1.         Pendahuluan.

a.         Umum.

Perjalanan Bangsa Indonesia dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga kini telah banyak mengalami berbagai perubahan. Pembenahan diiringi laju pembangunan di berbagai sektor terus dilakukan. Penggalangan hubungan antar negara dan pemerintahan juga terus berlanjut.

Dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia telah banyak diakui sebagai negara berkembang yang terus tumbuh. Namun, dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah banyak menghadapi cobaan dan terpaan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup keras. Ancaman dan tantangan tersebut tentu harus dijawab dengan sikap nasionalisme yang baik, agar NKRI bukan hanya tetap utuh dengan integritas nasional yang terjaga, demi keberlanjutan sistem pembangunan nasional yang telah dicanangkan, melainkan nasionalisme itu justru harus semakin ditingkatkan.

Sebagai negara kepulauan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil serta lautan yang sangat luas. Secara  geografis, NKRI membentang di garis khatulistiwa dan terletak diantara dua benua dan dua samudera yang memiliki nilai sangat strategis dalam Hubungan Internasional. Ditambah lagi dengan kekayaan sumber kekayaan alamnya (SKA) yang melimpah. Belum lagi dengan keragaman etnis, budaya, dan bahasa.

Keberagaman sumber kekayaan alam (SKA) secara tidak langsung berkaitan juga dengan munculnya keberagaman bahan untuk kebutuhan pangan. Di Indonesia, selain bahan pokok beras, masih banyak bahan pangan lainnya, seperti jagung, singkong, ubi, kentang dan sagu. Sebagai upaya diversifikasi pangan, jenis bahan pangan selain beras dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan secara berlanjut dan mudah didapat.

Namun sayang, upaya ini masih belum dapat mencapai hasil maksimal, karena beras terlanjur menjadi bahan pokok kebutuhan pangan yang dominan. Sementara itu, lahan persawahan semakin banyak tergerus untuk keperluan tempat tinggal dan pabrik-pabrik. Sebagai negara yang pernah mengalami surplus beras pada era 1980an, Indonesia kini malah menjadi negara pengimpor beras. Bahan pangan secara strategis merupakan salah satu isu dalam segmen Ketahanan Nasional, karena merupakan hal vital yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauannya harus menjadi perhatian serius pemerintah serta seluruh komponen bangsa Indonesia.

Di sisi lain, gerusan globalisasi dan perdagangan bebas yang melanda Indonesia telah membuka peluang masuknya berbagai macam bahan pangan impor, sehingga menjadikan bahan pangan lokal menjadi tersingkir. Kondisinya sangat ironis, karena saat ini bahkan bukan hanya beras yang diimpor, melainkan juga ikan impor—padahal, notabene Indonesia memiliki wilaya laut yang sangat luas, dengan SKA ikan yang berlimpah—telah masuk ke Indonesia. Dari perspektif nasionalisme, hal ini merupakan salah satu kemunduran rasa nasionalisme terhadap keberadaan bahan pangan lokal.

b.         Maksud dan tujuan.

Maksud penulisan essay ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan bahwa dengan etos nasionalisme yang baik maka akan dapat mewujudkan terciptanya ketahanan pangan nasional. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga atau pihak terkait dalam kaitan etos nasionalisme yang dapat mewujudkan terciptanya ketahanan pangan nasional.

c.         Ruang lingkup dan tata urut.

Ruang lingkup dalam penulisan essay ini hanya dibatasi pada pembahasan   mengenai Etos Nasionalisme yang dihubungkan dengan upaya Mewujudkan Terciptanya Ketahanan Pangan Nasional, dengan tata urut sebagai berikut:

1.         Pendahuluan.  

2.         Etos nasionalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.         Hubungan etos nasionalisme dengan ketahanan pangan. 

4.         Kesimpulan.

d.         Pengertian-pengertian.

1)         Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dari kata Etos ini, dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kinerja yang sesempurna mungkin. Dalam etos tersebut, ada semacam semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala kerusakan (fasad), sehingga setiap pekerjaannya diarahkan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan sama sekali, cacat dari hasil pekerjaanya (no single defect). Dalam literatur lain juga disebutkan, bahwa etos berarti ciri, sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa (Mochtar Buchori, 1994).

2)         Nasionalisme berasal dari kata ‘nation’ (Inggris) yang berarti bangsa. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian nasionalisme. Pertama, menurut Ernest Renan: Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Kedua, menurut Otto Bauer: Nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Ketiga, menurut Hans Kohn: Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National Counciousness. Dengan perkataan lain, nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional. Jadi, nasionalisme menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Keempat, menurut L. Stoddard: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Kelima, menurut Hertz: ada empat unsur nasionalisme, yaitu: a) Hasrat untuk mencapai kesatuan; b) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan; c) Hasrat untuk mencapai keaslian; d) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dari definisi itu tampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang: a) memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan; b) memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan; c) memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama; d) menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; dan e) terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. Selanjutnya keenam, menurut Louis Sneyder: Nasionalisme adalah hasil dari perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual.

