadap sistem pidana dan pemidanaan yang manusiawi. (Muladi, 1990)

Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau dikenal dengan istilah politik hukum pidana memang merupakan salah satu pendekatan dalam hukum pidana modern (the modern ciminal science), selain pendekatan “criminology” dan “criminal law”. (Marc Ancel, 1965 : 4-5) Menurut Ancel, kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”. Dikatakan, “diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak, dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidik fenomena legislatif yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama, tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politie” (Belanda). Menurut Robert R Mayer dan Ernest Greenwood (, ”kebijakan” (policy) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Menurut Sudarto (1981 : 15) politik hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mayarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Sudarto, 1983 : 20)

Dijelaskan, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. (Sudarto, 1981)Pada bagian lain dikemukakan juga bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti adanya usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. (Sudarto, 1983) Dilihat dari segi politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangan-perundang pidana yang baik. Menurut Mulder (1980 : 333), “strafrechtspolitiek” atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapajauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku diubah atau diperbaharui;

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Jika dipahami pengertian kebijakan hukum pidana atau “penal policy” di atas, diasumsikan bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari persepktif politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dalam konteks yang lebih besar, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (pidana). Karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy). Apabila tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan negara dan masyarakat, maka pemilu sebagai bagian dari usaha demokratisasi suatu negara, termasuk Indonesia juga mesti mendapat perlindungan. Hal ini dimaksudkan bahwa negara bermaksud mengatur ketertiban umum di dalam negara tersebut.

Muladi (1990 : 7) dalam kaitan itu menegaskan bahwa keterlibatan hukum pidana ke dalam bidang hukum lainnya (administratif) hanya bersifat komplementer. Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana hanya bersifat menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum lainnya, seperti perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya. Bahkan dalam hal tertentu perannya diharapkan lebih bersifat fungsional, daripada sekedar bersifat subsider, mengingat situasi perekonomian (politik dalam negeri, garis bawa penulis) yang kurang menguntungkan. Dalam pada itu, maka diakuinya bahwa fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar.

Sama halnya dengan bidang kehidupan lainnya, pemilu merupakan salah satu benda hukum yang dilindungi hukum pidana. Alasanya, hukum pidana memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Sebagai hukum sanksi yang negatif, hukum pidana, inklusif sanksi pidana dapat digunakan sebagai sarana (tool) karena memiliki daya pemaksa agar orang menjadi patuh pada aturan. Menurut Barda Nawawi Arief (2005), pada hakekatnya hukum pidana berfungsi melindungi berbagai kepentingan tertentu, dan karena itu menurutnya kepentingan tersebut bisa individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi rakyat baru beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, bahkan pada tahun-tahun terakhir ini akibat perubahan paradigma peta politik dunia dan tuntutan demokratisasi masing-masing negara, membuat pemerintah dan kalangan politisi senantiasa mencari format yang tepat mengenai bagaimana pemilu diselenggarakan. Hal ini wajar, sebab sebagai bangsa yang berbudaya, kitapun tidak ingin terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat berdasarkan ideologi sempit, yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang merupakan komitmen bangsa sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Walaupun demikian, diakui juga bahwa apapun baik dan sempurnanya suatu sistem demokrasi, namun kita mesti pula kembali pada etika dan budaya bangsa. Undang-undang pemilu memang telah dibuat, dan mengalami beberapa kali perubahan, namun tidak dapat disangkal bahwa ternyata masih saja ada kecenderungan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang memiliki dimensi hukum penting. ini

Persoalannya adalah, dapatkah pelanggaran pemilu dikualifikasi sebagai tindak pidana. Andi Hamzah (2008 : 2) menegaskan “ternyata tidak semua perbuatan jahat dapat masuk menjadi hukum pidana, dan tidak semua yang masuk hukum pidana itu merupakan perbuatan jahat.

D. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Menyelusuri beberapa rumusan tindak pidana tentang pemilihan umum selama ini di dalam beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia, terdapat beberapa rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP, seperti ditemui dirumuskan dalam :

Pasal 148, yang memidana seseorang apabila dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi seseorang yang akan melakukan hak memilihnya menjadi terganggu.
Pasal 149 yang pada waktu pemilihan umum berlangsung memberikan atau menjanjikan atau menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti apa yang diiginkan pemberi, bahkan terhadap penerima suab juga dapat dikenakan pidana.
Pasal 150, yakni perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga.
Pasal 151 yang merumuskan perbuatan dengan sengaja mengaku dirinya orang lain, dan
Pasal 152 merumusakan perbuatan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan menjadi lain.

Menyimak rumusan perbuatan pidana dan pola perumusan ancaman pidana di dalam pasal-pasal KUHP di atas, dikatakan bahwa rumusannya memang masih sangat sederhana, karena itu rata-rata ancaman sanksi pidana berkisar antara 9 (sembilan) bulan hingga 2 (dua) tahun pidana penjara, dan tidak dikenakan sanksi pidana denda. Ini tentu merupakan bentuk kebijakan perumusan masa lalu yang cenderung bersifat kolonial, karena diakui bahwa KUHP yang saat ini diberlaku bagi bangsa Indonesia memang merupakan warisan kolonial sejak jaman Hindia Belanda.

