Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada Senin, 5 Oktober 2026. Perayaan tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan FH Unpatti yang genap berusia 70 tahun pada 3 Oktober 2026, sekaligus menegaskan arah fakultas dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.

Puncak perayaan yang dilaksanakan melalui doa syukur tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Pattimura, jajaran pimpinan universitas, serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Mengusung tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” perayaan Dies Natalis ke-70 menjadi kesempatan bagi FH Unpatti untuk merefleksikan perjalanan tujuh dekade sekaligus menatap perjalanan 70 tahun berikutnya dengan komitmen yang semakin kuat terhadap keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan.

Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturete, S.H., M.H., menegaskan bahwa usia 70 tahun merupakan “usia emas” yang harus menjadi fondasi kuat untuk membangun perjalanan FH Unpatti pada 70 tahun berikutnya.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan sejarah fakultas, tetapi juga menjadi ruang untuk merefleksikan kontribusi FH Unpatti dalam pendidikan dan pengembangan hukum serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan tantangan masa depan.

Memperkuat Peran Hukum di Wilayah Kepulauan

Sebagai institusi pendidikan hukum yang berada di Maluku, FH Unpatti memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab untuk merespons berbagai persoalan hukum yang khas di wilayah kepulauan.

Sejumlah persoalan tersebut meliputi perlindungan masyarakat adat, pertahanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, FH Unpatti terus didorong untuk menghadirkan pendidikan dan pemikiran hukum yang mampu menjawab persoalan masyarakat kepulauan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Menjawab Tantangan Digital dan Artificial Intelligence

Perjalanan menuju masa depan juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan bidang hukum.

Menghadapi perubahan tersebut, generasi hukum masa depan dituntut mampu membaca dan mengkritisi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan identitas. Penguasaan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap etika dan nilai kemanusiaan.

Karena itu, perkembangan teknologi tidak cukup hanya direspons melalui kemampuan teknis. Calon-calon sarjana hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami dampak teknologi serta memastikan penerapannya tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan FH Unpatti dalam mempersiapkan generasi hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki integritas, etika, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Menatap 70 Tahun Berikutnya

Puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi FH Unpatti untuk menatap perjalanan berikutnya.

Setelah melewati tujuh dekade perjalanan, usia 70 tahun dipandang sebagai fondasi untuk membangun 70 tahun berikutnya dengan memperkuat peran fakultas dalam pendidikan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Melalui tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” FH Unpatti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hukum yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan, sekaligus mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Perayaan Dies Natalis ke-70 tersebut akhirnya bukan sekadar penanda perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah FH Unpatti dalam membangun masa depan pendidikan hukum yang relevan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan hukum nasional.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

MODEL PERADILAN ADAT  PADA NEGERI-NEGERI ISLAM

 DI PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE[1]⁾

Arman Anwar

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

arman_1170@yahoo.com.au

ABSTRAK

Fakta empiris menunjukan bahwa proses penyelesaian sengketa pada masyarakat adat di Maluku pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan adat. Aktualitas peran peradilan adat ini, tidak terkecuali juga terdapat pada negeri-negeri Islam di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Mekanisme peradilan adat pada negeri-negeri Islam tersebut memiliki kekhasan tersendiri karena walaupun dipengaruhi oleh hukum adat tetapi masih tetap dijiwai oleh ajaran Islam. Melalui penelitian dengan menggunakan metode Social Legal Research, ditemukan bahwa, pranata adat di negeri-negeri Islam ini penuh dengan dinamika dan memiliki keunggulan komparatif berkat eksistensi dan kompetensi otoritas adat pada peradilan adat dimaksud. Aksesibilitas dan fleksibilitas serta cepat dan tanpa biaya dalam penanganan perkara maupun putusannya yang bersifat win-win solution ternyata mampu memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hal ini merupakan lebenstraum (sumber-sumber kehidupan, baik secara simbolis dan maupun realis) bagi masyarakat persekutuan hukum adat di negeri-negeri Islam dimaksud. Diharapkan pranata adat ini dapat diberdayakan dengan tepat sehingga bisa membantu mengurangi beban kerja peradilan formal yang koheren dengan kebijakan reformasi lembaga peradilan Indonesia sesuai dengan blue print Mahkamah Agung RI. Selain itu, dapat memberikan kontribusi yang konstruktif secara teoritis pada disiplin ilmu hukum karena merupakan pengetahuan penting dalam memahami segi sosiologis hukum masyarakat adat kepulauan dalam upaya menjaga harmonisasi sosial dan sebagai modalitas sosial bagi masyarakat di negeri-negeri Islam sehingga dapat memberikan out put berupa terciptanya peningkatan kualitas hidup yang Islami.

Kata kunci: Masyarakat adat, Peradilan adat, Negeri Islam, Harmonisasi sosial, dan Kualitas hidup Islami

PENDAHULAN

Indonesia adalah negara yang pluralis. Pluralitas masyarakat Indonesia. dapat dilihat dari banyak suku bangsa di Indonesia (Liem, 2009). Terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda (Geertz, 1981).

Selain pluralitas suku, pluralitas agama juga terdapat di Indonesia. Sementara pada dimensi vertikal, tercipta pula polarisasi sosial, politik dan ekonomi.  Pluralisme suku, dan agama, jika dipengaruhi polarisasi sosial, ekonomi dan politik yang tidak seimbang sangat berpotensi menjadi pemicu munculnya isu sensitif seperti ketidakpuasan, frustrasi, dan sinisme yang dapat terakomulasi menjadi kerusuhan massal. Data dari tahun 1995 – 1997, tercatat telah terjadi 20 kasus kerusuhan massal di Indonesia yang bernuansa SARA dengan korban jiwa dan materi yang besar (Mas’oed, dkk, 2000). Diikuti kasus kerusuhan Ketapang 1998, kerusuhan Poso Sulawesi Tengah 1998, dan kerusuhan Maluku 1999. Pada tahun 2008 kembali terjadi 1.136 insiden kerusuhan, mengakibatkan 112 orang meninggal dunia dan 1.736 orang luka-luka (Djailani, 2001).

Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengalami, 1.136 insiden kekerasan, dengan rata-rata 3 insiden perhari. Kekerasan tersebut adalah penghakiman massa 338 insiden (30%), Tawuran 240 insiden (21%), Konflik politik 180 insiden (16%), Konflik Sumber Daya Alam 109 (10%), Pengeroyokan 47 insiden (4%), Konflik Agama/Etnis 28 insiden (2%), lain-lain 56 insiden (5%). Insiden tersebut mengakibatkan 112 orang meninggal dunia dan 1.736 orang luka-luka. Sehingga Global Peace Index pada tahun 2009 menyatakan bahwa Indonesia berada pada tingkat kekerasan kriminal yang tertinggi yakni skor 4 dari 5 (Wisudo, 2010)

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian perkara diatas maupun perkara-perkara lainnya dapat berujung sampai di Mahkamah Agung. Dalam hal penanganan perkara di peradilan formal, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pada akhir tahun 2007 saja, populasi perkara yang beredar di Mahkamah Agung, telah mencapai 20.319 perkara yang terdiri dari Perkara Aktif sebanyak 13.525 perkara (67%) dan perkara yang usianya diatas 2 tahun sebanyak 6.794 perkara (33%). (Laporan Tahunan MA:2007)..

