Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga memperkuat hubungan akademik dan kelembagaan melalui rangkaian kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada 9 September 2026. Kegiatan tersebut meliputi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sosialisasi Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, serta kuliah umum.

Rangkaian kegiatan dibuka oleh Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas jejaring kerja sama akademik antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan Universitas Airlangga. Penandatanganan PKS menjadi bentuk konkret komitmen kedua institusi untuk mengembangkan kerja sama akademik yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama tersebut, kedua institusi diharapkan dapat mengembangkan berbagai aktivitas bersama yang memberikan manfaat bagi pengembangan institusi, dosen, maupun mahasiswa.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Sosialisasi ini disampaikan oleh delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Sosialisasi memberikan informasi mengenai peluang pendidikan lanjutan melalui skema Double Degree Program, sekaligus membuka ruang komunikasi langsung antara sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengenai berbagai peluang akademik yang tersedia.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang dilaksanakan di Ruang Kelas Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kuliah umum menghadirkan dua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Kehadiran kedua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk memperoleh wawasan akademik secara langsung, sekaligus memperkaya perspektif keilmuan melalui pertukaran pengetahuan antarkedua perguruan tinggi.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan pengelola Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, delegasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah capaian, antara lain terlaksananya penandatanganan PKS sebagai dasar penguatan hubungan akademik dan kelembagaan, tersampaikannya informasi mengenai Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, serta meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai peluang pendidikan lanjutan dan pengembangan akademik melalui kerja sama antarp perguruan tinggi.

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat komunikasi dan jejaring akademik antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kerja sama yang telah dibangun diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pertukaran akademik, dan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

Melalui kerja sama ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga diharapkan dapat terus membangun kolaborasi akademik yang berkelanjutan serta membuka lebih banyak peluang pengembangan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa kedua institusi.

The post FH Universitas Pattimura dan FH Universitas Airlangga Perkuat Kolaborasi Akademik melalui PKS, Double Degree, dan Kuliah Umum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Unpatti,- Fakultas Hukum Universitas Pattimura menggelar Kuliah Umum dengan tema “Penguatan Negara Hukum dan Tantangan Konstitusi di Era Transformasi Digital Global” dengan Narasumber Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. pada Jumat, 19/12, bertempat di Aula Rektorat Universitas Pattimura.

 

Kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan wawasan kepada mahasiswa dan sivitas akademika mengenai peran negara hukum serta tantangan konstitusi dalam menghadapi perkembangan dan transformasi digital global.

 

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, Dr. Ruslan H.S. Tawari, M.Si menegaskan pentingnya keterbukaan berpikir, kolaborasi lintas sektor, serta kehadiran tokoh-tokoh nasional dalam memperkaya wawasan akademik sivitas akademika Universitas Pattimura.

 

Dikatakan juga, berbagai tantangan hukum yang dihadapi Provinsi Maluku, tidak hanya terkait transformasi digital, tetapi juga persoalan penegakan hukum di wilayah laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta keterbatasan infrastruktur. Dirinya juga menyoroti keterbatasan fasilitas dan pelabuhan yang memenuhi kriteria tertentu, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan pelayanan publik. Hal tersebut, menurutnya, merupakan persoalan struktural yang perlu dikaji secara akademik dan dicarikan solusi secara bersama-sama melalui riset, diskusi ilmiah, dan kolaborasi multipihak.

 

Dr. Ruslan Tawari berharap, isu-isu strategis tersebut dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa dan dosen, sehingga lahir gagasan, rekomendasi kebijakan, serta solusi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Maluku di masa depan serta diharapkan juga kuliah umum ini dapat menjadi wadah akademik yang memperkaya wawasan mahasiswa, mengenai pentingnya penguatan negara hukum ditengah pesatnya perkembangan teknologi digital, “Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara nilai-nilai konstitusi, hukum, dan perkembangan digital dalam dunia akademik maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” tutupnya.

 

Dikesempatan yang sama Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H dalam wawancaranya mengatakan tema yang diangkat pada kuliah umum ini, dinilai sangat relevan dan menarik, karena mampu mempertemukan perspektif teoritis dan praktik ketatanegaraan secara komprehensif.

