Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Seminar Internasional FH Unpatti Bahas Kedaulatan Negara dan Hak Masyarakat Adat atas Hutan

FHukum CMSMaster — Sat, 07 Nov 2026 05:21:37 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) bersama Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk State Sovereignty Versus the Right of Indigenous People Over the Control of Customary Forest Areas, Kamis (5/11/2026), bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan, pengelolaan, serta perlindungan wilayah hutan adat. Kegiatan ini juga menjadi ruang pertukaran perspektif akademis mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di wilayah Maluku.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., menjelaskan bahwa persoalan penguasaan hutan adat masih menjadi perhatian, termasuk di Maluku. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan antara kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah serta hutan adat.

Menurutnya, hutan adat memiliki kedudukan, peran, dan fungsi tersendiri bagi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat sekaligus membangun hubungan dan kerja sama dengan negara agar manfaat sumber daya hutan dapat dirasakan secara bersama.

Prof. Laturette berharap seminar internasional ini dapat mendorong pemerintah untuk semakin memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan hutan adat. Kehadiran para narasumber dengan keahlian dan perspektif berbeda juga diharapkan memperkaya kajian akademis serta menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan kepentingan bangsa.

Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, S.Sos., menyampaikan bahwa persoalan penguasaan hutan adat tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, identitas budaya, keberlanjutan lingkungan hidup, serta hak masyarakat dalam mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupannya.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisional dan identitas budayanya.

Dalam konteks Maluku, tanah, hutan, dan wilayah petuanan memiliki makna yang mendalam. Ketiganya tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, kehidupan sosial, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Seminar internasional ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Timo Kaartinen, Ph.D., dari Faculty of Social Sciences, University of Helsinki; Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; serta Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Diskusi dipandu oleh Dr. Revency Vania Rugebregth, S.H., M.H., selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Prof. Timo Kaartinen mengangkat tema praktik adat sebagai instrumen dalam mempertahankan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia membahas pentingnya adat sebagai sistem tata kelola sumber daya bersama yang mencakup aturan pemanfaatan, kerja sama, pembagian manfaat, serta pengawasan dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal masyarakat.

Selanjutnya, Prof. Mella Ismelina F. Rahayu membahas hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat. Ia menyoroti hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya, termasuk aspek genealogis, teritorial, kelembagaan, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan. Dalam konteks Maluku, praktik Sasi dan Kewang di Negeri Haruku serta pengelolaan berbasis Soa dan sistem Dusung di Negeri Hutumuri menjadi contoh bagaimana kelembagaan dan aturan adat berperan dalam mengatur pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam.

Sementara itu, Dr. Jemmy Jefry Pietersz mengulas pengakuan negara atas hutan adat, khususnya hubungan antara kewenangan negara dalam mengatur sumber daya alam dan hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang telah dikuasai serta dikelola secara turun-temurun. Ia menekankan pentingnya kejelasan pengakuan hukum agar perlindungan terhadap hak masyarakat adat dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan rangkaian pembahasan ketiga narasumber, seminar ini menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa pengakuan negara terhadap hutan adat harus memperkuat hak masyarakat hukum adat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut mencakup percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat, pemetaan wilayah secara partisipatif, penguatan kelembagaan serta aturan adat, penyelesaian konflik penguasaan wilayah, dan pembagian manfaat yang adil. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas perannya melalui penelitian partisipatif, pendampingan pemetaan wilayah adat, serta pengembangan kajian hukum dan kelembagaan masyarakat adat.

Kegiatan yang diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan akademis sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat. Melalui forum internasional ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menyeimbangkan kewenangan negara, pengakuan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

The post Seminar Internasional FH Unpatti Bahas Kedaulatan Negara dan Hak Masyarakat Adat atas Hutan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dekan FH Unpatti Ungkap Strategi Adaptasi AI dalam Pendidikan Hukum Tanpa Mengabaikan Integritas Akademik

FHukum CMSMaster — Fri, 30 Oct 2026 06:25:47 +0000

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum. Menghadapi perkembangan tersebut, perguruan tinggi dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti), Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, dalam perbincangan bersama Hukumonline di kantor Hukumonline, Gedung AD Premier, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Adonia yang akrab disapa Prof. Doni menjelaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan platform teknologi hukum seperti Hukumonline. Menurutnya, di tengah perkembangan dunia siber yang semakin kompleks, kehadiran platform informasi hukum berbasis teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman dan pelindungan hukum bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial yang dikembangkan Hukumonline, yaitu AIlex. Sebagai salah satu perguruan tinggi mitra, FH Unpatti berupaya memahami lebih jauh berbagai fasilitas yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah AIlex Classroom. Prof. Doni menyampaikan bahwa pihaknya berharap dapat menindaklanjuti komunikasi dengan Hukumonline melalui kegiatan sosialisasi agar pemanfaatan fasilitas tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara lebih luas di lingkungan universitas.

Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan dan hukum. Namun, pemanfaatannya harus disertai pemahaman yang memadai mengenai batasan serta tanggung jawab penggunanya.

Adaptasi AI Harus Sejalan dengan Integritas Akademik

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan AI di perguruan tinggi adalah menjaga integritas akademik, terutama berkaitan dengan plagiarisme dan keaslian karya ilmiah mahasiswa.

Prof. Doni menegaskan bahwa FH Unpatti tetap menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Meskipun penggunaan AI semakin sulit dihindari, perguruan tinggi harus memiliki formulasi dan pedoman yang tepat agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan kemampuan intelektual mahasiswa.

