artificial intelligence Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekan FH Unpatti Ungkap Strategi Adaptasi AI dalam Pendidikan Hukum Tanpa Mengabaikan Integritas Akademik

FHukum CMSMaster — Fri, 30 Oct 2026 06:25:47 +0000

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum. Menghadapi perkembangan tersebut, perguruan tinggi dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti), Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, dalam perbincangan bersama Hukumonline di kantor Hukumonline, Gedung AD Premier, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Adonia yang akrab disapa Prof. Doni menjelaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan platform teknologi hukum seperti Hukumonline. Menurutnya, di tengah perkembangan dunia siber yang semakin kompleks, kehadiran platform informasi hukum berbasis teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman dan pelindungan hukum bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial yang dikembangkan Hukumonline, yaitu AIlex. Sebagai salah satu perguruan tinggi mitra, FH Unpatti berupaya memahami lebih jauh berbagai fasilitas yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah AIlex Classroom. Prof. Doni menyampaikan bahwa pihaknya berharap dapat menindaklanjuti komunikasi dengan Hukumonline melalui kegiatan sosialisasi agar pemanfaatan fasilitas tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara lebih luas di lingkungan universitas.

Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan dan hukum. Namun, pemanfaatannya harus disertai pemahaman yang memadai mengenai batasan serta tanggung jawab penggunanya.

Adaptasi AI Harus Sejalan dengan Integritas Akademik

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan AI di perguruan tinggi adalah menjaga integritas akademik, terutama berkaitan dengan plagiarisme dan keaslian karya ilmiah mahasiswa.

Prof. Doni menegaskan bahwa FH Unpatti tetap menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Meskipun penggunaan AI semakin sulit dihindari, perguruan tinggi harus memiliki formulasi dan pedoman yang tepat agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan kemampuan intelektual mahasiswa.

Ia menilai bahwa pemanfaatan AI perlu disertai mekanisme pengawasan dan pemahaman mengenai proporsi penggunaannya. Dengan demikian, mahasiswa tetap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pekerjaan akademiknya.

Sebagai bentuk penguatan kemampuan akademik, FH Unpatti juga tetap menekankan pentingnya budaya membaca, memahami literatur, serta menyusun resume berdasarkan sumber referensi yang jelas.

Prof. Doni mencontohkan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mengoperasikan komputer atau menggunakan teknologi modern. Mereka tetap harus membaca buku, memahami isi bacaan, dan mampu menunjukkan halaman, penerbit, serta sumber referensi yang digunakan dalam menyusun tugas.

Baginya, proses tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kemampuan analisis, penalaran, dan tanggung jawab ilmiah mahasiswa. Teknologi boleh berkembang, tetapi kemampuan membaca dan berpikir kritis harus tetap menjadi fondasi pendidikan tinggi.

Literasi Hukum Menghadapi Perkembangan Regulasi Nasional

Selain perkembangan teknologi, Prof. Doni juga menyoroti pentingnya kesiapan sivitas akademika dalam memahami dinamika peraturan perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Ia mengingatkan kembali prinsip fiksi hukum (rechtsfictie), yaitu anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum setelah suatu peraturan diundangkan. Prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap perkembangan hukum merupakan tanggung jawab bersama, termasuk bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Menurutnya, perkembangan hukum berlangsung secara dinamis dan tidak dibatasi oleh letak geografis. Masyarakat yang berada di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil tetap berada dalam cakupan keberlakuan hukum nasional.

Oleh karena itu, mahasiswa dan dosen hukum harus terus memperbarui pengetahuan serta mengikuti perkembangan regulasi agar mampu memahami, menjelaskan, dan merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum Adat dan Pengakuan dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Doni juga memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum adat dalam perkembangan sistem hukum nasional, khususnya setelah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui KUHP Nasional.

Menurutnya, masyarakat hukum adat tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tetapi pada saat yang sama memiliki norma, nilai, dan tradisi hukum yang telah hidup serta berkembang dalam komunitasnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan hukum adat perlu dipahami dan dihormati, terutama dalam konteks masyarakat Maluku yang masih mengenal hak-hak ulayat dan kelembagaan adat.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Doni, pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hak-hak masyarakat hukum adat agar tetap memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional.

Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan regulasi dan teknologi, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, budaya, serta keberagaman sistem hukum yang hidup di Indonesia.

Melalui berbagai pemikiran tersebut, Prof. Doni menegaskan bahwa tantangan pendidikan hukum ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga bagaimana mempertahankan integritas akademik, memperkuat literasi hukum, dan menjaga relevansi nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Bagi FH Unpatti, adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter akademik, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap kekayaan hukum nasional dan kearifan lokal Maluku.

