hukum adat Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Seminar Internasional FH Unpatti Bahas Kedaulatan Negara dan Hak Masyarakat Adat atas Hutan

FHukum CMSMaster — Sat, 07 Nov 2026 05:21:37 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) bersama Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk State Sovereignty Versus the Right of Indigenous People Over the Control of Customary Forest Areas, Kamis (5/11/2026), bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan, pengelolaan, serta perlindungan wilayah hutan adat. Kegiatan ini juga menjadi ruang pertukaran perspektif akademis mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di wilayah Maluku.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., menjelaskan bahwa persoalan penguasaan hutan adat masih menjadi perhatian, termasuk di Maluku. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan antara kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah serta hutan adat.

Menurutnya, hutan adat memiliki kedudukan, peran, dan fungsi tersendiri bagi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat sekaligus membangun hubungan dan kerja sama dengan negara agar manfaat sumber daya hutan dapat dirasakan secara bersama.

Prof. Laturette berharap seminar internasional ini dapat mendorong pemerintah untuk semakin memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan hutan adat. Kehadiran para narasumber dengan keahlian dan perspektif berbeda juga diharapkan memperkaya kajian akademis serta menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan kepentingan bangsa.

Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, S.Sos., menyampaikan bahwa persoalan penguasaan hutan adat tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, identitas budaya, keberlanjutan lingkungan hidup, serta hak masyarakat dalam mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupannya.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisional dan identitas budayanya.

Dalam konteks Maluku, tanah, hutan, dan wilayah petuanan memiliki makna yang mendalam. Ketiganya tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, kehidupan sosial, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Seminar internasional ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Timo Kaartinen, Ph.D., dari Faculty of Social Sciences, University of Helsinki; Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; serta Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Diskusi dipandu oleh Dr. Revency Vania Rugebregth, S.H., M.H., selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Prof. Timo Kaartinen mengangkat tema praktik adat sebagai instrumen dalam mempertahankan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia membahas pentingnya adat sebagai sistem tata kelola sumber daya bersama yang mencakup aturan pemanfaatan, kerja sama, pembagian manfaat, serta pengawasan dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal masyarakat.

Selanjutnya, Prof. Mella Ismelina F. Rahayu membahas hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat. Ia menyoroti hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya, termasuk aspek genealogis, teritorial, kelembagaan, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan. Dalam konteks Maluku, praktik Sasi dan Kewang di Negeri Haruku serta pengelolaan berbasis Soa dan sistem Dusung di Negeri Hutumuri menjadi contoh bagaimana kelembagaan dan aturan adat berperan dalam mengatur pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam.

Sementara itu, Dr. Jemmy Jefry Pietersz mengulas pengakuan negara atas hutan adat, khususnya hubungan antara kewenangan negara dalam mengatur sumber daya alam dan hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang telah dikuasai serta dikelola secara turun-temurun. Ia menekankan pentingnya kejelasan pengakuan hukum agar perlindungan terhadap hak masyarakat adat dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan rangkaian pembahasan ketiga narasumber, seminar ini menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa pengakuan negara terhadap hutan adat harus memperkuat hak masyarakat hukum adat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut mencakup percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat, pemetaan wilayah secara partisipatif, penguatan kelembagaan serta aturan adat, penyelesaian konflik penguasaan wilayah, dan pembagian manfaat yang adil. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas perannya melalui penelitian partisipatif, pendampingan pemetaan wilayah adat, serta pengembangan kajian hukum dan kelembagaan masyarakat adat.

Kegiatan yang diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan akademis sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat. Melalui forum internasional ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menyeimbangkan kewenangan negara, pengakuan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

The post Seminar Internasional FH Unpatti Bahas Kedaulatan Negara dan Hak Masyarakat Adat atas Hutan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dekan FH Unpatti Ungkap Strategi Adaptasi AI dalam Pendidikan Hukum Tanpa Mengabaikan Integritas Akademik

FHukum CMSMaster — Fri, 30 Oct 2026 06:25:47 +0000

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum. Menghadapi perkembangan tersebut, perguruan tinggi dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti), Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, dalam perbincangan bersama Hukumonline di kantor Hukumonline, Gedung AD Premier, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Adonia yang akrab disapa Prof. Doni menjelaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan platform teknologi hukum seperti Hukumonline. Menurutnya, di tengah perkembangan dunia siber yang semakin kompleks, kehadiran platform informasi hukum berbasis teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman dan pelindungan hukum bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial yang dikembangkan Hukumonline, yaitu AIlex. Sebagai salah satu perguruan tinggi mitra, FH Unpatti berupaya memahami lebih jauh berbagai fasilitas yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah AIlex Classroom. Prof. Doni menyampaikan bahwa pihaknya berharap dapat menindaklanjuti komunikasi dengan Hukumonline melalui kegiatan sosialisasi agar pemanfaatan fasilitas tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara lebih luas di lingkungan universitas.

Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan dan hukum. Namun, pemanfaatannya harus disertai pemahaman yang memadai mengenai batasan serta tanggung jawab penggunanya.