Ia menilai bahwa pemanfaatan AI perlu disertai mekanisme pengawasan dan pemahaman mengenai proporsi penggunaannya. Dengan demikian, mahasiswa tetap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pekerjaan akademiknya.

Sebagai bentuk penguatan kemampuan akademik, FH Unpatti juga tetap menekankan pentingnya budaya membaca, memahami literatur, serta menyusun resume berdasarkan sumber referensi yang jelas.

Prof. Doni mencontohkan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mengoperasikan komputer atau menggunakan teknologi modern. Mereka tetap harus membaca buku, memahami isi bacaan, dan mampu menunjukkan halaman, penerbit, serta sumber referensi yang digunakan dalam menyusun tugas.

Baginya, proses tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kemampuan analisis, penalaran, dan tanggung jawab ilmiah mahasiswa. Teknologi boleh berkembang, tetapi kemampuan membaca dan berpikir kritis harus tetap menjadi fondasi pendidikan tinggi.

Literasi Hukum Menghadapi Perkembangan Regulasi Nasional

Selain perkembangan teknologi, Prof. Doni juga menyoroti pentingnya kesiapan sivitas akademika dalam memahami dinamika peraturan perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Ia mengingatkan kembali prinsip fiksi hukum (rechtsfictie), yaitu anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum setelah suatu peraturan diundangkan. Prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap perkembangan hukum merupakan tanggung jawab bersama, termasuk bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Menurutnya, perkembangan hukum berlangsung secara dinamis dan tidak dibatasi oleh letak geografis. Masyarakat yang berada di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil tetap berada dalam cakupan keberlakuan hukum nasional.

Oleh karena itu, mahasiswa dan dosen hukum harus terus memperbarui pengetahuan serta mengikuti perkembangan regulasi agar mampu memahami, menjelaskan, dan merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum Adat dan Pengakuan dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Doni juga memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum adat dalam perkembangan sistem hukum nasional, khususnya setelah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui KUHP Nasional.

Menurutnya, masyarakat hukum adat tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tetapi pada saat yang sama memiliki norma, nilai, dan tradisi hukum yang telah hidup serta berkembang dalam komunitasnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan hukum adat perlu dipahami dan dihormati, terutama dalam konteks masyarakat Maluku yang masih mengenal hak-hak ulayat dan kelembagaan adat.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Doni, pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hak-hak masyarakat hukum adat agar tetap memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional.

Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan regulasi dan teknologi, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, budaya, serta keberagaman sistem hukum yang hidup di Indonesia.

Melalui berbagai pemikiran tersebut, Prof. Doni menegaskan bahwa tantangan pendidikan hukum ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga bagaimana mempertahankan integritas akademik, memperkuat literasi hukum, dan menjaga relevansi nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Bagi FH Unpatti, adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter akademik, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap kekayaan hukum nasional dan kearifan lokal Maluku.

Sumber: hukumonline.com

The post Dekan FH Unpatti Ungkap Strategi Adaptasi AI dalam Pendidikan Hukum Tanpa Mengabaikan Integritas Akademik appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Perkuat Kemitraan Akademik dengan Hukumonline, Dorong Pengembangan Publikasi Ilmiah dan Kompetensi Mahasiswa

FHukum CMSMaster — Thu, 29 Oct 2026 06:19:54 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) terus berupaya memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga untuk mendukung pengembangan pendidikan hukum, publikasi ilmiah, dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan akademik ke kantor Hukumonline di Gedung AD Premier, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/10/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, ini bertujuan memperkuat implementasi kerja sama yang telah terjalin antara FH Unpatti dan Hukumonline sejak 2024. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pemanfaatan berbagai fasilitas kemitraan serta mengidentifikasi peluang pengembangan kolaborasi ke depan.

Dalam kunjungan tersebut, Dekan FH Unpatti didampingi Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Andress Deny Bakarbessy; Pengelola Jurnal, Ronny Siplantila; serta tim keuangan yang terdiri atas Hikmawaty Madun, Dian Ferinda, dan Nataliya Souisa. Turut hadir Operator IT FH Unpatti, Yohanes Michael.

Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk berkunjung dan berdiskusi secara langsung dengan jajaran Hukumonline. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk memastikan bahwa kerja sama yang telah disepakati tidak hanya berhenti pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi sivitas akademika FH Unpatti.

Ia berharap berbagai fasilitas yang tersedia melalui kemitraan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, termasuk membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan jurnal ilmiah bagi dosen dan mahasiswa.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas penandatanganan PKS, tetapi fasilitas yang disediakan Hukumonline dapat benar-benar kami manfaatkan. Lewat pertemuan ini, kami diingatkan kembali mengenai klausul kerja sama yang ada. Ke depan, kami berharap kerja sama ini juga mencakup jurnal mahasiswa dan dosen,” ungkap Prof. Adonia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Andress Deny Bakarbessy, berharap pertemuan ini dapat mendorong pelaksanaan kolaborasi yang lebih intensif dan produktif, terutama dalam kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan dosen.

Menurutnya, optimalisasi kerja sama perlu diarahkan pada program-program konkret, termasuk peningkatan keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan penulisan dan publikasi jurnal ilmiah.