Dalam upaya mengatasi hal tersebut dan mengurangi semakin bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung maka dibuatkanlah Kebijakan reformasi peradilan sejak tahun 2003 yang tertuang dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk melakukan pembaharuan dalam strategi produktifitas penanganan perkara pada Mahkamah Agung dan jajarannya, tetapi juga bertujuan sebagai upaya penyadaran masyarakat untuk menjadikan lembaga peradilan formal sebagai jalan paling akhir yang ditempuh ketika hendak menyelesaikan suatu silang sengketa.

Sistem peradilan informal rechtsgemeenschap sebagai pranata hukum di tingkat lokal, jika dapat diberdayakan diharapkan menjadi solusi terbaik sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengeketa alternatif, yang mengutamakan cara-cara menyelesaikan secara damai dan musyawarah sehingga tidak perlu harus selalu ke peradilan formal.

 Dengan masuknya pengaruh dari luar maka berbagai pranata hukum setempat yang terpengaruhi oleh munculnya keadaan yang baru harus diantisipasi kemungkinan pergeseran itu dengan memperhatikan hukum dan adat istiadat setempat. Disinilah hukum dapat dilihat sebagai sarana transformasi struktur dan budaya masyarakat.( Hartono, 1991)

METODE PENELITIAN

1.    Spesifikasi Penelitian

Makalah ini merupakan hasil penelitian sosial tentang hukum yang  dilakukan dengan metode “Social Legal Research”. Social Legal Research adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial dengan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum              (Marzuki, 2010).

2.      Materi Penelitian

Mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum adat maka penelitin ini merupakan penelitian sosial tentang hukum adat.  Oleh karena itu, topik penelitan yang menjadi kajian dalam makalah ini adalah tentang efektifitas hukum adat, kepatuhan terhadap aturan hukum adat dan peran lembaga atau institusi hukum adat dalam hal ini peradilan adat atau peradilan informal dalam penegakan hukum adat serta pengaruh aturan hukum adat terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum adat.

3.      Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Negeri-Negeri Islam yang masih memegang teguh adat istiadat dan hukum adat yang penuh dengan dinamika ke-Islaman-nya dalam persekutuan masyarakat hukum adat (Rechtsgemeenschap) di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kepulauan Maluku. Negeri-Negeri Islam yang ada di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Negeri Batumerah, Negeri Laha dan Negeri Tulehu yang terdapat di Pulau Ambon. Sedangkan di Pulau-pulau Lease adalah Negeri Kabaw.  

4.      Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

a.       Pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian

b.      Wawancara yaitu dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden guna menggali informasi yang tidak tampak atau fenomena/gejala yang tampak.

c.       Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data tertulis, baik tentang putusan-putusan peradilan adat, penerbitan dan publikasi lainnya untuk mendukung data yang telah diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara

5.      Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan pengorganisasian dan pengklasifikasian sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penyusunan hasil penelitian. Setelah semua bahan hukum diorganisasi dan diklasifikasi kemudian dilakukan analisis dan atau  interpretasi, Analisa yang dipakai adalah analisa kualitatif empirik yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta maupun data-data lapangan. Melalui cara ini diharapkan permasalahan dalam penelitian ini bisa dikaji dan dipecahkan jawabannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.      DESKRIPSI SINGKAT LOKASI PENELITIAN

Negeri-Negeri Islam di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diperkirakan telah ada sejak tahun 1100 hingga 1817. Digunakan terminologi Negeri Islam karena negeri-negeri tersebut menurut sejarah asal usulnya telah memeluk Islam pada abad XIV dan hingga sekarang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sistem pemerintahan dan hukum adatnyapun memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negeri-negeri lainnya yang nonmuslim karena pengaruh ajaran Islam yang cukup kuat seperti dikenalnya Dewan Guru dalam sistem pemerintahan negeri di Kabaw atau Dewan Adat Negeri di Negeri Batumerah maupun di Negeri Laha serta Saniri Negeri di Negeri Tulehu yang fungsinya kurang lebih sama dengan Dewan Syuro atau ahl halli wa al–aqdli dalam sistem pemerintahan Islam. Demikianpun hukum adatnya relatif sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam misalnya Hukum Adat Kaul di Negeri Tulehu, Hukum Adat Dati di Negeri Batumerah atau Hukum Adat Ma’uri Lapia Hatae serta Hukum Adat Molo di Negeri Kabaw.    

2.      TUGAS DAN KEDUDUKAN RAJA SEBAGAI PEMANGKU OTORITAS ADAT

Masyarakat adat di Maluku adalah masyarakat yang dikenal karena adat dan budayanya yang kuat. Adat istiadat masyarakat Maluku dapat terlihat dari adanya persekutuan hukum adat (Rechtsgemeenschap) yang tetap hidup dan diakui sebagai pranata dalam masyarakat. Sehingga selain ada wilayah administrasi pemerintahan formal, juga terdapat wilayah pemerintahan adat.

Van Vallenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adatrechts van Nederlands Indie deel I, 1906-1918, membagi wilayah hukum adat Indonesia atas 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (adatrechtskringen). Adapun  Maluku, oleh Van Vallenhoven dimasukan kedalam lingkungan hukum adat yang ke 13 yang melingkupi Pulau Buru, Pulau Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Kisar (Bushar Muhammad, 2002).  

            Lebih daripada itu, masyarakat Maluku juga dikenal sebagai masyarakat yang religius artinya masyarakat Maluku adalah masyarakat yang menjalani kehidupan dengan mematuhi segala hukum agama dan negara Indonesia. Dengan demikian masyarakat Maluku yang religius tercermin pada kehidupan individu yang saling tenggang rasa dan saling hormat menghormati dalam suatu masyarakat yang memiliki keragaman, suku bangsa, budaya, agama dan latar belakang kehidupan. Melalui model kerjasama “tiga batu tungku” dan “masohi”, dibangun pemerintahan negeri berasaskan kerjasama antara Raja, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, hal ini sekaligus sebagai ciri kehidupan masyarakat adat di Maluku yang senantiasa memegang teguh kebersihan rohani, kesopanan dalam perbuatan dan kebersamaan yang ramah. (RPJMD Provinsi Maluku 2008-2013, 2009: VI-4)

Pada Masing-masing wilayah lingkungan hukum adat terdapat persekutuan hukum adat atau Rechtsgemeenschap yang dipimpin oleh seorang Raja. Sosok Raja pada Negeri-Negeri Islam kurang lebih sama fungsinya dengan sosok seorang khalifah dalam kepemimpinan Islam. Semuanya merupakan aset kekayaan budaya daerah, meskipun pada bebarapa negeri mulai terkesan mengalami degradasi termasuk di negeri-negeri Islam.

