Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan acara Pengukuhan dan Pelepasan Lulusan Sarjana Hukum Periode Januari Tahun 2026 pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Santika Ambon dan diikuti oleh 189 lulusan Sarjana Hukum.

Acara tersebut dihadiri oleh para guru besar Fakultas Hukum, para Wakil Dekan, Ketua Program Studi S1, S2, dan S3 Ilmu Hukum, para Koordinator serta Sub Koordinator Tata Usaha. Turut hadir pula pimpinan universitas, yang dalam hal ini Rektor Universitas Pattimura diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc., serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian tabung dan gordon kepada seluruh lulusan oleh Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum, Dr. Ruslan H. S. Tawari, M.Si, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, bersama Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Sherlock H. Lekipiouw, S.H., M.H. Selanjutnya, Plt. Dekan secara resmi mengukuhkan para lulusan sebagai Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Setelah prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Panca Purna Ikrar oleh para lulusan sebagai bentuk komitmen moral dan profesional. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan lulusan dari Plt. Dekan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H.

Acara ditutup dengan rangkaian sambutan yang disampaikan oleh perwakilan lulusan, Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum, serta Wakil Rektor Bidang Akademik, yang sekaligus memberikan pesan dan harapan agar para lulusan mampu mengimplementasikan ilmu hukum secara bertanggung jawab, profesional, dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

The post Pengukuhan dan Pelepasan 189 Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pattimura Periode Januari 2026 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Ambon – Fakultas Hukum Universitas Pattimura kembali mencatatkan pencapaian akademik melalui pengukuhan 176 sarjana baru pada periode Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Terbuka Senat Fakultas yang diselenggarakan pada Selasa, 29 Juli 2025, dipimpin oleh Ketua Senat Prof. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., secara resmi mengukuhkan para lulusan serta menyerahkan daftar nama alumni kepada Wakil Dekan III, Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Dr. Salmon menegaskan bahwa fakultas terus berupaya meraih akreditasi internasional sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi dan peningkatan daya saing global lulusan.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah alumni telah berhasil menempuh pendidikan lanjut di luar negeri dan menduduki berbagai posisi strategis, baik di instansi pemerintah maupun sektor profesional lainnya. Hal ini mencerminkan kualitas lulusan dan kontribusi nyata Fakultas Hukum dalam pembangunan hukum nasional dan internasional.

Kegiatan ini turut diliput oleh Patimura TV dan menjadi momentum penting dalam menegaskan eksistensi fakultas sebagai lembaga pendidikan hukum yang terus berkembang dan berkomitmen pada mutu.

Sumber: Pattimura TV

The post Fakultas Hukum Unpatti Kukuhkan 176 Sarjana Baru Periode Juli 2025 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

UNPATTI,- Prof. Dr. Juanrico, A. S. Titahelu, S.H., M.H. dikukuhkan sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Pattimura dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Pattimura, Senin, 8 Januari 2024 di Aula Lantai II Gedung rektorat. Pada kesempatan itu Prof. Dr. Juanrico menyampaikan pidato dengan judul “Hakikat Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”.

Dalam pidatonya Prof. Juanrico mengatakan, kesetaran dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakukan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlukan secara berbeda. kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi.

Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the law, inequality of treatment, inequality or education opportunity dan lain-lain.

Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai `a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly (sebuah situasi dikatakan diksriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlukan secara sama). Prinsip non diskriminasi (non-discrimination) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yakni, diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung.

Hukum internasional dan hukum nasional telah memberikan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak fundamental yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia, kemudian diakomodir melalui Peraturan Perundang-undangan yang mengedepankan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Dengan prinsip persamaan ini, para pelaku atau terduga teroris disetarakan dengan lain, jadi hakikatnya adalah kesetaraan, sementara hakikat yang paling dalam adalah keadilan. Untuk itu, tugas dan tanggungjawab penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap terduga atau tersangka juga harus memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak asasi yang dikatagorikan sebagai non-derogable rights ( hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun).

Prof. Juanrico berharap, kepada penyidik ketika melakukan upaya paksa terhadap terduga/tersangka terorisme jangan hanya berdasar kepada kewenangan atau otoritasnya semata yang selalu mengabaikan hak-hak asasi manusia dan penerapan prinsip persamaan didepan hukum tetapi harus berdasar kepada instrument hukum internasional dan hukum nasional serta aturan pelaksana sebagai pedoman dan landasan yuridis dalam melakukan upaya paksa, sehingga terduga atau tersangka terorisme tidak ada yang merasa hak konstitusional warga negaranya dirugikan oleh penyidik ketika melakukan tindak upaya paksa karena diperlakukan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan dan prinsip persamaan didepan hukum ( equality before the law).