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun diri dan lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Jadi, nasionalisme dapat diartikan: pertama, dalam arti sempit nasionalisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Kedua, dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

3)         Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

2.         Etos nasionalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Berdasarkan pengertian di atas, etos nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas kesadaran nasional yang mengandung keinginan dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam kata nasionalisme itu sendiri sebetulnya sudah mencerminkan etos. Karena dalam etos maupun nasionalisme sama-sama terkandung makna, keinginan, hasrat, keyakinan dan tekad. Sehingga bisa dikatakan etos nasionalisme dengan nasionalisme mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda.

Secara umum, bangkitnya nasionalisme Indonesia didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Majapahit, Pajang dan Mataram. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kedua, penderitaan rakyat akibat politik drainage (pengerukan kekayaan). Politik drainage itu mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem Tanam Paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal pada jaman penjajahan Belanda. Ketiga, adanya diskriminasi rasial. Diskriminasi merupakan hal menonjol yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi. Keempat, munculnya golongan terpelajar. Pada awal ke-20, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek). Melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari berbagai ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi muncul dan lahirnya nasionalisme Indonesia antara lain sebagai berikut: pertama, kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904-1905). Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang telah berhasil mengguncangkan dunia. Kemenangan Jepang tersebut berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih. Kedua, kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia-Afrika. Kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia-Afrika memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penindasan pemerintahan kolonial. Revolusi Tiongkok (1911) dan pembentukan partai Kuomintang oleh Sun Yan Set yang berhasil menjadikan China sebagai negara merdeka pada tahun (1912). Ketiga, masuknya paham-paham baru. Paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi dan nasionalisme muncul setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hubungan antara Asia dan Eropa menyebabkan paham-paham itu menyebar dari Eropa ke Asia, hingga ke Indonesia.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pada prinsipnya nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan–kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia dan tidak rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Dan terakhir, menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat nasionalisme yang tertanam di masyarakat Indonesia. Pertama, faktor ekonomi. Pada tahun 1997, dunia dilanda krisis moneter menjalar dari Mexico, berlanjut hingga ke Asia seperti Jepang, Korea, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea, Thailand, dan Malaysia cepat keluar dari krisis, karena negara-negara itu dasar perekonomiannya kuat dan mempunyai upaya yang kuat serta etos kerja yang tinggi ingin cepat-cepat keluar dari krisis. Akan tetapi, krisis moneter ini amat membuat Indonesia terpuruk. Kemiskinan, pengangguran, fundamental perekonomian yang lemah, krisis politik, krisis kekuasaan, bahkan krisis kepercayaan hingga yang paling parah adalah krisis nasionalisme. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengangguran dimana-mana membuat rasa bangga terhadap bangsa Indonesia memudar. Rasa percaya pun ikut hilang, dan timbulnya berbagai macam kecurigaan yang berlebihan ikut memperburuk dan memperumit masalah bangsa ini. Keterkaitan rendahnya rasa nasionalisme dengan ekonomi dapat dilihat dari indikator, bahwa orang miskin tidak mungkin diharapkan akan memikirkan apa yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara ini, karena mereka sudah kerepotan mengurus kehidupan sehari-hari. Jadi, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik akan dapat menumbuhkan kesadaran akan rasa nasionalisme yang lebih tinggi pula.

Kedua, faktor budaya. Budaya merupakan salah satu faktor utama yang ikut menentukan rasa nasionalisme suatu bangsa. Sejak masa awal kemerdekaan, para tokoh pergerakan nasional sudah menyepakati, bahwa Budaya Nasional Indonesia adalah puncak dari perpaduan berbagai kebudayaan daerah dan ratusan etnik yang tersebar di kepulauan Nusantara. Lalu, pada zaman modern ini, manakala batas-batas fisik suatu bangsa dengan bangsa lain telah semakin memudar, muncul ancaman penetrasi budaya asing, khususnya Barat, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional kita. Potensi konflik kebudayaan pun meningkat.

Kebudayaan bermacam-macam suku bangsa di Indonesia itu sendiri telah mengandung banyak perbedaan—selain banyak pula persamaannya—sehingga berpotensi menimbulkan konflik internal. Rangkaian konflik antar etnik telah mewarnai sejarah kehidupan bangsa Indonesia modern, sehingga menodai rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Jadi jelas, bahwa faktor ekonomi dan budaya ikut menentukan derajat rasa nasionalisme bangsa Indonesia saat ini. Jika nasionalisme kita rendah, akan merupakan liabilitity bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, nasionalisme yang tinggi akan merupakan aset nasional yang sangat berharga.

Nasionalisme suatu bangsa akan berhadapan (vis-á-vis) dengan nasionalisme bangsa lain. Sebagai contoh, klaim atas batik, reog Ponorogo, dan lag-lagu oleh Malaysia, dan bahkan konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia, telah menimbulkan rasa persatuan dan nasionalisme. Bangsa Indonesia pasti tidak mau kebudayaan aslinya hilang begitu saja menjadi milik bangsa lain. Rasa tersebut timbul dari perasaan senasib untuk memiliki bangsa Indonesia ini. Akan tetapi, jika rasa itu tidak diimbangi dengan penghormatan terhadap bangsa dan negara lain maka akan menimbulkan chauvinisme, yaitu pandangan yang mengagungkan bangsa dan negara sendiri tanpa menghormati bangsa dan negara lainnya.

