Sarjana Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura merupakan program pendidikan tinggi hukum yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia hukum yang unggul, kompetitif, dan berstandar internasional, dengan kekhasan pada penguatan nilai-nilai kearifan lokal kepulauan Maluku. Prodi ini melaksanakan tridharma perguruan tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional maupun internasional. Melalui kurikulum yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, dan ECTS, serta kerja sama akademik nasional dan internasional, Prodi Ilmu Hukum menyiapkan lulusan yang mampu berperan sebagai praktisi, birokrat, konsultan, akademisi, peneliti, maupun wirausaha hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
….
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Deskripsi masing-masing Capaian Pembelajaran Lulusan diuraikan sebagai berikut:
- Mampu menunjukkan sikap, perilaku, dan karakter yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila.
- Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa serta menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- Mampu taat hukum, disiplin dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yang berstandar internasional dalam kehidupan bermasyarakat yang berkarakter kepulauan.
- Mampu menginternalisasi sikap bertanggungjawab, semangat kemandirian dan kewirausahaan dalam pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Mampu menguasai konsep dan teori tentang ilmu hukum, dan pengetahuan dasar dalam pembidangan hukum, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Agraria, Hukum Dagang, Hukum Lingkungan baik aspek materiil (substansi) maupun formil (prosedural);
- Mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah-langkah penyelesaian masalah hukum melalui metode deduksi hukum, induksi hukum, penemuan hukum, konstruksi hukum serta pengetahuan penelitian hukum baik penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan memiliki tingkat penguasaan terhadap penggunaan metode berpikir logis, sistematis dan inovatif.
- Mampu menguasai pengetahuan hukum dalam filsafat hukum dan sosiologi hukum, sehingga memiliki tingkat penguasaan hukum secara kontekstual, sistemik dan holistik.
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kolaboratif serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu hukum.
- Mampu mengimplementasikan ilmu hukum berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah, menyusun hasil kajian tersebut baik bersifat normatif maupun empiris hukum di atas dalam bentuk skripsi, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum, berdasarkan hasil analisis hukum sesuai bahan hukum dan data hukum.
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- Mampu menyusun konsep hukum dan analisa hukum dalam penyelesaian kasus hukum melalui metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis hukum dan hukum positif Indonesia dan dapat menunjukan hasil sebagai keahlian dasar dalam melaksanakan profesi hukum;
- Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan analitis melalui kemampuan argumentasi hukum terhadap hukum positif Indonesia dan menunjukan hasil melalui komunikasi akademik baik lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
- Mampu bersikap dan berperilaku berdasarkan etika profesi hukum dalam merancang dan menerapkan hukum di masyarakat.
Kompetensi Utama
Kompetensi utama lulusan Prodi Ilmu Hukum adalah: Mampu menyusun dan mempraktikan konsep-konsep hukum, baik dalam lingkup daerah, nasional dan internasional maupun dalam hubungan individual, kolektif dan masyarakat pada umumnya, guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat internasional
Kompetensi Pendukung adalah lulusan dengan kemampuan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum yang aktual;
Kompetensi Tambahan adalah lulusan dengan kemampuan mengembangkan ilmu hukum sesuai kebutuhan yang dihadapi. Untuk memenuhi kompetensi ini, struktur kurikulum Prodi Ilmu Hukum terdiri dari mata kuliah inti dan mata kuliah penunjang. Mata kuliah inti merupakan basis utama kemampuan berpikir, menganalisis dan mengevaluasi, merencanakan, memberi solusi di bidang hukum. Sementara mata kuliah penunjang untuk kemampuan berkarya sesuai dengan posisinya dalam pemerintahan,organisasi dan masyarakat yang digelutinya dalam bentuk kemampuan menganalisis masalah-masalah hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, selanjutnya menilai, memberi opini hukum dan menentukan keputusan/kebijakan yang tergambar dan terukur dalam menulis dan ujian skripsi.
