Berita Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura

FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Oct 2026 10:22:35 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 dengan mengangkat tema “Kecerdasan Artifisial & Masa Depan Perguruan Tinggi”, dengan subtema “Inovasi, Etika, dan Integritas Akademik.”

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (1/10/2026) di Auditorium Lantai III Fakultas Hukum Universitas Pattimura tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Semarang yang mengikuti kegiatan secara daring. Seminar dipandu oleh Dr. Yosia Hetharie, S.H., M.H.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, yang menegaskan bahwa peringatan Dies Natalis ke-70 tidak semata-mata menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan pendidikan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Kecerdasan artificial bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Ini sudah ada dalam genggaman kita. Mahasiswa memakainya untuk mencari referensi, dosen memanfaatkannya untuk proses pembelajaran, dan perguruan tinggi mulai mengadopsinya dalam sistem administrasi hingga penelitian. Kecepatannya luar biasa,” ujar Dekan dalam sambutannya.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan artifisial membawa peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Karena itu, pemanfaatan teknologi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka inovasi yang tetap memperhatikan etika, integritas akademik, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H. mengangkat materi “Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan Tinggi: Perspektif Regulasi dan Etika Akademik”. Materi tersebut membahas AI dari perspektif konseptual, normatif, serta arah kebijakan dalam konteks pendidikan tinggi.

Prof. Juanrico menjelaskan bahwa kecerdasan artifisial merupakan perubahan yang memengaruhi berbagai aspek perguruan tinggi, mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pelayanan akademik. Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan etika akademik, orisinalitas karya ilmiah, integritas proses pendidikan, privasi, dan kualitas pengetahuan.

Dalam perspektif hukum, ia menempatkan penggunaan AI dalam sejumlah lapisan kerangka hukum Indonesia, antara lain terkait pendidikan tinggi, sistem pendidikan nasional, transaksi dan informasi elektronik, pelindungan data pribadi, penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta kebijakan etika AI.

Prof. Juanrico juga menekankan prinsip bahwa AI bukan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam konteks pertanggungjawaban manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu ditelusuri kepada pihak yang merancang, mengendalikan, menggunakan, mengambil keputusan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI sesuai dengan konteks hukumnya.

Pada aspek etika akademik, ia menyoroti lima prinsip utama, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, verifikasi, serta keamanan dan privasi.

Penggunaan AI dalam lingkungan akademik, menurut materi tersebut, juga perlu dibedakan berdasarkan konteks dan risikonya. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk brainstorming, latihan, simulasi, umpan balik bahasa, maupun eksplorasi selama sesuai dengan ketentuan tugas. Namun, penggunaan AI menjadi persoalan ketika bertentangan dengan ketentuan asesmen dan disertai misrepresentasi, manipulasi, atau penghilangan tanggung jawab akademik.

Dalam konteks tersebut, Prof. Juanrico menawarkan lima prinsip kebijakan untuk FH Unpatti, yakni AI-enabled, bukan AI-dependent; human accountability; risk-based governance; transparency and traceability; serta continuous review.

Ia juga merekomendasikan penyusunan pedoman penggunaan AI bagi sivitas akademika FH Unpatti, termasuk pengaturan kategori penggunaan AI, standar penggunaannya dalam tugas, ujian, skripsi, tesis, disertasi, penelitian dan publikasi, serta protokol perlindungan data dan informasi rahasia.

AI dalam Penulisan Ilmiah: Antara Kemudahan dan Tanggung Jawab

Sementara itu, Ridwan Arifin, S.H., LL.M. membawakan materi berjudul “Kala AI Menulis untuk Saya: Etika, Integritas, dan Masa Depan Penulisan Ilmiah.” Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta melihat penggunaan AI bukan sekadar dari pertanyaan boleh atau tidak boleh, tetapi dari bagaimana seorang akademisi tetap menjalankan peran dan tanggung jawab ilmiahnya ketika AI digunakan dalam proses penulisan.

Ridwan menjelaskan bahwa AI saat ini dapat membantu hampir seluruh tahapan perjalanan penelitian, mulai dari brainstorming topik, pencarian kata kunci, merangkum artikel, menjelaskan konsep, membuat outline, membantu bahasa, menerjemahkan, coding, analisis data, membuat tabel atau gambar, hingga membantu penulisan dan menemukan kemungkinan research gap.

Namun, kemudahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab akademik manusia. Ia menekankan empat hal yang tetap menjadi tanggung jawab peneliti, yakni judgment, verification, original contribution, dan accountability.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah hallucination, ketika AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi ternyata keliru. Salah satu contohnya adalah ketika AI diminta memberikan sejumlah artikel ilmiah lengkap dengan penulis, tahun, jurnal, dan DOI, tetapi setelah diverifikasi artikel tersebut ternyata tidak pernah ada.