Nasionalisme dapat ditingkatkan melalui pembenahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti pembenahan sistem perekonomian dan kepolitikan serta penegakan hukum yang baik. Tanpa pembenahan seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia, rasa nasionalisme dapat saja terkikis.

3.         Hubungan etos nasionalisme dengan ketahanan pangan. 

Situasi ketahanan pangan di Indonesia masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003).

Menurut Bustanul Arifin (2005) ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat Penjelasan PP 68/2002 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Sejak tahun 1798 Thomas Malthus sudah memberi peringatan bahwa jumlah manusia akan meningkat secara eksponensial (menuruti deret ukur), sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika (menuruti deret hitung). Dalam perjalanan sejarah dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah di berbagai negara. Permasalahan di atas adalah ciri sebuah negara yang belum mandiri dalam hal ketahanan pangan (Nasoetion, 2008).

Konstitusi dan pemikiran para pendiri bangsa jelas menegaskan bahwa sosok nasionalisme Indonesia bersendikan humanisme, bukan nasionalisme sempit. Nasionalisme Indonesia berlandaskan prinsip berdikari yang bukan berwujud autarki seperti Myanmar, atau xenophobia seperti Venezuela. Berdikari tidak berarti seluruh kebutuhan produksi sendiri dengan mengesampingkan spesialisasi dan pembagian kerja internasional sebagai prinsip universal. Melainkan, semangat mendayagunakan segala potensi nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan orang seorang.[1]

Sumber kekayaan alam (SKA) harus dikelola secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan menciptakan sinergi satu sama lain. Kondisi pada saat ini, masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri, bahkan “saling bunuh.” Banyak kegiatan ekonomi terganggu karena kekurangan gas, industri mebel kekurangan kayu dan rotan, industri cokelat dan pengolahan ikan banyak yang telah tutup karena kekurangan bahan baku. Setelah 67 tahun merdeka, nasionalisme Indonesia bukan bertambah kuat, tetapi justru terus terkikis. Di bidang pangan Indonesia malah kian terseok-seok. Hampir seluruh kebutuhan pangan pokok masih diimpor. Pencanangan revitalisasi pertanian secara ironis justru diwarnai oleh penutupan pabrik pupuk karena tidak mendapat pasokan gas.[2]

Maraknya pangan impor dan berbagai pangan merk asing yang masuk telah menggusur banyak makanan asli Indonesia. Ditambah lagi adanya perilaku para pedagang dan pembuat penganan nakal yang memasukkan bahan-bahan kimia berbahaya sehingga justru menambah buruk citra dan membahayakan konsumen. Hal ini dapat dihindari, jika akar etos nasionalisme dapat ditumbuh-kembangkan dalam jiwa setiap insan Indonesia. Modal keberagaman pangan yang tersedia seharusnya dapat diolah dan dikembangkan melalui citra nasionalisme yang baik, kokoh dan dinamis, sehingga muncul ketangguhan dan keuletan untuk bersaing dengan produk-produk bangsa lain yang masuk ke Indonesia.

Apa yang terjadi di Indonesia cukup mengkawatirkan. Sebagai contoh, peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia ternyata lebih banyak mendorong ke belanja pangan berbahan baku terigu dengan elastisitas pengeluaran pangan berkisar antara 0.44-0.84%. Artinya, untuk setiap peningkatan pendapatan 1%, minimal 0.44% dibelanjakan untuk pangan yang dibuat dari terigu (Fabiosa, 2006). Hal ini menandakan, bahwa para pengusaha di pasar global telah berhasil mengubah budaya pangan orang Indonesia dengan berbagai cara, sehingga makanan tradisional sudah terancam oleh jenis makanan yang bahan bakunya diimpor dan dengan jenis pangan olahan yang berbeda pula dengan kebiasaan sebelumnya. Kita tidak menyadari atau bahkan tidak memikirkan cukup serius, bahwa kalau fenomena ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, maka pada akhirnya nanti negeri kita hanya akan menjadi tujuan pemasaran dari sisa-sisa makanan dari luar negeri, mengingat pangan sifatnya adalah residual market.

Memang benar, bahwa Indonesia tidak bisa menghindari kecenderungan globalisasi dan perdagangan bebas yang telah mendunia, sehingga bila tanpa dibarengi dengan etos nasionalisme yang kuat dan kokoh, maka Indonesia tidak akan mampu melampauinya dengan baik. Padahal, dengan etos nasionalisme yang membumi di dalam setiap insan masyarakat, akan dapat menjadi tameng bagi apapun bahan dan produk luar yang masuk ke Indonesia, karena di dalam jiwa setiap insan tadi telah ada rasa nasionalisme yang kuat guna menjaga keutuhan dan keberlangsungan keberagaman sumberdaya pangan nasional yang ada. Dengan berbagai iklan dan pemberian diskon yang super murah pun, berbagai produk pangan luar tidak akan mampu mengoyang rasa asli Indonesia.