Sumber: hukumonline.com

The post Dekan FH Unpatti Ungkap Strategi Adaptasi AI dalam Pendidikan Hukum Tanpa Mengabaikan Integritas Akademik appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan

FHukum CMSMaster — Tue, 06 Oct 2026 02:22:31 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada Senin, 5 Oktober 2026. Perayaan tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan FH Unpatti yang genap berusia 70 tahun pada 3 Oktober 2026, sekaligus menegaskan arah fakultas dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.

Puncak perayaan yang dilaksanakan melalui doa syukur tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Pattimura, jajaran pimpinan universitas, serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Mengusung tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” perayaan Dies Natalis ke-70 menjadi kesempatan bagi FH Unpatti untuk merefleksikan perjalanan tujuh dekade sekaligus menatap perjalanan 70 tahun berikutnya dengan komitmen yang semakin kuat terhadap keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan.

Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturete, S.H., M.H., menegaskan bahwa usia 70 tahun merupakan “usia emas” yang harus menjadi fondasi kuat untuk membangun perjalanan FH Unpatti pada 70 tahun berikutnya.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan sejarah fakultas, tetapi juga menjadi ruang untuk merefleksikan kontribusi FH Unpatti dalam pendidikan dan pengembangan hukum serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan tantangan masa depan.

Memperkuat Peran Hukum di Wilayah Kepulauan

Sebagai institusi pendidikan hukum yang berada di Maluku, FH Unpatti memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab untuk merespons berbagai persoalan hukum yang khas di wilayah kepulauan.

Sejumlah persoalan tersebut meliputi perlindungan masyarakat adat, pertahanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, FH Unpatti terus didorong untuk menghadirkan pendidikan dan pemikiran hukum yang mampu menjawab persoalan masyarakat kepulauan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Menjawab Tantangan Digital dan Artificial Intelligence

Perjalanan menuju masa depan juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan bidang hukum.

Menghadapi perubahan tersebut, generasi hukum masa depan dituntut mampu membaca dan mengkritisi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan identitas. Penguasaan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap etika dan nilai kemanusiaan.

Karena itu, perkembangan teknologi tidak cukup hanya direspons melalui kemampuan teknis. Calon-calon sarjana hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami dampak teknologi serta memastikan penerapannya tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan FH Unpatti dalam mempersiapkan generasi hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki integritas, etika, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Menatap 70 Tahun Berikutnya

Puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi FH Unpatti untuk menatap perjalanan berikutnya.

Setelah melewati tujuh dekade perjalanan, usia 70 tahun dipandang sebagai fondasi untuk membangun 70 tahun berikutnya dengan memperkuat peran fakultas dalam pendidikan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Melalui tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” FH Unpatti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hukum yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan, sekaligus mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Perayaan Dies Natalis ke-70 tersebut akhirnya bukan sekadar penanda perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah FH Unpatti dalam membangun masa depan pendidikan hukum yang relevan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan hukum nasional.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Oct 2026 10:22:35 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 dengan mengangkat tema “Kecerdasan Artifisial & Masa Depan Perguruan Tinggi”, dengan subtema “Inovasi, Etika, dan Integritas Akademik.”

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (1/10/2026) di Auditorium Lantai III Fakultas Hukum Universitas Pattimura tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Semarang yang mengikuti kegiatan secara daring. Seminar dipandu oleh Dr. Yosia Hetharie, S.H., M.H.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, yang menegaskan bahwa peringatan Dies Natalis ke-70 tidak semata-mata menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan pendidikan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Kecerdasan artificial bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Ini sudah ada dalam genggaman kita. Mahasiswa memakainya untuk mencari referensi, dosen memanfaatkannya untuk proses pembelajaran, dan perguruan tinggi mulai mengadopsinya dalam sistem administrasi hingga penelitian. Kecepatannya luar biasa,” ujar Dekan dalam sambutannya.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan artifisial membawa peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Karena itu, pemanfaatan teknologi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka inovasi yang tetap memperhatikan etika, integritas akademik, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H. mengangkat materi “Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan Tinggi: Perspektif Regulasi dan Etika Akademik”. Materi tersebut membahas AI dari perspektif konseptual, normatif, serta arah kebijakan dalam konteks pendidikan tinggi.

Prof. Juanrico menjelaskan bahwa kecerdasan artifisial merupakan perubahan yang memengaruhi berbagai aspek perguruan tinggi, mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pelayanan akademik. Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan etika akademik, orisinalitas karya ilmiah, integritas proses pendidikan, privasi, dan kualitas pengetahuan.