Adaptasi AI Harus Sejalan dengan Integritas Akademik

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan AI di perguruan tinggi adalah menjaga integritas akademik, terutama berkaitan dengan plagiarisme dan keaslian karya ilmiah mahasiswa.

Prof. Doni menegaskan bahwa FH Unpatti tetap menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Meskipun penggunaan AI semakin sulit dihindari, perguruan tinggi harus memiliki formulasi dan pedoman yang tepat agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan kemampuan intelektual mahasiswa.

Ia menilai bahwa pemanfaatan AI perlu disertai mekanisme pengawasan dan pemahaman mengenai proporsi penggunaannya. Dengan demikian, mahasiswa tetap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pekerjaan akademiknya.

Sebagai bentuk penguatan kemampuan akademik, FH Unpatti juga tetap menekankan pentingnya budaya membaca, memahami literatur, serta menyusun resume berdasarkan sumber referensi yang jelas.

Prof. Doni mencontohkan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mengoperasikan komputer atau menggunakan teknologi modern. Mereka tetap harus membaca buku, memahami isi bacaan, dan mampu menunjukkan halaman, penerbit, serta sumber referensi yang digunakan dalam menyusun tugas.

Baginya, proses tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kemampuan analisis, penalaran, dan tanggung jawab ilmiah mahasiswa. Teknologi boleh berkembang, tetapi kemampuan membaca dan berpikir kritis harus tetap menjadi fondasi pendidikan tinggi.

Literasi Hukum Menghadapi Perkembangan Regulasi Nasional

Selain perkembangan teknologi, Prof. Doni juga menyoroti pentingnya kesiapan sivitas akademika dalam memahami dinamika peraturan perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Ia mengingatkan kembali prinsip fiksi hukum (rechtsfictie), yaitu anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum setelah suatu peraturan diundangkan. Prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap perkembangan hukum merupakan tanggung jawab bersama, termasuk bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Menurutnya, perkembangan hukum berlangsung secara dinamis dan tidak dibatasi oleh letak geografis. Masyarakat yang berada di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil tetap berada dalam cakupan keberlakuan hukum nasional.

Oleh karena itu, mahasiswa dan dosen hukum harus terus memperbarui pengetahuan serta mengikuti perkembangan regulasi agar mampu memahami, menjelaskan, dan merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum Adat dan Pengakuan dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Doni juga memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum adat dalam perkembangan sistem hukum nasional, khususnya setelah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui KUHP Nasional.

Menurutnya, masyarakat hukum adat tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tetapi pada saat yang sama memiliki norma, nilai, dan tradisi hukum yang telah hidup serta berkembang dalam komunitasnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan hukum adat perlu dipahami dan dihormati, terutama dalam konteks masyarakat Maluku yang masih mengenal hak-hak ulayat dan kelembagaan adat.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Doni, pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hak-hak masyarakat hukum adat agar tetap memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional.

Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan regulasi dan teknologi, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, budaya, serta keberagaman sistem hukum yang hidup di Indonesia.

Melalui berbagai pemikiran tersebut, Prof. Doni menegaskan bahwa tantangan pendidikan hukum ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga bagaimana mempertahankan integritas akademik, memperkuat literasi hukum, dan menjaga relevansi nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Bagi FH Unpatti, adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter akademik, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap kekayaan hukum nasional dan kearifan lokal Maluku.

Sumber: hukumonline.com

The post Dekan FH Unpatti Ungkap Strategi Adaptasi AI dalam Pendidikan Hukum Tanpa Mengabaikan Integritas Akademik appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan

FHukum CMSMaster — Tue, 06 Oct 2026 02:22:31 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada Senin, 5 Oktober 2026. Perayaan tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan FH Unpatti yang genap berusia 70 tahun pada 3 Oktober 2026, sekaligus menegaskan arah fakultas dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.

Puncak perayaan yang dilaksanakan melalui doa syukur tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Pattimura, jajaran pimpinan universitas, serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Mengusung tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” perayaan Dies Natalis ke-70 menjadi kesempatan bagi FH Unpatti untuk merefleksikan perjalanan tujuh dekade sekaligus menatap perjalanan 70 tahun berikutnya dengan komitmen yang semakin kuat terhadap keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan.

Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturete, S.H., M.H., menegaskan bahwa usia 70 tahun merupakan “usia emas” yang harus menjadi fondasi kuat untuk membangun perjalanan FH Unpatti pada 70 tahun berikutnya.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan sejarah fakultas, tetapi juga menjadi ruang untuk merefleksikan kontribusi FH Unpatti dalam pendidikan dan pengembangan hukum serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan tantangan masa depan.

Memperkuat Peran Hukum di Wilayah Kepulauan

Sebagai institusi pendidikan hukum yang berada di Maluku, FH Unpatti memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab untuk merespons berbagai persoalan hukum yang khas di wilayah kepulauan.

Sejumlah persoalan tersebut meliputi perlindungan masyarakat adat, pertahanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, FH Unpatti terus didorong untuk menghadirkan pendidikan dan pemikiran hukum yang mampu menjawab persoalan masyarakat kepulauan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Menjawab Tantangan Digital dan Artificial Intelligence

Perjalanan menuju masa depan juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan bidang hukum.