4.         Kesimpulan.

Nasionalisme seringkali hanya diartikan sebagai paham politik. Memang benar bila nasionalisme adalah paham politik negara, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, Tetapi implikasi dari paham ini sangat luas. Negara-negara lain yang berhasil dalam pembangunannya dapat dipastikan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Hal ini bukan hanya berlaku di Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan, tetapi juga terjadi di Barat. Pertanian mereka kuat karena rasa nasionalismenya yang kuat. Karena itu ketahanan pangan mereka juga kuat sekali. Begitu pula sebaliknya, karena ketahanan pangan mereka kuat, maka nasionalisme mereka pun kuat pula.

Persoalan pangan perlu ditempatkan sebagai persoalan negara dimana negara harus bisa dan kuat memberikan jaminan bagi seluruh rakyat agar dapat memperoleh kebutuhan pangannya. Ketahanan pangan merupakan dimensi primer dari ketahanan nasional. Karena itu ketahanan pangan menjadi mutlak dalam mewujudkan kedaulatan negara secara utuh dan penuh. Dalam mewujudkan ketahanan pangan menurut pemahaman ini, maka nasionalisme menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara yang implementasinya menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas, yaitu hal-hal lain yang mengancam harus dibasmi dan hal-hal lain yang berada di bawahnya harus ditunda pelaksanaannya apabila hal tersebut bertentangan dengan tujuan ketahanan pangan.

Upaya untuk mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian pangan sudah lama dilaksanakan. Namun demikian, kekhawatiran bahwa ketahanan pangan akan mengganggu kedaulatan negara masih berkembang. Karena itu perlu dilakukan reinterpretasi dan penyempurnaan dari pola-pola yang dibangun selama ini, mulai dari paradigma, teori dan konsepsi, hingga program-program kegiatan pada tataran implementasi.

Tidak ada cara lain untuk membangun ketahanan pangan Indonesia, kecuali dengan melakukan revolusi kesadaran dan diikuti oleh gerakan nasional untuk menjadi ”pohon jati,” yang mampu hidup baik dan kuat dengan kualitas kayu istimewa, walaupun berada di tanah yang gersang dan keras. Inilah perubahan budaya ketahanan pangan yang harus diciptakan dengan landasan kokohnya nasionalisme. Nasionalisme baru Indonesia harus mampu memperkokoh ketahanan pangan Jika tidak, niscaya gelombang globalisasi akan menghempaskan Indonesia. Jika sudah demikian, jangan serta merta menumpahkan segala kesalahan pada globalisasi. Karena masih sangat besar ruang gerak untuk menyiasati keadaan, menepis sisi-sisi buruk dari globalisasi seraya pada waktu bersamaan memetik sisi-sisi positifnya.

Akhir dari perjalanan nasionalisme Indonesia ialah tatkala telah berhasil mewujudkan kebahagiaan (happiness) bagi seluruh rakyat. Modal fisik (kekayaan alam dan modal fisik lainnya) semata sudah barang tentu tak akan membawa pada kebahagiaan hakiki. Modal manusia harus pula dipacu. Kuncinya ialah menghasilkan manusia yang berpendidikan, sehat, dan inovatif.

Daftar Pustaka

Arifin, Bustanul. Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Budiman Hutabarat. Kebangkitan Pertanian Nasional: Meretas Jebakan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. Vol. 3 No. 1 Th. 2010. p 18-37. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2010

Dewa Ketut Sadra Swastika. Membangun Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. Vol. 04 No. 2 Th. 2011 p. 103-117. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011.

Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, Draft ke-3, Oktober 2009. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, 2009.

Dwidjono H. Darwanto. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. Ilmu Pertanian Vol. 12 No.2, 2005 : 152-164, Fakultas Pertanian UGM dan MMA-UGM. Yogyakarta .

Faisal Basri, Nasionalisme Kita, http://umum.kompasiana.com/2009/06/13/nasionalisme-kita/, 13 Juni 2009.

Handewi P.S Rachman et al. 2004. Prospek Ketahanan pangan Nasional (Analisis dari Aspek Kemandirian Pangan). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

I Wayan Rusastra. Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Vol. 04 No. 2 Th. 2011 p. 87-102. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011.

Jacinto F. Fabiosa, J.F.  2006.  Westernization of the Asian Diet: The Case of Rising Wheat Consumption in Indonesia. Working Paper 06-WP 422. Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University Ames, Iowa 50011-1070.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2011.

Kementerian Pertanian. Rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010.

Khomsan, Ali. Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

Napitupulu, Tom Edward Marasi. Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Agroindustri. Wibowo, R. (Editor).  Pertanian dan Pangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.  Jakarta. 2000.

Republik Indonesia. Buku I : Prioritas Nasional. Lampiran Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2010 tentang RJMN 2010-2014. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2010.

Sibuea, Posman. 2008. Wajah Buram Ketahanan Pangan, Kompas, Opini, Senin, 14 Januari 2008, h.6

Sumaryanto. 2009. Diversifikasi Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Wibowo, R. Penyediaan Pangan dan Permasalahannya. Wibowo, R. (Editor).  Pertanian dan Pangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.