 

Dekan menjelaskan bahwa selama ini mahasiswa cenderung lebih banyak memperoleh pemahaman teoritis di ruang kelas, sehingga melalui kuliah umum tersebut, peserta memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana konstitusi dirawat dan ditegakkan, baik dari sisi teori maupun praktik langsung oleh pelaku institusi konstitusional.

 

Lebih lanjut, Dr. Hendrik menyampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Pattimura saat ini tengah bersiap menuju akreditasi internasional. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang unggul dan berdaya saing global, serta mampu memadukan teori hukum dengan praktik yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Terkait proses akreditasi internasional, ia menjelaskan bahwa Fakultas Hukum Unpatti menargetkan pelaksanaan visitasi pada Februari 2026 atau paling lambat awal Maret 2026. Saat ini, seluruh komitmen administratif dan kontraktual telah dipenuhi, termasuk kesiapan menerima tim asesor internasional dari Jerman yang akan melakukan verifikasi di Fakultas Hukum.

 

Kegiatan ini diawali dengan penyerahan plakat dan cinderamata kepada Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, Dr. Ruslan H.S. Tawari, M.Si, bersama Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H.

The post Kuliah Umum “Penguatan Negara Hukum dan Tantangan Konstitusi di Era Transformasi Digital Global” appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan kuliah umum bertema “Ocean and Sustainable Development” (Laut dan Pembangunan Berkelanjutan) dengan menghadirkan narasumber internasional, Prof. Amanda Reichelt-Brushett, Ph.D. dari Southern Cross University, Australia, sebagai pembicara utama.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, melalui Zoom dan tatap muka di Auditorium Fakultas Hukum, pada Jumat, 7 November 2025.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Fakultas Hukum dalam memperluas kerja sama internasional. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Dr. Irma Hanafi, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura, dengan Prof. Reichelt-Brushett. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju kehadiran dosen tamu internasional pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya fakultas mencapai akreditasi internasional.

Kuliah umum ini dimoderatori oleh Dr. Theresia Narwadan, S.H., M.Hum., yang memandu jalannya diskusi secara interaktif dan mendalam. Dalam pemaparannya, Prof. Reichelt-Brushett menjelaskan hasil risetnya sejak tahun 2015 yang menyoroti aktivitas manusia sebagai penyebab utama pencemaran laut. Ia menegaskan pentingnya aksi global dan kebijakan berkelanjutan untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu tantangan besar yang diungkapkannya ialah kesulitan dalam menerapkan regulasi yang efektif serta kompleksitas pengelolaan sampah laut lintas negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, termasuk Wakil Dekan bidang Akademik Dr. Sherlock Lekipiouw, S.H., M.H, para dosen, serta ratusan mahasiswa dari berbagai angkatan. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat sivitas akademika terhadap isu lingkungan dan penguatan jejaring akademik internasional.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Program Studi Ilmu Hukum Unpatti dan Southern Cross University menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi akademik global serta membuka peluang hadirnya dosen asing pada tahun 2026. Tema kuliah umum ini menyoroti isu global tentang pelestarian ekosistem laut dan urgensi pembangunan berkelanjutan sebagai solusi terhadap pencemaran laut yang semakin meningkat. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu kurikulum, memperluas kolaborasi riset, serta membuka pertukaran akademik lintas negara, yang semuanya memperkuat reputasi Universitas Pattimura di tingkat internasional.

Dalam diskusinya, Prof. Reichelt-Brushett menekankan bahwa perilaku manusia masih menjadi faktor utama penyebab polusi laut. Ia menyoroti perlunya penegakan hukum dan kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi lingkungan maritim. Kompleksitas pengaturan dan penanganan limbah laut yang melibatkan berbagai yurisdiksi menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Tingginya partisipasi dosen dan mahasiswa pada kegiatan ini memperlihatkan dukungan kuat terhadap visi Fakultas Hukum untuk menjadi institusi yang unggul, berwawasan lingkungan, dan berstandar internasional. Rencana menghadirkan dosen asing pada tahun 2026 semakin menegaskan komitmen Fakultas Hukum Unpatti dalam meningkatkan mutu akademik serta memperkuat posisi Universitas Pattimura di kancah pendidikan global.