Karena itu, Ridwan menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap informasi dan referensi yang dihasilkan AI. Citation, menurutnya, bukan sekadar daftar pustaka, tetapi menjadi bukti bahwa penulis mengetahui dari mana suatu klaim berasal.

Ia juga membahas persoalan plagiarism dan attribution, bias, akuntabilitas, serta orisinalitas karya ilmiah. AI dapat membantu menghasilkan teks, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian, pemikiran, kontribusi intelektual, dan tanggung jawab seorang penulis.

Penggunaan AI Perlu Dilihat Berdasarkan Risiko

Dalam pemaparannya, Ridwan memperkenalkan pendekatan “AI Use Spectrum”, yang membagi penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya.

Penggunaan dengan risiko relatif rendah antara lain untuk memperbaiki grammar dan spelling, meningkatkan readability, menerjemahkan, membantu format, dan brainstorming awal, dengan catatan hasilnya tetap diperiksa oleh manusia.

Pada tingkat berikutnya, AI dapat digunakan untuk membantu membuat outline, menyusun argumen, merangkum literatur, memberikan alternatif formulasi, maupun membantu interpretasi awal, tetapi membutuhkan kontrol manusia yang kuat. Pengguna harus memastikan bahwa sumber asli telah dibaca, klaim telah diverifikasi, dan argumen tetap merupakan hasil pemikiran penulis.

Sementara itu, penggunaan AI untuk menulis seluruh skripsi dan mengklaimnya sebagai karya sendiri, membuat data penelitian atau hasil statistik yang tidak pernah dilakukan, menghasilkan referensi palsu, maupun menjadikan AI sebagai author ditempatkan sebagai penggunaan yang sangat bermasalah.

Ridwan juga menekankan bahwa penggunaan AI tidak otomatis merupakan misconduct. Persoalan etika muncul ketika penggunaan AI dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau tidak diungkapkan dalam konteks yang memang membutuhkan pengungkapan.

Ia kemudian mengajak mahasiswa menggunakan tujuh pertanyaan sebagai semacam “AI Ethics Survival Guide”, antara lain apakah tujuan penggunaan AI adalah membantu bahasa atau menggantikan pemikiran, apakah pengguna memahami output yang dihasilkan, apakah sumber asli telah diperiksa, apakah AI mengubah substansi ilmiah, apakah terdapat data pribadi atau informasi rahasia, apakah jurnal mengizinkan penggunaan tersebut, serta apakah pengguna bersedia mempertanggungjawabkan hasil akhirnya.

Menjaga Manusia Tetap Menjadi Pengambil Keputusan

Seminar nasional ini memperlihatkan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial tidak hanya menghadirkan pertanyaan mengenai kemampuan teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana perguruan tinggi menjaga integritas, akuntabilitas, keamanan data, dan kualitas pengetahuan.

Pada bagian akhir materinya, Ridwan menegaskan bahwa kemampuan AI menghasilkan teks tidak serta-merta menjadikan manusia kehilangan perannya sebagai ilmuwan. Peneliti tetap menjadi pihak yang menghasilkan pengetahuan, melakukan verifikasi, membuat keputusan ilmiah, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian.

Sejalan dengan itu, materi Prof. Juanrico menempatkan tata kelola AI perguruan tinggi pada kebutuhan akan aturan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diarahkan agar pemanfaatan AI dapat mendukung inovasi pendidikan tinggi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan etika akademik.

Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 FH Unpatti ini menjadi salah satu ruang akademik untuk mempertemukan perspektif hukum, teknologi, pendidikan, etika, dan integritas akademik dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial yang semakin terintegrasi dalam kehidupan perguruan tinggi.

The post FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Prodi Ilmu Hukum FH Unpatti Gelar Kuliah Dosen Tamu tentang Sejarah Hukum Eropa Tengah

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Oct 2026 06:07:05 +0000

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menyelenggarakan kuliah dosen tamu dengan tema “Introduction to the Legal History of East Central Europe, with a Special Focus on Hungarian Legal History” pada Rabu, 30 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri oleh hampir 100 peserta dari sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dalam kuliah tersebut, Andras Biczo, Ph.D, selaku dosen tamu dan peneliti sejarah hukum Eropa Tengah, memaparkan materi mengenai sejarah pembentukan hukum di Hungaria.

Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., MH, yang turut menghadiri kuliah dan aktif dalam sesi tanya jawab, menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan Andras Biczo sebagai dosen tamu pada mata kuliah Politik Hukum tidak hanya berlangsung dalam bidang pendidikan, tetapi juga dapat berlanjut pada bidang penelitian.