Dengan perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana politik di dalam KUHP di atas dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaran pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 260 – 311 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara garis dikelompokan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, seperti :

1. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, yang meliputi :

a. Perbuatan menghilangkan hak pilih orang lain (pasal 260)

b. Perbuatan m memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih (pasal 261);

c. Perbuatan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya (pasal 262);

d. Perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi guna memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dalam pasal 13 (pasal 265)

e. Membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan dalam Pasal 73. (pasal 266)

f. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan (Pasal 269)

g. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu (pasal 270)

h. Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan. (pasal 276)

i. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu (pasal 278)

j. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye. (pasal 281)

k. Mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang. (pasal 282)

l. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memiliki peserta pemilu lainnya atau menggunakan cara tertentu pada saat pemungutan (pasal 286)

m. Menghalangi seseorang yang akan mekakukan hak pilihnya atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman selama pelaksaaan pemungutan suara. (pasal 287)

n. Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemily tertentu mendapat tam bahan suara atau suaru peserta pemilu menjadi berkutang (pasal 288)

o. Mengakui diri sebagai orang lain pada saat pemungutan suara (pasal 289).

p. Memberikan suara lebih dari satu kali atau lebih TPS. (pasal 290)

q. Menggagalkan pemungutan suara (pasal 291)

r. Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. (pasal 292)

s. Menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. (pasal 293);

t. Membantu pemilih memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain (pasal 295)

u. Karena kelalaiannya menyebabkan rusah atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan dan sertifikat hasil pemungutan suara yang sudah disehal (pasal 297)

v. Mengubah berita acara hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara (pasa; 298)

w. Merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi pehitungan suara hasil pemilu. (pasal 300)

x. Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara (pasal 307)

y. Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu (pasal 308)

2. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN, meliputi :

a. Memperbaiki daftar pemilih sementara (pasal 263);

b. Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslau, Panwaslu provinisi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Penwaslu Kecamatan, PPL, PPLN dalam melaku pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (pasal 264);

c. Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindak-lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi papol calon Peserta Pemilu (Pasal 267);

d. Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindak-lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (pasal 268);

e. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) (pasal 275)

f. Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihu jumlah yang ditentukan oleh Ketua KPU (pasal 283)

g. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti apabila surat suara rusak atau tidak mencatat surat suara di dalam berita cara. (pasal 294)

h. KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS (pasal 296 ayat (1))

i. Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/ kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. (pasal 296 ayat (2))

j. Angota KPU, KPU provinsi, KUP kabupaten/kota dan PPK yang karena kelalaianya mengakibatkan hilang atau berubahannya berita acara hasil rekapiltulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara (pasal 299 ayat (1) dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

k. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dab calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. (pasap 301)

l. KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada saksi pemilu, pengawasa pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS. (pasal 302)

m. KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (pasal 303);

n. Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota (pasal 304)

o. PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (pasal 305).

p. KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional. (pasal 306)

q. Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 309)

r. Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (pasal 310)

3. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye, seperti :

a. Perbuatan melanggar pelaksana kampanye (pasal 271);

b. Perbuatan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye dengan maksud untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya tetapi mebuat surat suaranya tidak sah (pasal 274)

c. Karena kelalaian mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan terganggu, dan apabila dilakukan dengan sengaja, maka pidana diperberat (pasal 279).

d. Pelaksana, peserta atau petugas yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan terganggunga tahapan penyelenggara pemilu.(pasal 280)

4. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 277, bahwa peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.

5. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan, yang meliputi :

a. Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) (pasal 272)

b. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) (pasal 273)

6. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahan pencetak surat suara, yang meliputi :

a. Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan. (pasal 284)

b. Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara (pasal 285)

Mencermati kembali rumusan tindak pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perumusan tindak pidana dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1982 ini tidak sama dengan kebijakan perumusan dalam KUHP, karena ternyata rumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negera, pemerintah dan peradilan, serta lain sebagainya. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, di mana rumusannya cenderung menggunakan sistem alternatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan pola perumusan sanksi pidana dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana pola perumusan perbuatan dan ancaman pidana ini memang menarik untuk dibicarakan lebih lanjut.

E. Kebijakan Hukum Pidana Pidana Yang Tidak Integrated (Terpadu)

Mengacu pada kategori rumusan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatas, maka apabila ditinjau dari ruang lingkup kebijakan hukum pidana dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perumusan tindak pidana sebagaimana di dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2008 cenderung bersifat over kriminalisasi. Artinya, ada rumusan yang sebenarnya tidak perlu diancam dengan sanksi pidana, karena kualifikasi perbuatan yang dirumuskan lebih bersifat teknis, oleh sebab itu adalah lebih tepat jika digunakan sanksi administratif.

Menurut Barda Nawawi Arief (2005 : 29) di dalam kebijakan hukum pidana, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang mesti menjadi perhatian jika hukum pidana, inklusif sanksi pidana ingin dilibatkan yakni :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, analisa terhadap masalah sentral ini tidak dapat dipisahkan dari konsepsi integral kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan nasional. Artinya, pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diserahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

Sama halnya dengan Sudarto (1977 : 44 – 48) yang berpendapat bahwa dalam menghadapi dua masalah sentral di atas, maka terhadap masalah sentral yang pertama harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu perwujudan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggugeran terhadap tindakan penganggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sipirutil) atas warga masyarakat;

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle);

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Pendapat kedua ahli di atas didukung pula oleh beberapa pemikiran yang pernah berkembang pada penyelenggaraan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun tahun 1980 lalu. Dalam satu laporannya, ditegaskan bahwa “masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”. Simposium merumuskan beberapa langkah perumusan tindak pidana yang mesti diperhatikan, yakni :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atatu dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

2. Apakah biaya kriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sama halnya dengan masalah pemilu, bahwa penyelenggarannya tidak berdiri sendiri atau bersifat fakultatif, akan tetapi merupakan bagian dari politik sosial suatu bangsa, dan karena itu diperlukan adanya pengamanan melalui kebijakan hukum atau politik hukum, yang dalam hal ini dapat berupa penggunaan sarana hukum administrasi maupun sarana hukum pidana (penal).