Kurikulum dengan struktur demikian ditujukan untuk memenuhi visi program studi, yakni Menjadi Pusat Pengembangan Sumberdaya manusia dan ilmu hukum berbasis wilayah kepulauan dan kemaritiman, dan dengan misi mengembangkan ilmu hukum, ketrampilan hukum dan nilai-nilai kearifan lokal serta menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum berbasis kepulauan dan kemaritiman bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Kompetensi pendukung lulusan
Untuk memperkuat kompetensi lulusan pada PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, kurikulum Fakultas Hukum dirancang dengan memberikan pembekalan berupa Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dengan SKS 10 meliputi:
I. Praktik Litigasi
- Praktik Peradilan Pidana
- Praktik Peradilan Perdata
- Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
II. Praktik Non Litigasi
- Perancangan Perundangan-undangan
- Perancangan Kontrak
Diharapkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti mampu:
- Menginventarisasi, mengolah, menganalisa dan menginterpretasikan informasi dan dokumentasi hukum;
- Terampil membaca, menulis dan berpendapat serta berargumentasi secara aktif;
- Mampu menguasai standarisasi instrumen ilmu hukum.
Kompetensi lainnya / pilihan lulusan:
Kompetensi pilihan lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti adalah dengan memberikan dukungan setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan baik materil maupun non materil, agar para lulusan mampu memimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan, mampu berorganisisasi dan bekerja mandiri maupun kelompok, mempunyai inisiatif, tanggap dan memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
Selain itu, kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa adalah kemampuan untuk berperan dalam persidangan baik perdata, pidana, tata usaha negara, maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi, serta piawai dalam debat ilmiah.
Profil lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI adalah sarjana hukum yang bertaqwa, berakhlak mulia, cendekia yang profesional dalam menguasai ilmu hukum dan menerapkannya dalam aktivitas bermasyarakat. Lulusan sarjana hukum Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI diharapkan dapat bekerja sebagai aparat penegak hukum, birokrat, pendidik/dosen dan konsultan hukum.
Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
Praktisi Hukum | Lulusan mampu menerapkan ilmu hukum dalam praktik di masyarakat, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, dan advokat |
Birokrat | Lulusan mampu menerapkan ilmu hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik |
Konsultan Hukum | Lulusan mampu menerapkan ilmu hukum dengan memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat, baik sebagai legal contract, legal drafting, legislative drafting |
Profil lulusan sarjana hukum Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI dapat dipenuhi dengan adanya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI berdasarkan hasil Tracer Study sesuai dengan kebutuhan penggunaan lulusan di wilayah Provinsi Maluku, serta memenuhi KKNI dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
SK. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA NOMOR 1222/UN13/SK/2021 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2021 dan SK. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA NOMOR 1466/UN13/SK/2023 TENTANG REPOSISI MATA KULIAH PADA KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA
KURIKULUM 2021
No. | Kode | Matakuliah lama | SKS | Semester | BAGIAN | WAJIB/ PILIHAN |
1 | PIH214101 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 | W | |
2 | PIH214102 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 | W | |
3 | PIH214103 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 | W | |
4 | PIH214104 | SOSIOLOGI HUKUM KEPULAUAN | 2 | 1 | W | |
5 | PIH214105 | HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | 2 | 1 | W | |
6 | PIH214201 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 4 | 1 | W | |
7 | PIH214202 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | 2 | 1 | W | |
8 | PIH214203 | ILMU NEGARA | 2 | 1 | W | |
18 | ||||||
9 | PIH214106 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | W | |