Menurutnya, sejarah pembentukan hukum di Hungaria memiliki kesamaan dengan pembentukan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pengaruh hukum adat terhadap proses pembentukan hukum.

Sementara itu, Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa kuliah dosen tamu bersama Andras Biczo, Ph.D, merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara Universitas Pattimura dan Debrecen University, Hungary.

Atas persetujuan Andras Biczo, Ph.D, pada semester gasal ini beliau menjadi salah satu pengajar tamu pada mata kuliah Politik Hukum di Program Studi Ilmu Hukum.

Kuliah dosen tamu yang dimoderatori oleh Dr. Theresia N. A. Narwadan, S.H., M.Hum. tersebut ditujukan kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung dari dosen dan peneliti dari Eropa.

Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., mengharapkan agar kegiatan pengajaran yang melibatkan dosen dari Eropa sebagai dosen tamu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum, Dr. Mahrita A. Lakburlawal, S.H., M.H. Ia menambahkan bahwa kuliah yang diselenggarakan pada pukul 16.00 WIT. tersebut memberikan dampak positif bagi mahasiswa karena memberikan pengalaman belajar bersama dosen tamu dari berbagai negara.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga turut menunjang rencana Program Studi Ilmu Hukum dalam memperoleh akreditasi internasional Acquin.

The post Prodi Ilmu Hukum FH Unpatti Gelar Kuliah Dosen Tamu tentang Sejarah Hukum Eropa Tengah appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Tutup Pattimura Law Fair 2026, Dorong Generasi Muda Taat Hukum

FHukum CMSMaster — Wed, 30 Sep 2026 09:10:47 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) resmi menutup rangkaian Pattimura Law Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Debat FH Unpatti. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Fakultas Hukum Unpatti tersebut menjadi puncak rangkaian kompetisi debat hukum yang mempertemukan pelajar SMA/SMK sederajat dari berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Pattimura Law Fair 2026 berlangsung pada 28–29 September 2026 dengan mengusung tema “Dari Pulau ke Pulau, Dari Pikiran ke Tindakan: Mewujudkan Generasi yang Taat Hukum.” Kegiatan ini diikuti oleh pelajar yang berasal dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, sekaligus menjadi ajang untuk memperluas ruang diskusi dan pengembangan wawasan hukum bagi generasi muda.

Kompetisi debat tersebut menjadi bagian dari upaya UKM Debat FH Unpatti dalam menyediakan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi, menyampaikan pendapat, serta memahami berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

SMA Laboratorium Unpatti Raih Juara Pertama

Puncak kegiatan ditandai dengan pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan kepada sekolah yang berhasil meraih prestasi dalam kompetisi debat hukum.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, SMA Laboratorium Unpatti berhasil meraih Juara 1. Sementara itu, SMA Negeri 3 Seram Bagian Barat (SBB) menempati Juara 2, disusul SMA Negeri 3 Ambon sebagai Juara 3.

Adapun Juara Harapan 1 diraih oleh SMA Negeri 1 Ambon.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap kemampuan para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kompetisi debat yang berlangsung selama dua hari.

Menyongsong Milad UKM Debat FH Unpatti

Pembina UKM Debat FH Unpatti, Dr. Revency Rugebregt, menyampaikan bahwa Pattimura Law Fair diselenggarakan dalam rangka menyongsong ulang tahun UKM Debat FH Unpatti yang telah berdiri dan berkiprah sejak 2008.

Menurutnya, Pattimura Law Fair 2026 merupakan penyelenggaraan perdana yang melibatkan peserta dari seluruh wilayah Provinsi Maluku. Kompetisi tersebut diikuti oleh 24 peserta yang menunjukkan potensi, bakat, dan wawasan dalam bidang hukum.

Penyelenggaraan kegiatan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak di lingkungan Universitas Pattimura, termasuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan Fakultas Hukum, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FH Unpatti.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik hingga acara penutupan.

Debat sebagai Ruang Mengasah Daya Pikir

Penutupan Pattimura Law Fair 2026 dilakukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura, Dr. Nur Aida Kubangun.

Dalam sambutannya, Dr. Nur Aida Kubangun menekankan bahwa kompetisi debat tidak semata-mata berkaitan dengan kemenangan atau kekalahan. Menurutnya, debat merupakan ruang pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan berargumentasi para peserta.

“Debat hukum itu bukan sekadar kegiatan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Debat adalah rumah untuk mengasah daya pikir, kemampuan berargumentasi, keberanian menyampaikan pendapat, sekaligus belajar menghargai perbedaan pandangan.”