Dalam arti penggunaan hukum administrasi, maka rumusan perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu lebih digantungkan pada asas dan norma yang berlaku di dalam hukum administrasi itu sendiri, karena itu “inti rumusan perilaku dan/atau perbuatan” yang dianut di dalam undang undang pemilu disebut dalam beberapa kategori, yakni peserta, pelaksana, penyelenggara, lembaga pemerintah dan peradilan, maupun masyarakat dalam proses pemilihan umum mesti lebih bersifat teknis administratif. Jika diantara pelaku, pelaksana, penyelenggara, lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya ada yang melanggar, maka sebaiknya digunakan terlebih dahulu sanksi yang besifat administratif, dan apabila usaha penggunaan sanksi tersebut tidak mendapat dukungan, barulah digunakan sanksi hukum pidana. (banding asas ultimum remedium atau subsider).

Hal ini mesti dipahami secara benar, sebab penggunaan sarana hukum pidana, inklusif sanksi pidana di dalam menanggulangi berbagai pelanggaran baik sebelum, selama maupun setelah pemilu dilaksanakan tidak selalu efektif. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus yang pada suatu daerah diperiksa dan diberi sanksi oleh lembaga pengadilan, namun pada beberapa daerah lainnya tidak demikian.

Menganalisis rumusan tindak pidana dan pola ancaman pidana dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 memang belum dikatakan rasional jika dianalisis dari pendekatan kebijakan hukum pidana. Walaupun demikian haruslah diakui bahwa undang undang pemilu yang saat ini digunakan memang merupakan sebuah produk politik yang telah mengalami proses legislasi secara matang di lembaga legislatif. Padahal jika memang kebijakan hukum pidana di dalam undang undang pemilu, bahkan juga untuk undang undang lainnya yang cenderung menggunakan sarana hukum pidana sebagai pelindung hendak terpadu (integrated), maka mungkin menarik untuk disikapi pemikiran Bassiouni (1978 : 82-84) bahwa seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu scientific device dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional (the emosionally laden value judgment approach) oleh kebanyakan badan-badan peradilan.

Menurut Bassiouni, perkembangan ‘a policy oriented approach’ ini lamban datangnya, karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem mengakibatkan timbulnya :

Krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization) dan;
Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal law)

F. Penutup

Mencermati berbagi fenomena pelanggaran sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilu berlangsung, diakui bahwa banyak sekali pelanggaran yang diproses dengan aturan undang undang pemilu, yang tidak memberikan manfaat dilihat dari kepentingan hukum pidana. Hal ini beralasan, karena dalam konteks penegakan hukum pidana, “spirit of law” yang mendasari pembentukan undang-undang pemilu.mesti menjadi alasan kenapa perbuatan yang dilanggar itu mesti ditegakan.

Sebenarnya ada syarat yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus pemilu, yakni adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara “kesadaran hukum” yang ditanamkan oleh penguasa (legal awarness) dengan perasaan hukum yang spontan dari rakyat (legal feeling).

Mesti diingat bahwa konsep penegakan hukum tidak terlepas dari perkembangan demokrasi dan politik, di mana dalam masyarakat yang besar dan pluralistik, pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang banyak ditentukan oleh pemimpin-pemimpin (elites) organisasi politik dan kelompok kepentingan (interst groups) yang tampil secara kompetetif. Pada hal mereka justru diharapkan selalu memegang komitmen terhadap nilai-nilai dasar masyarakat.

Sekian.

Daftar Bacaan

Ancel, Marc, 1965, A, Modern Approach to Criminal Problem, Routledge & Kegan Paul, London.

Andi Hamzah, 2008, Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana Dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional Diselenggarakan oleh ASPEHUPIKI, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008.

Atmasasmita Romli, 1982, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung.

Bassiouini, M. Chief, 1978, Substantive Criminal Law,

Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung

Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Peburari.

Mulder, A., 1980, Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent,

Sudarto, 1981a, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

———, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru Bandung

The post ASPEK HUKUM PIDANA DI DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (Kajian Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH KPK DALAM KASUS KORUPSI

FHukum CMSMaster — Thu, 24 Apr 2014 03:57:31 +0000

PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN

PEMBUKTIAN OLEH KPK DALAM

KASUS KORUPSI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan legislasi di Indonesia megenai pembalikan beban pembuktian mengunakan UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 sebagai referensi utama dan berhubungan dengan peraturan perungdang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbagai macam bentuk aturan tentang korupsi telah dibuat dan diberlakukan yakni mulai dari peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957 dan Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 1 Juli 1957, UU No.24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sampai UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan. Penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda Istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya apabila diminta oleh jaksa”.

Subtansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh jaksa. Konsekuensinya tanpa ada permintaan daru jaksa tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendannya.

Politik hukum Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian tatap diatur dalam UU No.31 tahun 1999, jo UU No. 20 tahun 2001. Ketentuan pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

(1). Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi.

(2). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidaklah sekedar diamati dari sudut subtansial perundang-undang saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem, khusus sistem hukum pidana karena korupsi itu telah merusak sistem (destruktur to the system).

Pendekatan sistem dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan alur amperatif khususnya dalam hal kita memandang perbuatan korupsi adalah polimik kelembagaan, selain membicarakan pendekatan subtansi terhadap materi perundang-undangan. Sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau extra ordinary power yang tidak dimiliki oleh instansi lainnya.

Karena itu wajar apabila masyarakat memiliki harapan berlebihan searah dengan kewenangan yang luar biasa tersebut. Dengan extra ordinary power yang dimiliki KPK, diharapkan pula segala bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bahagian tatanan pemberantasan korupsi.

Tantangan ke depan bagi KPK lebih kepada persoalan kelembagaan, atau korupsi kelembagaan. Korupsi kelembagaan ini berkaitan dan selalu berkaitan dengan masalah kebijakan, baik yang dimanfaatkan oleh aparatur negara maupun minimnya pemahaman penegakan hukum antara makna penyalagunaan wewenang dalam erea hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Tentunya korupsi kelembagaan tidak diartikan sebagai suatu justifikasi lembaga terhadap perbuatan korupsi dari aparaturnya.