Dalam perspektif hukum, ia menempatkan penggunaan AI dalam sejumlah lapisan kerangka hukum Indonesia, antara lain terkait pendidikan tinggi, sistem pendidikan nasional, transaksi dan informasi elektronik, pelindungan data pribadi, penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta kebijakan etika AI.

Prof. Juanrico juga menekankan prinsip bahwa AI bukan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam konteks pertanggungjawaban manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu ditelusuri kepada pihak yang merancang, mengendalikan, menggunakan, mengambil keputusan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI sesuai dengan konteks hukumnya.

Pada aspek etika akademik, ia menyoroti lima prinsip utama, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, verifikasi, serta keamanan dan privasi.

Penggunaan AI dalam lingkungan akademik, menurut materi tersebut, juga perlu dibedakan berdasarkan konteks dan risikonya. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk brainstorming, latihan, simulasi, umpan balik bahasa, maupun eksplorasi selama sesuai dengan ketentuan tugas. Namun, penggunaan AI menjadi persoalan ketika bertentangan dengan ketentuan asesmen dan disertai misrepresentasi, manipulasi, atau penghilangan tanggung jawab akademik.

Dalam konteks tersebut, Prof. Juanrico menawarkan lima prinsip kebijakan untuk FH Unpatti, yakni AI-enabled, bukan AI-dependent; human accountability; risk-based governance; transparency and traceability; serta continuous review.

Ia juga merekomendasikan penyusunan pedoman penggunaan AI bagi sivitas akademika FH Unpatti, termasuk pengaturan kategori penggunaan AI, standar penggunaannya dalam tugas, ujian, skripsi, tesis, disertasi, penelitian dan publikasi, serta protokol perlindungan data dan informasi rahasia.

AI dalam Penulisan Ilmiah: Antara Kemudahan dan Tanggung Jawab

Sementara itu, Ridwan Arifin, S.H., LL.M. membawakan materi berjudul “Kala AI Menulis untuk Saya: Etika, Integritas, dan Masa Depan Penulisan Ilmiah.” Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta melihat penggunaan AI bukan sekadar dari pertanyaan boleh atau tidak boleh, tetapi dari bagaimana seorang akademisi tetap menjalankan peran dan tanggung jawab ilmiahnya ketika AI digunakan dalam proses penulisan.

Ridwan menjelaskan bahwa AI saat ini dapat membantu hampir seluruh tahapan perjalanan penelitian, mulai dari brainstorming topik, pencarian kata kunci, merangkum artikel, menjelaskan konsep, membuat outline, membantu bahasa, menerjemahkan, coding, analisis data, membuat tabel atau gambar, hingga membantu penulisan dan menemukan kemungkinan research gap.

Namun, kemudahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab akademik manusia. Ia menekankan empat hal yang tetap menjadi tanggung jawab peneliti, yakni judgment, verification, original contribution, dan accountability.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah hallucination, ketika AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi ternyata keliru. Salah satu contohnya adalah ketika AI diminta memberikan sejumlah artikel ilmiah lengkap dengan penulis, tahun, jurnal, dan DOI, tetapi setelah diverifikasi artikel tersebut ternyata tidak pernah ada.

Karena itu, Ridwan menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap informasi dan referensi yang dihasilkan AI. Citation, menurutnya, bukan sekadar daftar pustaka, tetapi menjadi bukti bahwa penulis mengetahui dari mana suatu klaim berasal.

Ia juga membahas persoalan plagiarism dan attribution, bias, akuntabilitas, serta orisinalitas karya ilmiah. AI dapat membantu menghasilkan teks, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian, pemikiran, kontribusi intelektual, dan tanggung jawab seorang penulis.

Penggunaan AI Perlu Dilihat Berdasarkan Risiko

Dalam pemaparannya, Ridwan memperkenalkan pendekatan “AI Use Spectrum”, yang membagi penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya.

Penggunaan dengan risiko relatif rendah antara lain untuk memperbaiki grammar dan spelling, meningkatkan readability, menerjemahkan, membantu format, dan brainstorming awal, dengan catatan hasilnya tetap diperiksa oleh manusia.

Pada tingkat berikutnya, AI dapat digunakan untuk membantu membuat outline, menyusun argumen, merangkum literatur, memberikan alternatif formulasi, maupun membantu interpretasi awal, tetapi membutuhkan kontrol manusia yang kuat. Pengguna harus memastikan bahwa sumber asli telah dibaca, klaim telah diverifikasi, dan argumen tetap merupakan hasil pemikiran penulis.

Sementara itu, penggunaan AI untuk menulis seluruh skripsi dan mengklaimnya sebagai karya sendiri, membuat data penelitian atau hasil statistik yang tidak pernah dilakukan, menghasilkan referensi palsu, maupun menjadikan AI sebagai author ditempatkan sebagai penggunaan yang sangat bermasalah.