Ia juga berharap Pattimura Law Fair dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi pelajar dari berbagai daerah di Maluku untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan.

Selain menjadi wadah pengembangan kemampuan peserta, Pattimura Law Fair juga menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan Fakultas Hukum Universitas Pattimura beserta lingkungan akademik dan berbagai keunggulannya kepada para pelajar.

Mendorong Generasi Muda Maluku Sadar dan Taat Hukum

Pattimura Law Fair 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan pengembangan wawasan hukum generasi muda Maluku.

Melalui kegiatan debat, para peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar menyampaikan pendapat secara argumentatif, memahami perbedaan pandangan, serta membangun keberanian untuk berdiskusi mengenai persoalan hukum.

Ke depan, Pattimura Law Fair diharapkan dapat terus berkembang sebagai ruang bagi generasi muda Maluku untuk belajar, berprestasi, dan berkarya, sekaligus mendorong tumbuhnya generasi yang semakin memahami dan menaati hukum.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Tutup Pattimura Law Fair 2026, Dorong Generasi Muda Taat Hukum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Workshop Kurikulum OBE di FH Unpatti Dorong Penguatan Mutu Pendidikan Tinggi Berstandar Nasional dan Internasional

FHukum CMSMaster — Fri, 18 Sep 2026 01:05:17 +0000

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Pattimura menyelenggarakan Workshop Kurikulum OBE Nasional dan Internasional dengan tema “Outcome-Based Education (OBE) untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, di Aula Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Workshop dimulai pukul 09.00 WIT hingga selesai dan diikuti oleh unsur pimpinan fakultas, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dosen, serta peserta lainnya. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom, sehingga memungkinkan keterlibatan peserta dari berbagai unsur di lingkungan Universitas Pattimura.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesiapan fakultas serta program studi dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Selain mendukung pemenuhan standar pendidikan tinggi nasional, implementasi OBE juga menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan program studi menghadapi asesmen dan akreditasi berstandar internasional.

Sebagai narasumber, LPMPP Unpatti menghadirkan Ir. Hendy Santosa, S.T., M.T., Ph.D. yang memberikan pemaparan mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum OBE dari perspektif nasional maupun internasional. Materi yang disampaikan mencakup penyusunan capaian pembelajaran, pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), pengembangan kurikulum, hingga keterkaitan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.

Pada pembukaan kegiatan, pimpinan Universitas Pattimura menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman antarunsur fakultas dan program studi, khususnya dalam menghadapi proses asesmen. Keselarasan pemahaman antara Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dan dosen dinilai penting agar informasi yang disampaikan selama asesmen memiliki konsistensi.

“Di dalam simulasi nanti, tolong kita harus sinkron, satu frekuensi.”

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi asesmen tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh pemahaman bersama terhadap substansi yang tercantum di dalamnya. Karena itu, berbagai dokumen yang telah dipersiapkan perlu dipahami oleh pihak-pihak terkait, sementara komponen pendukung lainnya harus diinventarisasi dan dipastikan ketersediaannya.

Hal ini menjadi semakin relevan seiring semakin dekatnya pelaksanaan asesmen lapangan. Fakultas dan program studi didorong untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, serta berbagai bukti pendukung agar seluruh komponen yang diperlukan dapat dipersiapkan secara optimal.

Dalam sesi utama, Hendy Santosa mengajak peserta memahami OBE bukan sekadar sebagai pemenuhan administratif dalam penyusunan kurikulum, tetapi sebagai pendekatan yang menempatkan hasil pembelajaran dan kompetensi lulusan sebagai fokus utama proses pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam penerapan OBE adalah perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Menurutnya, jumlah CPL bukan menjadi ukuran utama. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana CPL tersebut mampu merepresentasikan dan mengakomodasi kompetensi yang harus dimiliki lulusan.

“CPL itu bukan ditentukan jumlahnya, tapi kompetensi yang bisa diakomodir oleh jumlah tersebut.”

Hendy juga menekankan pentingnya keterkaitan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna lulusan.

Dalam konteks tersebut, pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target internal perguruan tinggi, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan profesional dan dunia kerja.

Selain membahas perumusan CPL, workshop juga mengulas asesmen dan pengukuran capaian pembelajaran. Hendy menjelaskan bahwa pengukuran CPL perlu dilakukan secara sistematis dan didukung oleh pengelolaan data yang memadai. Semakin banyak capaian dan indikator yang harus diukur, semakin diperlukan sistem asesmen yang terstruktur agar hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keterukuran capaian pembelajaran. Visi keilmuan program studi perlu diterjemahkan ke dalam capaian yang dapat diukur serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan visi fakultas dan universitas. Keselarasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan menuju hasil yang telah ditetapkan.

