seminar nasional Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura

FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Oct 2026 10:22:35 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 dengan mengangkat tema “Kecerdasan Artifisial & Masa Depan Perguruan Tinggi”, dengan subtema “Inovasi, Etika, dan Integritas Akademik.”

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (1/10/2026) di Auditorium Lantai III Fakultas Hukum Universitas Pattimura tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Semarang yang mengikuti kegiatan secara daring. Seminar dipandu oleh Dr. Yosia Hetharie, S.H., M.H.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, yang menegaskan bahwa peringatan Dies Natalis ke-70 tidak semata-mata menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan pendidikan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Kecerdasan artificial bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Ini sudah ada dalam genggaman kita. Mahasiswa memakainya untuk mencari referensi, dosen memanfaatkannya untuk proses pembelajaran, dan perguruan tinggi mulai mengadopsinya dalam sistem administrasi hingga penelitian. Kecepatannya luar biasa,” ujar Dekan dalam sambutannya.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan artifisial membawa peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Karena itu, pemanfaatan teknologi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka inovasi yang tetap memperhatikan etika, integritas akademik, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H. mengangkat materi “Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan Tinggi: Perspektif Regulasi dan Etika Akademik”. Materi tersebut membahas AI dari perspektif konseptual, normatif, serta arah kebijakan dalam konteks pendidikan tinggi.

Prof. Juanrico menjelaskan bahwa kecerdasan artifisial merupakan perubahan yang memengaruhi berbagai aspek perguruan tinggi, mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pelayanan akademik. Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan etika akademik, orisinalitas karya ilmiah, integritas proses pendidikan, privasi, dan kualitas pengetahuan.

Dalam perspektif hukum, ia menempatkan penggunaan AI dalam sejumlah lapisan kerangka hukum Indonesia, antara lain terkait pendidikan tinggi, sistem pendidikan nasional, transaksi dan informasi elektronik, pelindungan data pribadi, penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta kebijakan etika AI.

Prof. Juanrico juga menekankan prinsip bahwa AI bukan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam konteks pertanggungjawaban manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu ditelusuri kepada pihak yang merancang, mengendalikan, menggunakan, mengambil keputusan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI sesuai dengan konteks hukumnya.

Pada aspek etika akademik, ia menyoroti lima prinsip utama, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, verifikasi, serta keamanan dan privasi.

Penggunaan AI dalam lingkungan akademik, menurut materi tersebut, juga perlu dibedakan berdasarkan konteks dan risikonya. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk brainstorming, latihan, simulasi, umpan balik bahasa, maupun eksplorasi selama sesuai dengan ketentuan tugas. Namun, penggunaan AI menjadi persoalan ketika bertentangan dengan ketentuan asesmen dan disertai misrepresentasi, manipulasi, atau penghilangan tanggung jawab akademik.

Dalam konteks tersebut, Prof. Juanrico menawarkan lima prinsip kebijakan untuk FH Unpatti, yakni AI-enabled, bukan AI-dependent; human accountability; risk-based governance; transparency and traceability; serta continuous review.

Ia juga merekomendasikan penyusunan pedoman penggunaan AI bagi sivitas akademika FH Unpatti, termasuk pengaturan kategori penggunaan AI, standar penggunaannya dalam tugas, ujian, skripsi, tesis, disertasi, penelitian dan publikasi, serta protokol perlindungan data dan informasi rahasia.

AI dalam Penulisan Ilmiah: Antara Kemudahan dan Tanggung Jawab

Sementara itu, Ridwan Arifin, S.H., LL.M. membawakan materi berjudul “Kala AI Menulis untuk Saya: Etika, Integritas, dan Masa Depan Penulisan Ilmiah.” Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta melihat penggunaan AI bukan sekadar dari pertanyaan boleh atau tidak boleh, tetapi dari bagaimana seorang akademisi tetap menjalankan peran dan tanggung jawab ilmiahnya ketika AI digunakan dalam proses penulisan.

Ridwan menjelaskan bahwa AI saat ini dapat membantu hampir seluruh tahapan perjalanan penelitian, mulai dari brainstorming topik, pencarian kata kunci, merangkum artikel, menjelaskan konsep, membuat outline, membantu bahasa, menerjemahkan, coding, analisis data, membuat tabel atau gambar, hingga membantu penulisan dan menemukan kemungkinan research gap.