Korupsi kelembagaan merupakan hasil stigmatisasi individu atau kelompok terhadap kelembagaan maupun perilaku korupsi sebagai akibat penyimpangan norma legislasi dari aparatur negara. Dan semuanya ini menimbulkan lebelisasi “korupsi kelembagaan”. Korupsi sudah menyebar dan merata dikalangan pemerintah, kenegaraan, maupun disektor swasta. Bahkan korupsi sudah dianggap sebagai bagian hidup dari bangsa ini1.

Memang polemik kekuasaan dan korupsi sudah menjadi pasangan langgeng dalam suatu birokrasi seperti yang kita dengar akhir-akhir ini. Bahwa pada saat ini ada tred baru berupa Crimes by Government dalam arti ekstensif, suatu kejahatan yang melibatkan pejabat publik sebagai karakteristik dari White Coller Crime yang sangat sulit tingkat pembuktiannya.

Selanjutnya penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian (Reversal Burden of Proof atau omkering van het Bewijslast) pada umumnya berlaku pada negara-negara Anglo-Saxon bila diterapkan di Indonesia asas tersebut akan bertentangan dengan hukum cara yang berlaku, merupakan penyimpangan terhadap asas umum Hukum Pidana yang menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutannya. Dalam hal “Pembalikan Beban Pembuktian “ terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika kemudian ia tidak dapat membuktikan maka ia dianggap bersalah.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka yang mejadi permasalah untuk di bahas adalah :

Apakah penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Umum :

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami praktik terhadap penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Tujuan Khusus :

1. Bagi kalangan praktisi untuk menambah kasana di bidang hukum pidana khususnya dalam hal menanggulangi kajahatan di bidang korupsi.

2. Tentu saja sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan sistim peradilan pidana di Indonesia kedepan nantinya karena tidak luput dari perkembangan globalisasi.

D. Landasan Teoritis.

Bahwa untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendalam diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, devenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep2. Suatu teori pada hekekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati serta dapat diuji kebenarannya dan oleh sebab itu dalam bentuk paling sederhanan suatu teori merupakan hubungan antara dua variable yang telah diuji kebenarannya.3

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah dipaparkan dia atas maka sebagai dasar di gunakan beberapa teori, konsep, devenisi serta asas-asas sebagai berikut : Hukum yang ada dan berlaku dalam setiap kegiatan masyarakat pada dasarnya adalah hukum tertulis. Tentu saja hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis tersebut oleh Hans Kelsen dalam teorinya yang terkenal dengan nama Stufenbau Theory yang intinya mengatakan bahwa hukum itu tersusun dalam susunan yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang mulai dari yang tinggi sampai yang terendah, hukum yang lebih rendah tingkatannya berlaku dan berdasarkan hukum yang lebih tinggi tingkatannya demikian pula hukum yang lebih tinggi tingkatannya bersumber, berlaku dan berdasarkan hukum yang tertinggi.

Menilai efektifitas hukum dalam masyarakat maka Max Weber dalam teorinya aksinya mengatakan bahwa perilaku adalah hasil suatu putusan subjektif dari pelaku atau aktor. Teori ini di kembangkan lagi oleh Talccott Parsons, yang kemudian melihat masyarakat sebagai totalitas yang mempunyai dua macam lingkungan yaitu : ultimate reality dan fisik urganik. Masyarakat mengorganisir sedemikian rupa untuk mengahadapi dua lingkungan ini ke dalam sistim ekonomi., politik, sosial budaya. Arus informasi terbesar pada sub sitem budaya semakin kecil ke sub sitem sosial politik dan terakhir pada sub sistem ekonmomi.

Sejalan dengan teori aksi tersebut Soerjono Seokanto menyatakan bahwa ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu : 4

1. Memperhitungkan untung rugi,

2. Menjaga hubungan baik dengan sesama penguasa,

3. Sesuai dengan hati nuraninya,

4. Adanya tekanan-tekanan tertentu

Kemudian terkait dengan efektifitas hukum, Eugen Ehrlich yang dikenal dengan Living law theory mengatakan bahwa : hukum posetif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat bahwa titik pusat hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dan hukum sendiri tidak mungkin tertib, oleh karena ketertiban dalan masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum bukan bukan oleh penerapan resmi oleh negara.5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bergulirnya kekuasaan dari presiden Soeharta sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Megawati Seokarno Putri nyata tidak mengahasilkan suatu eliminasi dari perbuatan korupsi. Bahkan semakin deras saja pendapat bahwa sekarang ini dengan bergulirtnya kekuasaan semakin bergulir pula korupsi kekuasaan (power coruption). Hal ini tambah semakin buruknya sistem dalam menanggulagi korupsi. Memang secara nyata kita telah menghasilkan beberapa produk hukum guna menanggulangi permasalahan dimaksud seperti, UU No. 28 Tahun 1999. tentang Pemberantasan KKN, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupu perubahan terakhir melalui UU No. 21 Tahun 2000. tetapi ternyata semuanya belum memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Apalagi masyarakat telah ragu dengan semangat penegakan hukum (pemberantasan korupsi) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut, khususnya instansi kepolisian dan kejaksaan.6

Secara tidak langsung cikal bakal adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini berasal dari buah pikiran Prof .Andi Hamzah juga Romli Atamasasmita, kemudian ide ini di terima oleh Baharudin Lopa sewaktu belia menghendaki diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan adanya sitem pembalikan beban pembuktian ini maka seriap gratifikasi (penyuapan) yang nilainya diatas 10 juta rupiah wajib diberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mana di atur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inilah yang merupakan amanat dari Pasal 12 B ayat (1) huruf a jo Pasal 12C ayat (1) UU. NO. 20 tahun 2001, dimana Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan UU NO. 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2003. Selanjutnya berdasarkan UU No 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya di sebut KPK. Adapun asas yang dianut oleh KPK adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (Pasal 5). Adapun makna dari Pasal 5 adalah :

1. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kapatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK

2. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi, tentang kinerja, KPK, dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

3. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dipertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejateraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanagan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK.7

Asas-asas dalam melaksanakan kewenangan KPK diharapkan dapat membuka mata asyarakat dalam usaha setidak-tidaknya minimalisasi perbutan korupsi. KPK sebagai lembaga negara merupakan instansi independen yang dalam melaksanakan tugasn dan wewenang bebas dari pengaruh kekuasan manapun. Sebagai mana dimaksud dari penjelasan Pasal 3 yang dimaksud dengan “kekuasan manapun” adalah kekuasan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewengan KPK atau anggota Komosi secara individu dari eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. KPK independen ini berkedudukan di ibu kota negara RI dan mempunyai perwakilan disetiap daerah Provinsi (Pasal 19).

