<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hukum Tata Negara Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura</title>
	<atom:link href="https://fh.unpatti.ac.id/tag/hukum-tata-negara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fh.unpatti.ac.id/tag/hukum-tata-negara/</link>
	<description>Ad Augusta Per Angusta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 05:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://fh.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/favicon.ico</url>
	<title>Hukum Tata Negara Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura</title>
	<link>https://fh.unpatti.ac.id/tag/hukum-tata-negara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seminar dan Diskusi Publik Pra Peradilan Bank Century</title>
		<link>https://fh.unpatti.ac.id/seminar-dan-diskusi-publik-pra-peradilan-bank-century/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FHukum CMSMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 06:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Century]]></category>
		<category><![CDATA[diskusi publik]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Tata Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Pra Peradilan]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://103.56.70.113/index.php/2018/05/24/seminar-dan-diskusi-publik-pra-peradilan-bank-century/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poka – Ambon (24/05). Pusat Kajian Hukum Tata Negara FH UNPATTI menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Publik, dengan tema “PRA PERADILAN BANK CENTURY”. Tema ini diangkat karena adanya perkembangan proses peradilan kasus Bank Century yang sedang hangat diberitakan saat ini.&#160; Kegiatan yang dilaksanakan di Aula FH UNPATTI ini, dihadiri oleh para narasumber antara lain, Dr. John [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/seminar-dan-diskusi-publik-pra-peradilan-bank-century/">Seminar dan Diskusi Publik Pra Peradilan Bank Century</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poka – Ambon (24/05). Pusat Kajian Hukum Tata Negara FH UNPATTI menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Publik, dengan tema “PRA PERADILAN BANK CENTURY”. Tema ini diangkat karena adanya perkembangan proses peradilan kasus Bank Century yang sedang hangat diberitakan saat ini.&nbsp;</p>
<p>  <span id="more-689"></span>  </p>
<p style="text-align: justify;">Kegiatan yang dilaksanakan di Aula FH UNPATTI ini, dihadiri oleh para narasumber antara lain, Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana FH UNPATTI), Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata Negara FH UNPATTI). M. A. H. Tahapary, S.H., M.H. ( Praktisi Hukum), dan kegiatan ini dimoderatori oleh Vica J. E. Saija, S.H., M.H.</p>
<p style="text-align: justify;">Antusiasme perserta kegiatan ini sangat tinggi, terbukti dari banyakanya peserta yang merupakan mahasiswa maupun masyarakat umum.<br />Kegiatan ini melingkupi dari sisi Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, mapupun praktisi, dengan beberapa uraian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;">Korupsi identik dengan kekuasaan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan uang.&nbsp;Kasus Bank Century merupakan kasus lama yang selalu menghadirkan babak-babak baru untuk diselidiki. Masalah dimulai dari dikeluarkannya PERPU yang dianggap kurang tegas oleh DPR saat itu. Selain itu dalam jangka waktu yang cukup lama (2008-2015), baru Presiden R.I. mengeluarkan Undang-Undang untuk mencabut PERPU tersebut. Problematika lainnya adalah Kontitusi kita tidak mengatur tentang pencabutan PERPU.</p>
<p style="text-align: justify;">Masalah terakhir adalah putusan pra peradilan dimana hakim menyebutkan nama mantan Wakil Presiden R.I. Boediono, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, yang bertindak berdasarkan kewenangan sesuai PERPU yang diterbitkan, sehingga apakah tindakannya dianggap menyimpang dari PERPU, dan apakah acuan menindak berdasarkan Undang-Undang lain ?.&nbsp;Problematika yang dihadapi menunjukkan bahwa ada komplikasi hukum yang terjadi, selain itu kita seperti kecolongan Konstitusional.</p>
<p style="text-align: justify;">Kembali ke pra peradilan, seharusnya pra peradilan berkaitan dengan masalah prosedur, sehingga kedepan wacana pra peradilan apakah akan dipertahankan atau tidak. Kitapun mulai mengarah ke <em>Common Law</em>, namun sistem hukum kita belum membentuk sisi-sisi, mengingat kita menggunakan <em>Rechstaat</em>. Oleh karenanya penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kebenaran dan keadilan, sehingga tujuan, manfaat dan kepastian hukum dapat tercapai.</p>
</p>
<p><strong>Images</strong></p>