Hukumonline Dorong Kontribusi Nyata bagi Pendidikan Hukum

Kunjungan delegasi FH Unpatti disambut langsung oleh Chief Content Officer (CCO) Hukumonline, Robert Sidauruk. Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan mengungkapkan bahwa pertemuan ini memiliki kesan tersendiri, mengingat dirinya pernah mengunjungi kampus Universitas Pattimura di Ambon pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Robert menjelaskan bahwa Hukumonline melalui program University Solution (Unisol) berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Program tersebut dirancang sebagai bentuk dukungan Hukumonline kepada perguruan tinggi, tidak hanya melalui penyediaan layanan informasi hukum, tetapi juga melalui berbagai kegiatan pengembangan akademik.

Ia menyebutkan bahwa Hukumonline saat ini memiliki sekitar 1.700 pelanggan dari kalangan korporasi dan firma hukum serta telah menjalin kemitraan dengan sekitar 55 perguruan tinggi. Melalui program Unisol, Hukumonline berupaya mengembalikan manfaat kerja sama kepada dunia akademik dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa.

Robert juga menegaskan keterbukaan Hukumonline terhadap masukan dan pengembangan program bersama perguruan tinggi mitra. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program magang mahasiswa, yang pelaksanaannya tidak harus selalu mengikuti periode formal universitas, sepanjang mahasiswa memperoleh surat pengantar dari pihak kampus.

Selain program magang, perguruan tinggi mitra juga berkesempatan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan penulisan jurnal bagi dosen, peluang publikasi tulisan melalui Klinik Hukumonline, kesempatan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan, publikasi aktivitas kampus, serta akses ke basis data peraturan perundang-undangan dan asisten kecerdasan artifisial (AI) Hukumonline, AIlex.

Peluang Publikasi Kampus dan Pengembangan Kolaborasi

Sementara itu, AVP of Audience Development Hukumonline, Tri Jata Ayu Pramesti, menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang menjalin kerja sama memperoleh fasilitas publikasi hingga empat artikel kegiatan kampus setiap bulan.

Fasilitas tersebut menjadi salah satu peluang strategis bagi FH Unpatti untuk memperluas diseminasi informasi mengenai kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai capaian sivitas akademika kepada publik.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara FH Unpatti dan Hukumonline berlangsung sejak 2024 hingga November 2028. Dengan periode kerja sama tersebut, FH Unpatti berpotensi memanfaatkan fasilitas publikasi hingga lebih dari 100 artikel selama masa kemitraan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi FH Unpatti untuk memperkuat implementasi kerja sama dengan Hukumonline melalui program-program yang lebih terarah dan berkelanjutan. Optimalisasi akses informasi hukum, peningkatan kapasitas publikasi ilmiah, pengembangan kompetensi mahasiswa, serta perluasan eksposur kegiatan akademik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pendidikan hukum di Universitas Pattimura.

Melalui penguatan kemitraan ini, FH Unpatti terus mendorong terwujudnya kolaborasi yang tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi pengembangan dosen, mahasiswa, dan institusi dalam menghadapi dinamika pendidikan serta perkembangan ilmu hukum.

Sumber: hukumonline.com

The post FH Unpatti Perkuat Kemitraan Akademik dengan Hukumonline, Dorong Pengembangan Publikasi Ilmiah dan Kompetensi Mahasiswa appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Tim Pengelola Jurnal FH Unpatti Benchmarking ke UI untuk Perkuat Tata Kelola dan Target Indeksasi Scopus

FHukum CMSMaster — Thu, 29 Oct 2026 01:15:01 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah melalui kegiatan benchmarking ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Rabu (28/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung D Lantai 4, Ruang D.402, FH UI, Depok, Jawa Barat, ini menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai tata kelola jurnal, kualitas editorial, serta strategi mencapai indeksasi internasional.

Tim FH Unpatti bertemu dengan pengelola The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diwakili oleh Managing Editors Theresia Dyah Wirasri dan Yvonne Kezia Dhianingtyas Nafi, serta Website and Content Developer Yosia Ardianto Setyawan.

Dalam pertemuan tersebut, tim pengelola jurnal FH Unpatti memperoleh berbagai masukan strategis berdasarkan pengalaman pengelolaan jurnal di lingkungan FH UI, termasuk perjalanan jurnal yang berhasil mencapai indeksasi Scopus dengan peringkat Q2.

Salah satu pembahasan utama adalah pentingnya membangun identitas dan fokus keilmuan jurnal secara lebih spesifik. Hal ini menjadi perhatian bagi Jurnal Sasi dan Batulis Civil Law Review yang sebelumnya memperoleh catatan dalam proses pengajuan indeksasi Scopus terkait ruang lingkup keilmuan yang dinilai terlalu luas.

Dalam diskusi tersebut, Jurnal Sasi diarahkan untuk memperkuat spesialisasi pada bidang Hukum Adat, sedangkan Batulis Civil Law Review pada bidang Hukum Perdata. Penegasan fokus tersebut diharapkan dapat membangun identitas akademik yang lebih kuat, meningkatkan konsistensi substansi artikel, serta memperjelas posisi jurnal dalam komunitas keilmuan internasional.

Selain fokus keilmuan, pembahasan juga menyoroti perbedaan orientasi penilaian akreditasi nasional dan indeksasi internasional. Indeksasi Scopus lebih menekankan kualitas dan substansi artikel, sedangkan akreditasi nasional melalui SINTA memberikan perhatian besar terhadap tata kelola, proses pengelolaan, dan kelengkapan administratif jurnal.