 

The post Kuliah Umum FH Unpatti Hadirkan Pakar Australia Bahas Isu Laut Global appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

The post Kuliah Umum: Konsepsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti, – Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema “Kompetensi Mahasiswa Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan” pada hari Jumat, 7 Juni 2024. Kegiatan ini menghadirkan narasumber ternama, yaitu Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Kuliah umum ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H. dan dimoderatori oleh Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H., Ketua LBH FH Unpatti.

Kuliah umum ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan Unpatti Prof. Dr. Pieter Kakisina, S.Pd, M.Si, Wakil Dekan Bidang Akademik FH Unpatti Dr. Sherlock H. Lekipiouw, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Dr. J. S. F. Peilouw, S.H, M.H., Kaprodi S1 Ilmu Hukum Dr. Irma Halima Hanafi, S.H., M.H. Koordinator Tata Usaha, Tenaga Pendidik, dan kurang lebih 180 orang mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti.

Dalam sambutannya, Dr. Hendrik Salmon menyampaikan apresiasi kepada Dr. Alpius Sarumaha atas kesediaannya menjadi narasumber. Beliau juga menyampaikan bahwa materi kuliah umum ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi sarjana hukum yang mampu berkontribusi dalam proses legislasi.

Dr. Alpius Sarumaha, dalam paparannya, menyampaikan materi tentang peran penting mahasiswa dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan. Beliau menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk berkontribusi dalam proses legislasi. Beliau juga menyampaikan tentang pentingnya penguasaan materi hukum dan kemampuan komunikasi yang baik bagi mahasiswa agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses legislasi.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa. Terlihat beberapa mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber. Hal ini menunjukkan tingginya minat mahasiswa untuk mempelajari tentang proses pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Diharapkan dengan kegiatan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sehingga, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil dan berpihak kepada rakyat.

 

The post Mahasiswa FH Unpatti Dibekali Kompetensi Legislasi oleh Direktur Pengundangan Kemenkumham RI appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kegiatan yang dihadiri oleh sivitas Fakultas Hukum ini, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan Kuliah Umum.

Pada kuliah umum, Walikota Vlissingen A.R.B van der Tillaar mendeskripsikan dengan ringkas keadaan geografi dan demografi di Belanda, kontitusi, dan juga mengulas secara ringkas mengenai bagaimana pembentukan kebijakan-kebijakan terkait hukum dan politik di Belanda.

Pada sesi tanya jawab, mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan terkait dengan latar belakang mempelajari perbandingan hukum, dan juga perbedaan secara spesifik mengenai fungsi parlemen dan raja di Belanda.

Kuliah umum berakhir pada pukul 10.30 WIT, ditutup dengan pemberian cinderamata oleh pimpinan Fakultas, dan sesi foto bersama.

The post Walikota Vlissingen Memberikan Kuliah Umum di FH Unpatti appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dekan Fakultas Hukum Dr. R. J. Akyuwen, SH., M.Hum dalam opening speech mengatakan strategi merupakan sesuatu yang penting dalam suatu negara. Negara yang mempunyai strategi yang baik akan mampu menunjukan bahwa negara tersebut akan maju dan kuat. Konflik yang terjadi pada beberapa negara dan negara-negara yang kuat menjadi contoh bahwa strategi menjadi penentu. Demikian juga Indonesia harus mempunyai strategi-starategi dalam menghadapi globalisasi. “Presiden jokowi mengatakan Indonesia kedepannya akan menjadi Negara dengan ekonomi terkuat” ujarnya. Lanjut dikatakan sebaiknya Indonesia memperkuat ekonominya sehingga bisa bargaining dengan negara-negara lain. Ekonomi yang kuat pada suatu negara akan menjadi kekuatan bagi masa depan bangsanya. “jika kita kuat secara ekonomi maka negara-negara besar akan memperhitung kita, sebaliknya jika ekonomi kita tidak kuat kita akan terpuruk”. Dikatakan, dalam kegiatan ini Prof. Kim akan menjelasakan tentang strategi kedepan. Salah satu strategi penting yang dipakai pemerintah adalah peranan perguruan tinggi melalui pengembangan penelitian dan hasil-hasilnya.