Dalam sambutan Rektor Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, MP berharap, Prof, Juanrico, Titahelu mampu menyusun berbagai program dan pemikiran terkait pencegahan terorisme dan radikalisme di kampus, sekitar kampus maupun dimasyarakat.

“Hukum tidak hidup di ruang yang hampa, hukum hidup pada masanya, sedangkan tiap masa ada hukumnya. ad Augusta Per Angusta”

Sumber : Humas Unpatti 

The post Prof. Juanrico Titahelu DiKukuhkan Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dalam Pidato Pengukuhannya “Coorporate Social Responibility (CSR) Prespektif Prinsip Kemanfaatan Hukum”, Prof. Teng Berlianty menyampaikan bahwa pembangunan merupakan tanggungjawab semua element baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya check and balances, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah, serta partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam menunjang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan tidak hanya diperhadapkan untuk memperoleh keuntungan atau nilai ekonomis, tetapi juga harus bersinergi dan selaras dengan aspek sosial serta lingkungan, salah satunya melalui kebijakan tanggung jawab social dan lingkungan (corporate social responsibility) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. Namun kenyataan menunjukan bahwa pelaksanaan CSR sebagai kewajiban hukum perseroan masih terkesan asal-asalan dan belum menyentuh kepentingan masyarakat secara optimal. Apabila CSR dilaksanakan dengan benar akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumberdaya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Sebagai agent of development perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara.

Kebijakan CSR oleh perusahaan merupakan strategi hukum dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan dapat dikatagorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni hubungan publik, strategi pertahanan kedudukan dan keinginan tulus untuk melakukan kegiatan sesuai visi dan misi perusahaan. Selain itu CSR dapat membantu pemerintah untuk menangani keterbatasan anggaran dalam membangun sosial ekonomi perusahaan secara berkelanjutan.  Kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah melalui berbagai program untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga hal penting yang harus dipertahankan perusahaan untuk kelangsungan usahanya, menurut Elkington yakni (1) Profit (Keuntungan) dimana perusahaan tidak hanya dapat memberi keuntungan bagi organisasi tetapi juga memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholder dan tindakan perusahaan untuk memperkuat kemajuan ekonomi di masyarakat; (2) People (Manusia), Perusahaan harus bertanggungjawab untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat serta seluruh stakeholdernya ; (3) Planet (Lingkungan), Perusahaan wajib peduli terhadap lingkungan dan melakukan penerapan proses produksi yang bersih aman dan bertanggungjawab.

Dengan konsep ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestaraian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Ketiga aspek ini menjadi bagian dari manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan hidup secara proporsional. Keuntungan harus dimiliki perusahaan agar tingkat profitabilitas memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan ekistensinya, sehingga perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan atau melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang kehidupan serta menjaga keseimbangan  dan kelestarian linkungan hidup.

Idealnya tujuan dan manfaat penerapan CSR oleh perusahaan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat lokal (adat) atau komunitas setempat melalui berbagai program pemberdayaan sehingga keberhasilan pelaksanaan CSR akan berdampak pada citra perusahaan sehingga keuntungan pun akan meningkat.

Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. M. J. Saptenno, S.H., M.Hum. dalam sambutannya mengatakan Universitas harus mempunyai impact yang besar bagi masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini penting dilakukan supaya berbagai pemikiran ilmiah harus terus dikembangkan dan berdampak, termasuk dalam di bidang Hukum Keperdataan. Kondisi Maluku dengan 16 blok besar mendorong investor untuk datang dan mengembangkan usahanya, serentak dengan itu dana CSR akan terus bergulir untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk tetap mendorong baik secara politis maupun ekonomis  berbagai pihak pengambil kebijakan tingkat daerah agar perusahaan yang hadir di Maluku berkontribusi untuk pembangunan daerah ini supaya terjadi perubahan yang signifikan mencapai masyarakat yang sejatera.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Maluku,  Para Perwakilan  dri Pangdam XVI Pattimura, Lantamal IX, Dekan Fakultas Hukum UKIM, LLDikti Wilayah XII, Politeknik Negeri Ambon serta Mantan Rektor UKIM, Sivitas Akademika Fakultas Hukum, Para Koordinator, Sub Koordinator dan undangan lainnya.

Selamat dan Sukses.

Sumber: HUMAS UNPATTI

The post Unpatti Kukuhkan guru Besar Bidang Ilmu Hukum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.