The post Etos Nasionalisme Dapat Mewujudkan Terciptanya Ketahanan Pangan Nasional appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

1.       Pendahuluan

a.       Umum    

Dalam RPJMN 2010-2014, terdapat 11 (sebelas) Prioritas Nasional, salah satu diantaranya adalah Ketahanan Pangan (prioritas ke-5).[1] Dalam rangka mewujudkan terciptanya ketahanan pangan tersebut, diperlukan Kepemimpinan Nasional dalam usaha menjabarkan visi-misi pada serangkaian program, mengalokasikan sumberdaya yang langka, memfokuskan perhatian pada tujuan-tujuan, dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kepemimpinan tidak lepas dari fenomena kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada level kepemimpinan nasional, baik pemimpin di sektor formal maupun informal, pada semua strata/jenjang institusi atau organisasi, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengerahkan ataupun mengarahkan segenap sumber daya nasional dengan dilandasi paradigma nasional.

Pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain dari pada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka (Gibson, Ivanchevich, & Donnely, 1995). Hasil studi tentang kehidupan serta karier pemimpin-pemimpin besar yang berhasil telah menunjukkan adanya sifat-sifat pribadi tertentu yang merupakan kualitas pribadi pemimpin yang esensial dan harus dipunyai oleh setiap pemimpin, sebagai berikut: 1) Integritas; 2) Pengetahuan; 3) Keberanian; 4) Inisiatif; 5) Kemampuan memutuskan; 6) Kebijaksanaan; 7) Keadilan; 8) Dapat dipercaya; 9) Sikap; 10) Tahan menderita; 11) Kegembiraan; 12) Tidak mementingkan diri sendiri; 13) Loyalitas; dan 14) Kemampuan untuk mempertimbangkan.[2]

b.      Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan essay ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan bahwa dengan implementasi sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek kepemimpinan nasional mampu mewujudkan terciptanya ketahanan pangan nasional. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga atau pihak terkait dalam upaya implementasi sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek kepemimpinan nasional.

c.       Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup dalam penulisan essay ini hanya dibatasi pada  pembahasan   mengenai implementasi sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek kepemimpinan nasional yang merupakan suatu pembuktian terhadap hubungannya dengan upaya mewujudkan terciptanya ketahanan pangan nasional. Adapun tata urut penulisan sebagai berikut:

1.      Pendahuluan.

2.      Implementasi Sifat-sifat Kepemimpinan dalam Praktek Kepemimpinan Nasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

3.      Hubungan Implementasi Sifat-sifat Kepemimpinan dengan Ketahanan Pangan Nasional.

4.      Kesimpulan.

d.      Pengertian

1)              Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KUBI) yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (2002), bermakna: pelaksanaan, penerapan.

2)              Kepemimpinan adalah “the ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which they are members” (Robert J. House, 2004). [Terj: “kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk memberikan sumbangan bagi efektivitas dan keberhasilan organisasi dimana mereka adalah anggotanya.”]

3)              Kepemimpinan Nasional adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Asta Gatra) pada bidang/sektor profesi, baik di suprastruktur, infrastruktur maupun substruktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang.[3]

4)              Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Dalam pasal 1 ayat 17 UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan didefiniskan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.[4]

2.       Implementasi Sifat-sifat Kepemimpinan dalam Praktek Kepemimpinan Nasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kepemimpinan bukanlah sebuah posisi ataupun jabatan yang diberikan, melainkan pada sebuah proses pembelajaran dan praktek. Kepemimpinan adalah sebuah proses yang akan membentuk seorang pemimpin dengan karakter dan watak sebagai berikut: jujur terhadap diri sendiri (integrity), bertanggungjawab secara tulus (compassion), memiliki pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication).

Sumber kualitas kepemimpinan yang harus diimplementasikan dalam praktek kepemimpinan sehari-hari tersebut berbeda dari sumber yang menjadikan seseorang menjadi “pemimpin formal” yang resmi (pejabat pemerintah). “Pemimpin” dan “pejabat” merupakan dua konsep yang berbeda dan terpilah, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Seorang “pemimpin” sejati akan melandaskan sikap perilakunya pada sumber-sumber kualitas kepemimpinan tersebut, sementara “pejabat” hanya akan sekadar melandaskan praktek kepemimpinannya pada sumber kewenangan formal, yaitu jabatannya. Namun, seorang pejabat dapat mempelajari dan mempraktekkan kualitas kepemimpinan yang baik, sebagaimana dimiliki oleh “pemimpin.”

Hasil studi tentang kehidupan serta karier pemimpin-pemimpin besar yang berhasil telah menunjukkan adanya sifat-sifat pribadi tertentu yang merupakan kualitas pribadi pemimpin yang esensial dan harus dipunyai oleh setiap pemimpin. Sifat merupakan bawaan yang mempengaruhi segala tingkahlaku, perbuatan serta tindakan dalam mengambil suatu keputusan. Dengan didasarkan pada pandangan Traits Theory atau Teori Sifat Kepemimpinan, yang memandang pentingnya sifat manusia dalam kepemimpinan, maka sifat-sifat kepemimpinan yang harus diimplementasikan sebagai berikut:

a.       Integritas (Integrity)

John C. Maxwell dalam bukunya Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda, meletakkan integritas sebagai faktor kepemimpinan yang paling penting. Integritas meneguhkan adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Integritas sepintas terlihat sepele, namun kegagalan para pejabat pemerintah dan negara dalam menjalankan roda organisasi/instansi karena kurangnya integritas yang berujung pada KKN, meskipun pemimpinnya cakap dalam berpolitik dan bernegara.