Namun, kemudahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab akademik manusia. Ia menekankan empat hal yang tetap menjadi tanggung jawab peneliti, yakni judgment, verification, original contribution, dan accountability.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah hallucination, ketika AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi ternyata keliru. Salah satu contohnya adalah ketika AI diminta memberikan sejumlah artikel ilmiah lengkap dengan penulis, tahun, jurnal, dan DOI, tetapi setelah diverifikasi artikel tersebut ternyata tidak pernah ada.

Karena itu, Ridwan menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap informasi dan referensi yang dihasilkan AI. Citation, menurutnya, bukan sekadar daftar pustaka, tetapi menjadi bukti bahwa penulis mengetahui dari mana suatu klaim berasal.

Ia juga membahas persoalan plagiarism dan attribution, bias, akuntabilitas, serta orisinalitas karya ilmiah. AI dapat membantu menghasilkan teks, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian, pemikiran, kontribusi intelektual, dan tanggung jawab seorang penulis.

Penggunaan AI Perlu Dilihat Berdasarkan Risiko

Dalam pemaparannya, Ridwan memperkenalkan pendekatan “AI Use Spectrum”, yang membagi penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya.

Penggunaan dengan risiko relatif rendah antara lain untuk memperbaiki grammar dan spelling, meningkatkan readability, menerjemahkan, membantu format, dan brainstorming awal, dengan catatan hasilnya tetap diperiksa oleh manusia.

Pada tingkat berikutnya, AI dapat digunakan untuk membantu membuat outline, menyusun argumen, merangkum literatur, memberikan alternatif formulasi, maupun membantu interpretasi awal, tetapi membutuhkan kontrol manusia yang kuat. Pengguna harus memastikan bahwa sumber asli telah dibaca, klaim telah diverifikasi, dan argumen tetap merupakan hasil pemikiran penulis.

Sementara itu, penggunaan AI untuk menulis seluruh skripsi dan mengklaimnya sebagai karya sendiri, membuat data penelitian atau hasil statistik yang tidak pernah dilakukan, menghasilkan referensi palsu, maupun menjadikan AI sebagai author ditempatkan sebagai penggunaan yang sangat bermasalah.

Ridwan juga menekankan bahwa penggunaan AI tidak otomatis merupakan misconduct. Persoalan etika muncul ketika penggunaan AI dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau tidak diungkapkan dalam konteks yang memang membutuhkan pengungkapan.

Ia kemudian mengajak mahasiswa menggunakan tujuh pertanyaan sebagai semacam “AI Ethics Survival Guide”, antara lain apakah tujuan penggunaan AI adalah membantu bahasa atau menggantikan pemikiran, apakah pengguna memahami output yang dihasilkan, apakah sumber asli telah diperiksa, apakah AI mengubah substansi ilmiah, apakah terdapat data pribadi atau informasi rahasia, apakah jurnal mengizinkan penggunaan tersebut, serta apakah pengguna bersedia mempertanggungjawabkan hasil akhirnya.

Menjaga Manusia Tetap Menjadi Pengambil Keputusan

Seminar nasional ini memperlihatkan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial tidak hanya menghadirkan pertanyaan mengenai kemampuan teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana perguruan tinggi menjaga integritas, akuntabilitas, keamanan data, dan kualitas pengetahuan.

Pada bagian akhir materinya, Ridwan menegaskan bahwa kemampuan AI menghasilkan teks tidak serta-merta menjadikan manusia kehilangan perannya sebagai ilmuwan. Peneliti tetap menjadi pihak yang menghasilkan pengetahuan, melakukan verifikasi, membuat keputusan ilmiah, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian.

Sejalan dengan itu, materi Prof. Juanrico menempatkan tata kelola AI perguruan tinggi pada kebutuhan akan aturan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diarahkan agar pemanfaatan AI dapat mendukung inovasi pendidikan tinggi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan etika akademik.

Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 FH Unpatti ini menjadi salah satu ruang akademik untuk mempertemukan perspektif hukum, teknologi, pendidikan, etika, dan integritas akademik dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial yang semakin terintegrasi dalam kehidupan perguruan tinggi.