Ridwan juga menekankan bahwa penggunaan AI tidak otomatis merupakan misconduct. Persoalan etika muncul ketika penggunaan AI dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau tidak diungkapkan dalam konteks yang memang membutuhkan pengungkapan.

Ia kemudian mengajak mahasiswa menggunakan tujuh pertanyaan sebagai semacam “AI Ethics Survival Guide”, antara lain apakah tujuan penggunaan AI adalah membantu bahasa atau menggantikan pemikiran, apakah pengguna memahami output yang dihasilkan, apakah sumber asli telah diperiksa, apakah AI mengubah substansi ilmiah, apakah terdapat data pribadi atau informasi rahasia, apakah jurnal mengizinkan penggunaan tersebut, serta apakah pengguna bersedia mempertanggungjawabkan hasil akhirnya.

Menjaga Manusia Tetap Menjadi Pengambil Keputusan

Seminar nasional ini memperlihatkan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial tidak hanya menghadirkan pertanyaan mengenai kemampuan teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana perguruan tinggi menjaga integritas, akuntabilitas, keamanan data, dan kualitas pengetahuan.

Pada bagian akhir materinya, Ridwan menegaskan bahwa kemampuan AI menghasilkan teks tidak serta-merta menjadikan manusia kehilangan perannya sebagai ilmuwan. Peneliti tetap menjadi pihak yang menghasilkan pengetahuan, melakukan verifikasi, membuat keputusan ilmiah, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian.

Sejalan dengan itu, materi Prof. Juanrico menempatkan tata kelola AI perguruan tinggi pada kebutuhan akan aturan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diarahkan agar pemanfaatan AI dapat mendukung inovasi pendidikan tinggi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan etika akademik.

Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 FH Unpatti ini menjadi salah satu ruang akademik untuk mempertemukan perspektif hukum, teknologi, pendidikan, etika, dan integritas akademik dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial yang semakin terintegrasi dalam kehidupan perguruan tinggi.

The post FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Internasional: Legal aspects of Artificial Intelligence

FHukum CMSMaster — Tue, 01 Oct 2024 14:00:03 +0000

Unpatti,- Fakultas Hukum Universitas Pattimura gelar Seminar Internasional bertajuk “Legal aspects of Artificial Intelligence”. Seminar internasional yang diselenggarakan secara hybrid pada, Senin 30 September 2024, merupakan rangkaian kegiatan menyongsong Dies Natalis Fakultas Hukum Unpatti ke-68.

Seminar internasional ini bertujuan untuk, Memberikan pencerahan kepada mahasiswa, dan masyarakat mengenai aspek hukum kecerdasan buatan., Membantu mahasiswa Fakultas Hukum untuk memahami permasalahan di lapangan terkait aspek hukum kecerdasan buatan dan Mengembangkan wawasan mahasiswa Fakultas Hukum terkait aspek hukum kecerdasan buatan.

Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H, dalam sambutan mengatakan, dalam perkembangan ilmu hukum, kemajuan ilmu pengetahauan dan teknologi, Artificial Intelligence menjadi penting untuk didiskusikan. Menyongsong Dies Natalis ke-68 Fakultas hukum melaksanakan seminar internasonal dengan tema “Legal aspects of Artificial Intelligence”. Artificial Intelligence merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup berkembang pesat dan apabila tidak diatur dengan baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan maka akan memberikan dampak.

Peningkatan akses untuk mencapai perkembangan hukum menuju intelektual yang didukungan dengan pengetahun teknologi membutuhkan perangkat hukum yang luas. Isu-isu hukum dalam mengatur dan mendasain Artificial Intelligence menjadi sangat penting sehingga dalam penggunaan AI tidak meninggalkan etika dan privasi.

“Dengan seminar internasional yang menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidang etika, perkembangan hukum dan legisasi, dapat mempersiapkan lulusan Fakultas hukum yang siap berkompetisi secara global di era 5.0” harapanya.

Menghadirkan narasumber, Prof. Shambu Prasad Chakrabarty, LL.B., LL.M., Ph.D. “Artificial Intelligence and Law”, P. Contantinus Fatlolon, S.S., M.A., Ph.D. “Artificial Intelligence, Ethics, And The Modern Law“, dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M “Legal Aspects Of AI“.

Kegiatan ini di hadiri oleh para wakil Dekan, Para ketua bagian dosen dan Ketua Prodi dalam lingkup Fakultas Hukum serta para mahasiswa.

(Sumber: Humas Unpatti)

The post Seminar Internasional: Legal aspects of Artificial Intelligence appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.