Sebagaimna ditentukan dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, serta Pasal 6 huruf C, KPK berwenang untuk :

1. Melakuakan penyedapan dan merekam pembicaraan,

2. Memerintahakan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bebpergian ke luar negeri,

3. Meminta keterangan kepada bank atau lemabaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa,

4. Memerintahakan kepada bank atau lemabaga keuangan lainnya untuk memblokor rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait,

5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya,

6. Mininta data kekayan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait,

7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh terswangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa,

8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi lain atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri,

9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani 8

Selain kewenagan tersebut ada juga kewajiban dari KPK sesuai dengan Pasal 15 sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi,

2. Memberikan informasi informasi terhadap msyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan indak pidana korupsi yang ditanganinya,

3. Menyusun laoran tahunan dan menyampaikan kapada Prediden RI, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan,

4. Menegakan sumpah jabatan,

5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan asas-asas sebagimana dimaksud dalam pasal 5.9

Permasalahan kewenangan dan pengalihan kewenangan akan menjadi polemik institusional yang patut menjadi erhatian kita semua. Soal kewenangan adalah masalah gensi institusional karena akan selalu erjadi pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasan itu. Pengurangan kekuasan dapat menimbulkan sikap keliru dari instansi yang menerima pengurangan tersebut. Instansi dapat dianggap tidak mampu melaksanakan kekuasan yang diberikan, tidak cakap melaksanakan kekuasaan bahkan dianggap tidak perna memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat. Apabila kewenagan ini menyangkut kekuasaan ibaratnya “ the elimination of power is a show of power”. Akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktrural sehingga akan menggangu proses integrated criminal justice system secara komprehensif.

A. Korupsi Dan Pemikiran Antisipasi Melalui Hukum Pidana.

Artikulasi “sistem memiliki makna yang luas dan komperhensif bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signfikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yag ada karena suatu usaha yang maksimal bagi penegak hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan pendekatan sistem itu sendiri, atau dikelanal dengan istilah “systemic Approach”. Apa lagi bila pendekatan dilakukan atau dikaitkan dengan perenan instutusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberasantasan korupsi. Sangat sulit untuk menentukan arah awal dimulainya antisiapsi pemberamntasan tindak pidana korupsi.10

Kejahatan yang sudah terukur melalalui kejahatan yang terstruktur maupun kejahatn yang telah tersistematis, sangat sulit untuk menetukan makna “pemberantasan” atau “eliminasi” terhadap perbuatannya itu. Sungguh manakala kita membicarakan korupsi dalam konteks pemberantasan dan eliminasi, saat itilah dapat dilatakan korupsi sebagai suatu perbuatan yang beyond the law karena sangat sulit kadar pembuktiannya kesulitan pembultiannya disebabkkan oleh multifaktor antara lain kekuasaan serta kuatnya para economic power dimana pengaruh kekuasan ekonomi (konglimert) dan bureaucratic power sebagai kekuasan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam stastus beyond the law. Akibatnya hukum sering dikatakan sebagai suatu retrorika kekuatan politik saja.. oleh karena itu premis dan logika hukum masyarakat yang menyatakan bahwa membicarakan korupsi sama halnya dengan membicarakan bergai kompleksitas penyekit yang tidak ada penyembuhan medilaknya, dapatlah dibenarkan.

Sebagai salah satu upaya melakukan antisiapasi terhadap meluasnya penyebaran korupsi adalah melakukan maksimalisasi peraan “peradilan pidana” dalam arti luas terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak hanya terbatas sekedar pada institusi “ Peradilan atau Pengadilan” sebagai suatu sub sistem secara keseluruhan.

B. Asas Pembalikan Beban Pembuktian dan Efektifitasnya.

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Baban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan “Reversal of Burden Proof”. Itupun tidak dilakukan secara overoll tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Ide penerapan asas atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebernarnya bergulir sejak ere Preseden Abdurrahman wahid sewaktu memberikan jawaban atas Memoradum I DPR pada masa jabatannya. Mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu “ Extra ordinary crime” yang sulit dibuktikan tetap sebagai polemik maka sebahagian kalangan akademisi dan praktisi berpenadapat bahwa penanggangan harusnya dilakukan sedemikan rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain polemik sebagai Extra ordinary crime dan seriousness crime “ juga memerlukan penanggangan yang luar biasa( Extra ordinary enforcement).

Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistim pembuktian yang ada. Sistim pembuktian dalam dalam hukum pidana formil ini tetap menempatkan jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakan kepada teradakwa. Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Pasal 37 disebutkan ayat (1) :

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”

Selanjutnya dengan penepatan tersangka/ terdakwa untuk membuktian ada/tidaknya tindak pidana korupsi tentu saja akan lebih mudah untuk membuktikan adanya pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukaan dengan demikian penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian akan lebih efektif bila dibandingkan dengan pembuktian di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum khusus terhadap kasus korupsi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

KPK dengan segala kelebihan dan kekurangan telah menempatkan eksistensi sebagai salah satu instansi aparatur penagak hukum dalam konteks limitatif yaitu pemberantasan Korupsi. Perbedaan pendapat di kalangan praktisi, akademisi maupun lembaga peradilan, baik yang pro maupun kontra mengenai issu kewenangan KPK serta mengenai Pembalikan Beban Pembuktian terhadap yang di terapkan dalam hukum acara kita haruslah dianggap sebagai demokrasi yang menghargai opini. Akan menjadi bijak apabila KPK memahami transpnsi perbedaan bagi kebaikan institusi ini yang justru memerlukan pandangan-pandangan difrensial.