The post FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Unpatti Gelar Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kepulauan: Integrasi Kebijakan, Ekologi, dan Kearifan Lokal

FHukum CMSMaster — Wed, 20 May 2026 10:17:54 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kepulauan: Integrasi Kebijakan, Ekologi dan Kearifan Lokal” yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum serta disiarkan secara daring melalui Zoom. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2026 ini menghadirkan para akademisi, praktisi lingkungan, mahasiswa, dosen, organisasi lingkungan hidup, hingga alumni sebagai peserta diskusi ilmiah mengenai masa depan pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

Seminar nasional tersebut menghadirkan keynote speaker Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H. yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan hukum, pendekatan ekologis, dan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Dalam paparannya, ia menilai bahwa wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah kontinental sehingga membutuhkan model pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berbasis masyarakat lokal.

Jalannya seminar dipandu oleh moderator Welly Angel Riry, S.H., M.H. yang memimpin diskusi secara interaktif dan dinamis. Moderator mengarahkan jalannya forum ilmiah dengan menghubungkan berbagai perspektif yang disampaikan para narasumber, mulai dari aspek hukum, ekologi, masyarakat adat, hingga tata kelola lingkungan pesisir di wilayah kepulauan. Suasana seminar berlangsung aktif dengan antusiasme peserta yang memberikan berbagai pertanyaan dan pandangan kritis terkait tantangan pengelolaan lingkungan di Indonesia timur.

Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, yakni Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M. yang membawakan materi mengenai “Signifikansi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Pesisir, Perairan dan Lingkungan Hidup.” Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, menghadapi berbagai persoalan kompleks mulai dari kompetisi dengan nelayan besar, keterbatasan kapasitas penangkapan ikan, lemahnya sistem pengelolaan dan keuangan, hingga posisi tawar yang masih rendah dalam sistem ekonomi maritim.

Menurutnya, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak sering kali mendorong praktik penangkapan ikan secara berlebihan dan merusak lingkungan laut. Karena itu, kearifan lokal masyarakat pesisir dinilai memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Sementara itu, pembicara dari Yasi.ID, Tirza Theorupun, S.H. membahas tema “Isu Lingkungan dalam Masyarakat Adat.” Ia menyoroti pentingnya pendekatan ekonomi restoratif dalam pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan. Menurutnya, model ekonomi restoratif harus menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam karena menempatkan pemulihan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal sebagai inti dari kegiatan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat selama ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam sehingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga berarti menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada eksploitasi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek ekologis dinilai akan mempercepat kerusakan lingkungan dan memperbesar konflik sosial di wilayah pesisir.

Pembicara berikutnya, Prof. Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.Hum. dari Universitas Pattimura membawakan materi mengenai “Pengaturan dan Pengelolaan Lingkungan di Wilayah Kepulauan.” Dalam paparannya, ia menguraikan sejumlah persoalan utama yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah kepulauan Indonesia.

Beberapa isu penting yang disoroti antara lain belum tersedianya pengaturan tata ruang laut dan pesisir secara menyeluruh, konflik pemanfaatan ruang dan kewenangan antar sektor, serta meningkatnya ancaman bencana alam dan kerusakan ekosistem pesisir. Ia menegaskan bahwa wilayah kepulauan memerlukan kebijakan hukum yang terintegrasi agar pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan secara parsial.

Selain menjadi forum akademik, seminar nasional ini juga menjadi ruang diskusi strategis antara akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan di wilayah kepulauan. Para peserta aktif berdialog mengenai pentingnya reformasi kebijakan lingkungan, penguatan peran masyarakat adat, serta perlunya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologi.

Melalui seminar nasional ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura diharapkan dapat terus mendorong lahirnya gagasan-gagasan akademik dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan yang menjadi identitas utama Provinsi Maluku dan Indonesia sebagai negara kepulauan.

