Berita baik datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), yang berhasil meraih peningkatan akreditasi menjadi Akreditasi B. Setelah melalui proses verifikasi dan akreditasi yang panjang, serta ketat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM-RI, hasil membanggakan ini akhirnya tercapai.

Pencapaian Akreditasi B, menandakan bahwa LBH Fakultas Hukum Unpatti telah memenuhi standar tinggi dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini mencerminkan komitmen LBH dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Ketua LBH, Dr. Mahrita Lakburlawal, S.H., M.H., bersama timnya, termasuk Sekretaris LBH, Heillen M. Y. Titta, S.H., M.H., yang telah bekerja keras memastikan semua aspek operasional dan administrasi sesuai dengan standar akreditasi. Pada 29 Desember 2024, BPHN secara resmi mengesahkan Akreditasi B untuk LBH Fakultas Hukum Unpatti, sesuai  Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia, Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024, berlaku periode 2025 sampai dengan 2027.

LBH yang berlokasi di Jalan Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku, telah lama menjadi tempat bagi masyarakat Maluku untuk memperoleh keadilan melalui bantuan hukum yang adil dan profesional. Dengan tim paralegal dan advokat yang kompeten, LBH kerap mencapai hasil yang optimal dalam menangani berbagai kasus hukum.

Dengan akreditasi baru ini, LBH diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan, termasuk memperluas program keadilan sosial, perlindungan anak dan perempuan, serta hak-hak masyarakat adat. Selain itu, akreditasi ini juga diharapkan memperkuat kerja sama dengan lembaga hukum lain, baik lokal maupun nasional, untuk menangani berbagai kasus yang kompleks.

Dalam jangka panjang, pencapaian ini akan turut meningkatkan citra Fakultas Hukum Unpatti secara keseluruhan, menegaskan kualitas pendidikan hukum di universitas ini, dan menarik lebih banyak calon mahasiswa potensial. Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya atas capaian LBH ini.

“Saya sangat bangga dan mengapresiasi kerja keras LBH Fakultas Hukum Unpatti dalam meraih Akreditasi B. Saya berharap peningkatan ini memotivasi LBH untuk terus memberikan pelayanan yang profesional dan mendukung Fakultas Hukum Unpatti mencapai akreditasi internasional di masa depan,” ujar Dekan Fakultas Hukum Unpatti.

Pencapaian ini juga memotivasi para paralegal dan advokat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketua LBH Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Itha Lakburlawal, SH., MH, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Kami berkomitmen untuk maju dan berkembang menghadapi tantangan masa depan, serta tetap berada di garis depan dalam memberikan bantuan hukum yang adil dan merata,” ungkapnya.

(Sumber: LBH-FH)

 

The post LBH Fakultas Hukum Unpatti Raih Akreditasi B appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Diskusi Publik yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum Universitas Pattimura, merupakan rentetan kegiatan dalam upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM yang dilakukan oleh LBHKH Fakultas Hukum Unpatti dalam fungsinya melakukan advokasi kebijakan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang literasi digital, meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit, serta meningkatkan kemampuan peserta untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi.

Ketua LBHKH Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. J. Mustamu, S.H., M.H, dalam sambutan mengatakan, Literasi digital sebagai sejenis kemampuan memungkinkan orang untuk berpartisipasi diruang digital dengan aman, nyaman, dan produktif di tengah masyarakat yang kaya informasi. Setiap individu, mempunyai hak asasi juga kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain atau komunitas masyarakat lain. Masyarakat telah mengakui berbagai bentuk keberagaman, mulai dari yang bersifat ciri fisik hingga identitas sosial.

Beberapa kelompok memiliki bentuk keberagaman yang unik dan khas, sehingga membutuhkan akses lebih untuk mendapatkan layanan dasar. Kelompok ini disebut sebagai kelompok rentan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan  mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya.

Kerentanan lebih berkorelasi pada  resiko yang dihadapi oleh korban yang sifatnya lebih dinamis bukan pada identitasnya tetapi lebih pada faktor hubungan sosial yang menyebabkan sulitnya akses layanan dasar yang akhirnya membutuhkan bantuan khusus dari negara ditambah dengan minimnya regulasi yang mengatur tantang kelompok rentan, pada akhirnya mempengaruhi efektivitas perlindungan ditataran struktur maupun substansi hukum sehingga sedikit sulit untuk memperjuangkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi kelompok rentan Untuk mengatasi kesenjangan literasi digital, LBHKH Fakultas Hukum Universitas Pattimura melakukan Diskusi Publik:  Literasi Digital bagi Kelompok Rentan di Kota Ambon dan sebagai upaya bersama mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM.