Kepemimpinan tidak hanya menyangkut organisasi, tetapi bagaimana sikap dan perilaku pemimpin pada tingkat pribadi. Kepemimpinan dalam diri sendiri dapat dilatih dengan memiliki integritas yang tinggi. Ada tiga kata kunci dalam mengimplementasikan integritas,[5] yaitu : 1) menunjukkan kejujuran; 2) memenuhi komitmen; 3) berperilaku konsisten, yang berarti menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan.

b.      Pengetahuan (Cognizance)

Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan, asas organisasi yang dipimpinnya, serta cara-cara untuk menjalankannya secara efisien, serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, seseorang harus berperan mendorong anggotanya untuk beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai.

Peranan yang perlu ditampilkan oleh seorang pemimpin adalah: (1) mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala; (2) memberi informasi; (3) sebagai seorang perencana; (4) memberi sugesti; (5) mengaktifkan anggota; (6) mengawasi kegiatan; (7) memberi semangat untuk mencapai tujuan; (8) sebagai katalisator; (9) mewakili kelompok; (10) memberi tanggung jawab; (11) menciptakan rasa aman; dan (12) sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya.

Dalam memposisikan (positioning) dirinya di depan bawahan, seorang pemimpin harus dapat menjadi: (1) atasan atau komandan; (2) bapak; (3) teman. Pada saat seorang pemimpin harus memberikan perintah atah arahan kepada bawahannya, ia harus mampu bertindak selaku atasan atau komandan. Artinya, ia harus dapat memberi perintah yang jelas dan tegas. Kemudian, pada saat anak buah atau bawahannya mengalami kesulitan dan memerlukan perlindungan, sang pemimpin tersebut harus dapat memposisikan dirinya sebagai bapak atau ayah, yang melindungi bawahan sebagai “anak-anaknya.” Selain itu, juga pada momen-momen dimana bawahan memerlukan seseorang untuk curhat (mencurahkan isi hati), sang pemimpin harus dapat menjadi “kawan” atau teman, bahkan sahabat, bagi bawahan.

c.       Keberanian (Courage)

“Keberanian sejati adalah kebajikan tertinggi,” sebagaimana diungkapkan oleh Sir Winston Churchill. Keberanian adalah karakter utama dari seorang pemimpin sejati. Hal itu tercermin dan terlihat dalam perkataan, perbuatan dan tindakan seorang pemimpin. Tidak akan ada terobosan signifikan tanpa keberanian mengambil risiko. Keberanian berarti memiliki kepastian dan keteguhan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Namun, keberanian berbeda dengan tindakan sesaat yang tidak terfokus dan tanpa perhitungan. Keberanian ditunjukkan oleh seorang pemimpin setelah melakukan analisis atas suatu situasi, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Setelah itu, baru lah seorang pemimpin melaksanakan dengan sepenuh hati keputusan yang telah dibuatnya, apapun risiko yang harus dihadapinya.

d.      Inisiatif (Initiative)

Mengimplementasikan sifat inisiatif (ide untuk menggerakkan). Pemimpin harus mempunyai kemampuan melihat apa yang seharusnya dikerjakan, kemampuan menghadapi situasi tanpa adanya sarana/alat-alat atau cara-cara yang biasa dipakai. Dengan demikian, mereka yang dipimpin benar-benar merasakan bahwa sifat kepemimpinan hadir dalam diri pemimpinnya, yaitu pemimpin yang telah menjadi penggerak bagi mereka. Kualitas inisiatif atau prakarsa biasanya berkaitan erat dengan kreativitas. Seorang pemimpin yang kreatif dan penuh ide, serta berani mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu, akan menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya.

e.       Kebijaksanaan/kebajikan (Wisdom)

Kebijaksanaan (wisdom), atau disebut pula sebagai kebajikan, merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Adalah penting untuk mengimplementasikan sifat kebijaksanaan dalam kepemimpinan, karena berdampak pada hubungan-hubungan maupun pengaruh dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Kebijaksanaan menjadi suri teladan bagi bawahan dan orang lainnya. Pemimpin yang bijaksana akan dihormati oleh bawahan bukan karena jabatan atau kedudukannya, melainkan karena kualitas kepemimpinannya.

Faktor yang penting dalam kebijaksanaan adalah kesopanan. Pengaruh kepemimpinan secara spesifik beranjak dari kepribadian pemimpin. Apabila karakter pemimpin positif, maka akan menularkan pengaruh positif, dan sebaliknya, bila karakternya didominasi oleh unsur negatif, maka pengaruhnya tentu akan negatif. Oleh karena itu, dalam praktek kepemimpinan sehari-hari, pemimpin yang memimpin dengan penuh kesopanan, selalu tersenyum, dan mampu mengendalikan diri dari sikap marah yang berlebihan, akan lebih diterima dan diikuti serta perintahnya dijalankan daripada pemimpin yang perilakunya kasar, jarang tersenyum, dan kerapkali bertindak tidak sopan.

f.       Keadilan

Bagaikan bentangan layar, sifat dan sikap adil seorang pemimpin akan menggerakkan seluruh potensi kapal kepemimpinan seseorang menuju arah yang diinginkan. Tanpa berlaku adil, kapal kepemimpinan hanya terombang-ambing di samudera masalah yang begitu luas. Tujuan organisasi akan sulit tercapai karena seorang pemimpin yang tidak adil tidak akan dapat menjadi panutan dan arahan serta perintah-perintahnya tidak akan dilaksanakan oleh anggota organisasi. Padahal, lingkungan internal maupun eksternal organisasi seringkali menghadirkan masalah yang sangat kompleks.