The post Fakultas Hukum Unpatti Gelar Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kepulauan: Integrasi Kebijakan, Ekologi, dan Kearifan Lokal appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Nasional Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-69 Fakultas Hukum

FHukum CMSMaster — Fri, 03 Oct 2025 02:27:55 +0000

Unpatti,- Dalam Rangka Perayaan HUT Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ke-69 fakultas tersebut menggelar Seminar Nasional Dengan Tema “Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia: Mensinergikan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Wilayah Kepulauan” pada Rabu, 1/10 di Aula Gedung Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Seminar Nasional Fakultas Hukum dengan tema “Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia: Tata Kelola dan Membangun Daerah Wilayah Kepulauan”.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa kegiatan akademik seperti seminar nasional menjadi bagian penting dari langkah strategis Fakultas Hukum dalam upaya meraih akreditasi internasional. “Fakultas Hukum saat ini sedang berbenah, baik dari sisi sistem, kegiatan akademik, maupun sarana pendukung pembelajaran. Langkah-langkah strategis yang dilakukan cukup bagus, dan seminar nasional ini menjadi salah satu wujud nyata penguatan tersebut,” ujarnya.

Seminar ini turut menghadirkan para alumni berprestasi dan pakar di bidang hukum, di antaranya Gubernur Maluku, Hamra Samal, SH., MH., serta Dr. Rahmat dari Universitas Tadulako. Menurut Rektor, kehadiran para narasumber tersebut memberikan nilai tambah berupa gagasan, ide, serta wawasan baru bagi mahasiswa maupun dosen.

Prof. Leiwakabessy menekankan pentingnya isu tata kelola kemaritiman, khususnya di Maluku yang memiliki luas wilayah laut mencapai 92% dengan sekitar 1.400 pulau. “Tata kelola kemaritiman dan kedaulatan maritim harus menjadi perhatian bersama. Harapannya, seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga forum akademik dapat memberi kontribusi nyata dalam pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rektor berharap hasil diskusi dalam forum tersebut menjadi aspirasi bersama untuk diwujudkan, baik dalam kerangka tanggung jawab Fakultas Hukum Unpatti, stakeholder, maupun Pemerintah Provinsi Maluku.

Hal Senada juga diungkapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H dalam sambutannya mengatakan sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan Dies Natalis. “Selama ini kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi aspek hukum atau legal standingnya belum sepenuhnya terlihat. Karena itu, melalui seminar nasional ini, kita memberikan penguatan pada politik pemerintah daerah untuk membangun poros maritim Maluku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Salmon menyoroti perkembangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas. Menurutnya, isu hukum yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah harus memiliki landasan yang tepat agar dapat diimplementasikan secara efektif. “Fakultas Hukum sejak lama telah memberi perhatian pada draft akademik Undang-Undang Daerah Kepulauan. Harapannya, regulasi ini memberi peluang lebih besar bagi Maluku dalam pembangunan wilayah kepulauan,” jelasnya.

Selain seminar nasional, Fakultas Hukum juga akan menggelar seminar internasional dengan fokus pada hukum adat dan peran masyarakat hukum adat. Isu ini relevan dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memberi legitimasi kepada masyarakat hukum adat untuk berperan sebagai hakim pendamaian desa.

“Namun, bagaimana prosedur dan kekuatan hukum dari kewenangan tersebut belum diatur jelas dalam regulasi yang ada. Karena itu, seminar internasional akan membahas secara mendalam dasar hukum dan legal standing masyarakat hukum adat,” lanjutnya.

Dr. Salmon menambahkan bahwa kegiatan seminar juga diikuti oleh mahasiswa semester awal hingga menengah, baik secara luring maupun daring, untuk membuka ruang partisipasi dan umpan balik dari masyarakat luas. “Harapan saya, cita-cita membangun poros maritim Maluku sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur dapat berjalan baik dengan dukungan penuh masyarakat. Fakultas Hukum hadir memberikan kontribusi pemikiran akademis yang konstruktif,” tegasnya.

Seminar Nasional menghadirkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., Wakil Direktur Utama PT Pelindo Hambra Samal, serta sejumlah akademisi sebagai narasumber dengan topik Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia serta Tata Kelola Pembangunan Daerah di Wilayah Kepulauan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Sumber: Humas Unpatti

The post Seminar Nasional Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-69 Fakultas Hukum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Gelar Seminar Nasional: Perkembangan Hukum Menuju Era 5.0