Aspek internasionalisasi turut menjadi perhatian dalam benchmarking ini. Pengelola jurnal didorong untuk memperkuat keterlibatan editor dan reviewer dari berbagai negara secara substantif, bukan sekadar mencantumkan nama dalam struktur dewan editorial. Keterlibatan tersebut diharapkan berkontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan editorial, penilaian naskah, serta perluasan jejaring akademik internasional.

Diskusi juga membahas kebijakan bahasa publikasi dan kelengkapan metadata. Artikel berbahasa Indonesia tetap dimungkinkan, dengan penguatan metadata berbahasa Inggris seperti abstrak, kata kunci, dan bibliografi untuk mendukung keterjangkauan jurnal oleh komunitas akademik internasional.

Di samping itu, konsistensi jadwal penerbitan, selektivitas artikel, independensi editorial, pendanaan, serta regenerasi pengelola menjadi bagian penting dari pembahasan. Pengelola jurnal juga memperoleh masukan mengenai pentingnya kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses publikasi ilmiah, termasuk kewajiban pengungkapan penggunaan AI oleh penulis dan perlindungan kerahasiaan manuskrip dalam proses peer review.

Dari sisi teknologi, penggunaan Open Journal Systems (OJS) dinilai masih memadai untuk mendukung pengelolaan jurnal, sepanjang disertai pemeliharaan sistem, keamanan server, dan pengelolaan yang disiplin. Sementara itu, penggunaan platform penerbitan berbayar dapat dipertimbangkan sebagai alternatif apabila kebutuhan dan sumber daya institusi telah memungkinkan.

Melalui kegiatan benchmarking ini, FH Unpatti memperoleh sejumlah pembelajaran penting untuk ditindaklanjuti dalam pengembangan jurnal ilmiah di lingkungan fakultas. Penguatan fokus keilmuan Jurnal Sasi dan Batulis, peningkatan selektivitas artikel, profesionalitas editorial, konsistensi penerbitan, serta pengembangan jejaring internasional menjadi bagian dari agenda peningkatan mutu publikasi ilmiah.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengalaman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), dan program kerja yang terukur. Dengan demikian, jurnal ilmiah FH Unpatti semakin siap bersaing dan berkontribusi dalam ekosistem publikasi akademik nasional maupun internasional.

The post Tim Pengelola Jurnal FH Unpatti Benchmarking ke UI untuk Perkuat Tata Kelola dan Target Indeksasi Scopus appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan

FHukum CMSMaster — Tue, 06 Oct 2026 02:22:31 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada Senin, 5 Oktober 2026. Perayaan tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan FH Unpatti yang genap berusia 70 tahun pada 3 Oktober 2026, sekaligus menegaskan arah fakultas dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.

Puncak perayaan yang dilaksanakan melalui doa syukur tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Pattimura, jajaran pimpinan universitas, serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Mengusung tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” perayaan Dies Natalis ke-70 menjadi kesempatan bagi FH Unpatti untuk merefleksikan perjalanan tujuh dekade sekaligus menatap perjalanan 70 tahun berikutnya dengan komitmen yang semakin kuat terhadap keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan.

Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturete, S.H., M.H., menegaskan bahwa usia 70 tahun merupakan “usia emas” yang harus menjadi fondasi kuat untuk membangun perjalanan FH Unpatti pada 70 tahun berikutnya.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan sejarah fakultas, tetapi juga menjadi ruang untuk merefleksikan kontribusi FH Unpatti dalam pendidikan dan pengembangan hukum serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan tantangan masa depan.

Memperkuat Peran Hukum di Wilayah Kepulauan

Sebagai institusi pendidikan hukum yang berada di Maluku, FH Unpatti memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab untuk merespons berbagai persoalan hukum yang khas di wilayah kepulauan.

Sejumlah persoalan tersebut meliputi perlindungan masyarakat adat, pertahanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, FH Unpatti terus didorong untuk menghadirkan pendidikan dan pemikiran hukum yang mampu menjawab persoalan masyarakat kepulauan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Menjawab Tantangan Digital dan Artificial Intelligence

Perjalanan menuju masa depan juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan bidang hukum.

Menghadapi perubahan tersebut, generasi hukum masa depan dituntut mampu membaca dan mengkritisi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan identitas. Penguasaan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap etika dan nilai kemanusiaan.

Karena itu, perkembangan teknologi tidak cukup hanya direspons melalui kemampuan teknis. Calon-calon sarjana hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami dampak teknologi serta memastikan penerapannya tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan FH Unpatti dalam mempersiapkan generasi hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki integritas, etika, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Menatap 70 Tahun Berikutnya

Puncak perayaan Dies Natalis ke-70 pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi FH Unpatti untuk menatap perjalanan berikutnya.

Setelah melewati tujuh dekade perjalanan, usia 70 tahun dipandang sebagai fondasi untuk membangun 70 tahun berikutnya dengan memperkuat peran fakultas dalam pendidikan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Melalui tema “Hukum, Manusia, dan Kepulauan untuk Masa Depan,” FH Unpatti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hukum yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan realitas masyarakat kepulauan, sekaligus mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Perayaan Dies Natalis ke-70 tersebut akhirnya bukan sekadar penanda perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah FH Unpatti dalam membangun masa depan pendidikan hukum yang relevan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan hukum nasional.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Rayakan Dies Natalis ke-70, Tegaskan Komitmen Hukum untuk Masyarakat Kepulauan appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Oct 2026 10:22:35 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menggelar Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 dengan mengangkat tema “Kecerdasan Artifisial & Masa Depan Perguruan Tinggi”, dengan subtema “Inovasi, Etika, dan Integritas Akademik.”