Pergeseran pembuktian dari apa yang kita anut dalam hukum acara kita tidak bertentangan karena ada aturan-aturan dalam undang-undang korupsi mengaturnya dengan jelas serta penerapannya khusus terhadap kasus kasus penyuapan (gratifikasi), dalam tindak pidana korupsi. Dengan keterlibatannya KPK sudah menunjukan eksistensi kematangan atas kewenangannya dan dedikasinya kepada bangsa dan negara Indonesia terhadap penangganan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, Indriyanto Seno Adji (II), 2001, Korupsi Dan Hukum Pidana, edisi Pertama, Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta,

Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Indriyanto Seno Adji dan Rekan, Jakarta,

Penjelasan Undang-undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 5

Soerjono Soekonto (I). 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

………………(II), 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 119

……………..(III), 1985, Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung,

1 Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Indriyanto Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hal 45

2 Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, hal 19

3 Soerjono Soekonto (I). 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30

4 Soerjono Soekonto (II), 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 119

5 Soerjono Soekonto (III), 1985, Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, hal 19

6Indriyanto Seno Adji, Op Cit, hal 54

7 Penjelasan Undang-undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 5

8 Ibid Pasal 6

9 Ibid Pasal 15

10 Indriyanto Seno Adji (II), 2001, Korupsi Dan Hukum Pidana, edisi Pertama, Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, hal 236

The post PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH KPK DALAM KASUS KORUPSI appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM

FHukum CMSMaster — Thu, 24 Apr 2014 03:51:19 +0000

CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN

DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM

ABSTRAK

Dalam suatu negara dengan kekuasaan kehakiman yang lemah, maka apa yang pertama-tama dibutuhkan praktisi hukum ialah adanya perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan setajam mungkin dalam rangka membatasi penafsiran terlalu luas oleh hakim serta mencegah kemungkinan penyalagunaan melaluai penafsiran.

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan kepastian hukum, serta penegakan hukum dan keadilan menuntut hakim dalam bekerjanya harusalah maksimal. Dalam putusan yang ia buat, hakim akan mengisi dan mengembangkan makna istilah dan rangkaiaan istilah yang ditemukan dalam rumusan delik yang berkaitan dengan kasus yang ia periksa dan adili; penjelasan dan pertimbangan yang ia berikan haruslah selaras dengan perkembangan zaman dan khususnya berkenaan dengan kasus-kasus baru yang kompleks.

Contempt of Court merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang menimpa masyarakat ; merendahkan, menginah (martabat) pengadilan sebagai ungkapan rasa ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja dari pengadilan di Indonesia. Penghinahan terhadap pengadilan merupakan bagian dari pada gejala sosial, walaupun ada aturan hukum yang mengatur namun bukanlah pada permasalahan ada atau tidak adanya aturan tetapi hal tersebut menjadi catatan penting dari buruknya peradilan di negara kita.

Key Word : Contempt of Court, Gejala Sosial, Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk memberikan pegertian Sosiologi Hukum maka ada empat pendapat yang mempunyai kapsitas keilmuan di bidang ini, antara lain :

1. Menurut Soejono Seokanto, Sosiologi hukum adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya.1

2. Menurut Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya2.

3. Menurut Otje Salman, Sosiologi hukum adalah Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis3.

4. H.L.A. Hart. Beliau tidak mengemukakan devenisi tentang sosiologi hukum, namun devenisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Demikian Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistim hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (primery rules) dan aturan tambahan (secondary rules)4

Hubungan seseorang dengan orang lain secara indinidu maupun kelompok disebabkan karna manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, hal ini disebut dengan proses sosial.

Demikian proses sosial menurut Soerjono Soekanto adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila perorangan atau kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistim serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada dalam masyarakat. Dengan kata lain proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh antara sosial politik, politik dan ekonomi dan hukum dan selanjutnya. Stuktur Sosial meliputi keseluruhan jalinan antara unsur–unsur sosial yang pokok yaitu kelempok sosial, kebudayaan, kekuasaan dan wewenang.

Model-model kemasyarakatan yang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini mempunyai tiga bentuk yaitu : (1). Interaksi Sosial, (2). Sistim Sosial, (3). Perubahan Sosial. Dari tiga bentuk interaksi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Ad(1). Interaksi Sosial adalah suatu kehidupan bersama yang menunjukan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan;

Ad(2). Sistim Sosial dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen atau bagian- bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga terbentuk suatu kesatuan atau kesinambungan;

Ad (3). Perubahan Sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan geografis, kebudayaan, materi, dan lain-laninya.

Dalam berinteraksi tentunya manusia satu sama lainnya akan menimbulkan aturan-aturan atau norma-norma demi tercapainya ketertiban serta rasa aman dalam berinteraksi tersebut. Sejalan dengan itu konsep kelompok sosial dapat diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan diantara mereka. Kosep ini diperlukan ketika terjadi interaksi sosial diantara sesama manusia dalam berbahagai hal.(sewa-menyewa, jual-beli dll)

Dari gambaran di atas menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan juga keburukan. Pandangan tersebut merupakan nilai manusia yang kemudian berpengaruh terhadap cara dan pola perilaku berpikirnya. Pola tersebut akan mempengaruhi sikapnya, sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda, misalnya seorang yang lebih menekankan pada kebendaan maka orang tersebut lebih bersikap materialistis.