Sebagal upaya merevitalisasl nilai-nilai budaya daerah sekaligus sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2004 telah disusun Perda tentang Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku dengan tujuan dapat dijadikan sebagai rnodal sosial yang dapat dirnanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah yang  berbasis potensi lokal. Perda ini telah diterapkan pada tahun 2005. (RPJMD Provinsi Maluku 2008-2013, 2009: II-6)

            Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintah Provinsi Maluku (lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14), maka kini pemerintah daerah Maluku telah memiliki karakteristik tersendiri karena sistem penyelenggaraan pemerintahannya telah dikembalikan menurut adat istiadat dan hukum adat.

            Berpedoman pada Perda payung diatas maka pemerintah kota Ambon dan beberapa pemerintah kabupaten dalam lingkup pemerintah Provinsi Maluku, telah pula menetapkan Peraturan Daerah Kota dan Kabupaten tentang Negeri. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Kota Ambon. Serta Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja. 

Tugas dan kedudukan Raja di dalam masyarakat adat sangat penting dan strategis. Oleh kerana itu, berdasarkan Perda Kota Ambon No. 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon maka tugas seorang Raja sangat luas yakni mencakup:

1)      Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarkat negeri

2)      Membina kehidupan masyarakat negeri

3)      Membina dan mengembangkan perekonomian negeri

4)      Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat negeri

5)      Mendamaikan perselisihan hukum adat di negeri

6)      Memutuskan persengketaan hukum adat di negeri

7)      Memelihara dan melesatarikan adat istiadat dan hukum adat yang hidup di negeri

8)      Mengamankan kekayaan negeri

9)      Mengembangkan kemandirian masyarakat.

            Selain diatur tugas seorang Raja, juga diatur tentang kedudukan Raja yaitu sebagai:

1)      Pimpinan penyelengaraan pemerintahan negeri berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama Saniri Negeri Lengkap,

2)      Mengajukan Rancangan Peraturan Negeri,

3)      Merencanakan, menyusun dan mengajukan Rancangan APBNegeri untuk dibahas bersama Saniri Negeri Lengkap dan ditetapkan menjadi Peraturan Negeri

4)      Menetapkan peraturan negeri yang telah mendapat persetujuan bersama Saniri Negeri Lengkap

5)      Mewakili negeri didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk itu

6)       Merencanakan dan menyusun program pembangunan negeri dan

7)      Menetapkan pemanfaatan kekayaan alam yang ada dalam petuanan (Petuanan adalah daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berdasarkan hukum adat berada dibawah penguasaan negeri sebagai hak ulayat )

            Saniri Negeri Lengkap adalah badan legislatif negeri yang terdiri dari wakil-wakil soa, kepala adat, tua-tua negeri, kepala tukang, kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membatu kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan negeri serta melakukan fungsi pengawasan. Lembaga ini mempunyai kedudukan dan tugas administrasi yang dipimpin oleh Raja dalam fungsi legislatif, seperti membuat peraturan dan menentukan kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui paripurna Saniri Negeri Lengkap.

Pada Negeri Islam seperti Negeri Kabaw, Raja tidak merangkap sebagai pimpinan Saniri Negeri Lengkap. Di negeri ini, Saniri Negeri Lengkap dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang dipandang sangat berpengaruh. Selain itu dalam struktur pemerintahan negeri juga terdapat Dewan Guru (Samasuru Lima) yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah semacam Dewan Syuro atau ahl halli wa al–aqdli.

Pada Negeri Batumerah dan Negeri Laha, juga dikenal lembaga musyawarah semacam itu atau dalam pranata adat setempat disebut dengan Dewan Adat Negeri. Selain berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk menetapkan calon Raja. Juga berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa tertentu bilamana terkait dengan hukum adat dan kelangsungan negeri adatnya di masa yang akan datang, atau berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal itu biasanya terjadi bilamana Raja merasa bahwa keputusan yang akan diambilnya membawa implikasi resiko dan tanggung jawab yang besar dikemudian hari. Karena itu pengambilan keputusan diserahkan pada Dewan Adat Negeri.

Pada Negeri Tulehu terdapat lembaga Saniri Negeri yang fungsinya kurang lebih juga sama dengan Dewan Syuro atau ahl halli wa al–aqdli dengan kompetensi yang sama seperti pada dua negeri diatas yakni sebagai lembaga musyawarah untuk menetapkan calon Raja dan untuk menyelesaikan persoalan yang berat ketika Raja sendiri tidak sanggup untuk mengambil keputusan.   

Di Negeri Tulehu pernah diselenggarakan Sidang Adat Saniri Negeri yang melibatkan semua masyarakat negeri ketika Negeri Tulehu bersengketa dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ketika itu Bupati Maluku Tengah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pembubaran atau Pembekukan Badan Saniri Negeri Tulehu karena Saniri Negeri Tulehu “dianggap” melakukan pemilihan Raja tanpa berpedoman pada Perda Maluku Tengah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Raja. Atas kasus tersebut Raja meminta digelar Sidang Adat Saniri Besar Negeri Tulehu pada tanggal 1 Maret 2011 yang kemudian menghasilkan tiga keputusan yakni: Pertama, Apabila Bupati Maluku Tengah memasuki wilayah Negeri Tulehu maka harus ditangkap dan dihukum Mati. Kedua, Menangkap dan Menghukum Mati Camat Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Dan Ketiga memberikan hak tersebut kepada seluruh anak Negeri Tulehu untuk melaksanakan eksekusi putusan ini.  Keputusan Raja dan Saniri Negeri Tulehu mendapat reaksi keras dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Gubernur kemudian meminta kepada Raja Negeri Tulehu beserta Saniri Negeri Tulehu  agar  menghormati Keputusan Bupati dan berharap masyarakat dan pimpinan Negeri Tulehu mendengar apa yang menjadi keinginan pemerintah, tetapi respon Raja justru sebaliknya berharap pemerintahlah yang harus mau mendengar apa kata rakyatnya. Raja meminta kepada pemerintah daerah agar menghormati pranata-pranata adat serta nilai-nilai adat Negeri Tulehu yang merupakan kearifan lokal Negerinya. Ketegasan, kewibawaan dan memegang prinsip adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam  (Wawancara Raja Negeri Tulehu: John Saleh Ohurella, Sp, di Kantor Negeri Tulehu pada Senin 14  Agustus 2012, Jam 14.00-16.00 Wit).

3        HUKUM ADAT YANG DIJIWAI OLEH KONSEP AJARAN ISLAM

Penyelesaian sengketa di peradilan adat pada tingkat lokal menerapkan aturan hukum yang didasarkan pada tradisi lisan secara turun temurun yang merupakan kolaborasi antara gagasan perdamaian, keadilan dan keharmonisan serta keseimbangan dengan alam tempat mereka hdup. Aturan tersebut sudah menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku dalam komunitas masyarakat adat sejak lama dan telah hidup serta dihormati sebagai bentuk kearifan lokal Negeri-Negeri Islam.