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (1/10/2026) di Auditorium Lantai III Fakultas Hukum Universitas Pattimura tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Semarang yang mengikuti kegiatan secara daring. Seminar dipandu oleh Dr. Yosia Hetharie, S.H., M.H.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, yang menegaskan bahwa peringatan Dies Natalis ke-70 tidak semata-mata menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan pendidikan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Kecerdasan artificial bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Ini sudah ada dalam genggaman kita. Mahasiswa memakainya untuk mencari referensi, dosen memanfaatkannya untuk proses pembelajaran, dan perguruan tinggi mulai mengadopsinya dalam sistem administrasi hingga penelitian. Kecepatannya luar biasa,” ujar Dekan dalam sambutannya.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan artifisial membawa peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Karena itu, pemanfaatan teknologi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka inovasi yang tetap memperhatikan etika, integritas akademik, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Juanrico Titahelu, S.H., M.H. mengangkat materi “Kerangka Hukum dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan Tinggi: Perspektif Regulasi dan Etika Akademik”. Materi tersebut membahas AI dari perspektif konseptual, normatif, serta arah kebijakan dalam konteks pendidikan tinggi.

Prof. Juanrico menjelaskan bahwa kecerdasan artifisial merupakan perubahan yang memengaruhi berbagai aspek perguruan tinggi, mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pelayanan akademik. Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan etika akademik, orisinalitas karya ilmiah, integritas proses pendidikan, privasi, dan kualitas pengetahuan.

Dalam perspektif hukum, ia menempatkan penggunaan AI dalam sejumlah lapisan kerangka hukum Indonesia, antara lain terkait pendidikan tinggi, sistem pendidikan nasional, transaksi dan informasi elektronik, pelindungan data pribadi, penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta kebijakan etika AI.

Prof. Juanrico juga menekankan prinsip bahwa AI bukan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam konteks pertanggungjawaban manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu ditelusuri kepada pihak yang merancang, mengendalikan, menggunakan, mengambil keputusan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI sesuai dengan konteks hukumnya.

Pada aspek etika akademik, ia menyoroti lima prinsip utama, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, verifikasi, serta keamanan dan privasi.

Penggunaan AI dalam lingkungan akademik, menurut materi tersebut, juga perlu dibedakan berdasarkan konteks dan risikonya. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk brainstorming, latihan, simulasi, umpan balik bahasa, maupun eksplorasi selama sesuai dengan ketentuan tugas. Namun, penggunaan AI menjadi persoalan ketika bertentangan dengan ketentuan asesmen dan disertai misrepresentasi, manipulasi, atau penghilangan tanggung jawab akademik.

Dalam konteks tersebut, Prof. Juanrico menawarkan lima prinsip kebijakan untuk FH Unpatti, yakni AI-enabled, bukan AI-dependent; human accountability; risk-based governance; transparency and traceability; serta continuous review.

Ia juga merekomendasikan penyusunan pedoman penggunaan AI bagi sivitas akademika FH Unpatti, termasuk pengaturan kategori penggunaan AI, standar penggunaannya dalam tugas, ujian, skripsi, tesis, disertasi, penelitian dan publikasi, serta protokol perlindungan data dan informasi rahasia.

AI dalam Penulisan Ilmiah: Antara Kemudahan dan Tanggung Jawab

Sementara itu, Ridwan Arifin, S.H., LL.M. membawakan materi berjudul “Kala AI Menulis untuk Saya: Etika, Integritas, dan Masa Depan Penulisan Ilmiah.” Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta melihat penggunaan AI bukan sekadar dari pertanyaan boleh atau tidak boleh, tetapi dari bagaimana seorang akademisi tetap menjalankan peran dan tanggung jawab ilmiahnya ketika AI digunakan dalam proses penulisan.

Ridwan menjelaskan bahwa AI saat ini dapat membantu hampir seluruh tahapan perjalanan penelitian, mulai dari brainstorming topik, pencarian kata kunci, merangkum artikel, menjelaskan konsep, membuat outline, membantu bahasa, menerjemahkan, coding, analisis data, membuat tabel atau gambar, hingga membantu penulisan dan menemukan kemungkinan research gap.

Namun, kemudahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab akademik manusia. Ia menekankan empat hal yang tetap menjadi tanggung jawab peneliti, yakni judgment, verification, original contribution, dan accountability.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah hallucination, ketika AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi ternyata keliru. Salah satu contohnya adalah ketika AI diminta memberikan sejumlah artikel ilmiah lengkap dengan penulis, tahun, jurnal, dan DOI, tetapi setelah diverifikasi artikel tersebut ternyata tidak pernah ada.

Karena itu, Ridwan menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap informasi dan referensi yang dihasilkan AI. Citation, menurutnya, bukan sekadar daftar pustaka, tetapi menjadi bukti bahwa penulis mengetahui dari mana suatu klaim berasal.

Ia juga membahas persoalan plagiarism dan attribution, bias, akuntabilitas, serta orisinalitas karya ilmiah. AI dapat membantu menghasilkan teks, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian, pemikiran, kontribusi intelektual, dan tanggung jawab seorang penulis.

Penggunaan AI Perlu Dilihat Berdasarkan Risiko

Dalam pemaparannya, Ridwan memperkenalkan pendekatan “AI Use Spectrum”, yang membagi penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya.