Menghadapi perubahan tersebut, generasi hukum masa depan dituntut mampu membaca dan mengkritisi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan identitas. Penguasaan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap etika dan nilai kemanusiaan.

Karena itu, perkembangan teknologi tidak cukup hanya direspons melalui kemampuan teknis. Calon-calon sarjana hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami dampak teknologi serta memastikan penerapannya tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan FH Unpatti dalam mempersiapkan generasi hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki integritas, etika, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Menatap 70 Tahun Berikutnya

Puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi FH Unpatti untuk menatap perjalanan berikutnya.

Setelah melewati tujuh dekade perjalanan, usia 70 tahun dipandang sebagai fondasi untuk membangun 70 tahun berikutnya dengan memperkuat peran fakultas dalam pendidikan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Melalui tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” FH Unpatti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hukum yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan, sekaligus mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Perayaan Dies Natalis ke-70 tersebut akhirnya bukan sekadar penanda perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah FH Unpatti dalam membangun masa depan pendidikan hukum yang relevan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan hukum nasional.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Pentingnya Legitimasi Hukum bagi Masyarakat Adat di Era Digital

FHukum CMSMaster — Thu, 16 Oct 2025 01:40:39 +0000

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. Hendrik Salmon, menegaskan pentingnya penetapan legitimasi hukum yang jelas bagi hukum adat dan sistem pemerintahan tradisional.

Dalam keterangannya kepada media usai Seminar Internasional bertema “The Existence of Indigenous Community Facing Digitalization Era”, Dr. Salmon menjelaskan bahwa kejelasan hukum menjadi fondasi utama bagi berfungsinya sistem pemerintahan adat dan pelaksanaan hukum pidana dalam komunitas tersebut. Ia menekankan bahwa pengakuan formal sangat diperlukan agar masyarakat adat memiliki kedudukan hukum yang kuat, terlindungi, dan diakui dalam kerangka hukum nasional.

Lebih lanjut, Dr. Salmon menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mendapat dukungan dalam proses pendaftaran dan formalisasi komunitas adat, sehingga mereka memperoleh status hukum yang berbeda dari entitas administratif lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah ambiguitas hukum dan memastikan fungsi pemerintahan adat dapat berjalan secara efektif di tengah perkembangan digital yang cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan menindaklanjuti seminar internasional yang menghadirkan pembicara dari University of Engineering and Management, India, dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Diskusi pada seminar tersebut menyoroti pentingnya pengakuan hukum, adaptasi nilai tradisional di era digital, serta peran institusi akademik dalam mendukung kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat.

Dr. Salmon menegaskan bahwa legitimasi hukum bagi komunitas adat bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari upaya keadilan sosial dan pelestarian budaya. Pengakuan tersebut, katanya, akan memperkuat kohesi sosial sekaligus memastikan sistem hukum nasional mampu mengakomodasi keberagaman tradisi yang hidup di Indonesia.

Melalui pandangan ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam riset, advokasi, dan pengembangan kebijakan hukum yang melindungi serta memberdayakan komunitas adat di tengah arus digitalisasi global.

The post Pentingnya Legitimasi Hukum bagi Masyarakat Adat di Era Digital appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Internasional: Eksistensi Masyarakat Adat di Era Digitalisasi

FHukum CMSMaster — Thu, 16 Oct 2025 01:20:22 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan Seminar Internasional bertema “The Existence of Indigenous Community Facing Digitalization Era”, yang menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat adat dalam menghadapi arus digitalisasi global.

Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa 14 Oktober 2025 ini dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom dan tatap muka di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon.

Seminar menghadirkan dua narasumber utama, yakni Prof. Shambu Prasad Chakrabarty, Dekan Fakultas Hukum University of Engineering and Management, Kolkata, India, dan Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Acara ini dimoderatori oleh Vonda Hattu, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Para pembicara membahas isu strategis mengenai eksistensi masyarakat adat di era digital, dengan menekankan pentingnya kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak adat serta menjaga keberlanjutan budaya di tengah perkembangan teknologi.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti urgensi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, khususnya terkait pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Adat yang telah kembali masuk dalam agenda legislatif nasional tahun 2025, setelah tertunda sejak 2009.

Selain mempertemukan akademisi dari berbagai negara, seminar ini juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai semester yang aktif berdialog dengan para pembicara. Keterlibatan ini menunjukkan peran penting dunia pendidikan dalam membentuk kesadaran hukum dan sosial di kalangan generasi muda, agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tengah perkembangan digital yang pesat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis ke-69 Universitas Pattimura, mempertegas komitmen Fakultas Hukum dalam mendorong pengembangan ilmu hukum yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan akademik ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menegaskan perannya sebagai ruang intelektual yang menjembatani dialog antara tradisi dan teknologi, serta berkontribusi dalam membentuk kebijakan hukum yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada komunitas adat di era digitalisasi.

The post Seminar Internasional: Eksistensi Masyarakat Adat di Era Digitalisasi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.