Di peradilan adat Negeri Tulehu terdapat suatu aturan hukum adat yang disebut “Hukum Kaul” yakni suatu prosesi upacara pengucapan sumpah. Upacara ini dipimpin oleh Raja dan Imam mesjid dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengucapkan sumpah. Lafad sumpah yang harus diucapkan adalah sebagai berikut: “Kalo memang benar ose punya maka biarlah ini menjadi surga bagi ose namun jika bukan ose punya maka akang akan menjadi neraka bagi ose.” Lafad sumpah ini diucapkan oleh kedua pihak yang bersengketa secara bergantian. Makna sumpah yang diucapkan itu adalah bahwa apabila obyek senggeta (dalam kasus perdata) tersebut adalah betul kepunyaan pihak penggugat maka pihak penggugat menuntut kepada Allah untuk memberikan keadilan dengan cara menghukum terguggat. Demikian juga sebaliknya. Begitupun dalam kasus pidana yaitu apabila pelaku merasa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya maka akan dilakukan kaul. Biasanya setelah prosesi ini selesai kemudian diakhiri dengan pemotongan hewan qurban sebagai simbol bahwa pihak yang bersalah telah siap menerima konsekwensinya berupa apapun baik bencana atau kutukan bahkan kematian sekalipun dari Allah. 

Nilai dan besarnya hewan yang akan diqurbankan tergantung pada besar kecilnya nilai obyek sengketa atau berat ringannya suatu perkara. Apabila perkaranya memiliki nilai obyek sengketa/perkara yang besar/mahal maka yang diqurbankan adalah satu ekor sapi namun apabila obyek perkaranya lebih kecil atau hanya perkara ringan, maka berturut turut hewan qurbannya adalah kambing, ayam hingga yang paling kecil adalah burung merpati. (Wawancara Raja Negeri Tulehu: John Saleh Ohurella, Sp, di Kantor Negeri Tulehu pada Senin 14  Agustus 2012, Jam 14.00-16.00 Wit).

Prosesi ritual pengucapan sumpah seperti ini sangat dipengaruhi oleh konsep ajaran Islam yakni sumpah Li’an. Akibat atau konsekwensi yang diterima oleh pihak yang bersalah biasanya dalam waktu yang tidak lama berselang, diterima melalui bentuk penderitaan/kesialan atau menderita suatu penyakit tertentu hingga menyebabkan kematian secara terus menerus sampai beberapa generasi didalam keturunannya, hal ini diyakini sebagai keadilan dari Tuhan.

Begitu juga keyakinan dari masyarakat Negeri Batumerah ketika terjadi kasus sengketa tanah dati antara dati Lisaholet dan dati Nurlete. (tanah dati adalah tanah ulayat yang dikuasai oleh marga-marga tertentu didalam suatu Negeri adat) Kedua dati tersebut akhirnya menyepakati penyelesaian kasus mereka dengan cara melakukan sumpah di mesjid. (Wawancara  Plt. Raja Negeri  Batumerah; M.Saleh Kiat,S.Sos di Kantor  Negeri Batumerah  pada Kamis, 09 Agustus 2012, jam  09.00-11.00 Wit)     

Meskipun konsekwensi yang diterima terkadang sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat. Namun masyarakat meyakini bahwa itu adalah hukum yang paling adil. Contoh lainnya adalah prosesi penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat adat dengan menggunakan hukum adat “Molo” (menyelam) seperti di Negeri Kabaw.  

Hukum adat ini terbilang sangat tidak rasional sebab kedua belah pihak yang bersengketa, menyelesaiakan perkaranya dengan cara melakukan penyelaman dilaut yang telah ditentukan. Biasanya dilaksanakan pada hari jumat. Mereka akan menyelam secara bersamaan dengan membawa sebungkah batu tanpa menggunakan alat bantu pernafasan. Prosesinya dipimpin oleh Raja dan diawali dengan doa dari Imam. Setelah itu, para pihak melakukan penyelaman. Pihak yang paling lama menyelam maka dianggap sebagai pihak yang memenangkan perkara dan diputuskan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan tersebut.

Meskipun hukum adat semacam ini sangat tidak rasional, tetapi masyarakat Negeri Kabaw percaya bahwa Allah akan memberikan keadilannya. Melalui cara dimaksud, orang atau pihak yang bersengketa apabila dia berada pada posisi yang benar maka menurut mereka, Allah akan menidurkannya diatas batu yang dibawanya sehingga dia akan berada dalam waktu yang cukup lama di dalam laut. Sebaliknya pihak yang berada pada posisi yang salah meskipun dia adalah seorang penyelam yang ahli dan terkenal hebat dalam penyelaman maka dia ketika berada di dalam laut akan diberikan oleh Allah, perasaan yang cemas dan takut sehingga dia akan cepat-cepat untuk muncul kepermukaan laut.

Khusus terhadap kasus-kasus pidana, umumnya Negeri-Negeri Islam menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak kepolisian. Namun terlepas dari itu masyarakat Kabaw juga mempercayai bahwa Allah akan memberikan keadilannya meskipun si terpidana telah menjalani hukumannya menurut hukum pidana. Contoh kasus seperti ini adalah dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang adik terhadap kakaknya. Kronologis peristiwanya yaitu ada seorang adik yang melakukan pembunuhan terhadap kakaknya sendiri ketika kakaknya tersebut sedang dalam keadaan tertidur dengan cara ditikam tepat dibagian jantung. Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang anak dari pelaku. Kemudian pelaku termakan fitnah yang mengatakan bahwa kakaknya tersebut memiliki ilmu hitam (semacam santet) sehingga dialah yang menyebabkan anak pelaku itu meninggal. Akhirnya pelaku menghabisi nyawa kakaknya sendiri. Pelaku kemudian diadili di pengadilan Negeri dan menjalani hukuman penjara selama enam tahun di Lembaga Pemasyarakatan  Saparua.

Ketika kasus ini ditangani oleh kepolisian, Kelurga korban secara diam-diam menempuh pencarian keadilan melalui peradilan adat. Raja memerintahkan kepada keluarga korban untuk mengambil sehelai kain kafan dari mayat pada saat penguburan jenasah dan melilitkannya dilengan sambil berdoa kepada Allah dengan doa sebagai beriku, “Bahwa hamba menuntut kepada Allah kalau memang benar korban tidak bersalah maka perlihatkanlah keadilan itu dengan mengambil nyawa orang yang telah membunuh korban. Nyawa dibalas dengan nyawa”. Akhirnya Allah mengabulkan doa ini dan memperlihatkan keadilanNYA itu, yaitu pada waktu pelaku telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali pulang ke Negeri Kabaw, tak berselang berapa lama kemudian pelaku sakit dan meninggal dunia dalam keadaan bagian dadanya mengelurkan darah persis di tempat seperti pada tempat dia menikam kakaknya. Ketika selesai dikebumikan, kuburannyapun mengelurkan bau dan dipenuhi belatung.      