Workshop ini sekaligus memperkuat peran LPMPP Universitas Pattimura dalam mendampingi fakultas dan program studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan kurikulum berbasis OBE. Pengembangan kurikulum, penyelarasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta penguatan sistem asesmen menjadi bagian dari upaya membangun proses pembelajaran yang berorientasi pada capaian.

Melalui kegiatan tersebut, Universitas Pattimura terus mendorong terbentuknya kesamaan persepsi, kesiapan dokumen, keterukuran capaian pembelajaran, serta keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya mutu sekaligus mendukung kesiapan program studi Universitas Pattimura dalam menghadapi asesmen dan akreditasi pada tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: LPMPP Unpatti

The post Workshop Kurikulum OBE di FH Unpatti Dorong Penguatan Mutu Pendidikan Tinggi Berstandar Nasional dan Internasional appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Universitas Pattimura dan FH Universitas Airlangga Perkuat Kolaborasi Akademik melalui PKS, Double Degree, dan Kuliah Umum

FHukum CMSMaster — Thu, 10 Sep 2026 00:34:20 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga memperkuat hubungan akademik dan kelembagaan melalui rangkaian kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada 9 September 2026. Kegiatan tersebut meliputi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sosialisasi Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, serta kuliah umum.

Rangkaian kegiatan dibuka oleh Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas jejaring kerja sama akademik antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan Universitas Airlangga. Penandatanganan PKS menjadi bentuk konkret komitmen kedua institusi untuk mengembangkan kerja sama akademik yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama tersebut, kedua institusi diharapkan dapat mengembangkan berbagai aktivitas bersama yang memberikan manfaat bagi pengembangan institusi, dosen, maupun mahasiswa.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Sosialisasi ini disampaikan oleh delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Sosialisasi memberikan informasi mengenai peluang pendidikan lanjutan melalui skema Double Degree Program, sekaligus membuka ruang komunikasi langsung antara sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengenai berbagai peluang akademik yang tersedia.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang dilaksanakan di Ruang Kelas Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kuliah umum menghadirkan dua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Kehadiran kedua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk memperoleh wawasan akademik secara langsung, sekaligus memperkaya perspektif keilmuan melalui pertukaran pengetahuan antarkedua perguruan tinggi.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan pengelola Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, delegasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah capaian, antara lain terlaksananya penandatanganan PKS sebagai dasar penguatan hubungan akademik dan kelembagaan, tersampaikannya informasi mengenai Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, serta meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai peluang pendidikan lanjutan dan pengembangan akademik melalui kerja sama antarp perguruan tinggi.

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat komunikasi dan jejaring akademik antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kerja sama yang telah dibangun diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pertukaran akademik, dan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

Melalui kerja sama ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga diharapkan dapat terus membangun kolaborasi akademik yang berkelanjutan serta membuka lebih banyak peluang pengembangan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa kedua institusi.

The post FH Universitas Pattimura dan FH Universitas Airlangga Perkuat Kolaborasi Akademik melalui PKS, Double Degree, dan Kuliah Umum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Unpatti Gelar Pra-PKKMB, 625 Mahasiswa Baru Siap Memulai Kehidupan Akademik

FHukum CMSMaster — Wed, 19 Aug 2026 23:42:26 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) menyelenggarakan rangkaian kegiatan Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Pra-PKKMB) pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Fakultas Hukum Unpatti ini diikuti oleh 625 mahasiswa baru Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah dinyatakan terpilih untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unpatti.

Pra-PKKMB menjadi bagian awal dari proses pengenalan mahasiswa baru terhadap lingkungan akademik, budaya kehidupan kampus, serta berbagai ketentuan yang akan menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai mahasiswa hukum. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti rangkaian PKKMB utama Universitas Pattimura pada 27 Agustus 2026.

Dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum

Kegiatan Pra-PKKMB dibuka secara simbolis oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H. Dalam agenda pembukaan tersebut, Dekan didampingi oleh jajaran pimpinan dan perwakilan organisasi mahasiswa Fakultas Hukum, antara lain Wakil Dekan III, Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H., Ketua DPMF Joe A. Soselisa, serta Ketua BEM Nobel Salampessy.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa baru yang berhasil melewati proses penerimaan dan menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Unpatti. Dari 5.814 pendaftar, sebanyak 625 mahasiswa terpilih untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Unpatti.

