Sarjana Ilmu Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura merupakan program pendidikan tinggi hukum yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia hukum yang unggul, kompetitif, dan berstandar internasional, dengan kekhasan pada penguatan nilai-nilai kearifan lokal kepulauan Maluku. Prodi ini melaksanakan tridharma perguruan tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional maupun internasional. Melalui kurikulum yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, dan ECTS, serta kerja sama akademik nasional dan internasional, Prodi Ilmu Hukum menyiapkan lulusan yang mampu berperan sebagai praktisi, birokrat, konsultan, akademisi, peneliti, maupun wirausaha hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
VISI
“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang menghasilkan lulusan unggul, kompetitif, dan berstandar internasional dalam pengembangan ilmu hukum berbasis kearifan lokal kepulauan.”
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional berbasis capaian pembelajaran.
- Mengembangkan penelitian hukum yang inovatif dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat kepulauan serta isu hukum global.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset hukum untuk memperkuat akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kepulauan.
- Meningkatkan jejaring kerja sama akademik dan profesional dengan institusi nasional maupun internasional dalam rangka penguatan mutu tridharma dan daya saing lulusan.
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Deskripsi masing-masing Capaian Pembelajaran Lulusan diuraikan sebagai berikut:
- Mampu menunjukkan sikap, perilaku, dan karakter yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila.
- Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa serta menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- Mampu taat hukum, disiplin dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yang berstandar internasional dalam kehidupan bermasyarakat yang berkarakter kepulauan.
- Mampu menginternalisasi sikap bertanggungjawab, semangat kemandirian dan kewirausahaan dalam pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Mampu menguasai konsep dan teori tentang ilmu hukum, dan pengetahuan dasar dalam pembidangan hukum, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Agraria, Hukum Dagang, Hukum Lingkungan baik aspek materiil (substansi) maupun formil (prosedural);
- Mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah-langkah penyelesaian masalah hukum melalui metode deduksi hukum, induksi hukum, penemuan hukum, konstruksi hukum serta pengetahuan penelitian hukum baik penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan memiliki tingkat penguasaan terhadap penggunaan metode berpikir logis, sistematis dan inovatif.
- Mampu menguasai pengetahuan hukum dalam filsafat hukum dan sosiologi hukum, sehingga memiliki tingkat penguasaan hukum secara kontekstual, sistemik dan holistik.
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kolaboratif serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu hukum.
- Mampu mengimplementasikan ilmu hukum berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah, menyusun hasil kajian tersebut baik bersifat normatif maupun empiris hukum di atas dalam bentuk skripsi, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum, berdasarkan hasil analisis hukum sesuai bahan hukum dan data hukum.
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- Mampu menyusun konsep hukum dan analisa hukum dalam penyelesaian kasus hukum melalui metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis hukum dan hukum positif Indonesia dan dapat menunjukan hasil sebagai keahlian dasar dalam melaksanakan profesi hukum;
- Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan analitis melalui kemampuan argumentasi hukum terhadap hukum positif Indonesia dan menunjukan hasil melalui komunikasi akademik baik lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
- Mampu bersikap dan berperilaku berdasarkan etika profesi hukum dalam merancang dan menerapkan hukum di masyarakat.
Kompetensi Utama
Kompetensi utama lulusan Prodi Ilmu Hukum adalah: Mampu menyusun dan mempraktikan konsep-konsep hukum, baik dalam lingkup daerah, nasional dan internasional maupun dalam hubungan individual, kolektif dan masyarakat pada umumnya, guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat internasional
Kompetensi Pendukung adalah lulusan dengan kemampuan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum yang aktual;
Kompetensi Tambahan adalah lulusan dengan kemampuan mengembangkan ilmu hukum sesuai kebutuhan yang dihadapi. Untuk memenuhi kompetensi ini, struktur kurikulum Prodi Ilmu Hukum terdiri dari mata kuliah inti dan mata kuliah penunjang. Mata kuliah inti merupakan basis utama kemampuan berpikir, menganalisis dan mengevaluasi, merencanakan, memberi solusi di bidang hukum. Sementara mata kuliah penunjang untuk kemampuan berkarya sesuai dengan posisinya dalam pemerintahan,organisasi dan masyarakat yang digelutinya dalam bentuk kemampuan menganalisis masalah-masalah hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, selanjutnya menilai, memberi opini hukum dan menentukan keputusan/kebijakan yang tergambar dan terukur dalam menulis dan ujian skripsi.