Begitulah cara masyarakat Negeri Kabaw menyelesaikan masalah yaitu dengan tenang-tenang tidak perlu ribut-ribut dan semuanya dipasrahkan hanya kepada Allah semata dengan meyakini sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikitpun akan kekuasaan Allah dan keadilanNYA.  Hukum adat ini disebut “Ma’uri Lapia Hatae”. (Wawancara Raja Negeri Kabaw: Zainuddin Karapesina di  Rumah Raja pada hari Jumat 05 Oktober 2012 pada jam 09.00-13.00 Wit).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.      Struktur Pemerintahan Negeri pada Negeri-Negeri Islam di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sangat dipengaruhi oleh konsep ajaran Islam yang ditandai dengan adanya Raja yang berfungsi seperti seorang khalifah. Selain itu juga terdapat Lembaga Musyawarah seperti Dewan Guru (Samasuru Lima), Dewan Adat atau Saniri Negeri yang fungsinya sedikit banyaknya sama dengan Dewan Syuro atau ahl halli wa al–aqdli.

2.      Terbuka pilihan yang luas bagi masyarakat adat di Negeri-Negeri Islam untuk mengakses keadilan melalui peradilan formal, namun mereka lebih cendrung memilih mengakses keadilan melalui lembaga peradilan adat di negerinya dalam menyelesaian sengketa diantara mereka.

3.      Peradilan adat pada Negeri-Negeri Islam meskipun menerapkan hukum adatnya masing-masing namun hukum-hukum adat tersebut dengan segala dinamikanya, masih tetap dijiwai oleh konsep ajaran Islam.

4. Fleksibilitas peran aktor otoritas adat dalam sisitem peradilan informal yang terkadang bertindak sebagai orang tua, penasehat, mediator dan hakim yang netral dalam menyelesaikan konflik horisontal antar warga adalah keunggulan komparatif yang inheren dengan semangat reformasi lembaga peradilan di Indonesia yaitu dengan mengutamakan cara-cara menyelesaikan secara damai dan musyawarah. Selain itu, Sikap pemimpin yang tegas, berwibawa dan memegang prinsip ketika menyelesaikan konflik vertikal  adalah bagian dari konsep kepemimpinan dalam Islam,  yang terbukti mampu menghadapi ancaman konflik dari luar  

5.      Mengakui hanya Allah, Tuhan semata dan hanya Allah Hakim Yang Maha Adil serta memasrahkan diri hanya kepadaNYA dengan tanpa sedikitpun ada keraguan kepada kekuasaan, kebesaran dan keadilanNYA adalah wujud kristalisasi iman seorang muslim yang dipraktekan dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara tenang, tidak ribut-ribut dan tidak sesumbar dalam pelampiasan dendam kesumat adalah bentuk sikap pengendalian diri dan kepasrahan kepada Allah. Sikap ini, terbukti mampu memberikan rasa keadilan, terjaganya  harmonisasi sosial dan menjadi modalitas sosial pada Negeri-Negeri Islam dalam upaya menciptakan peningkatan kualitas hidup yang Islami.

 Saran

1. Perlunya konsolidasi dan dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui rencana kerja strategi pembangunan, yang lebih apresiatif terhadap akses hukum dan keadilan bagi masyarakat adat secara jelas, konkrit dan nyata khususnya pada Negeri-Negeri Islam, termasuk penyusunan anggaran yang pro pada peradilan adat karena selama ini aktor peradilan adat tidak digaji dan lembaganya tidak pernah dibina dan diberdayakan oleh pemerintah. 
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Maluku seyogyanya perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan secara tegas tentang kedudukan dan keberadaan peradilan adat pada Negeri-Negeri Islam yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya namun tetap dalam koridor sistem hukum nasional Indonesia
3. Disarankan kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat melanjutkan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas dalam rangka menggali dan memberdayakan hukum adat yang dijiwai oleh konsep-konsep ajaran Islam guna dapat memperkaya khasanah hukum Indonesia dengan segala pluralitas hukum yang hidup di Indonesia sebagi bagian dari sumber hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djailani, Abdul Qadir,  2001, Agama dan Separatisme, Yayasan PIMAM, Jakarta,

Geertz, Hildren, 1981, Indonesia Cultural and Cummunities, telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia  dengan judul Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, Yayasan ilmu-ilmu social, Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

Liem, Tjong Tiat, 2009, Ethnicity and Modernization in Indonesia Education: A Comparative Study of Pre-Independence and Post Independence Periods, Dalam Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Mas’oed, Mohtar dkk (ed), 2000, Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu, P3PK UGM, Yogyakarta, 

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Renada Media group, Jakarta

Muhammad, Bushar, 2002, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta..

Riyanto, B, 2004, Pengaturan Hutan Adat di Indonesia Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap  UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Bogor, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.

Ter Haar Bzn, B,. 1981, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta,

Wisudo, Bambang, 2010, Bertaruh Nyawa Merajut Damai Kisah Gerakan Peringatan Dini Konflik di Ambon, Yayasan Tifa, Jakarta,

The post MODEL PERADILAN ADAT PADA NEGERI-NEGERI ISLAM DI PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

LOCAL WISDOM OF INDIGENOUS PEOPLE IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

(The Sasi Tradition at Haruku Village in Environmental Conservation)

Revency Vania Rugebregt[1]

Eliza Kissya[2]

Abstract

Natural resource management is an important thing that should be done by the community for  survival. However, in natural resource we should pay attention to the balance of nature in order to avoid degradation of the environment. In various parts of the world, environmental degradation is a global issue that is very troubling because the consequences have an impact on the reduction of natural resources, damage to ecosystems, the water level rise, climate change and others. Consciously of many ways in the management of natural resources has resulted in environmental damage, coupled with government policies that give permission without good supervision to entrepreneurs or private individuals in natural resource management adds a long list of environmental damage. On the other hand the tradition of natural resource management better have existed since time immemorial that in doing for generations by indigenous peoples. That local wisdom not only for environmental management at terrestrial but also at marine and coastal.  In Haruku Village, Central Maluku, Indonesia, one of the traditions of natural resource management is known by Sasi tradition, a tradition in natural resource management which is famous to protect and preserve the environment. These traditions have been going on from generation to generation and remain on guard, even though there are trends of extinction due to the progress of time.

Keyword : Local Wisdom and Sasi Tradition

a. Background

Among many agricultural and fishing communities throughout Maluku Islands, sasi is an historic family of institutions and practices which have been used to regulate access to particular resources and territories under a variety of property regime. regimes. Although there has not been systematic study of sasi over a broad geographic range, it is clear that a family of marine tenure institutions have been and  in many areas continue to be practiced throughout the 1,029 or more Moluccan Islands of Eastern Indonesia. [3]

Time and space are the most important media through which many Moluccan  communities regulate access to resources and territories that are important from subsistence and commercial perspectives.