Penggunaan dengan risiko relatif rendah antara lain untuk memperbaiki grammar dan spelling, meningkatkan readability, menerjemahkan, membantu format, dan brainstorming awal, dengan catatan hasilnya tetap diperiksa oleh manusia.

Pada tingkat berikutnya, AI dapat digunakan untuk membantu membuat outline, menyusun argumen, merangkum literatur, memberikan alternatif formulasi, maupun membantu interpretasi awal, tetapi membutuhkan kontrol manusia yang kuat. Pengguna harus memastikan bahwa sumber asli telah dibaca, klaim telah diverifikasi, dan argumen tetap merupakan hasil pemikiran penulis.

Sementara itu, penggunaan AI untuk menulis seluruh skripsi dan mengklaimnya sebagai karya sendiri, membuat data penelitian atau hasil statistik yang tidak pernah dilakukan, menghasilkan referensi palsu, maupun menjadikan AI sebagai author ditempatkan sebagai penggunaan yang sangat bermasalah.

Ridwan juga menekankan bahwa penggunaan AI tidak otomatis merupakan misconduct. Persoalan etika muncul ketika penggunaan AI dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau tidak diungkapkan dalam konteks yang memang membutuhkan pengungkapan.

Ia kemudian mengajak mahasiswa menggunakan tujuh pertanyaan sebagai semacam “AI Ethics Survival Guide”, antara lain apakah tujuan penggunaan AI adalah membantu bahasa atau menggantikan pemikiran, apakah pengguna memahami output yang dihasilkan, apakah sumber asli telah diperiksa, apakah AI mengubah substansi ilmiah, apakah terdapat data pribadi atau informasi rahasia, apakah jurnal mengizinkan penggunaan tersebut, serta apakah pengguna bersedia mempertanggungjawabkan hasil akhirnya.

Menjaga Manusia Tetap Menjadi Pengambil Keputusan

Seminar nasional ini memperlihatkan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial tidak hanya menghadirkan pertanyaan mengenai kemampuan teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana perguruan tinggi menjaga integritas, akuntabilitas, keamanan data, dan kualitas pengetahuan.

Pada bagian akhir materinya, Ridwan menegaskan bahwa kemampuan AI menghasilkan teks tidak serta-merta menjadikan manusia kehilangan perannya sebagai ilmuwan. Peneliti tetap menjadi pihak yang menghasilkan pengetahuan, melakukan verifikasi, membuat keputusan ilmiah, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian.

Sejalan dengan itu, materi Prof. Juanrico menempatkan tata kelola AI perguruan tinggi pada kebutuhan akan aturan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diarahkan agar pemanfaatan AI dapat mendukung inovasi pendidikan tinggi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan etika akademik.

Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-70 FH Unpatti ini menjadi salah satu ruang akademik untuk mempertemukan perspektif hukum, teknologi, pendidikan, etika, dan integritas akademik dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial yang semakin terintegrasi dalam kehidupan perguruan tinggi.

The post FH Unpatti Gelar Seminar Nasional tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Perguruan Tinggi appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Prodi Ilmu Hukum FH Unpatti Gelar Kuliah Dosen Tamu tentang Sejarah Hukum Eropa Tengah

FHukum CMSMaster — Thu, 01 Oct 2026 06:07:05 +0000

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menyelenggarakan kuliah dosen tamu dengan tema “Introduction to the Legal History of East Central Europe, with a Special Focus on Hungarian Legal History” pada Rabu, 30 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri oleh hampir 100 peserta dari sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dalam kuliah tersebut, Andras Biczo, Ph.D, selaku dosen tamu dan peneliti sejarah hukum Eropa Tengah, memaparkan materi mengenai sejarah pembentukan hukum di Hungaria.

Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., MH, yang turut menghadiri kuliah dan aktif dalam sesi tanya jawab, menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan Andras Biczo sebagai dosen tamu pada mata kuliah Politik Hukum tidak hanya berlangsung dalam bidang pendidikan, tetapi juga dapat berlanjut pada bidang penelitian.

Menurutnya, sejarah pembentukan hukum di Hungaria memiliki kesamaan dengan pembentukan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pengaruh hukum adat terhadap proses pembentukan hukum.

Sementara itu, Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa kuliah dosen tamu bersama Andras Biczo, Ph.D, merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara Universitas Pattimura dan Debrecen University, Hungary.

Atas persetujuan Andras Biczo, Ph.D, pada semester gasal ini beliau menjadi salah satu pengajar tamu pada mata kuliah Politik Hukum di Program Studi Ilmu Hukum.

Kuliah dosen tamu yang dimoderatori oleh Dr. Theresia N. A. Narwadan, S.H., M.Hum. tersebut ditujukan kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung dari dosen dan peneliti dari Eropa.

Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., mengharapkan agar kegiatan pengajaran yang melibatkan dosen dari Eropa sebagai dosen tamu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum, Dr. Mahrita A. Lakburlawal, S.H., M.H. Ia menambahkan bahwa kuliah yang diselenggarakan pada pukul 16.00 WIT. tersebut memberikan dampak positif bagi mahasiswa karena memberikan pengalaman belajar bersama dosen tamu dari berbagai negara.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga turut menunjang rencana Program Studi Ilmu Hukum dalam memperoleh akreditasi internasional Acquin.