Dekan menekankan bahwa menjadi mahasiswa hukum bukan semata-mata tentang memperoleh pengetahuan di ruang perkuliahan. Lebih dari itu, pendidikan hukum membawa tanggung jawab moral dan sosial yang besar karena lulusan hukum nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan keadilan dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan mampu memegang teguh sejumlah nilai utama, yakni menjaga keadilan dan kebenaran, membangun kebersamaan, serta menegakkan kepastian hukum sebagai salah satu fondasi kehidupan bermasyarakat.

Menanamkan Integritas Sejak Awal

Pra-PKKMB dirancang sebagai sarana bagi mahasiswa baru untuk mulai mengenal kehidupan akademik dan lingkungan Fakultas Hukum Unpatti secara lebih dekat. Selain pengenalan lingkungan kampus, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman awal mengenai budaya akademik serta tata tertib yang berlaku di lingkungan fakultas.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan juga memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya integritas bagi setiap mahasiswa hukum. Integritas tidak hanya menjadi nilai yang harus dipahami secara teoritis, tetapi perlu ditanamkan dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sejak mahasiswa mulai menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.

Nilai tersebut menjadi penting karena mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menjadi juris maupun praktisi hukum yang memiliki karakter, menjunjung tinggi etika, berintegritas, serta dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat.

Melalui kegiatan Pra-PKKMB ini, Fakultas Hukum Unpatti berharap mahasiswa baru tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan kesadaran sebagai bagian dari komunitas akademik hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kebersamaan, dan kepastian hukum.

Rangkaian pengenalan tersebut selanjutnya akan berlanjut pada PKKMB Universitas Pattimura pada 27 Agustus 2026, sebagai bagian dari proses awal mahasiswa baru memasuki kehidupan perguruan tinggi.

The post Fakultas Hukum Unpatti Gelar Pra-PKKMB, 625 Mahasiswa Baru Siap Memulai Kehidupan Akademik appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Gelar Lokakarya Kurikulum Berbasis OBE dan Standar Internasional Menuju Akreditasi ACQUIN

FHukum CMSMaster — Tue, 23 Jun 2026 10:59:55 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar Lokakarya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2026 yang berlangsung pada 23–24 Juni 2026 di Auditorium Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kegiatan ini mengusung tema “Pembaruan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Standar Internasional Menuju Akreditasi ACQUIN” sebagai bagian dari upaya penguatan mutu akademik dan persiapan menuju akreditasi internasional.

Lokakarya dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., serta dihadiri oleh para wakil dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum, pimpinan program studi, dosen, mahasiswa, alumni, praktisi hukum, mitra kerja sama, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menegaskan bahwa pengembangan kurikulum merupakan langkah strategis untuk memastikan proses pendidikan hukum tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta dinamika masyarakat yang terus berubah. Menurutnya, pembaruan kurikulum juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun budaya mutu yang berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian standar pendidikan tinggi bertaraf internasional.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pendidikan tinggi hukum memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kemampuan akademik yang kuat. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan hukum saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan profesi hukum, transformasi digital, serta tuntutan kompetensi global.

“Transformasi pendidikan tinggi hukum harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Sebagai forum akademik dan evaluasi kurikulum, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan perspektif mengenai pengembangan kurikulum, penjaminan mutu, dan transformasi pendidikan tinggi. Narasumber pertama, Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura, memaparkan paradigma pengembangan kurikulum Universitas Pattimura yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Sementara itu, Dr. Bruri M. Laimeheriwa, S.Pi., M.Si., Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Akreditasi Universitas Pattimura, menyampaikan materi mengenai pentingnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas akademik program studi. Ia juga menekankan pentingnya penguatan budaya mutu, evaluasi kurikulum secara berkala, serta kesiapan program studi dalam menghadapi proses akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun narasumber lainnya, Revannry Rehatta, mewakili Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Universitas Pattimura, memaparkan pemanfaatan sistem informasi dan transformasi digital dalam mendukung tata kelola akademik yang efektif, efisien, dan berbasis data.

Melalui pelaksanaan lokakarya ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menghimpun berbagai masukan dari unsur akademisi, praktisi, alumni, mahasiswa, dan mitra kerja sama guna menyusun kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu hukum, kebutuhan profesi, serta tuntutan global. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyempurnaan struktur kurikulum, penguatan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE), pengembangan metode pembelajaran inovatif, serta peningkatan kualitas lulusan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam memperkuat mutu pendidikan hukum sekaligus mempercepat langkah menuju akreditasi internasional ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute). Dengan kurikulum yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada standar global, Fakultas Hukum Universitas Pattimura optimistis dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan hukum di tingkat nasional maupun internasional.