Kurikulum dengan struktur demikian ditujukan untuk memenuhi visi program studi, yakni Menjadi Pusat Pengembangan Sumberdaya manusia dan ilmu hukum berbasis wilayah kepulauan dan kemaritiman, dan dengan misi mengembangkan ilmu hukum, ketrampilan hukum dan nilai-nilai kearifan lokal serta menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum berbasis kepulauan dan kemaritiman bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Kompetensi pendukung lulusan
Untuk memperkuat kompetensi lulusan pada PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, kurikulum Fakultas Hukum dirancang dengan memberikan pembekalan berupa Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dengan SKS 10 meliputi:
I. Praktik Litigasi
- Praktik Peradilan Pidana
- Praktik Peradilan Perdata
- Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
II. Praktik Non Litigasi
- Perancangan Perundangan-undangan
- Perancangan Kontrak
Diharapkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti mampu:
- Menginventarisasi, mengolah, menganalisa dan menginterpretasikan informasi dan dokumentasi hukum;
- Terampil membaca, menulis dan berpendapat serta berargumentasi secara aktif;
- Mampu menguasai standarisasi instrumen ilmu hukum.
Kompetensi lainnya / pilihan lulusan:
Kompetensi pilihan lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti adalah dengan memberikan dukungan setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan baik materil maupun non materil, agar para lulusan mampu memimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan, mampu berorganisisasi dan bekerja mandiri maupun kelompok, mempunyai inisiatif, tanggap dan memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
Selain itu, kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa adalah kemampuan untuk berperan dalam persidangan baik perdata, pidana, tata usaha negara, maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi, serta piawai dalam debat ilmiah.
Profil lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI adalah sarjana hukum yang bertaqwa, berakhlak mulia, cendekia yang profesional dalam menguasai ilmu hukum dan menerapkannya dalam aktivitas bermasyarakat. Lulusan sarjana hukum Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI diharapkan dapat bekerja sebagai aparat penegak hukum, birokrat, pendidik/dosen dan konsultan hukum.
Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
Praktisi Hukum | Lulusan mampu menerapkan ilmu hukum dalam praktik di masyarakat, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, dan advokat |
Birokrat | Lulusan mampu menerapkan ilmu hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik |
Konsultan Hukum | Lulusan mampu menerapkan ilmu hukum dengan memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat, baik sebagai legal contract, legal drafting, legislative drafting |
Peneliti | Lulusan mampu mengembangkan pengetahuan hukum melalui penelitian publikasi ilmiah serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum berbasis kearifan lokal kepulauan dan isu internasional. |
Aktifis dan pemberdayaan masyarakat | Lulusan mampu berperan aktif dalam peningkatan kesadaran hukum masyaraakat melakukan advokasi dan pendampingan hukum serta memperkuat akses keadilan |
Interperpreneur | Lulusan memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan peluang usaha berbasis hukum seperti pendirian kantor jasa hukum, lembaga konsultasi hukum independent, perusahan legal-tech maupun layanan edukasi hukum digital yang berorentasi pada inovasi dan kemanfaatan sosial. |
Profil lulusan sarjana hukum Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI dapat dipenuhi dengan adanya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Hukum FH UNPATTI berdasarkan hasil Tracer Study sesuai dengan kebutuhan penggunaan lulusan di wilayah Provinsi Maluku, serta memenuhi KKNI dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Semester 1 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata kuliah Prasyarat |
1 | MWNIHK264001 | Pendidikan Pancasila | 2 | W | Tidak Ada |
2 | MWNIHK264002 | Pendidikan Agama | 2 | W | Tidak Ada |
3 | MWNIHK264003 | Bahasa Indonesia | 2 | W | Tidak Ada |
4 | MWFIHK264001 | Sosiologi Hukum Kepulauan | 2 | W | Tidak Ada |
5 | MWFIHK264002 | Hukum dan HAM | 2 | W | Tidak Ada |
6 | MWPIHK264001 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | W | Tidak Ada |