Historically, and in many contemporary Moluccan communities as well, sasi practices are not just a body of changing rules, but also a diverse set of institutional roles having varying degrees of relationship to central governmental and religious authority. Sasi role holders, including kewang and other practitioners, combine religious  civil, martial and commercial functions. Attempts to characterize sasi monologically, as a religious institution, a secular commodity-procurement institution, or conservation: focused organization, would be inadequate and inaccurate[4].

In certain areas of the Maluku Islands, sasi was, and as we shall see below, continues to develop as an instrument facilitating commercial regulation of access to valuable agricultural crops, especially coconuts, betel and kenari nuts, as well as cloves. Indeed, the pivotal historic role of the central and north Maluku Islands (including Ambon, Saparua, Seram, Banda, Buru, Haruku, Banda, Ai, Hatta, and Ran, as well as the renowned Halmahera, Ternate and Tidore) as

supply centers for the world spice trade implies that sasi development in certain areas may have been stimulated by market. As we shall see below, contemporary marine sasi is being used as a way to institutionalize traders’ access to commodities from local, village-based markets.

To some extent, the same kind of functions may have been historically provided by agricultural sasi. Prior to the arrival of Europeans in the 16th century traders from Makassar, East Java, the Philippines, and Banten were sailing to local Moluccan ports seeking agricultural commodities (Andaya). Like their European successors, these traders needed to establish and secure access to prized agricultural crops grown in remote village groves. During the 16th century Portuguese, British and Dutch traders also arrived, eager to establish monopolies on  the Moluccan spice trade for European markets. The development of institutional control mechanisms, whether superimposed on already existing indigenous practices or invented by local native elites, traders, and later, Dutch government officials, may have been driven by commercial motives[5].

The history of sasi in remote coastal hamlets of the Maluku Islands is largely the product of the ways variously powerful and differently positioned interests have interpreted, and continue to invent interpretations of this institution, its administrative structure, its rules, and most importantly, its purposes.

In Indonesia during the early 1980s and continuing into the 1990s, new kinds of talk about environment, economic development, and later, social equity, began to inform central government policy, institutions, and the discourse of political leaders and policy makers. Indonesia’s Basic Law of the Environment was passed in 1982, and the influential Department of Population and Environment, directed by the charismatic, articulate Emil Salim, was formed in 1978. WALHI, the Indonesian Environmental Forum, an umbrella agency for more than one hundred nongovernmental environmental and social activist groups scattered across this archipelago, was formed in 1980.

Between the remote provincial villages of Maluku Province and the political center in Jakarta, persons, ideas, and new ways of talking about the environment and communities, moved across the seas. Since the 1980s, interaction among the environmental and economic interests, and discourses of Java-based governmental and non-governmental institutions, academic and scientific institutions in the Molluccan capital, Ambon, and formal and customary village leaders in remote Moluccan hamlets have driven changes in interpretation and implementation of sasi.

Although there are so many kinds sasi that grow in Maluku, but the unique that until now surviving in the village of Haruku is  Lompa fish. As in other villages in Maluku, in the village of Haruku as well, the traditional sasi law has existed since olden times. So far no authentic information or data has been found about the time that sasi was first applied in this village. From legends or folk tales, however, it can be estimated that sasi became a part of the culture of Haruku village in the 1600’s.[6]

b. The Meaning of Sasi

Sasi can be described as a prohibition on the harvesting of certain natural resources in an effort to protect the quality and population of that biological natural resource (animal or plant). Because the regulations for implementing this prohibition also touch upon man’s relationship with nature and with other men in the area affected by the prohibition, sasi is also an effort to maintain the patterns of social life through the equal distribution among all local citizens / inhabitants of the benefits or income from the surrounding natural resources[7]. Sasi,  literally meaning ‘ban’, determines what people should or should not do, based on traditional social values. The use of resources – both on land and sea – is regulated through open and close season, with the chiefs of the Kewang[8], the body responsible for regulating resource use, vested with the authority to implement regulations and impose sanctions on those who violete them. The position of chief is hereditary, while the members of the Kewang also play active roles in creating environmental awareness among the community[9].

b. Legal Base and Institution of Sasi

The rules o f sasi are decided in a meeting of the Dewan Adat (Customary Council) (Saniri; in Haruku referred to as Saniri’a Lo’osi Aman Haru-ukui or the “Supreme Customary Council of the Village of Haruku). The implementation of this decision is referred to the Kewang, the adat institution charged with supervision of the implementation of the rules of sasi.

The Kewang in Haruku was established when sasi was first applied in this village.

Its structure is as follows:

1. Head of Land Kewang
2. Head of Sea Kewang
3. Assistant of Kewangs
4.  A Secretary
5.  A Treasurer
6.  Members

Members of the Kewang are chosen from every clan (soa) in Haruku. The head of the Land Kewang and the head of the Sea Kewang are both appointed according to inheritance or descent from the first officials who held these positions. The same is true for the assistant of Kewangs.

As monitors of the implementation of sasi, the Kewang are charged with: a) safeguarding the implementation of all sasi rules established by the Saniri meeting, b) punishing or disciplining those citizens who violate the rules. c) establishing and checking the borders of the land, sea and river areas included in the sasi area d) setting up or putting up sasi signs, and e) holding meetings or conferences in connection with the implementation of sasi.

• Type of Sasi

Four types of sasi are known in the village of Haruku :

1. Sea sasi
2. River Sasi
3. Forest Sasi
4. Village sasi

• The Rules of Sasi in Haruku[10]

The following describes in detail the rules of the four types of sasi enforced in Haruku. Thus were adopted on ]une 10, 1985 by a meeting of the Supreme Customary Council of Haruku village (Siniri’a Lo’osi Aman Haru-ukui) and were signed by the Raja of Haruku (Berthy Ririmasse), the  head of-the Land Kewang (Eliza Kissya) and the head of the Sea Kewang (Eli Ririmasse).

It must be stressed once again that these sasi rules in fact have existed for a long time, so that the rules which are here written down, in essence only reiterate the adat rules which has been handed  down from the ancestors of the village. Nevertheless, as is seen clearly in the rules of river sasi, a number of additional regulation have been formulated (for example, the prohibition on the operation of motor boats – with engine running – on the river) to anticipate modern day developments. Similarly, the rules regulating the size of cash fine imposed for violations also have been adjusted to represent economic development. An example of an addition to the river sasi  is the prohibition on the use of a certain of fine meshed factory made net (karoro) which was type formerly unknown and has only appeared in the last few years. Experience has shown that this type of fishing equipment is very damaging because it is capable of catching all fish regardless of size. (It resembles the “pukat harimau” or large trawling nets). The same is true of the prohibition in the village sasi of tree climbing by women, which has been renewed. This prohibition was changed to allow women to climb tress as long as they use appropriate clothing, a.o., because appropriate clothing is now also available (such as long pants) to be worn by women. All this indicates that sasi is not a collection of rigid regulations. It continues to be dynamic and responsive the changing times, as long as the essence of its spirit, soul or life (i.e., the principle of conservation and balance in man’s life with other men and in his relationship with the surrounding natural world) does not change and is maintained.