The post FH Unpatti Gelar Lokakarya Kurikulum Berbasis OBE dan Standar Internasional Menuju Akreditasi ACQUIN appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar Nasional FH Unpatti Bahas Tantangan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan di Maluku

FHukum CMSMaster — Mon, 08 Jun 2026 09:03:49 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Tantangan dan Permasalahan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku” pada Kamis (4/6/2026) di Aula Mr. Soplanit Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kegiatan yang juga disiarkan secara daring melalui Zoom tersebut dihadiri oleh akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan.

Seminar nasional ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai berbagai tantangan pengelolaan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan solusi yang dapat mendukung pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

Bertindak sebagai Keynote Speaker, Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan perlu dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum internasional, hukum tata negara dan administrasi negara, serta kebijakan politik daerah. Menurutnya, Maluku memiliki posisi strategis sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan berbagai kawasan perairan penting sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan yang lebih terarah dalam pengelolaannya.

Seminar yang dimoderatori oleh Judy Marria Saimima, S.H., M.H. tersebut menghadirkan narasumber A. Indah Camelia, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Jantje Tjibtabudy, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dalam pemaparannya, A. Indah Camelia menjelaskan bahwa keberadaan pulau-pulau kecil terluar memiliki peran yang sangat strategis bagi Indonesia. Pulau-pulau tersebut menjadi titik dasar penarikan garis pangkal kepulauan yang berpengaruh terhadap penentuan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan wilayah, tetapi juga menyangkut kepentingan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa penguatan kerangka hukum dan tata kelola pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan melalui reformasi regulasi, penguatan penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, peningkatan kehadiran penduduk, diplomasi maritim, serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Prof. Dr. Jantje Tjibtabudy menyoroti pentingnya perubahan paradigma pembangunan Indonesia yang selama ini cenderung berorientasi pada daratan. Menurutnya, laut harus dipandang sebagai pemersatu bangsa sebagaimana semangat yang terkandung dalam konsep negara kepulauan Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa kurangnya perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan wilayah dan penguatan kedaulatan negara.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif menghasilkan berbagai gagasan dan rekomendasi terkait pengelolaan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di Maluku. Berbagai isu yang mengemuka antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas antarwilayah, tantangan perlindungan kedaulatan maritim, serta perlunya kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik daerah kepulauan.

Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kajian akademik dan perumusan kebijakan yang mendukung pengelolaan wilayah kepulauan, pembangunan kawasan perbatasan, serta penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

The post Seminar Nasional FH Unpatti Bahas Tantangan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan di Maluku appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Fakultas Hukum Unpatti Gelar Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kepulauan: Integrasi Kebijakan, Ekologi, dan Kearifan Lokal

FHukum CMSMaster — Wed, 20 May 2026 10:17:54 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kepulauan: Integrasi Kebijakan, Ekologi dan Kearifan Lokal” yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum serta disiarkan secara daring melalui Zoom. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2026 ini menghadirkan para akademisi, praktisi lingkungan, mahasiswa, dosen, organisasi lingkungan hidup, hingga alumni sebagai peserta diskusi ilmiah mengenai masa depan pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

Seminar nasional tersebut menghadirkan keynote speaker Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H. yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan hukum, pendekatan ekologis, dan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Dalam paparannya, ia menilai bahwa wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah kontinental sehingga membutuhkan model pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berbasis masyarakat lokal.

Jalannya seminar dipandu oleh moderator Welly Angel Riry, S.H., M.H. yang memimpin diskusi secara interaktif dan dinamis. Moderator mengarahkan jalannya forum ilmiah dengan menghubungkan berbagai perspektif yang disampaikan para narasumber, mulai dari aspek hukum, ekologi, masyarakat adat, hingga tata kelola lingkungan pesisir di wilayah kepulauan. Suasana seminar berlangsung aktif dengan antusiasme peserta yang memberikan berbagai pertanyaan dan pandangan kritis terkait tantangan pengelolaan lingkungan di Indonesia timur.

Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, yakni Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M. yang membawakan materi mengenai “Signifikansi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Pesisir, Perairan dan Lingkungan Hidup.” Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, menghadapi berbagai persoalan kompleks mulai dari kompetisi dengan nelayan besar, keterbatasan kapasitas penangkapan ikan, lemahnya sistem pengelolaan dan keuangan, hingga posisi tawar yang masih rendah dalam sistem ekonomi maritim.