Dekan berharap dengan pengalaman Prof. Kim di Korea Selatan, baik sebagai mantan Duta Besar dan tenaga ahli di Universitas Pattimura, akan memberikan pencerahan dan strategi Membina Masa Depan yang Sukses pada Era Globalisasi bagi civitas akademika Universitas Pattimura

Kuliah umum ini di moderator oleh Dr. Dyah R.A. Daties, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Unpatti). Dalam pemaparan kuliah umum ini menjelaskan tujuan dari Strategi untuk Membina Masa Depan yang Sukses pada Era Globalisasi yaitu untuk mengisi kekurangan atau kelemahan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berdasarkan pengalaman dari Prof. Kim ada tiga hal utama dalam  mencapai suatu kesuksesan  yaitu penguasaan terhadap dua sampai tiga bahasa asing, kedewasaan dalam mengambil suatu kebijakan, dan berpikir visioner, open Minded, kerjakanlah segala sesuatu dengan tekun.

Kuliah umum ini diikuti oleh para Dekan Universitas Pattimura, para Wakil Dekan, para Dosen dan para mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti.

(Sumber : HUMAS UNPATTI)

The post Giat Dies Natalis ke-59 “Strategi untuk Membina Masa Depan yang Sukses pada Era Globalisasi” appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kegiatan yang dilaksankan secara daring dan luring di Auditorium Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para Mahasiswa tentang hak-hak konstitusional warga negara ditengah Pandemi dan perlindungan hukum oleh negara terkait hak-hak warganegara ditengah Pandemi.

Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dr. Renny H. Nendissa, SH.,MH dalam sambutannya mewakili Dekan memberikan apresiasi kepada Mahkama Konstitusi Indonesia dalam memfasilitasi kegiatan kuliah umum ini dan camping konstitusi FH Unpatti pada Oktober 2018 lalu.

Dr. Renny berharap kuliah umum ini memberikan pemahaman kepada para kaum intlektual untuk memahami konstitusi dan kehidupan berkonstitusi di Negara kita tercinta.

Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, SH., MH. dalam penyampaian materi terkait Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Masa Pandemi berharap seluruh FH di Indonesia dapat menemukan petunjuk tentang Hukum Tata Negara darurat dan FH Unpatti dapat mengambil bagian didalamnya dan memberikan persepsi yang baik setelah kuliah umum ini guna pengembangan dalam bernegara di jajaran Hukum Tata Negara kedepan. Harapan yang besar kepada FH Unpatti sebagai perpanjangan tangan MK dalam perlindungan hak konstitusional bagi seluruh Warga Negara Indonesia. FH Unpatti dan MK dapat tetap terjalin kerjasamnya dan kedepan akan ada kegaitan-kegiatan bersama MK, tutupnya.

Dalam kegiatan kuliah umum yang dikemas dalam bentuk diskusi ini, di moderatori oleh Dr. Erik Stenly Holle, SH., MH. Kegiatan ini mendapat respon positif dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta kuliah umum.

Kegiatan ini di ikuti oleh para mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum , Program Magister, Program Studi Doktor Fakultas Hukum Unpatti dan para mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di kota Ambon.

Sumber : HUMAS UNPATTI

The post Kuliah Umum: Perlindungan Hak Konstitusional Di Masa Pandemi Bersama Hakim MKRI appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Sub bagian kemahasiswaan
FH UNPATTI

The post Kuliah Umum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Maluku appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Didalam pemberian Kuliah Umum ini Prof Mahfud menyampaikan beberapa poin terkait Hak-Hak Konstitusi Masyarakat, antara lain pengertian tentang apa sebenarnya hak konstitusi warga negara, kewenangan Mahkamah Konsitusi, Pengujian Undang-Undang ( Judicial Review ), peran Mahkamah Konstitusi.

Acara yang dimoderatori oleh Pembantu Rektor II Prof. Dr. M.J. Saptenno, SH. M.Hum ini ditutup dengan sesi tanya jawab oleh 5 orang penanya.

*Materi yang disampaikan tersebut juga bisa diunduh di sini

The post Kuliah Umum Prof. Dr. Moh. Mahfud. M.D. SH appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.