Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menyelenggarakan Workshop Manajemen Pengelolaan Jurnal & Penyusunan Artikel Sesuai Standar Publikasi Nasional/Internasional pada Selasa, 21 Januari 2025, di Aula FH Unpatti. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang juga merupakan Pembina Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia. Bertindak sebagai moderator adalah Bapak Muchtar A. H. Labetubun, S.H., M.H.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Dekan FH Unpatti, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., yang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas publikasi akademik di kalangan dosen. Dalam sambutannya, Dekan mengungkapkan bahwa beberapa tahun ke depan, fakultas akan menghadapi tantangan kekurangan profesor akibat pensiun. Oleh karena itu, para dosen yang saat ini berada dalam jenjang Lektor Kepala diharapkan segera memenuhi syarat khusus untuk kenaikan ke fungsional Profesor, termasuk publikasi artikel di jurnal terindeks Scopus. Dekan juga berharap kegiatan ini dapat memotivasi dosen-dosen untuk segera menyusun artikel ilmiah.

Prof. Irwansyah dalam paparannya memberikan trik dan tata cara penulisan artikel yang sesuai standar jurnal internasional agar dapat diterima oleh jurnal-jurnal bereputasi, termasuk yang terindeks Scopus. Beliau juga memberikan panduan bagi para pengelola jurnal hukum di FH Unpatti tentang langkah-langkah strategis untuk mengajukan akreditasi nasional. Dengan pengalaman dan wawasan yang luas, Prof. Irwansyah berhasil memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang pentingnya publikasi ilmiah berkualitas.

Workshop ini dihadiri oleh dosen-dosen dan pengelola jurnal hukum FH Unpatti yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah satu peserta menyatakan, “Kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan kami wawasan yang lebih jelas tentang langkah-langkah konkret dalam penulisan artikel yang sesuai standar internasional. Ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk segera menghasilkan karya yang berkualitas.”

Peserta lain juga menambahkan, “Materi yang disampaikan sangat relevan, terutama bagi kami yang mengelola jurnal. Dengan panduan dari narasumber, kami merasa lebih percaya diri untuk meningkatkan akreditasi jurnal yang dikelola.”

Kegiatan ini mencerminkan komitmen FH Unpatti untuk mendukung pengembangan karier akademik para dosen sekaligus meningkatkan reputasi institusi melalui publikasi ilmiah yang berkualitas.

The post Workshop Manajemen Pengelolaan Jurnal & Penyusunan Artikel Sesuai Standar Publikasi Nasional/Internasional di FH Unpatti appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Universitas Patimura menggelar workshop kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome-Based Education (OBE). Kegiatan workshop ini berlangsung di ruang Aula Fakultas Hukum pada Kamis 17 Oktober 2024.  

Workshop tersebut dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Dr. Andress Deny Bakarbessy, S.H., LL.M., mantan Rektor Unpatti Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH., M.Hum., para dosen dan mahasiswa. Prof. Dr. Ratumanan bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Beliau tampil dengan membawakan materi berjudul penyusunan rencana pembelajaran semester dan kurikulum berbasis Outcome-Based Education.

Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan Dr. Bakarbessy dalam sambutannya mengatakan Fakultas Hukum harus menyesuaikan kurikulum dengan standar-standar yang telah ditentukan dalam kurikulum OBE, yang merupakan salah satu instrumen dalam penilaian Akreditasi Nasional maupun Internasional. “Kita perlu menyesuaikan kurikulum kita dengan standar-standar tersebut. Selain itu kurikulum OBE juga merupakan salah satu instrumen dalam penilaian Badan Akreditasi, baik itu nasional maupun internasional, dan saat ini kita ada dalam proses akreditasi internasional, sehingga kita memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kurikulum kita sesuai dengan standar kurikulum OBE”. 

Dr. Bakarbessy juga berharap melalui kegiatan ini, dapat menyempurnakan kurikulum pada Program Studi Ilmu Hukum, sehingga dapat memenuhi salah satu instrumen penilaian akreditasi internasional. 

Untuk diketahui saat ini Fakultas Hukum merupakan salah satu dari empat fakultas di Unpatti yang akan menuju akreditasi internasional ACQUIN, sehingga perlu menyesuaikan kurikulum berbasis OBE.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Gelar Workshop Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Unpatti,- Fakultas Hukum Universitas Pattimura, melaksanakan Workshop Persiapan Akreditasi Internasional ACQUIN Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti bersama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB). Kegiatan berlangsung secara hybrid dan berpusat di Ruang Rapat Fakultas Hukum. Selasa, 20 Agustus 2024.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi, Dr. Ruslan H. S. Tawari, M.Si dalam sambutannya secara virtual mengatakan, akreditasi internasional merupakan hal penting dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi untuk itu Universitas Pattimura memberi dukungan dan mensuport upaya Fakultas Hukum menuju akreditasi internasional.

Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H. dalam sambutan memberikan apresiasi kepada Universitas Bengkulu atas capaian akreditasi internasional ACQUIN dan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dengan akreditasi unggul mencoba mempersiapkan diri untuk menuju akreditasi internasional. “Workshop yang dilakukan hari ini sebagai langkah awal Fakultas Hukum Unpatti menuju akreditasi internasional. Pada workshop ini Fakultas Hukum mencoba untuk membangun diskusi dan belajar dari Universitas Bengkulu terkait dengan pengalaman, strategi dan proses penyiapan dokumen Universitas Bengkulu raih akreditasi internasional ACQUIN” ungkap dekan.

Dekan juga menjelaskan, untuk mempersiapkan dokumen awal, Fakultas Hukum Unpatti pada bulan September akan melakukan Benchmarking ke Universitas Bengkulu, untuk memberikan satu pemahaman yang sama terkait dengan penyiapan dokumen dan belajar secara langsung kesiapan proses mendapatkan akreditasi internasional, sehingga diharapkan dalam waktu dua bulan ini Fakultas Hukum Unpatti bisa melakukan submit dokumen SAR, ditahun 2022 FH Unpatti memiliki sertifikat akreditasi unggul dan di tahun 2028 FH Unpatti terakreditasi internasional.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UNIB, Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum. menyambut baik kunjungan secara virtual, ia berharap kolaborasi antara FH Unpatti dan FH UNIB dapat memberikan manfaat bagi keduanya, khususnya FH Unpatti untuk berproses menuju akreditasi internasional dan UNIB siap mendukung semua.

Dr. Irma H. Hanafi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Fakultas Hukum Unpatti mengatakan, pada workshop ini dilakukan diskusi terkait dengan Akreditasi Internasional ACQUIN Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti untuk mendapatkan masukan dari Universitas Bengkulu, dan mempersiapkan Tim Akreditasi Internasional Fakultas Hukum untuk melakukan proses penyiapan dengan baik. Hasil dari workshop ini adalah Fakultas Hukum Unpatti akan mendapatkan pendampingan dari Tim ACQUIN Universitas Bengkulu.

Ia berharap, dengan kerja keras dan kerjasama dari seluruh pimpinan dan Tim akreditasi FH Unpatti,  kedepannya Fakultas Hukum Unpatti mendapatkan akreditasi internasional.

Hadir dalam kegiatan ini, para pimpinan Fakultas dan Tim Akreditasi Fakultas Hukum Unpatti, para pimpinan Fakultas Hukum dan Koordinator Tim Akreditasi ACQUIN UNIB.

Sumber: HUMAS UNPATTI

 

The post Workshop Persiapan Akreditasi Internasional ACQUIN Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unpatti bersama FH Universitas Bengkulu appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai Organisasi Bantuan Hukum Kampus dengan tugas memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, kelompok rentan dan masyarakat marginal lainnya baik secara litigasi, non litigasi dan dalam bentuk advokasi kebijakan. Beberapa upaya untuk mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM yang telah dilakukan oleh LBHKH dalam fungsinya melakukan advokasi kebijakan yakni, Konsolidasi I terkait Pengenalan Konsep Kota Ramah HAM dan Identifikasi Masalah Kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan metode ceramah tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi degan peserta terdiri dari kelompok rentan, organisasi mahasiswa, LSM, dan organisasi pemerhati HAM lainnya, Konsolidasi II Focus Discussion Group (FGD) Ambon Kota Ramah HAM, Talkshow, serta Penandatanganan Komitmen bersama antara Fakultas Hukum, Pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon, KOMNAS HAM Provinsi Maluku, Pemerhati HAM, Organisasi Mahasiswa, serta LSM. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon sampai dengan pelaksanaan Workshop Ambon City Of Human Rights, adalah rangakain upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Ambon sebagai Kota Ramah HAM.

Workshop yang dibuka secara resmi oleh Asisten I Elkyopas Silooy, berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 3-4 April 2023 di hotel Golden Palace bertujuan untuk, Meningkatkan kepekaan dan kesadaran peserta akan pentingnya anti diskriminasi bagi semua kalangan kelompok rentan; Menemukan masalah baru dalam menanggapi Naskah Akademik Ranperda Ambon Kota Ramah HAM; Memboboti substansi Nasmik Nasmik Ranperda Ambon Kota Ramah HAM; serta hasil Workshop menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik Ranperda Kota Ambon tentang Ambon Kota Ramah HAM.

Ketua LBHKH Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. J. Mustamu, S.H., M.H, dalam closing statement sekaligus menutup Workshop Ambon City Of Human Rights mengatakan, Konsep hak atas kota secara berkeadilan membentuk benang merah antara pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan kota yang mendukung HAM. Pendekatan antara formasi spasial dan keadilan sosial dilakukan baik dari segi pembangunan sosial, maupun aksesibilitas publik terhadap instrumen atau institusi kota. Sebagimana diatur dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Sehingga dipertegas HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya mengelola kota, Sehinnga. Dengan demikian menanggapi isu HAM LBHKH unpatti berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah baik dalam hal ini kepala daerah maupun DPRD serta didalamnya melibatkan unsur masyarakat mendorong pembentukan Perda terkait dengan Kota Ambon sebagai kota ramah HAM. Hal ini merupakan gebrakan awal sebagai bentuk kepeedulian terhadap isu-isu ham dan menjawab kegelisahan terhadap kebutuhan yang terjadi saat ini bukan hanya di kota ambon tetapi bisa berdampak pula untuk maluku secara keseluruhan.

