hukum adat Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura

FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan

FHukum CMSMaster — Tue, 06 Oct 2026 02:22:31 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada Senin, 5 Oktober 2026. Perayaan tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan FH Unpatti yang genap berusia 70 tahun pada 3 Oktober 2026, sekaligus menegaskan arah fakultas dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.

Puncak perayaan yang dilaksanakan melalui doa syukur tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Pattimura, jajaran pimpinan universitas, serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Mengusung tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” perayaan Dies Natalis ke-70 menjadi kesempatan bagi FH Unpatti untuk merefleksikan perjalanan tujuh dekade sekaligus menatap perjalanan 70 tahun berikutnya dengan komitmen yang semakin kuat terhadap keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan.

Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturete, S.H., M.H., menegaskan bahwa usia 70 tahun merupakan “usia emas” yang harus menjadi fondasi kuat untuk membangun perjalanan FH Unpatti pada 70 tahun berikutnya.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan sejarah fakultas, tetapi juga menjadi ruang untuk merefleksikan kontribusi FH Unpatti dalam pendidikan dan pengembangan hukum serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan tantangan masa depan.

Memperkuat Peran Hukum di Wilayah Kepulauan

Sebagai institusi pendidikan hukum yang berada di Maluku, FH Unpatti memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab untuk merespons berbagai persoalan hukum yang khas di wilayah kepulauan.

Sejumlah persoalan tersebut meliputi perlindungan masyarakat adat, pertahanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, FH Unpatti terus didorong untuk menghadirkan pendidikan dan pemikiran hukum yang mampu menjawab persoalan masyarakat kepulauan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Menjawab Tantangan Digital dan Artificial Intelligence

Perjalanan menuju masa depan juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan bidang hukum.

Menghadapi perubahan tersebut, generasi hukum masa depan dituntut mampu membaca dan mengkritisi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan identitas. Penguasaan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap etika dan nilai kemanusiaan.

Karena itu, perkembangan teknologi tidak cukup hanya direspons melalui kemampuan teknis. Calon-calon sarjana hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami dampak teknologi serta memastikan penerapannya tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan FH Unpatti dalam mempersiapkan generasi hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki integritas, etika, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Menatap 70 Tahun Berikutnya

Puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi FH Unpatti untuk menatap perjalanan berikutnya.

Setelah melewati tujuh dekade perjalanan, usia 70 tahun dipandang sebagai fondasi untuk membangun 70 tahun berikutnya dengan memperkuat peran fakultas dalam pendidikan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Melalui tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” FH Unpatti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hukum yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan, sekaligus mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Perayaan Dies Natalis ke-70 tersebut akhirnya bukan sekadar penanda perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah FH Unpatti dalam membangun masa depan pendidikan hukum yang relevan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan hukum nasional.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Pentingnya Legitimasi Hukum bagi Masyarakat Adat di Era Digital

FHukum CMSMaster — Thu, 16 Oct 2025 01:40:39 +0000

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. Hendrik Salmon, menegaskan pentingnya penetapan legitimasi hukum yang jelas bagi hukum adat dan sistem pemerintahan tradisional.

Dalam keterangannya kepada media usai Seminar Internasional bertema “The Existence of Indigenous Community Facing Digitalization Era”, Dr. Salmon menjelaskan bahwa kejelasan hukum menjadi fondasi utama bagi berfungsinya sistem pemerintahan adat dan pelaksanaan hukum pidana dalam komunitas tersebut. Ia menekankan bahwa pengakuan formal sangat diperlukan agar masyarakat adat memiliki kedudukan hukum yang kuat, terlindungi, dan diakui dalam kerangka hukum nasional.

Lebih lanjut, Dr. Salmon menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mendapat dukungan dalam proses pendaftaran dan formalisasi komunitas adat, sehingga mereka memperoleh status hukum yang berbeda dari entitas administratif lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah ambiguitas hukum dan memastikan fungsi pemerintahan adat dapat berjalan secara efektif di tengah perkembangan digital yang cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan menindaklanjuti seminar internasional yang menghadirkan pembicara dari University of Engineering and Management, India, dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Diskusi pada seminar tersebut menyoroti pentingnya pengakuan hukum, adaptasi nilai tradisional di era digital, serta peran institusi akademik dalam mendukung kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat.

Dr. Salmon menegaskan bahwa legitimasi hukum bagi komunitas adat bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari upaya keadilan sosial dan pelestarian budaya. Pengakuan tersebut, katanya, akan memperkuat kohesi sosial sekaligus memastikan sistem hukum nasional mampu mengakomodasi keberagaman tradisi yang hidup di Indonesia.

Melalui pandangan ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam riset, advokasi, dan pengembangan kebijakan hukum yang melindungi serta memberdayakan komunitas adat di tengah arus digitalisasi global.

The post Pentingnya Legitimasi Hukum bagi Masyarakat Adat di Era Digital appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Internasional: Eksistensi Masyarakat Adat di Era Digitalisasi

FHukum CMSMaster — Thu, 16 Oct 2025 01:20:22 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan Seminar Internasional bertema “The Existence of Indigenous Community Facing Digitalization Era”, yang menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat adat dalam menghadapi arus digitalisasi global.

Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa 14 Oktober 2025 ini dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom dan tatap muka di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon.

Seminar menghadirkan dua narasumber utama, yakni Prof. Shambu Prasad Chakrabarty, Dekan Fakultas Hukum University of Engineering and Management, Kolkata, India, dan Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Acara ini dimoderatori oleh Vonda Hattu, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Para pembicara membahas isu strategis mengenai eksistensi masyarakat adat di era digital, dengan menekankan pentingnya kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak adat serta menjaga keberlanjutan budaya di tengah perkembangan teknologi.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti urgensi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, khususnya terkait pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Adat yang telah kembali masuk dalam agenda legislatif nasional tahun 2025, setelah tertunda sejak 2009.

Selain mempertemukan akademisi dari berbagai negara, seminar ini juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai semester yang aktif berdialog dengan para pembicara. Keterlibatan ini menunjukkan peran penting dunia pendidikan dalam membentuk kesadaran hukum dan sosial di kalangan generasi muda, agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tengah perkembangan digital yang pesat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis ke-69 Universitas Pattimura, mempertegas komitmen Fakultas Hukum dalam mendorong pengembangan ilmu hukum yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan akademik ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menegaskan perannya sebagai ruang intelektual yang menjembatani dialog antara tradisi dan teknologi, serta berkontribusi dalam membentuk kebijakan hukum yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada komunitas adat di era digitalisasi.

The post Seminar Internasional: Eksistensi Masyarakat Adat di Era Digitalisasi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.