Lanjut dikatakan, banyak agenda yang telah dilakukan oleh LBHKH Fakultas Hukum Unpatti dalam rangkaian memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar dari kelompok rentan di Kota Ambon. “Perjuangan kita selama ini telah menghasilkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Kota Ambon dan kita akan terus memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sama  di tingkat provinsi  Maluku” jelasnya. Harapannya, melalui Diskusi Publik yang dilakukan hari ini, kelompok rentan di Kota Ambon dapat diberdayakan dengan memanfaatkan media digital secara lebih maksimal.

Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. Rory Jeff Akyuwen, S.H., M.Hum, dalam sambutannya mengatakan, Literasi digital merupakan sikap individu dalam menggunakan media digital secara efektif dan benar sehingga tidak menimbulkan berita yang bersifat hoaks. Dalam literasi digital ada 4 pilar utama, yakni, kecakapan digital, etika digital, budaya digital dan keamanan digital. Namun yang mnejadi fokus utama kita dihari ini adalah etika digital. sebagai mahasiswa maupun yang hadir saat ini teman-teman dari kelompok rentan, etika digital menjadi hal yang terpenting dimana dalam menggunakan media digital harusnya diarahkan pada perilaku yang etis. Etika harus menjadi pedoman dalam berperilaku di dunia digital. Dengan demikian etika digital akan membuat kita bertanggung jawab, berintegrasi dan menerakan nilai-nilai positif  dalam berinteraksi di dunia digital. Harapannya, dengan mengikuti diskusi dihari ini kita semua lebih bijak dalam menggunakan media digital.

Di tempat yang sama, Bunda Literasi Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad yang menjadi  jadi Keynote Speaker menjelaskan, Kemajuan Digital dan Pemberdayaan Kelompok Rentan menjadi tema bahasan menarik dalam kegiatan : “Literasi Digital Bagi Kelompok Rentan di Kota Ambon” yang di gagas oleh LBH dan klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, disebut menarik, karena itulah salah satu tantangan yang muncul seiring dengan berlangsungnya transformasi digital kontemporer saat ini, yakni dengan adanya kelompok yang rentan terdampak oleh kemajuan teknologi serta digitalisasi masyarakat dunia saat ini telah mengakui berbagai bentuk keberagaman, mulai dari yang bersifat ciri fisik hingga identitas sosial.

Beberapa kelompok memiliki bentuk keberagaman yang unik dan khas, sehingga membutuhkan akses lebih untuk mendapatkan layanan dasar. Kelompok ini disebut sebagai kelompok rentan. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dilain pihak hak-hak yang terdapat didalam komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan tersebut. Sedangkan permasalahan yang mendasar didalam komunitas masyarakat rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas dalam perspektif HAM. “Olehnya itu ada beberapa hal penting yang dapat mencegah pelanggaran HAM diera digital, yakni penguatan partisipasi dan komitmen multipihak pada transparasi dan demokratisasi data, membentuk perantara regulasi data dan digital yang berorientasi kemanusiaan (bukan profit ataupun kekuasaan politik), meningkatkan pendidikan soal privasi dan wawasan keadilan gender dirana digital, serta menyediakan kerangka aturan untuk pengawasan etika ataupun batasan kampanye politik berbasis data.”terangnya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Drs. M. M. Lohy, M.T.,  yang memberikan materi “Peran Diskominfo dalam Meningkatkan Literasi Digital” dan Koordinator Pusat Data dan Informasi Universitas Pattimura Benhard R. Mattheis, S.T dengan materi “Literasi Digital Kemampuan Menggunakan Media Digital Dengan Tepat”. Kegiatan ini di hadiri oleh para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan Organisasi/Komunitas Pegiat HAM lainnya.

Pada kesempatan ini juga turut diserahkan 70 paket bantuan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan GWL SMM.