Menindaklanjuti hal itu, maka penyelanggaraan Workshop Ambon City Of Human Rights, bukan hanya sampai pada ruang-ruang diskusi yang dibangun sja, tetapi akan ditindaklanjuti oleh LBH & KH untuk bisa melakukan audensi dengan DRPR kota ambon untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang berujung kepada adanya pembuatan ranperda tentang ambon kota ramah ham, kemudian aparesiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, para narasumber, LBH pusat, para pemerhati HAM, yang telah memberikan pemikiran yang baik demi pembentukan perda Ambon sebagai Kota ramah HAM demi mewudjkan kesehrateaan kota Ambon, ungkapnya.

Workshop tersebut diisi oleh pemateri, Elkyopas Silooy, S.H., M.H. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon)., Dr. S. H. Lekipiouw, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Unpatti)., Zainal Abidin (LBHM Jakarta)., Dr. J. Mustamu, S.H., M.H. (Ketua LBHKH FH Unpatti) dan di hadiri oleh, Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta., DPRD Kota Ambon, KOMNAS HAM Provinsi Maluku, Dinas Terkait, Pemerhati HAM, Organisasi Mahasiswa, serta LSM.

Sumber: Humas Unpatti

The post LBHKH Gelar “Workshop Ambon City Of Human Rights” appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada  hari Selasa 28 Juni 2022 jam 10.00 WIT, bertempat di Gedung Aula Rektorat.

Diharapkan peserta membawa serta Karya Ilmiahnya dalam bentuk hardcopy atau Softcopy.

The post Workshop Penulisan Karya Ilmiah appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Revency Vania Rugebregt,SH.MH sebagai direktur SLEEI Fakultas Hukum Unpatti, mengatakan bahwa tahun 2022 ada banyak sekali kegiatan yang di lakukan oleh SLEEI. Diantaranya Worksho Buku Ajar, dimana merupakan kelanjutan dari workshop-workshop sebelumnya. Namun Workshop kali ini langsung beserta Draft Buku Ajar siap terbit. Narasumber yang hadir dalam rangka kegiatan ini adalah Dr. Herlambang Wiratraman, MA dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan Prof. T. G Ratumanan, M.Pd Dari FKIP Unpatti. Sedangkan Fasilitator Dr. Revency Rugebregt Dan Ibu Vica Saija, SH. MH, dengan para peserta adalah dosen-dosen Fakultas hukum Unpatti. Kegiatan ini di buka Oleh Dekan Dr. R. J. Akyuwen, SH. M. Hum, Dan akan di tutup Oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. E. R. M Toule, SH., MH. Program ini juga melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan yang di ketua Rony Saputra dan Tim.

Sukses untuk kerjasama yang terbangun…!!!

(Sumber : HUMAS UNPATTI)

The post SLEEI atau Stengthening Legal Education in Eastern Indonesia FH UNPATTI appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pimpinan Fakultas bebera para staff dan perwakilan dari mahasiswa, adalah demi peningkatan standart mutu pendidikan sesuai standart ISO 9001:2015.

Adapun beberapa materi Wokshop yang diberikan, meliputi:
1. peranan organisasi, tanggung jawab dan wewenang
2. Manajemen Resiko
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan
4. Pembuatan SOP
5. Pengontrolan terhadap Standart Mutu.
6. Mengaudit sebuah Sistem Manajemen Mutu.

Diharapkan dengan pengetahuan yang didapat melalui Workshop ini adalah, adanya perubahan sistem manajemen serta meningkatnya mutu pendidikan dan terjaminnya mutu pelayanan yang diberikan oleh Fakultas terhadap pelanggan (mahasiswa).

Dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan untuk mencapai visi, Fakultas harus menerapkan sistem Plan Do Check Action (PDCA) dan ditopang oleh ISO sendiri. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Hukum yang juga merupakan Auditor Internal, setiap saat akan memonitoring dan mengevaluasi hasil mutu yang berjalan dilingkungan Fakultas Hukum. BSI yang merupakan Auditor Eksternal sekaligus lembaga yang mengeluarkan Sertifikat ISO 9001:2015, akan melakukan audit di Fakultas Hukum mulai bulan Juli 2018 dan akan berlangsung setiap tahunnya.

Dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan, serta komitmen bersama para civitas akademika dan ditunjang dengan perolehan Akreditasi A dan Sertifikat ISO 9001:2015, diharapkan Fakultas Hukum Unpatti mampu menjadi Fakultas yang unggul dan siap bersaing di dunia internasional.

The post Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan Fakultas Hukum Unpatti Menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.