Menurutnya, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak sering kali mendorong praktik penangkapan ikan secara berlebihan dan merusak lingkungan laut. Karena itu, kearifan lokal masyarakat pesisir dinilai memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Sementara itu, pembicara dari Yasi.ID, Tirza Theorupun, S.H. membahas tema “Isu Lingkungan dalam Masyarakat Adat.” Ia menyoroti pentingnya pendekatan ekonomi restoratif dalam pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan. Menurutnya, model ekonomi restoratif harus menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam karena menempatkan pemulihan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal sebagai inti dari kegiatan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat selama ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam sehingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga berarti menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada eksploitasi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek ekologis dinilai akan mempercepat kerusakan lingkungan dan memperbesar konflik sosial di wilayah pesisir.

Pembicara berikutnya, Prof. Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.Hum. dari Universitas Pattimura membawakan materi mengenai “Pengaturan dan Pengelolaan Lingkungan di Wilayah Kepulauan.” Dalam paparannya, ia menguraikan sejumlah persoalan utama yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah kepulauan Indonesia.

Beberapa isu penting yang disoroti antara lain belum tersedianya pengaturan tata ruang laut dan pesisir secara menyeluruh, konflik pemanfaatan ruang dan kewenangan antar sektor, serta meningkatnya ancaman bencana alam dan kerusakan ekosistem pesisir. Ia menegaskan bahwa wilayah kepulauan memerlukan kebijakan hukum yang terintegrasi agar pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan secara parsial.

Selain menjadi forum akademik, seminar nasional ini juga menjadi ruang diskusi strategis antara akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan di wilayah kepulauan. Para peserta aktif berdialog mengenai pentingnya reformasi kebijakan lingkungan, penguatan peran masyarakat adat, serta perlunya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologi.

Melalui seminar nasional ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura diharapkan dapat terus mendorong lahirnya gagasan-gagasan akademik dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan yang menjadi identitas utama Provinsi Maluku dan Indonesia sebagai negara kepulauan.

The post Fakultas Hukum Unpatti Gelar Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kepulauan: Integrasi Kebijakan, Ekologi, dan Kearifan Lokal appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

77 Lulusan Sarjana Fakultas Hukum Unpatti Dikukuhkan, Siap Hadapi Babak Baru dengan Integritas dan Ketulusan

FHukum CMSMaster — Tue, 21 Apr 2026 01:49:53 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura kembali mengukuhkan 77 lulusan Sarjana baru dalam prosesi pengukuhan dan pelepasan periode April 2026 yang berlangsung khidmat di Hotel Santika Premier Ambon pada Jumat, 17 April 2026 malam. Momen ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan akademik sekaligus awal dari tanggung jawab baru bagi para lulusan.

Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan universitas dan fakultas, di antaranya Wakil Rektor IV Universitas Pattimura, Dr. Ruslan H. S. Tawari, M.Si. yang hadir mewakili Rektor, serta Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., bersama jajaran wakil dekan, para profesor, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. Ruslan Tawari menyampaikan pesan mendalam kepada para lulusan agar tidak melupakan almamater yang telah membentuk mereka. Ia menegaskan bahwa para wisudawan merupakan generasi yang kelak akan mengambil peran penting dalam mengendalikan arah bangsa dan negara.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketulusan adalah fondasi utama dalam mengamalkan ilmu. Menurutnya, keberkahan dan manfaat ilmu hanya akan hadir apabila dijalankan dengan hati yang tulus. Tanpa ketulusan, ilmu justru dapat kehilangan arah dan nilai. Ia juga mengingatkan pentingnya untuk selalu mengingat orang tua dan asal-usul sebagai pijakan moral dalam menjalani kehidupan ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum, Prof. Adonia Ivonne Laturette, dalam sambutannya menegaskan bahwa gelar sarjana bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia menyampaikan kebanggaannya terhadap para lulusan yang berasal dari berbagai latar belakang dan kini mampu berdiri dengan penuh percaya diri menyongsong masa depan.

Para lulusan juga diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri atas pencapaian yang diraih. Dunia di luar kampus menuntut kerja keras, integritas, serta kemampuan untuk terus belajar. Kerendahan hati menjadi nilai penting yang harus dijaga, karena dari sanalah lahir keberkahan serta kebanggaan bagi keluarga dan almamater.

Selain itu, para lulusan didorong untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan berperan dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Pencapaian saat ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk langkah-langkah besar di masa mendatang.

Dari total 77 lulusan yang dikukuhkan, sebanyak 24 lulusan berhasil meraih predikat terbaik (cum laude), menunjukkan kualitas akademik yang membanggakan.

Sebagai penutup, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dijadwalkan akan mengikuti prosesi wisuda resmi pada Kamis, 23 April 2026.

Sumber: Pattimura TV

The post 77 Lulusan Sarjana Fakultas Hukum Unpatti Dikukuhkan, Siap Hadapi Babak Baru dengan Integritas dan Ketulusan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.