Sumber : Humas Unpatti

The post Diskusi Publik : Literasi Digital Bagi Kelompok Rentan di Kota Ambon appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai Organisasi Bantuan Hukum Kampus dengan tugas memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, kelompok rentan dan masyarakat marginal lainnya baik secara litigasi, non litigasi dan dalam bentuk advokasi kebijakan. Beberapa upaya untuk mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM yang telah dilakukan oleh LBHKH dalam fungsinya melakukan advokasi kebijakan yakni, Konsolidasi I terkait Pengenalan Konsep Kota Ramah HAM dan Identifikasi Masalah Kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan metode ceramah tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi degan peserta terdiri dari kelompok rentan, organisasi mahasiswa, LSM, dan organisasi pemerhati HAM lainnya, Konsolidasi II Focus Discussion Group (FGD) Ambon Kota Ramah HAM, Talkshow, serta Penandatanganan Komitmen bersama antara Fakultas Hukum, Pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon, KOMNAS HAM Provinsi Maluku, Pemerhati HAM, Organisasi Mahasiswa, serta LSM. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon sampai dengan pelaksanaan Workshop Ambon City Of Human Rights, adalah rangakain upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Ambon sebagai Kota Ramah HAM.

Workshop yang dibuka secara resmi oleh Asisten I Elkyopas Silooy, berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 3-4 April 2023 di hotel Golden Palace bertujuan untuk, Meningkatkan kepekaan dan kesadaran peserta akan pentingnya anti diskriminasi bagi semua kalangan kelompok rentan; Menemukan masalah baru dalam menanggapi Naskah Akademik Ranperda Ambon Kota Ramah HAM; Memboboti substansi Nasmik Nasmik Ranperda Ambon Kota Ramah HAM; serta hasil Workshop menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik Ranperda Kota Ambon tentang Ambon Kota Ramah HAM.

Ketua LBHKH Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. J. Mustamu, S.H., M.H, dalam closing statement sekaligus menutup Workshop Ambon City Of Human Rights mengatakan, Konsep hak atas kota secara berkeadilan membentuk benang merah antara pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan kota yang mendukung HAM. Pendekatan antara formasi spasial dan keadilan sosial dilakukan baik dari segi pembangunan sosial, maupun aksesibilitas publik terhadap instrumen atau institusi kota. Sebagimana diatur dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Sehingga dipertegas HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya mengelola kota, Sehinnga. Dengan demikian menanggapi isu HAM LBHKH unpatti berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah baik dalam hal ini kepala daerah maupun DPRD serta didalamnya melibatkan unsur masyarakat mendorong pembentukan Perda terkait dengan Kota Ambon sebagai kota ramah HAM. Hal ini merupakan gebrakan awal sebagai bentuk kepeedulian terhadap isu-isu ham dan menjawab kegelisahan terhadap kebutuhan yang terjadi saat ini bukan hanya di kota ambon tetapi bisa berdampak pula untuk maluku secara keseluruhan.

Menindaklanjuti hal itu, maka penyelanggaraan Workshop Ambon City Of Human Rights, bukan hanya sampai pada ruang-ruang diskusi yang dibangun sja, tetapi akan ditindaklanjuti oleh LBH & KH untuk bisa melakukan audensi dengan DRPR kota ambon untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang berujung kepada adanya pembuatan ranperda tentang ambon kota ramah ham, kemudian aparesiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, para narasumber, LBH pusat, para pemerhati HAM, yang telah memberikan pemikiran yang baik demi pembentukan perda Ambon sebagai Kota ramah HAM demi mewudjkan kesehrateaan kota Ambon, ungkapnya.

Workshop tersebut diisi oleh pemateri, Elkyopas Silooy, S.H., M.H. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon)., Dr. S. H. Lekipiouw, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Unpatti)., Zainal Abidin (LBHM Jakarta)., Dr. J. Mustamu, S.H., M.H. (Ketua LBHKH FH Unpatti) dan di hadiri oleh, Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta., DPRD Kota Ambon, KOMNAS HAM Provinsi Maluku, Dinas Terkait, Pemerhati HAM, Organisasi Mahasiswa, serta LSM.

Sumber: Humas Unpatti

The post LBHKH Gelar “Workshop Ambon City Of Human Rights” appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.