10 | PIH214107 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | W | |
11 | PIH214301 | HUKUM PIDANA | 4 | 2 | W | |
12 | PIH214302 | HUKUM PERDATA | 4 | 2 | W | |
13 | PIH214303 | HUKUM TATA NEGARA | 4 | 2 | W | |
14 | PIH214304 | HUKUM INTERNASIONAL | 4 | 2 | W | |
20 | ||||||
15 | PIH214108 | KRIMINOLOGI | 2 | 3 | W | |
17 | PIH214110 | HUKUM LINGKUNGAN PULAU – PULAU KECIL | 4 | 3 | W | |
18 | PIH214111 | HUKUM ISLAM | 2 | 3 | W | |
19 | PIH214305 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 4 | 3 | W | |
20 | PIH214306 | HUKUM DAGANG | 4 | 3 | W | |
21 | PIH214307 | ILMU PERUNDANG – UNDANGAN | 2 | 3 | W | |
22 | PIH214410 | HUKUM LAUT INTERNASIONAL | 2 | 3 | W | |
20 | ||||||
23 | PIH214308 | HUKUM ADAT | 3 | 4 | W | |
24 | PIH214309 | HUKUM AGRARIA | 3 | 4 | W | |
25 | PIH214310 | HUKUM ACARA PIDANA | 2 | 4 | W | |
26 | PIH214311 | HUKUM ACARA PERDATA | 2 | 4 | W | |
27 | PIH214312 | HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA | 2 | 4 | W | |
28 | PIH214313 | HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI | 2 | 4 | W |
29 | PIH214401 | HUKUM WILAYAH KEPULAUAN | 3 | 4 | W | |
31 | PIH214418 | HUKUM PERDATA INTERNASIONAL | 3 | 4 | W | |
20 | ||||||
32 | PIH214112 | ETIKA PROFESI HUKUM | 3 | 5 | W | |
33 | PIH214314 | PRAKTEK PERADILAN PIDANA | 2 | 5 | W | |
34 | PIH214315 | PRAKTEK PERADILAN PERDATA | 2 | 5 | W | |
35 | PIH214316 | PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA | 2 | 5 | W | |
36 | PIH214404 | POLITIK HUKUM | 2 | 5 | W | |
37 | PIH214405 | METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI | 3 | 5 | W | |
38 | PIH214406 | PENGANTAR FILSAFAT HUKUM | 2 | 5 | W | |
39 | PIH214407 | ARGUMENTASI HUKUM | 2 | 5 | W | |
40 | PIH214419 | HUKUM HUMANITER | 2 | 5 | W | |
20 | ||||||
41 | PIH214118 | Viktimologi | 2 | 6 | W | |
42 | PIH214408 | Sistem Peradilan Pidana | 2 | 6 | W | |
43 | PIH214409 | Hukum Wilayah Perbatasan | 2 | 6 | W | |
44 | PIH214411 | Hukum Perikatan | 2 | 6 | W | |
45 | PIH214412 | Hukum Jaminan | 2 | 6 | W | |
46 | PIH214413 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | 2 | 6 | W | |
47 | PIH214414 | Hukum Kepengacaraan | 2 | 6 | W | |
48 | PIH214415 | Hukum Kepegawaian | 2 | 6 | W | |
49 | PIH214416 | Hukum Pemerintahan Desa dan Desa Adat | 2 | 6 | W | |
16 | PIH214109 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PULAU – PULAU KECIL | 2 | 6 | W | |
20 | ||||||
30 | PIH214402 | HUKUM PERTAMBANGAN DAN MIGAS | 2 | 7 | W | |
110 | PIH214478 | HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL | 2 | 7 | W | |
51 | PIH214417 | KEBIJAKAN HUKUM PIDANA | 2 | 7 | W | |
52 | PIH214420 | HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH | 2 | 7 | W | |
53 | PIH214421 | PENOLOGI | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
54 | PIH214422 | HUKUM PIDANA INTERNASIONAL | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
55 | PIH214423 | PERBANDINGAN HUKUM PIDANA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
56 | PIH214424 | KRIMINALISTIK | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
57 | PIH214425 | HUKUM PEMBUKTIAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
58 | PIH214426 | KEJAHATAN MAYANTARA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
59 | PIH214427 | KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
60 | PIH214428 | HUKUM PIDANA MILITER | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
61 | PIH214429 | PSIKOLOGI HUKUM | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
62 | PIH214430 | ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN / FORENSIK | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
63 | PIH214431 | HUKUM PIDANA ADAT | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
64 | PIH214432 | MENAJEMEN PERADILAN PIDANA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERADILAN | P |
65 | PIH214433 | HUKUM WARIS | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
66 | PIH214434 | KAPITA SELEKTA HUKUM ADAT | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
67 | PIH214435 | SURAT BERHARGA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
68 | PIH214436 | HUKUM PERJANJIAN DI WILAYAH KEPULAUAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