<p><a href="images/Kegiatan/Seminar%20dan%20diskusi%20publik%20Pra%20Peradilan%20-1.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" style="border: 1px solid #000000;" src="images/Kegiatan/Seminar%20dan%20diskusi%20publik%20Pra%20Peradilan%20-1.jpeg" alt="Seminar dan diskusi publik Pra Peradilan -1" width="242" height="162" /></a>&nbsp;<a href="images/Kegiatan/Seminar%20dan%20diskusi%20publik%20Pra%20Peradilan%20-%202.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" style="border: 1px solid #000000;" src="images/Kegiatan/Seminar%20dan%20diskusi%20publik%20Pra%20Peradilan%20-%202.jpg" alt="Seminar dan diskusi publik Pra Peradilan - 2" width="242" height="162" /></a>&nbsp;<a href="images/Kegiatan/Seminar%20dan%20diskusi%20publik%20Pra%20Peradilan%20-%203.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" style="border: 1px solid #000000;" src="images/Kegiatan/Seminar%20dan%20diskusi%20publik%20Pra%20Peradilan%20-%203.jpg" alt="Seminar dan diskusi publik Pra Peradilan - 3" width="242" height="162" /></a></p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/seminar-dan-diskusi-publik-pra-peradilan-bank-century/">Seminar dan Diskusi Publik Pra Peradilan Bank Century</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kegiatan Diskusi Nasional oleh Pusat Kajian Hukum Tata Negara</title>
		<link>https://fh.unpatti.ac.id/kegiatan-diskusi-nasional-oleh-pusat-kajian-hukum-tata-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FHukum CMSMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 00:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Tata Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Kajian]]></category>
		<category><![CDATA[unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://103.56.70.113/index.php/2018/04/12/kegiatan-diskusi-nasional-oleh-pusat-kajian-hukum-tata-negara/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kegiatan Diskusi Nasional dengan tema “Peradilan Tata Usaha Negara dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”, dilaksanakan oleh Pusat Kajian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, pada tanggal 6 April 2018. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. Rory J. Akyuwen, S.H., M.Hum.. Dalam sambutannya, Dekan memberikan apresiasi kepada Pusat Kajian Hukum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/kegiatan-diskusi-nasional-oleh-pusat-kajian-hukum-tata-negara/">Kegiatan Diskusi Nasional oleh Pusat Kajian Hukum Tata Negara</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kegiatan Diskusi Nasional dengan tema “Peradilan Tata Usaha Negara dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”, dilaksanakan oleh Pusat Kajian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, pada tanggal 6 April 2018. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. Rory J. Akyuwen, S.H., M.Hum.. Dalam sambutannya, Dekan memberikan apresiasi kepada Pusat Kajian Hukum Tata Negara sebagai penyelenggara kegiatan yang dianggap sesuai dengan tuntutan perkembangan negara saat ini.&nbsp;</p>
<p>  <span id="more-653"></span>  </p>
<p style="text-align: justify;">Diharapkan akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini sebagai forum untuk menyampaikan gagasan, ide, konsep dari pakar-pakar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pattimura.</p>
<p style="text-align: justify;">Sejalan dengan itu, dalam sambutan Ketua Pusat Kajian HTN yang dibacakan oleh Sekretaris mengemukakan, bahwa sejak terbentuknya Pusat Kajian HTN inilah pertama kali dilaksanakan kegiatan ilmiah untuk umum, yang disesuaikan dengan realita kenegaraan kita dan diharapkan diwaktu yang akan datang dapat diselenggarakan kembali kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menjawab isu-isu terkait Hukum Tata Negara/Administrasi Negara yang berkembang.</p>
<p style="text-align: justify;">Hadir sebagai nara sumber antara lain Bapak Indaryadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTUN Maluku), Prof. Dr. S.E.M.Nirahua, SH.,M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura), dan Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H. (Ketua Bagian HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Pattimura), dan sebagai moderator Dr. Revency Vania Rugebregt, S.H., M.H. Selain itu ada Narasumber Pembanding dari Ketua Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.</p>
<p style="text-align: justify;">Materi yang disampaikan oleh Hakim Indaryadi tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Pemilu. Selanjutnya Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H., M.Hum. membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan hubungannya dengan PTUN. Serta Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H. berbicara tentang pengawasan pemilu. Proses diskusi yang dibangun setelah itu mendapat respon yang baik dari peserta yang hadir diantaranya Panwas Kabupaten/Kota, Mahasiswa, dan Umum. Animo tinggi dari peserta yang ditargetkan mendaftar sebanyak 100 orang membludak menjadi 174 peserta, apresiasi tinggi diberikan kepada para peserta yang haus akan ilmu hukum. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Image</strong></p>
<p><a href="images/Kegiatan/diskusi%20nasional%201.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" src="images/Kegiatan/diskusi%20nasional%201.jpeg" alt="" width="191" height="143" style="border: 1px solid #000000;" /></a>&nbsp;<a href="images/Kegiatan/diskusi%20nasional%202.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" src="images/Kegiatan/diskusi%20nasional%202.jpeg" alt="" width="190" height="142" style="border: 1px solid #000000;" /></a></p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/kegiatan-diskusi-nasional-oleh-pusat-kajian-hukum-tata-negara/">Kegiatan Diskusi Nasional oleh Pusat Kajian Hukum Tata Negara</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
