Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk staf pemerintah dan masyarakat di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu, 4 Oktober 2025. PKM ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Deassy Hehanussa dari Fakultas Hukum Unpatti dan Agustina Isabella Obleo yang merupakan praktisi hukum dari Kejaksaan Negeri Ambon. Kegiatan ini dipandu oleh Dr. Yanti Lewerissa dan berlangsung di kantor Negeri Mamala.

Dr. Yanti Lewerissa menjelaskan bahwa tujuan dari PKM ini adalah agar masyarakat desa, khususnya perangkat desa yang mengatur alokasi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat memahami proses perencanaan keuangan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa, diharapkan perangkat desa dapat terhindar dari perilaku korupsi.

Staf dan masyarakat Negeri Mamala menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan menyampaikan berbagai pertanyaan dan meminta masukan serta saran dari narasumber. Mereka juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada tim PKM dan narasumber dalam sosialisasi tersebut. Dr. Lewerissa berharap melalui PKM ini, staf negeri dan masyarakat terutama perangkat negeri dapat mengelola anggaran desa dengan baik sehingga terhindar dari perilaku korupsi.

Tim PKM yang terdiri dari dua orang dosen berhasil lolos pengajuan proposal PKM dan mendapatkan pendanaan dari Dipa Unpatti. Tim tersebut terdiri dari Dr. Yanti Lewerissa sebagai ketua dan Dr. Deassy Hehanussa sebagai anggota.

Sumber: Pattimura TV

The post Pelaksanaan PKM oleh Dosen Fakultas Hukum Unpatti di Negeri Mamala appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Negeri Ureng – Dosen bagian Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pattimura kembali menunjukkan komitmennya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Negeri Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 8 Agustus 2025. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah negeri dan saniri negeri dalam pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Acara yang berlangsung di Kantor Negeri Ureng ini secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H.,  dan menghadirkan tiga narasumber Guru Besar hukum yang berkompeten di bidangnya:

• Prof. Dr. M. J. Saptenno, S.H., M.Hum., memaparkan pentingnya revitalisasi lembaga adat dalam sistem pemerintahan negeri.

• Prof. Dr. Salmon Nirahua, S.H., M.Hum., menjelaskan prinsip dan praktik pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

• Prof. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum., mengulas proses pembentukan peraturan negeri yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Sherlock H. Lekipiouw, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara, para dosen bagian HTN/HAN Fakultas Hukum, serta perangkat pemerintahan negeri dan masyarakat setempat. Interaksi langsung antara akademisi dan pemerintah lokal menciptakan ruang diskusi yang konstruktif, sekaligus menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan praktik pemerintahan.

Masyarakat Negeri Ureng, melalui para pejabat dan tokoh adat, menyampaikan apresiasi atas upaya Fakultas Hukum dalam memberikan pembekalan pengetahuan dan pendampingan. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan negeri yang lebih profesional, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai budaya lokal.

Kegiatan PKM ini menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat, yang tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan tetapi juga meneguhkan peran universitas sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Sumber: Pattimura TV

 

The post Dosen Bagian HTN/HAN FH Unpatti Gelar PKM Di Negeri Ureng appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada hari Kamis, 23 Januari 2025, menggelar kegiatan pembentukan dan pembahasan program-program kemahasiswaan, yang bertujuan mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa ke depan. Kegiatan yang berlangsung di kampus ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., bersama tim staf kemahasiswaan Fakultas Hukum.

Dalam diskusi ini, salah satu fokus utama adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Selain membahas berbagai inisiatif, fakultas juga membagikan panduan PKM 2025 kepada mahasiswa. Panduan ini diharapkan dapat memberikan arahan lebih lanjut bagi mahasiswa untuk memahami, mempelajari, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh program ini.

“Program Kreativitas Mahasiswa merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, agar mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis maupun profesional,” ujar Dr. Peilouw. Beliau juga menambahkan bahwa program ini bertujuan membantu mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta memperkaya budaya nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi atas dukungan penuh terhadap Program Kreativitas Mahasiswa. Dukungan ini dinilai penting untuk mendorong mahasiswa meraih prestasi serta menggali potensi terbaik mereka.

Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura berharap mahasiswa semakin termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program kemahasiswaan, sekaligus menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

The post Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bahas Program Kemahasiswaan untuk Tingkatkan Kreativitas Mahasiswa appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kegiatan diskusi adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat lantaran Negeri Soya di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, merupakan salah satu desa binaan Fakhum Unpatti selain juga Negeri Seith, di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Raja Negeri Soya, John. L. Rehatta dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada pihak Unpatti Ambon, khususnya Fakhum yang sedianya dapat menggelar diskusi Problematika Hukum di Desa, yang memang merupakan hal yang sangat penting dan urgensi terutama bagi Negeri Soya sendiri.

“Saya sangat berterima kasih atas dilakukannya kegiatan ini, karena memang Negeri Soya sebagai salah satu negeri adat di Maluku, khususnya di Kota Ambon terkadang sering terkendala dan menghadapi tantangan antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum adat dalam masyarakat adat yang sudah dijalankan sejak dulu,” ungkapnya.

Dijelaskan Rehatta, adakalanya hukum menjad bahan permainan, karena antara para pelaku hukum yang satu dan para pelaku hukum yang lain, mereka dengan pemikiran serta agumentasinya dalam menafsir hukum, sehingga secara tidak langsung membuat persoalan hukum itu sendiri tidak dapat terselesaikan dengan baik di kalangan masyarakat bawah, kendatipun sudah ada putusan yang berkakuatan hukum tetap atau inkrah.

“Ini banyak terjadi dalam penerapan hukum terkait persoalan-persoalan tanah di Maluku maupun di Kota Ambon, yang mana sebagai salah satu negeri adat yang punya petuanan cukup besar, sering mengalami hal itu. Saya sering berpikir bahwa hukum ini tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah apalagi soal-soal tanah,” ujarnya.

Menurut Rehatta, orang-orang yang mengerti tentang hukum positif yang berlaku saat ini, tapi mereka tidak mengerti dan memahami secara benar tentang hukum adat itu sendiri. Kenapa? Karena sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan produk hukum-hukumnya, hukum adat itu sudah ada dan berlaku sampai saat ini dalam kalangan masyarakat adat.

“Sebelum kita kenal hukum agamapun, kita sudah mengenal hukum adat, walaupun hukum adat itu sendiri tidak banyak yang tertulis, namun sangat melekat dan berlaku pasti untuk masyarakat. Sedangkan kalau hukum tata negara atau hukum positif bisa diplintir kiri kanan, sehingga yang benar bisa salah dan salah bisa benar. Itu banyak terjadi dan bisa dilihat saat ini,” tandasnya.

Rehatta juga sangat bersyukur di masa pemerintahannya ada kegiatan yang sangat baik dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat di Negeri Soya, sehingga generasi Soya kedepan dapat memahami hukum itu sendiri, karena maknanya sangat besar sekali.

“Banyak hal yang harus kita pelajari tentang hukum ini. Satu yang saya mau katakan, kita boleh main dengan semua hukum, tapi jangan sekali-kali bermain dengan hukum karma. Jadi apa yang benar katakanlah benar dan yang salah katakanlah itu salah. Jangan diputarbalikan hanya karena kepentingan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, kegiatan diskusi “Problematika Hukum di Desa” itu melibatkan semua stakeholder di Negeri Soya, diantaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda hingga Tokoh Perempuan dan unsur-unsur terkait lainnya.

Empat narasumber yang dihadirkan, yakni A. D. Bakarbessy dengan materi Problematika Hukum terkait Perspektif Hukum Tata Negara; Arman Anwar dengan materi Problematika Hukum terkait Perspektif Hukum Lingkungan; Sherly Adam tentang Problematika Hukum terkait Perspektif Hukum Pidana; dan Pieter Radjawane dengan materi Problematika Hukum terkait Perspektif Hukum Perdata.

Dinamika diskusi berjalan sangat dinamis ada ada sesion tanya jawab antara peserta dengan para narasumber.(**)

Sumber : MalukuPost

The post Pemneg Soya Gandeng Fakultas Hukum Unpatti Gelar Diskusi “Problematika Hukum di Desa” appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.