Pola interaksi yang menghasilakan pandangan baik dan buruk itupun hadir terhadap kondisi negara kita yang sedang mengalami “berbagai masalah” hal ini disebabkan antara lain ketidak mampuan berbagai instansi dalam tugas dan fungsinya serta perannya. Dan salah satu instansi yang paling banyak mendapat sorotan adalah instansi hukum khususnya lembaga pengadilan yang kelihatannya semakin kehilangan pamornya.

Dalam sebuah surat putusan pengadilan sering kita mendengarkan kalimat “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ Kalimat tersebut secara langsung menyatakan bahwa putusan yang dihasilakan oleh hakim harus dapat dipertanggung jawabkan di hadpan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini tentu saja merupakan beban yang berat yang harus di pikul oleh seorang hakim. Namun beban tersebut sering dilupakan karena muncul pula praktik-pratik yang menyebabkan citra dari seorang hakim jatuh dalam masyarakat sekaligus lembaga yang terhormat itu mendapat kritikan dan cacian dari masyarakat. Hal yang disayangkan pula ketika kritikan tersebut ditanggapi dengan emosi dan sikap marah serta membela diri dan lembaganya. Adanya keinginan untuk mengadopsi Contempt of Court dari sistim yang berlaku dibeberapa negara penganut sistim Common Law yang lebih terkemuka dibandingakan dengan mencari penyebab sendiri.

Demikian menurut M. Panggaribuan memberikan pengertian Contempt of Court adalah merendahkan (martabat) pengadilan5. Hal ini di sebabkan karena kecenderungan kritik terhadap judicial di Indonesia di tanggapi dengan marah, dengan demikian Contempt of Court merupakan sebuah gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dewasa ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan menyimak apa yang telah dipaparkan diatas, maka ada permasalahan yang dapat diangkat, sehingga dari realitas yang nampak maka dirumuskan masalah yaitu :

Bagaimanakah hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial dalam persoalan Contempt of Court ?

BAB II

HUKUM DAN GEJALA SOSIAL SEBAGAI

BAGIAN DARI CONTEMPT OF COURT

Melihat sejarah Contempt of Court sebagai pranata hukum, pertama kalinya di kenal di Inggris pada abad sekitar ke-13. Yang menjadi latar belakang timbulnya Contempt of Court ini adalah mengimbangi adversary systim yang dianut di Inggris dalam judicarynya. Dalam konteks aristokrasi dan feodalisme Inggris pada masa itu, ada kecenderungan untuk sakralisasi jabatan hakim sehingga doktrin pengadilan can do no wrong sangat tinggi.

Bahwa pengadilan merupakan bagian dari kerajaan, fungsi utama dari pranata hukum Contempt of Court adalah untuk melindungi wibawa serta martabat hakim dari suatu sikap maupun tindakan dari siap saja dalam sebuah persidangan. Dengan demikian yang paling perpotensi untuk melakukan Contempt of Court adalah mereka yang berprofesi sebagai Advokat maupun para wartawan.

Di negara kita secara resmi istilah Contempt of Court di temukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkama Agung, penjelasan Umum butir 14 yang menyebutkan bahwa;

“untuk lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingka laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merandahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan, badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court”.

Lebih lanjut dikeluarkan Surat keputusan bersama (SKB) sebagai Contempt of Court antara Mahkama Agung dan Menteri Kehakiman tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Penasehat Hukum. Namun SKB tersebut tidak lagi berlaku setelah di keluarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU tersebut ditentukan bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Oraganisasi Advokat (psl 12).

Dewasa ini banyak sekali kritikan yang ditujuhkan kapada judicary di Indonesia yang ditanggapai dengan sikap “marah”. Kritik tersebut dianggap sebagai mencari-cari kesalahan adan bersifat tidak obkektif. Kecenderungan diatas tadi dapat di ketahui, dilihat, dirasakan, dan dialami tergantung dimana orang tersebut berprofesi. Merupakan sebuah kenyataan dimana semakin orang dikritik maka semakin jauh pula hubungannya dengan aparatur peradilan tersebut. Dengan kata lain mereka dijadikan “musuh bersama” aparatur penegak hukum yang bisa jadi seorang pengamatan, wartawan maupan advokat. Sebaliknya jika tidak ada kritikan maka dengan demikian hubungannya akan sangat dekat dan intens.

Demikian pula ada istilah dalam praktek penegakan hukum, seorang pengamat , wartawan, ataupun advokat sebagai “rekanan” dari pejabat instansi penegak hukum tertentu. Sebagimana sudah teridentifikasi dalam berbagai kesempatan, modus itu antara lain : sumbangan, kesempatan, memfasilitasi, serta pemberian uang dalam bentuk sogokan.

Jika demikian maka para hakim kita harus diisolasi agar tidak tercipta hubungan infomal, sehingga jabatannya tidak terkomtaminasi subyektifitas. Bahkan untuk memberikan keterangan pers saja secara etika terlarang karena khawatirkan berpotensi untuk diragukan. Kenyataan yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia mengakibatkan terjadinya arus balik dari kritikan ke arah melindungi aparat penegak hukum itu antara lain mendesak agar pranata contempt of court di transplantasikan kedalam sistim pengadilan Indonesia.