FHukum CMSMaster — Fri, 16 Aug 2024 03:05:28 +0000

UNPATTI,- Fakultas Hukum Universitas Pattimura, menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “ Perkembangan Hukum Menuju Era 5.0”. Seminar nasional ini dilakukan dalam rangka menyongsong Dies Natalis Fakultas Hukum ke-68 berlangsung secara hybrid, Kamis 15 Agustus 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum di hadiri oleh para Wakil Dekan, para dosen, serta mahasiswa baru di lingkup Fakultas Hukum

Wakil dekan Bidang Akademik Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H. dalam sambutan mengatakan, Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat kini semakin bergantung pada teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Era Society 5.0 menandai pergeseran paradigma dari era sebelumnya, di mana teknologi hanya digunakan sebagai alat bantu, menjadi era di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dikatakan pula, kemajuan teknologi saat ini menjadi tantangan tersendiri dan mendorong perkembangan hukum serta perspektif hukum yang menyesuaikan dengan era digitalisasi. “Tantangan ini membuktikan bahwa Perguruan Tinggi diberikan tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum di era dengan era 5.0” ungkapnya.

Dr. Sherlock berharap, melalui seminar nasional ini menghasilkan pemikiran-pemikiran akademik yang nantinya dapat menjadi rekomendasi/masukan kepada perguruan tinggi untuk menghadapi era 5.0.

Ketua Panitia Dies Natalis, Dr. Hadibah Z.Wadjo, S.H.,M.H mengatakan, tujuan dari seminar ini untuk memberikan pencerahan pada mahasiswa/i, dan masyarakat terkait perkembangan hukum menuju era 5.0., Membantu mahasiswa/i Fakultas Hukum untuk memahami permasalahan dilapangan terkait perkembangan hukum menuju era 5.0,dan Mengembangkan wawasan mahasiswa/i Fakultas Hukum terkait perkembangan hukum menuju era 5.0.

Seminar ini diharapkan,dapat menghasilkan berbagai pemikiran yang solutif dan inovatif dalam menghadapi Era Society 5.0 dan dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak dalam rangka memberikan sumbangsih kepada negara demi menjaga integritas serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yakni, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dengan materi, “Pembangun Hukum Menuju 5.0” dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum. Sebagai negara berkembang, pembangunan hukum di Indonesia mengikuti perkembangan masyarakatnya. Perkembangan hukum di Indonesia pada era 5.0 harus mencerminkan kebutuhan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu sambil mendukung inovasi dan pertumbuhan teknologi. Penyesuaian yang berkelanjutan dan pemantauan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan yang cepat. Hukum harus menjadi sarana dalam pembaruan di masyarakat (law as a tool of social engineering). Prof. Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H, M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dengan materi “Mempersiapkan SDM (Sarjana Hukum) yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter, Menuju Society 5.0” menjelasan untuk menciptakan sarjana hukum yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter dalam menghadapi society 5.0 membutuhkan pendekatan pendidikan yang holistik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial. Pendidikan hukum harus terus berkembang dan berinovasi untuk memastikan bahwa lulusannya siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus menjadi pelaku perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga Sarjana Hukum dapat memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di era Society 5.0. dan Dr Taufik Hidayat, SHI, MA, MH , Dosen UIN Imam Bonjol Padang, dengan materi “Perkembangan Hukum Menuju Era 5.0” Ia menjelaskan, bahwa Hukum Selalu Berubah Mengikuti Perkembangan Zaman/Waktu dan Era Society akan membentuk tatanan baru mempermudah, menghemat waktu dan biaya, mengurangi korupsi, dan lebih efektif mendapatkan akses untuk keadilan acces to justice serta Negara hukum harus mengoptimalisasikan perangkat positif society 5.0 dan juga siap dengan perangkat untuk perlindungan dari efek negative society 5.0.

Sumber: HUMAS UNPATTI

The post Fakultas Hukum Gelar Seminar Nasional: Perkembangan Hukum Menuju Era 5.0 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Nasional: Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Perang Modern Dan Perkembangan Isu – Isu Terkini

FHukum CMSMaster — Fri, 22 Dec 2023 04:30:59 +0000

FH UNPATTI. – Kamis 21 Desember 2023, bertempat di Aula Mr. Soplanit Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura mengadakan Seminar Nasional Dengan Tema Penerapan Prinsip Pembedaan dalam perang modern dan perkembangan isu – isu terkini.