Sifat adil akan selalu menjadi takaran dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan, sifat adil harus senantiasa terwujud dan diimplementasikan dalam menjalankan roda organisasi. Sifat adil berarti tidak memihak dalam suatu situasi konflik, baik atas alasan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sifat adil juga tampak dari pemberian imbalan (reward) dan sanksi (punishment) terhadap bawahan. Pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar dar kepentingan yang sempit. Kualitas pribadi dari sifat adil dan tindakan yang adil ini tampaknya mudah diucapkan, tetapi tidak gampang dipraktekkan.

g.       Kepercayaan (Trust)

          Kepercayaan merupakan landasan kepemimpinan. Kepercayaan orang adalah hal yang sangat penting, dan merupakan suatu modal dasar bagi seorang pemimpin. Kepercayaan orang terletak pada karakter, dan karakter adalah modal sang pemimpin.

          Jenderal H. Norman Schwarzkoff menekankan pentingnya karakter. Schwarzkoff mengungkapkan, bahwa Kepemimpinan adalah kombinasi antara strategi dan karakter, namun jika anda harus kehilangan salah satunya, lebih baik anda tidak punya strategi. Mengapa? Setiap karakter memungkinkan terciptanya kepercayaan. Dan kepercayaan memungkinkan terciptanya kepemimpinan. Jika orang mempercayai kita, mereka akan mendukung kita untuk berhasil. Kepercayaan dapat menuntun pada kesuksesan. Jika orang tidak percaya kepada pemimpinnya, maka akan ditinggalkan oleh anggotanya. Hasilnya adalah kegagalan.

h.      Sikap

Setiap pemimpin perlu menciptakan kesan-kesan yang baik dalam kelakuan, pembawaan dan tingkah laku pribadi pada setiap saat, sehingga berpengaruh terhadap anak buah/bawahan. Bahasa merupakan ukuran untuk menilai seseorang pemimpin. Dengan bahasa dapat juga digunakan untuk menanamkan pengaruh terhadap bawahan. Untuk itu, hendaknya berbicara dengan jelas dan sederhana dengan kalimat yang jelas, positif dan langsung.

i.        Tidak Mementingkan Diri Sendiri (Altruism)

Adalah penting untuk mengimplementasikan sifat tidak mementingkan diri sendiri dalam kepemimpinan, yaitu sikap yang tidak mengambil keuntungan dari suatu situasi demi keuntungan sendiri dengan merugikan orang lain.

Padahal, fenomena yang muncul saat ini, egoisme pribadi atau kelompok telah berkembang menjadi virus ganas yang melahirkan sosok kepemimpinan yang bercorak premanisme dan pameran adu kekuatan. Persoalan-persoalan bangsa yang strategis, serius, dan luas, terkadang tidak lagi dipersepsikan sebagai kepentingan nasional. Bagaikan sebuah kapal yang sedang berlayar yang di tengah laut harus dikuras, dirampok dan semua mengambil bagian sebanyak mungkin dari kapal tersebut untuk dirinya dan kelompoknya.

j.       Sifat Pendukung: Kemampuan Memutuskan, Tahan Menderita, Kegembiraan, Loyalitas serta Kemampuan untuk Mempertimbangkan.

Pertama, kemampuan memutuskan. Seorang pemimpin tidak saja dituntut untuk mampu membuat rencana-rencana dan melaksanakan rencana tersebut, tetapi juga harus mampuan untuk memutuskan segala sesuatu yang perlu. Intinya adalah kemampuan membuat keputusan yang berkualitas.

Kedua, tahan menderita atau tahan uji. Sifat kepemimpinan ini membuat pemimpin tidak lembek, cengeng. Sifat ini akan membawa pada karakter mentalitas seorang pemimpin.

Ketiga, kegembiraan. Senantiasa menumbuhkan kegembiraan dalam kepemimpinan akan menghadirkan perasaan semangat dan sikap optimis dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.

Keempat, loyalitas. Loyalitas mengacu pada kesetiaan kepada organisasi, kerelaan berkorban untuk organisasi, dan hal-hal lain yang sifatnya heroik. Loyalitas akan menggerakkan motor-motor organisasi untuk tetap bekerja, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi kekurangan, atau kondisi-kondisi buruk lainnya.

Kelima, kemampuan untuk mempertimbangkan. Segala masukan yang datang dari luar, baik berupa ide atau gagasan, tekanan-tekanan, maupun berupa materi, semuanya merupakan fakta yang memungkinkan yang dapat menjadi solusi dalam pengambilan keputusan. Untuk ini, pemimpin perlu berperan: (1) sebagai penggerak (aktivator); (2) sebagai pengawas; (3) sebagai martir; (4) sebagai pemberi semangat/kegembiraan; dan (5) sebagai pemberi tanggung jawab kepada anggota.