The post Prodi Ilmu Hukum FH Unpatti Gelar Kuliah Dosen Tamu tentang Sejarah Hukum Eropa Tengah appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Unpatti Tutup Pattimura Law Fair 2026, Dorong Generasi Muda Taat Hukum

FHukum CMSMaster — Wed, 30 Sep 2026 09:10:47 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) resmi menutup rangkaian Pattimura Law Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Debat FH Unpatti. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Fakultas Hukum Unpatti tersebut menjadi puncak rangkaian kompetisi debat hukum yang mempertemukan pelajar SMA/SMK sederajat dari berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Pattimura Law Fair 2026 berlangsung pada 28–29 September 2026 dengan mengusung tema “Dari Pulau ke Pulau, Dari Pikiran ke Tindakan: Mewujudkan Generasi yang Taat Hukum.” Kegiatan ini diikuti oleh pelajar yang berasal dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, sekaligus menjadi ajang untuk memperluas ruang diskusi dan pengembangan wawasan hukum bagi generasi muda.

Kompetisi debat tersebut menjadi bagian dari upaya UKM Debat FH Unpatti dalam menyediakan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi, menyampaikan pendapat, serta memahami berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

SMA Laboratorium Unpatti Raih Juara Pertama

Puncak kegiatan ditandai dengan pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan kepada sekolah yang berhasil meraih prestasi dalam kompetisi debat hukum.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, SMA Laboratorium Unpatti berhasil meraih Juara 1. Sementara itu, SMA Negeri 3 Seram Bagian Barat (SBB) menempati Juara 2, disusul SMA Negeri 3 Ambon sebagai Juara 3.

Adapun Juara Harapan 1 diraih oleh SMA Negeri 1 Ambon.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap kemampuan para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kompetisi debat yang berlangsung selama dua hari.

Menyongsong Milad UKM Debat FH Unpatti

Pembina UKM Debat FH Unpatti, Dr. Revency Rugebregt, menyampaikan bahwa Pattimura Law Fair diselenggarakan dalam rangka menyongsong ulang tahun UKM Debat FH Unpatti yang telah berdiri dan berkiprah sejak 2008.

Menurutnya, Pattimura Law Fair 2026 merupakan penyelenggaraan perdana yang melibatkan peserta dari seluruh wilayah Provinsi Maluku. Kompetisi tersebut diikuti oleh 24 peserta yang menunjukkan potensi, bakat, dan wawasan dalam bidang hukum.

Penyelenggaraan kegiatan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak di lingkungan Universitas Pattimura, termasuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan Fakultas Hukum, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FH Unpatti.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik hingga acara penutupan.

Debat sebagai Ruang Mengasah Daya Pikir

Penutupan Pattimura Law Fair 2026 dilakukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura, Dr. Nur Aida Kubangun.

Dalam sambutannya, Dr. Nur Aida Kubangun menekankan bahwa kompetisi debat tidak semata-mata berkaitan dengan kemenangan atau kekalahan. Menurutnya, debat merupakan ruang pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan berargumentasi para peserta.

“Debat hukum itu bukan sekadar kegiatan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Debat adalah rumah untuk mengasah daya pikir, kemampuan berargumentasi, keberanian menyampaikan pendapat, sekaligus belajar menghargai perbedaan pandangan.”

Ia juga berharap Pattimura Law Fair dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi pelajar dari berbagai daerah di Maluku untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan.

Selain menjadi wadah pengembangan kemampuan peserta, Pattimura Law Fair juga menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan Fakultas Hukum Universitas Pattimura beserta lingkungan akademik dan berbagai keunggulannya kepada para pelajar.

Mendorong Generasi Muda Maluku Sadar dan Taat Hukum

Pattimura Law Fair 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan pengembangan wawasan hukum generasi muda Maluku.

Melalui kegiatan debat, para peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar menyampaikan pendapat secara argumentatif, memahami perbedaan pandangan, serta membangun keberanian untuk berdiskusi mengenai persoalan hukum.

Ke depan, Pattimura Law Fair diharapkan dapat terus berkembang sebagai ruang bagi generasi muda Maluku untuk belajar, berprestasi, dan berkarya, sekaligus mendorong tumbuhnya generasi yang semakin memahami dan menaati hukum.

Sumber: Pattimura TV

The post FH Unpatti Tutup Pattimura Law Fair 2026, Dorong Generasi Muda Taat Hukum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Workshop Kurikulum OBE di FH Unpatti Dorong Penguatan Mutu Pendidikan Tinggi Berstandar Nasional dan Internasional

FHukum CMSMaster — Fri, 18 Sep 2026 01:05:17 +0000

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Pattimura menyelenggarakan Workshop Kurikulum OBE Nasional dan Internasional dengan tema “Outcome-Based Education (OBE) untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, di Aula Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Workshop dimulai pukul 09.00 WIT hingga selesai dan diikuti oleh unsur pimpinan fakultas, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dosen, serta peserta lainnya. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom, sehingga memungkinkan keterlibatan peserta dari berbagai unsur di lingkungan Universitas Pattimura.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesiapan fakultas serta program studi dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Selain mendukung pemenuhan standar pendidikan tinggi nasional, implementasi OBE juga menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan program studi menghadapi asesmen dan akreditasi berstandar internasional.

Sebagai narasumber, LPMPP Unpatti menghadirkan Ir. Hendy Santosa, S.T., M.T., Ph.D. yang memberikan pemaparan mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum OBE dari perspektif nasional maupun internasional. Materi yang disampaikan mencakup penyusunan capaian pembelajaran, pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), pengembangan kurikulum, hingga keterkaitan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.