Seminar ini menghadirkan tiga Narasumber yaitu, Bapak Dominggus Pakel, S.Sos., M.M.S.I, yang diwakili oleh, Bapak Taufik Arianto (Ketua Tim Badan Cyber dan Sandi Negara), Ibu Ursula Natali Langouran (Legal Official ICRC), dan Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M (Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpatti), yang tentunya merupakan ahli dalam bidang masing-masing.

Kegiatan dibuka oleh Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H. Mewakili dekan, Dalam sambutannya Dr. Peilouw memberikan Apresiasi yang baik kepada Panitia yang sudah bekerja dengan baik, pesannya kepada mahasiswa agar dapat mengikuti dan memperhatikan pemaparan materi yang dibawakan dengan baik.

Bapak Taufik Arianto membawakan materi yang diawali dengan dasar hukum dan dilanjutkan dengan dinamika lingkungan Strategi, Ilpengtek, Konflik Bersenjata, Ekonomi, terorisme dan migrasi.

Taufik Arianto Juga menjelaskan domain Fisik Sistem Pertahanan Luar angkasa dan semesta. Materi yang dibawakan menjadi sangat menerik karena perkembangan hukum internasional yang begitu cepat.

Ibu Ursula Natali Langouran membawakan materi tentang Transformasi Konflik bersenjata dan tantangannya. Dalam materi yang disampaikan Ursula menegaskan bawah ICRC pada tahun2022 membuat laporan berisi 12 isu terkait bagaimana konflik masa kini dilakukan dan tantangan kemanusiaan yang menyertainya.

Pemateri ketiga Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M membawakan materi tentang Pelindungan Penduduk Sipil dalam Perang Modern “ Pendekatan Hukum dan Kemanusiaan” dalam penjelasannya Wattimena menjelaskan tentang hak penduduk Sipil dan kewajiban Negara dalam pengaturan Hukum Humaniter Internasional.

Seminar yang dilakukan secara hybrid, diikuti oleh 300 peserta pada Zoom Meeting dan 200 peserta pada Aula Mr. Soplanit Fakuktas Hukum Unpatti.

The post Seminar Nasional: Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Perang Modern Dan Perkembangan Isu – Isu Terkini appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Nasional Dan Call For Papers Hukum Pidana

FHukum CMSMaster — Fri, 08 Jul 2022 01:24:35 +0000

Unpatti,- Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan Seminar Nasional Dan Call For Papers Hukum Pidana secara hybrid di Aulla Lantai III Fakultas Hukum Unpatti. Kegiatan ini merupakan rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum Unpatti yang ke-66. Seminar Nasional Dan Call For Papers Hukum Pidana ini berlangsung 6 & 8 Juli 2022. Dihari pertama Seminar Nasional diikuti oleh kurang lebih 1000 peserta dari seluruh Indonesia dan hari kedua Call For Papers yang diikuti oleh kurang lebih 20 pemakalah dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Pengembalian dan Pemulihan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” menghadirkan empat pemateri yaitu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum (Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) dengan materi yang dibawakan terkait “Pemidanaan Dalam HukumPidana Korupsi”, Dr. J. D. Pasalbessy, SH., M.Hum (Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura) materi yang dibawakan tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan”, Prof. Dr. Pujiyono, SH., M.Hum (Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoror) materi yang di bawakan tentang Penerapan Prinsip UNCAV Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi” dan Prof. Dr. Topo Santoso, Ph.D., SH., M.H (Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia) materi yang di bawakan tentang “Penerapan Restorasi Justice Dalam Perkara Korupsi”. Seminar ini dimoderatori Dr. J. S. Titahelu, SH., M.H (Akademisi Fakultas Hukum Unpatti).

“ Tujuan dilaksanakan seminar ini yaitu untuk menciptakan wadah ilmiah dalam mendiskusikan perkembangan hukum pidana terkini khususnya tentang Strategi Pengembalian dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, dan untuk saling menukar ilmu antar para pemateri dan para peserta serta dapat mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk berinovasi melalui riset dan project dengan menjadi pemakalah bagi seminar-seminar serupa lainnya” ungkap Ketua Panitia Erwin Ubwarin, SH., M.H dalam laporannya

Mengawali sambutannya mewakili Rektor, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd Wakil Rektor Bidang Akademik, memberikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Unpatti atas capaian peringkat Akreditasi Unggul pada Program Studi Ilmu Hukum – Program Sarjana Universitas Pattimura.