Sea Sasi

1.  The borders of the area covered by the sea sasi begin at the northern corner of the village hall, 150 meters to the west and to the south as far as Tanjung Wairusi.

2. The borders of the sasi on the lompa fish in the sea: begin at the harbor of Vetor, 150 meters toward the sea to the west and the south as far as Tanjung Hi-i.

3. The catching of fish in the sasi area is prohibited with any fishing equipment whatsoever, except the throw net (jala) but this must be used on foot and without boats. Fishing with a jala is allowed only in water that is waist high on an adult.

4. The free anchoring area stretches from the northern comer of the village hall to Tanjung Waimahu. In this free anchoring area people may catch fish with nets, but may not quarrel. If there are disputes this area will also fall under sasd rules.

5. If any lompa fish enter the free anchoring area, they may not be caught with a fine mesh net.

6. The catching of fish with a karoro net is forbidden in the sasi area as well as in the free anchorage area.

River Sasi

1. In the river the borders of sasi in the river begin at a. the mouth of the Wai Learisa Kayeli to Wai Hautotui

b.  the mouth of the Wai Learisa Kayeli to Air Kecil.

2. lf lompa fish enter the river, they may not be bothered or caught, even though other fish entered the river together with the lompa.

3. When the sasi on lompa fish is lifted, it is forbidden to clean fish in the river or throw the heads of lompa fish into the river.

4. The washing of kitchen equipment such as dirty plates et al. in the river is prohibited.

5. Mixed bathing by men and women is forbidden. They must bathe in their respective places which have been provided as follows:

a. for women:

–  at Air Besar

–  at Air Pohon Lemon

–  at Air Kecil

–  at Air Pohon Lenggua next to Sebelah Air and as far as Gali Air, as indicatedby sasi  signs set by the Kewang.

b. for men

–  at Air piting

–  at Air Cabang Dua

next to Sebelah Air and as far as Gali Air as indicated by the sasi signs set by the Kewang.

6. People are forbidden to enter the river in motor boats or speed boats with engines running.

7. The washing of clothes or anything else whatsoever is forbidden in the place where drinking water is taken.

8. the felling of trees – except for sago trees – on the river banks near the sasi site is prohibited.

Forest Sasi

1. The taking of young fruits such as pineapples, candlenuts, cempedak(resembles jackfruit), durian (stink fruit), areca nuts and others is prohibited.

2. The cutting down of areca palms which are bearing fruit or of any other fruit tree for the making of fences is prohibited

3. The cutting of palm leaves for roofing (atap) or young sago le’aves (hahesi) without permission from the owner and the Kewang is forbidden.

Village Sasi

1. People are prohibited from disturbing the peace and making noise on Saturday nights.

2. Parties and other events held in the evenings must obtain permission from the Saniri Negeri[11] (Adat Council).

3. The catching of (taba) fish is prohibited on Sundays from 5:00pm to 7:00pm Eastern Indonesian Time.

4. Except in an emergency or during the clove season and with the permission of the Kewang, going to the forest on Sundays is prohibited.

5. Drying palm leaves, burning grass, or coconuts shells etc.,on the main road are prohibited.

6. Drying clothes on fences is prohibited.

7. Throwing grass and defecating into the river are forbidden.

8. Grass must be disposed of at least four meters from the river in places allocated by the Kewang.

9. Women when returning from the river are forbidden to wear their sarong only chest high.

10. Men are forbidden to wear sarongs at noon, unless they are ill. They are also prohibited from using a loincloth or a wrapped around towel on the main roads.

11. Women are prohibited from climbing trees unless they are wearing appropriate clothing.

12. The area of Kolam Jawa (java pond) is declared closed and protected and it is guarded to prevent it from being damaged by anyone.

13. Those who violate these sasi regulations, will be fined as follows:

a. Cutting atap (palm leaves) without permission Rp 5,000

b. Entering the river with running engines Rp 10,000

c. Taking young fruit Rp 5,000

d. Bothering lompa fish in the river Rp 2,500

e. Women retuming from the river wearing only a cloth; and men walking around the village wearing a loincloth or a wrapped towel Rp 10,000

f. Washing dishes, defecating or throwing grass into the river etc. Rp 2,500

g. Going to the forest or the sea on Sundays Rp 5,000

h. Scolding or swearirg Rp 5,000

i. Taking coral Rp 10,000

j.  Cutting mangrove trees or other plants at Kolam Jawa Rp 5,000

k. These are the general sasi rules in effect in Haruku.[12]

Sasi On Lompa Fish In Haruku Village

Among all the fish in Haruku, the lompa are the most important. Of all forms of sasi in the village, the most significant and the one unique to Haruku is the sasi on lompa fish (Trisina baelama,a kind of small sardine). This type of sasi is described as specific to Haruku because in fact, it is not found anywhere else in Maluku. It is even more special because it represents an integration of sea sasi and river sasi. This results from a peculiarity of the lompa fish,which like the salmon that are widely known in Europe and America, can live both in sea water as well as in river water. These fish spend every day from 4:00 am to 6:30 pm in the Learisa Kayeli fiver at least 1,500 meters from the mouth of the river. Only in the evening do they move out to the open

sea to search for food, returning again to the river in the early morning hours. Research of the Fisheries Department of Pattimura University in Ambon has shown that the Learisa Kayeli river where the fish live and rest all day long, in is fact surprisingly poor in the plankton which is their main food. This raises the question which remains unanswered to this day: where in fact do the lompa fish spawn to create their new generations ?

c. Implementation and Regulation Of The Lompa Fish Sasi

Usually young lompa fish are first seen off the coast of Haruku between April and May. At this time, the sasi on lompa fish goes into effect (sasi is closed). Usually a month or two after they first observed, these schools of young fish start to search for the river mouth to enter the river. The Kewang, as implementer of the sasi,has to place sasi signs in the form of. a stick tied around with young coconut leaves (janur) at the tip. This stick signifies that the rules of  sasi on lompa have gone into effect. They include, a.o.:

1..As long as the lompa fish are within the area covered by sasi they may not be caught or bothered in any way whatsoever.

2. Sea-going motor boats may not enter the Learisa Kayeli with their engines running.

3. Kitchen utensils may not be washed in the river.

4. Refuse may not be thrown into the river, but may be placed about four meters from the edge of the river in places designated by the Kewang.