Pada pembukaan kegiatan, pimpinan Universitas Pattimura menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman antarunsur fakultas dan program studi, khususnya dalam menghadapi proses asesmen. Keselarasan pemahaman antara Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dan dosen dinilai penting agar informasi yang disampaikan selama asesmen memiliki konsistensi.

“Di dalam simulasi nanti, tolong kita harus sinkron, satu frekuensi.”

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi asesmen tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh pemahaman bersama terhadap substansi yang tercantum di dalamnya. Karena itu, berbagai dokumen yang telah dipersiapkan perlu dipahami oleh pihak-pihak terkait, sementara komponen pendukung lainnya harus diinventarisasi dan dipastikan ketersediaannya.

Hal ini menjadi semakin relevan seiring semakin dekatnya pelaksanaan asesmen lapangan. Fakultas dan program studi didorong untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, serta berbagai bukti pendukung agar seluruh komponen yang diperlukan dapat dipersiapkan secara optimal.

Dalam sesi utama, Hendy Santosa mengajak peserta memahami OBE bukan sekadar sebagai pemenuhan administratif dalam penyusunan kurikulum, tetapi sebagai pendekatan yang menempatkan hasil pembelajaran dan kompetensi lulusan sebagai fokus utama proses pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam penerapan OBE adalah perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Menurutnya, jumlah CPL bukan menjadi ukuran utama. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana CPL tersebut mampu merepresentasikan dan mengakomodasi kompetensi yang harus dimiliki lulusan.

“CPL itu bukan ditentukan jumlahnya, tapi kompetensi yang bisa diakomodir oleh jumlah tersebut.”

Hendy juga menekankan pentingnya keterkaitan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna lulusan.

Dalam konteks tersebut, pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target internal perguruan tinggi, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan profesional dan dunia kerja.

Selain membahas perumusan CPL, workshop juga mengulas asesmen dan pengukuran capaian pembelajaran. Hendy menjelaskan bahwa pengukuran CPL perlu dilakukan secara sistematis dan didukung oleh pengelolaan data yang memadai. Semakin banyak capaian dan indikator yang harus diukur, semakin diperlukan sistem asesmen yang terstruktur agar hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keterukuran capaian pembelajaran. Visi keilmuan program studi perlu diterjemahkan ke dalam capaian yang dapat diukur serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan visi fakultas dan universitas. Keselarasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan menuju hasil yang telah ditetapkan.

Workshop ini sekaligus memperkuat peran LPMPP Universitas Pattimura dalam mendampingi fakultas dan program studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan kurikulum berbasis OBE. Pengembangan kurikulum, penyelarasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta penguatan sistem asesmen menjadi bagian dari upaya membangun proses pembelajaran yang berorientasi pada capaian.

Melalui kegiatan tersebut, Universitas Pattimura terus mendorong terbentuknya kesamaan persepsi, kesiapan dokumen, keterukuran capaian pembelajaran, serta keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya mutu sekaligus mendukung kesiapan program studi Universitas Pattimura dalam menghadapi asesmen dan akreditasi pada tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: LPMPP Unpatti

The post Workshop Kurikulum OBE di FH Unpatti Dorong Penguatan Mutu Pendidikan Tinggi Berstandar Nasional dan Internasional appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

FH Universitas Pattimura dan FH Universitas Airlangga Perkuat Kolaborasi Akademik melalui PKS, Double Degree, dan Kuliah Umum

FHukum CMSMaster — Thu, 10 Sep 2026 00:34:20 +0000

Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga memperkuat hubungan akademik dan kelembagaan melalui rangkaian kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada 9 September 2026. Kegiatan tersebut meliputi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sosialisasi Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, serta kuliah umum.

Rangkaian kegiatan dibuka oleh Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas jejaring kerja sama akademik antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan Universitas Airlangga. Penandatanganan PKS menjadi bentuk konkret komitmen kedua institusi untuk mengembangkan kerja sama akademik yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama tersebut, kedua institusi diharapkan dapat mengembangkan berbagai aktivitas bersama yang memberikan manfaat bagi pengembangan institusi, dosen, maupun mahasiswa.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Sosialisasi ini disampaikan oleh delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Sosialisasi memberikan informasi mengenai peluang pendidikan lanjutan melalui skema Double Degree Program, sekaligus membuka ruang komunikasi langsung antara sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengenai berbagai peluang akademik yang tersedia.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang dilaksanakan di Ruang Kelas Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kuliah umum menghadirkan dua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Kehadiran kedua akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk memperoleh wawasan akademik secara langsung, sekaligus memperkaya perspektif keilmuan melalui pertukaran pengetahuan antarkedua perguruan tinggi.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan pengelola Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, delegasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah capaian, antara lain terlaksananya penandatanganan PKS sebagai dasar penguatan hubungan akademik dan kelembagaan, tersampaikannya informasi mengenai Double Degree Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, serta meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai peluang pendidikan lanjutan dan pengembangan akademik melalui kerja sama antarp perguruan tinggi.

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat komunikasi dan jejaring akademik antara Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kerja sama yang telah dibangun diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pertukaran akademik, dan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

Melalui kerja sama ini, Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga diharapkan dapat terus membangun kolaborasi akademik yang berkelanjutan serta membuka lebih banyak peluang pengembangan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa kedua institusi.

The post FH Universitas Pattimura dan FH Universitas Airlangga Perkuat Kolaborasi Akademik melalui PKS, Double Degree, dan Kuliah Umum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Pattimura.