3.       Hubungan Implementasi Sifat-sifat Kepemimpinan dengan Ketahanan Pangan Nasional.

Pemimpin nasional tidak saja berperan dalam membuat keputusan dalam alokasi sumber daya yang diperlukan, tetapi juga dalam memberikan arah kemana organisasi/institusi akan dibawa, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, sehingga mampu mengatasi permasalahan maupun yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu memanfaatkan segala peluang di dalam lingkungan strategis tersebut. Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh anak-anak bangsa di seluruh wilayah Nusantara.

Oleh karena itu, implementasi dari sifat-sifat kepemimpinan yang baik dari seorang pemimpin akan menimbulkan pandangan atau kesan kepada bawahan, bahwa seorang pemimpin tersebut mempunyai sifat yang baik, sehingga menimbulkan kesan yang positif. Sebaliknya, sifat-sifat yang buruk dari seorang pemimpin akan menimbulkan kesan yang tidak baik di mata bawahannya. Pandangan ini berpengaruh dan berimplikasi pada respons bawahan terhadap sikap, tindakan dan keputusan pemimpin.

Jika muncul pandangan atau image positif terhadap pemimpinnya, maka respons bawahan juga akan menjadi positif, karena sikap dan perilaku pemimpin dapat menjadi contoh, sehingga akan diikuti oleh bawahan. Dampaknya, apa yang diperintahkan oleh pemimpin akan dilakukan oleh bawahan dengan sepenuh hati, sehingga tugas-tugas dapat berjalan secara lancar dan tercapai tujuannya. Sedangkan pandangan atau citra (image) negatif terhadap pimpinan akan menuntun bawahan cenderung mengabaikan arahan sang pemimpin tersebut, atau para bawahan itu akan bekerja dengan setengah hati. Akibatnya, fatal bagi organisasi yang dipimpin.

Dalam rangka ketahanan pangan nasional, sebagai bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014,  maka kepemimpinan merupakan aspek yang berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Buku I RPJMN 2010-2014, bahwa sebagian besar sumberdaya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional. Hal tersebut menyiratkan, bahwa kemampuan pemimpin selaku penggerak sumberdaya dan penentu kebijakan memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono menegaskan, bahwa dengan beberapa alasan, para pemimpin dengan kepemimpinannya harus dengan gigih terus meningkatkan ketahanan pangan. “… para pemimpin selaku  penentu kebijakan harus selalu ingat dalam menghadapi permasalahan pangan…. Inilah gunanya peran pemerintah disamping mekanisme pasar yang ada.”[6]

Dengan demikian, peranan para pemimpin dan pimpinan pada semua organisasi pemerintahan dalam mewujudkan terciptanya ketahanan pangan nasional, terletak pada implementasi sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek kepemimpinannya, sehingga menjadi panutan maupun secara tidak langsung menjadi penggerak bagi sumberdaya organisasinya untuk bekerja lebih baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Sekadar menyuruh orang lain bekerja dalam suatu sistem tidak lagi memadai, tetapi seorang pemimpin harus mengimplementasikan sifat-sifat kepemimpinan dalam kesehariannya.

4.       Kesimpulan

Mencermati pengaruh atau dampak dari implementasi sifat-sifat kepemimpinan sebagaimana diuraikan di atas, maka berhasil tidaknya ketahanan pangan nasional yang telah dicanangkan dalam prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014, sangat dipengaruhi pula oleh praktek kepemimpinan nasional pada semua level organisasi pemerintahan.

Implementasi sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek kepemimpinan nasional tersebut mencakup butir-butir sebagai berikut: 1) Integritas; 2) Pengetahuan; 3) Keberanian; 4) Inisiatif; 5) Kebijaksanaan; 6) Keadilan; 7) Dapat dipercaya; 8) Sikap tidak mementingkan diri sendiri. Disamping itu pula harus memiliki kegembiraan, tahan menderita, kemampuan memutuskan, memiliki loyalitas dan kemampuan untuk mempertimbangkan.

Daftar Pustaka

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Buku I Prioritas Nasional. Lampiran Peraturan Presiden RI No 5 tahun 2010 tentang RJMN 2010-2014. Jakarta: Bappenas, 2010.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. Jakarta: Bappenas, 2011.

Kementerian Pertanian. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010.

Krisnamurthi, Bayu. “Agenda Pemberdayaan Petani dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional.” http://indonesiaindonesia.com, akses terakhir tanggal 10 Mei 2012.

Lemhannas RI. “Modul-1 Bidang Studi Kepemimpinan.” PPRA XLVIII Lemhannas RI Tahun 2012.

Napitupulu, T.E. Marasi. “Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Agroindustri,” dalam Wibowo, R. (Ed). Pertanian dan Pangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Presiden RI. “Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.”

Presiden RI. “Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.”

Presiden RI. Pidato Sambutan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Peresmian Pembukaan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010 di JCC. Jakarta, 24 Mei 2010.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.”

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.”

The post Implementasi Sifat-sifat Kepemimpinan dalam Praktek Kepemimpinan Nasional Mampu Mewujudkan Terciptanya Ketahanan Pangan Nasional appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.