Lanjutnya, seminar yang digagas Jurusan Pidana FH Unpatti merupakan salah satu penunjang Indikator Kinerja Utama Universitas. Seminar dan Call for Papers ini ditujukan untuk para peserta terkhususnya para mahasiswa untuk dapat membuat karya tulis dalam artikel-artikel ilmiah yang bertaraf nasional maupun internasional, dengan tetap mengedepankan tridharma perguruan tinggi.

Prof. Leiwakabessy berharap kegiatan ini para peserta dari kalangan dosen mampu menuangkan ide dan gagasannya melalui riset yang dapat digunakan sebagai bahan ajar sehingga apa yang di ajarkan dalam ruang kuliah merupakan hasil dari kajian-kajian ilmiah yang berkualitas. Diharapkan juga Para pemateri yang merupakan pakar Hukum Pidana dapat memberikan kontribusi berfikir dalam memecahkan problematic permasalahan perkembangan Hukum Pidana terkini yakni Strategi Pengembalian dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Dekan Fakultas Hukum Dr. R. J. Akyuwen, SH., M. Hum dalam sambutannya memberikan motivasi dan contoh-contoh konkrit terkait Strategi Pengembalian dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia kepada para peserta terkhususnya para mahasiswa yang mengikuti seminar dan berharap para peserta mengikutinya dengan baik dan dapat mengambil ilmu yang diberikan oleh para Pakar Hukum Pidana di Indonesia.

Dekan juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran dan sharing ilmu dari para pemateri kepada civitas akademika Universitas Pattimura terkhususnya Fakultas Hukum Unpatti dan apresiasinya kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, perwakilan Kepolisian Daerah Maluku, perwakilan Pengadilan Negeri Ambon, para Wakil Dekan, Ketua Progam Studi, para Ketua Bagian, Ketua Pusat Kajian Korupsi, para Dosen dan mahasiwa dalam lingkup Fakultas Hukum Unpatti serta para peserta seminar dari seluruh Indonesia.

Sumber : Humas Unpatti

The post Seminar Nasional Dan Call For Papers Hukum Pidana appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Nasional dan Call For Papers, dengan tema “Problematika Hukum Acara Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah”

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Aug 2019 02:45:00 +0000

Jakarta – Rabu (31/7). Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, telah diadakan kegiatan Seminar Nasional dan Call For Papers, dengan tema “Problematika Hukum Acara Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah”. Narasumber utama pada kegiatan ini adalah Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH (Hakim Agung RI), Rivai Kusumanegara, S.H (Wakil SekJen PERADI). Salah satu pemakalah pada kegiatan ini adalah Ibu Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H. (dosen FH Unpatti bagian Hukum Tata Negara).

Judul makalah yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Substansi dari makalah ini adalah mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Keberadaan UUAP merupakan “keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”, tentu mengakibatkan banyak perubahan pada Peradilan TUN sebagai Peradilan yang menangani sengketa TUN atau sengketa Administrasi Negara/ Pemerintahan.

Semenjak berlakunya UUAP tersebut, objek dan subjek dalam sengketa TUN berubah dan berkembang menjadi lebih luas. Objek dalam sengketa TUN menurut UUAP adalah Keputusan/Tindakan Administrasi Pemerintahan, Keputusan fiktif positif dan permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang. Sedangkan subjek Penggugat/Pemohon dalam sengketa TUN berdasarkan UUAP adalah warga masyarakat, dan Tergugat/Termohonnya adalah Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan/Tindakan, serta khusus dalam perkara permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang maka pemohonnya adalah pejabat atau badan pemerintahan. Penulisan ini merupakan penulisan normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Perubahan yang sangat signifikan atas objek dan subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut ternyata belum diikuti dengan perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

The post Seminar Nasional dan Call For Papers, dengan tema “Problematika Hukum Acara Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah” appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Nasional

FHukum CMSMaster — Wed, 24 May 2017 05:37:37 +0000

The post Seminar Nasional appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

UNDANGAN SEMINAR NASIONAL

FHukum CMSMaster — Mon, 02 Apr 2012 01:38:35 +0000

The post UNDANGAN SEMINAR NASIONAL appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.