Gambaran sistim peradilan di Indonesia dalam persidangan adalah hakim aktif dan kebebasan para pihak itu tergantung pada hakim, jadi para pihak sesunggunya hampir tidak ada kebebasan sementara kekuasaan hakim itu absulut. Secara imperatif telah ada dalam tata tertib persidangan diatur dalam KUHP dimana kekuasan diberikan pada hakim untuk bertindak. Dalam pasal 218 KUHP ayat (1) menyatakan :

Dalam ruang sidang siapun wajib menunjuk sikap hormat kepada pengadilan . Pasal 217 ayat (2) menyatakan ; segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertip di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Sedangkan pasal 218 ayat (3) menyatakan bahwa : barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam persidangan ……… dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Dengan demikian dapat di sebutkan bahwa sistim peradilan kita sudah menyatuh dengan subtansi dari Comtempt of Court, sehingga tidak perlu lagi di atur secara tersendiri. Dalam hal ini bukan persoalan sistim itu diterima atau tidak, tetapi Contempt of Court atau penghinaan atau sikap merendahkan martabat terhadap pengadilan juga merupakan suatu gejala sosial yang patut mendapat perhatiaan untuk dicermati, sebagai bias dari kepincangan hukum yang berjalan di negara kita. Artinya bahwa kepincangan terhadap hukum dapat menimbulkan salah satu akibat yaitu Contempt of Court tetapi sebaliknya jika penegakan hukum dapat berjalan dengan baik maka, kemungkinan tidak terjadi penghinaan atau penurunan martabatpenradilan kita.

Secara kontekstual hal yang sangat diperlukan dewasa ini bukanlah Contempt of Court tersebut tetapi kewenangan yang dapat mencegah kemungkinan proses peradilan yang jauh dari tujuannya yakni kebenaran dan keadilan. Kewenangan yang ada memang dapat memberi peluang untuk disalah gunakan karena UU mengandung Loop-holews. UU tidak perna lengkap, hal ini di sebabkan karena selain UU berisi pernyataan umum sementara kasus adalah khusus, UU juga proses legislasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU lebig banyak merupakan suatu pendekatan politik dari pada murninya hukum.

Jika kita bertolak dari pandangan Cicaro (106-43 Sm) beliau menyatakan bahwa Dimana ada masyarakat di situ ada hukum( ubi societes ubi ius) 6. Hukum itu ada pada setiap masyarakat, manusia dimanapun dimuka bumi ini, bagimanapun primitif ataupun modernnya suatu masyarakat sudah pasti mempunyai hukum, sebab hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan melihat apa yang di inginkan oleh masyarakat mereka berkeinginan agar hukum itu berfungsi serta berfaedah guna menjamin kepastian hukum. Jika kita bertolak dari fungsi hukum maka Aritoteles dalam karyanya Ethica Nicomacha dan Rhetorika menyebutkan7 bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang apa yang berhak ia menerimanya. Artinya bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan serta dilengkapi pula oleh pandangan Jeremi Bentham dengan manambahkan bukan saja keadilan yang menjadi tujuan dari hukum tetapi faedah atau kegunaan yang kemudian di modifikasi menjadi teori campuran.

Dengan melihat kembali pandangan dari Sunaryati Hartono8 beliau menyebutkan ada empat (4) fungsi hukum dalam pembangunan antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan,

2. Hukum sebagai sarana pembangunan,

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan,

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Dengan melihat pendangan tersebut diatas dalam hal ini hukum berfungsi sebagai sarana penegak keadilan bahkan sebagai sarana pendidikan masyarakat untuk bertingka dan berkepribadian sebagai masyarakat yang beradab.

Dengan demikian keseluruhan yang telah diungkapkan sebelumnya adalah terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Sorjono Soekanto, dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang antara lain sebagai berikut 9:

1. Faktor Hukum itu sendiri,

2. Faktar para penegak hukum,

3. Faktor sarana prasarana,

4. Faktor Masyarakat,

5. Faktor budaya,

Dengan demikian faktor-faktor tersebut diatas juga turut mempengaruhi keadaan hukum di negara kita sebab aturan-aturan hukum tanpa manusia untuk mengerakannya/menjalankannya maka hukum hanya merupakan kata-kata tanpa makna.

BAB III

PENUTUP

1. SIMPULAN

Contempt of Court merupakan bias dari permasalahan penegakan hukum di negara kita, terutama mengenai aparat penegak hukum kita. Hal ini sebagai bagian dari pada gejala sosial yang muncul. Bahwa kini ada aturan hukum yang mengatur walaupun tidak berdiri sendiri atau khusus. Namun dalam hal ini bukanlah persoalan ada atau tidaknya aturan yang mengatur, namun hal ini akan mempengaruhi pembentukan karakter masyarakat terhadap persoalan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.

2. SARAN

Seperti yang telah di uraikan diatas hendaknya sisitim atau pranata dari Contempt of Court ini belem saatnya dibutuhkan dalam perundang-undangan secara khusus, justru yang dibutuhkan Contempt of Power disebabkan karna rentannya perundang-undangan yang ada, menyelewengkan serta menimbulkan kerawanan bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

H.A.L. Hart, 1961, The Concept of law, Oxford University Prees, hal 13

Soerjono Soekanto, 1989, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 11

Satjipto Rahardjo, 1982, Ilumu Hukum, Alumni, Bandung, hal 310

Soejono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Radja Gravindo, hal. 8

Seodikno Mertokosumo, 1991, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yokyakarta, hal 61

L.M. Panggeribuan, 2003, Artikel Dalam Jurnal Teropong dengan judul “Contempt of Court” , vol II No. 1 Okt 03

Otje Salman, 1992, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Armico, Bandung, hal. 13

1 Soerjono Soekanto, 1989, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 11

2 Satjipto Rahardjo, 1982, Ilumu Hukum, Alumni, Bandung, hal 310

3 R. Otje Salman, 1992, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Armico, Bandung, hal. 13

4 H.A.L. Hart, 1961, The Concept of law, Oxford University Prees, hal 13

5 L.M. Panggeribuan, 2003, Artikel Dalam Jurnal Teropong dengan judul “Contempt of Court” , vol II No. 1 Okt 03

6 H.R. Syahrani, Op Cit, hal 27

7 Seodikno Mertokosumo, 1991, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yokyakarta, hal 61

8 Ibid, hal 31

9 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Radja Gravindo, hal. 8

The post CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.