5. If bait is needed for fishing, lompa fish may only be caught with a hook, but this may not be done in the river.

Those who violate the rules are fined according to the rules of sasi. Even children who violate the rules are punished with five strokes with a rattan as a sign that the child must obey the instruction from the five clans of Haruku.

a. Ceremonies of the Lompa Fish Sasi

When the sasi on the lompa fish is imposed, a ceremony referred to as panas sasi (heat o f sasi) is held. This ceremony takes place three times a year, beginning with the first time the lompa fingerlings are seen. The panas sasi ceremony is usually held in the evening at about 8:00pm. It begins when all members of the Kewang assemble in the house of the head of the Kewang, bringing with them dry coconut leaves (lobe) for a bonfire. After a conunon prayer the fire is lit and the Kewang proceed in a group to the center of the sasi site (Batu Kewang), the head of the Kewang lights the bonfire to accompanisment of drums playing an opening melody which indicates that there are five clans ( soa[13]) in Haruku Village. When the beat of the drum has faded away, it is followed by shouts of “siriwei!’, which statement of intent, an oath, or a promise shouted in unison by all Kewang members.

This ceremony takes place at the crossroads where tabaos[14] (decrees or announcements) are usually announced to all villagers and only ends at 10.00 pm in front of the Baileo (village hall) where the remaining dry coconut leaves which have not been burned must be thrown into the ocean.

b. Sign of Sasi on Lompa Fish

After the panas sasi ceremonies, the sasi sign are put up. These are usually referred to as kayu buah sasi and they consist of main kayu buah sasi as well as auxiliary signs. These wooden signs are made of sticks the tops of which are wrapped  with fresh young coconut leaves and they are put up in certain places to define the sasi area. According to the rules, it is the head of the Land Kewang who has the right to take main Kayu buah sasi from the forest for setting up on land. The head of Sea Kewang takes the wood for the kayu sasi buah laut (wood indicating the sasi on the fruits of the sea) which is also referred to as kayu sasi buah anak, (wood indicating the sasi of the young (fish). It is a stick of tongke (a kind of mangrove) which is then wrapped around with keker leaves (a plant growing along the shore) to be set up in the sea as a sign of the sasi. The sea Area of the lompa fish sasi covers 500 by 200 meters, and that on land (river) covers 1,500 by 40 meters, beginning at the river mouth and going upriver.

c. Lifting the Sasi an Lompa Fish

After the protected lompa fish have grown large enough and are ready for harvesting (about 5-7 months after they were first sighted), the Kewang, in a routine weekly meeting held

on Fridays will set a time for opening the sasf (ending the sasi).This decision is reported to the village head for immediate publication to all villagers.

The second ceremony (panas sasi) is carried out, it is the same as that held at the time the sasi was imposed. After the ceremony, at 3:00 am the Kewang carries out his duties by lighting a bonfire at the mouth of the Learisa Kayeli in order to draw the lompa fish into the river earlier than usual according to the calculations of the tide. Usually, not long afterward schools of lompa fish crowd into the river. The people are ready to stretch barriers across the river mouth so that the fish will not be able to escape to the sea when the tide ebbs.

When the tide begins to go out, the beating of drums first signals to the villagers, old and young, small and large, to get ready to go to the river. The second drum is beaten as a sign that all villagers which follows signifies that Raja, the Saniri Negeri and the Pastor should also go to the river and people should take their places at the edge of the river. The Village Head and his group arrive at the river and throw out the first net, they are followed by the Pastor, and then all villagers are free to catch whatever lompa fish there are.

Usually the sasi is lifted for one or two days, and then is quickly imposed again via another panas sasi ceremony. Reserch notes of the Fisheries Departemen of Pattimura University taken at lifting of sasi 1984 show that the lompa fish harvested that year totaled about 35 tons of gross weight : not a small amount for one harvest with an easy an inexpensive method. Such a large a month of fish, clearly represents a plentiful source of nutrition, as well as useful additional income for all citizens of Haruku.

The problem is environmental damage to the coral reefs on the coast of Haruku through unauthorized bombing by irresponsible elements still continuing. Various efforts have been made by people (via the Kewang) to prevent the spread of this destruction of habitat, going as far as bringing this to court and to the police. But no justice for people in Haruku because they are simple and ordinary and do not have access to the centers of power which wield authority over these matters.

d. Indigenous People in Natural Resource Management Conservation

            The role of customary institutions in natural resource management in Indonesia related  to coastal and marine ecosystem, such as Sasi. Lucky Adrianto pointed that all components of fisheries management, perhaps in unwritten form, could be observer in the practices of costumary management systems studied : for example, the boundries of the resource are clearly demarcated ; right holders are clearly identified ; rules for regulating resource use ; system for monitoring use; and for sanctioning of violations are in place ; and there is a fisheries management authority (vested in the customary institution and its chief).

            The evolution from centralization to decentralization was re-started during the Reform Era, with the enactment by Law (UU) Number 22/ 1999 (the Local Autonomy Law), which was revised with law Number 32/2004. The chance has been opened for a shift in the fisheries governance system, a shift of regime from a top-down to a bottom-up approach, which encourages more participation of the communities through the revitalization of community-based management system. The management system has to consider local custom, local customary practices as well as community involvement. Thus, a frame for the implementation of management already exist, but implementation needs stronger political support, with ecosystem and sustainable management principles as the bases. Historically and philosophically, tradition and customary law are considered the manifestation of a nation’s soul from generation to generation[15]

            Sasi as tradition for local community still exist until now. With kewang as  law enforcement of sasi rules, this tradition continues to thrive and survive in protecting the environment. Change of government  system and the enactment a variety of products  with regard to natural resources, both on land and at sea, does not alter the structure, the duties and authority of kewang. Kewang remained consistent implementing measures to protect natural resources, although the state constitution does not agree with it. Example case, when the problem occurred in 1997 between the  kewang Haruku village, which representing  people at Haruku Village  against  PT. Aneka Tambang when they have permission from central government to  exploitation gold resources in the petuanan[16] Haruku village. On the persistence kewang fight rejection  the activity of  PT. Aneka Tambang at the regional, national and international levels, then at the end PT. Aneka Tambang out of the petuanan Haruku village. Another case story, In 2007 when one of the Consultants Company who received permission from the central government and local government conduct a study of sources – geothermal resources in the petuanan Haruku village. Rejection by the  kewang Haruku village published and advocated at the local and central government, have an impact on the cessation of the study. Not because the Kewang refused exploitation and research, but the activity is done without good planning and not environmentally and damaging places around the location of the activities.

e. Closing

            Adat (Custumary) laws regulating sasi are truly alive among people. Sasi contains prohibition on the use of natural resources for certain period of the time to permit particular flora and fauna to renew it self, to maintain quality and increase the population of that resource. Sasi regulation do not only include the natural environment but also the social and the man-made environment. And the Kewang as the law enforcement is a good police and still relevant for this time. So It is important that adat law of sasi is placed in context and adapted so that may continue to be relevant as times change. It is to be hoped that the development experts wil assist the growth of sasi regulations so that their essence can be preserved, so the initiatives from below to uphold the prohibitions on the depletion of natural resources are maintained and to use then as much as possible for the prosperity of the people in development that is both environmentally oriented as well as sustainable.

The post LOCAL WISDOM OF INDIGENOUS PEOPLE IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.