69 | PIH214437 | HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPALITAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
70 | PIH214438 | HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
71 | PIH214439 | HUKUM PERKAWINAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
72 | PIH214440 | LEMBAGA PERBANKAN DAN LKBB | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
73 | PIH214441 | HUKUM KESEHATAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
74 | PIH214442 | HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
75 | PIH214443 | HUKUM EKONOMI DAN INVESTASI DI WILAYAH KEPULAUAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
76 | PIH214444 | HUKUM PENGANGKUTAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM PERDATA | P |
77 | PIH214445 | HUKUM PERIJINAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
78 | PIH214446 | HUKUM PELAYANAN PUBLIK | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
79 | PIH214447 | HUKUM PENGADAAN TANAH | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
80 | PIH214448 | PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
81 | PIH214449 | HUKUM DAN KEBIJKAN PUBLIK | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
82 | PIH214450 | PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
83 | PIH214451 | HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
84 | PIH214452 | HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
85 | PIH214453 | KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
86 | PIH214454 | HUKUM TATA RUANG | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
87 | PIH214455 | HUKUM OTONOMI WILAYAH KEPULAUAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
88 | PIH214456 | LEMBAGA NEGARA PENUNJANG | 2 | 7 | MINAT STUDI HTN / HAN | P |
89 | PIH214457 | HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNSIONAL | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
90 | PIH214458 | HUKUM ANGKASA DAN UDARA | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
91 | PIH214459 | TANGGUNGJAWAB NEGARA DAN HUKUM INTERNSIONAL | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
92 | PIH214460 | HUKUM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
93 | PIH214461 | HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
94 | PIH214462 | KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
95 | PIH214463 | HUKUM KEIMIGRASIAN WILYAH KEPULAUAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
96 | PIH214464 | HUKUM TELEMEDICINE DI WILAYAH KEPULAUAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
97 | PIH214465 | HUKUM PENCEMARAN LAUT | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
98 | PIH214466 | KEJAHATAN TRANSNASIONAL | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
99 | PIH214467 | HUKUM KEMARITIMAN DAN KELAUTAN | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
100 | PIH214468 | HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL | 2 | 7 | MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL | P |
101 | PIH214469 | ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
102 | PIH214470 | HUKUM ACARA PERADILAN MILITER | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
103 | PIH214471 | SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP) | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
104 | PIH214472 | PERANCANGAN KONTRAK | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
105 | PIH214473 | PEMBAGIAN WARISAN | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
106 | PIH214474 | PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
107 | PIH214475 | TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
108 | PIH214476 | PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
109 | PIH214477 | TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
110 | PIH214403 | HUKUM PERIKANAN DAN KELAUTAN | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
111 | PIH214479 | ASEAN DAN KERJASAMA ANTAR NEGARA | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
112 | PIH214480 | HUKUM SENGKETA WILAYAH KEPULAUAN | 2 | 7 | MINAT STUDI KEMAHIRAN HUKUM | P |
21 | ||||||
113 | PIH214481 | KKN | 3 | 8 | W | |
114 | PIH214482 | SKRIPSI | 6 | 8 | W | |
9 | ||||||
TOTAL SKS | 148 | |||||