7 | MWPIHK264002 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 | W | Tidak Ada |
8 | MWPIHK264003 | Ilmu Negara | 2 | W | Tidak Ada |
Total SKS | 18 | ||||
Semester 2 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MWNIHK264004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W | Tidak ada |
2 | MWUIHK264001 | Bahasa Inggris | 2 | W | Tidak ada |
3 | MWPIHK264004 | Hukum Pidana | 4 | W | PIH, PHI |
4 | MWPIHK264005 | Hukum Perdata | 4 | W | PIH, PHI |
5 | MWPIHK264006 | Hukum Tata Negara | 4 | W | PIH, PHI, Ilmu Negara |
6 | MWPIHK264007 | Hukum Internasional | 4 | W | PIH, PHI |
Total SKS | 20 | ||||
Semester 3 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MWPIHK264008 | Kriminologi | 2 | W | PIH, PHI, Hk Pidana |
2 | MWFIHK264003 | Hukum Lingkungan dan Pulau-pulau Kecil | 4 | W | PIH, PHI, Hk Internasional |
3 | MWPIHK264009 | Hukum Islam | 2 | W | PIH, PHI, Hk Perdata |
4 | MWPIHK264010 | Hukum Administrasi Negara | 4 | W | PIH, PHI, HTN |
5 | MWPIHK264011 | Hukum Dagang | 4 | W | PIH, PHI, Hk. Perdata |
6 | MWPIHK264012 | Ilmu Perundang-undangan | 2 | W | PIH, PHI, HTN |
7 | MWFIHK264004 | Hukum Laut Internasional | 2 | W | PIH, PHI, Hk. Internasional |
Total SKS | 20 | ||||
Semester 4 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Aksi |
1 | MWFIHK264005 | Hukum Adat | 3 | W | PIH, PHI, Hk. Perdata |
2 | MWPIHK264013 | Hukum Agraria | 3 | W | PIH, PHI, Hk. Perdata |
3 | MWPIHK264014 | Hukum Acara Pidana | 2 | W | PIH, PHI, Hk. Pidana |
4 | MWPIHK264015 | Hukum Acara Perdata | 2 | W | Hukum Perdata |
5 | MWPIHK264016 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | 2 | W | Hk Administrasi Negara |
6 | MWPIHK264017 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 | W | HTN, Ilmu Perundang-undangan |
7 | MWFIHK264006 | Hukum Wilayah Kepulauan | 3 | W | Hk. Internasional |
8 | MWPIHK264018 | Hukum Perjanjian Internasional | 3 | W | Hk. Internasional |
Total SKS | 20 | ||||
Semester 5 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MWFIHK264007 | Etika Profesi Hukum | 3 | W | Tidak ada |
2 | MWPIHK264019 | Praktek Peradilan Pidana | 2 | W | Hk. Pidana, Hk. Ac. Pidana |
3 | MWPIHK264020 | Praktek Peradilan Perdata | 2 | W | Hk. Perdata, Hk Ac. Perdata |
4 | MWPIHK264021 | Praktek Peradilan Tata Usaha Negara | 2 | W | HAN, Hk. Ac. TUN |
5 | MWFIHK264008 | Politik Hukum | 2 | W | PIH, PHI |
6 | MWFIHK264009 | Metode Penelitian hukum Dan Penulisan Skripsi | 3 | W |
Tidak Ada |
7 | MWFIHK264010 | Pengantar Filsafat Hukum | 2 | W | PIH, PHI |
8 | MWFIHK264011 | Argumentasi Hukum | 2 | W | PIH, PHI |
9 | MWPIHK264022 | Hukum Humaniter | 2 | W | Hukum Internasional |
Total SKS | 20 | ||||
Semester 6 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MWUIHK264002 | Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | 2 | W | Tidak ada |
2 | MWPIHK264023 | Viktimologi | 2 | W | Hk. Pidana, Kriminologi |
3 | MWPIHK264024 | Sistem Peradilan Pidana | 2 | W | Hk. Pidana, Hk. Ac. Pidana |
4 | MWPIHK264025 | Hukum Wilayah Perbatasan | 2 | W | Hukum Internasional |
5 | MWPIHK264026 | Hukum Perikatan | 2 | W | Hk. Perdata |
6 | MWPIHK264027 | Hukum Diplomatik dan Konsuler | 2 | W | Hk. Internasional |
7 | MWPIHK264028 | Hukum Hak Kakayaan Intelektual | 2 | W | Hk. Dagang |
8 | MWPIHK264029 | Hukum Kepengacaraan | 2 | W | Hk. Acara Pidana, Hk, Acara Perdata, Hk. Acara TUN, Hk. Acara MK |
9 | MWPIHK264030 | Hukum Kepegawaian | 2 | W | Hk. Administrasi Negara |
10 | MWPIHK264031 | Hukum Pemerintahan Desa dan Desa Adat | 2 | W | HTN, HAN |
Total SKS | 20 | ||||
Semester 7 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MWPIHK264032 | Hukum Perancangan Kontrak | 2 | W | Hk. Perdata, Hk. Perikatan |
2 | MWPIHK264033 | Kebijakan Hukum Pidana | 2 | W | Hk. Pidana |
3 | MWPIHK264034 | Pembentukan Paraturan Perundang-undangan | 3 | W | HTN, Ilmu Perudang-undangan |
4 | MWPIHK264035 | Hukum Organisasi Internasional | 2 | W | Hk. Internasional |
5 | 2 | Pilihan |
| ||
6 | 2 | Pilihan |
| ||
7 |
|
| 2 | Pilihan |
|
8 |
|
| 2 | Pilihan |
|
Total SKS | 17 | ||||
Semester 8 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | |
1 | MWUIHK264003 | KKN | 3 | W |
|
2 | MWFIHK264012 | SKRIPSI | 6 | W |
|
Total SKS | 9 | ||||
MATA KULIAH MINAT STUDI | |||||
HUKUM PIDANA | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MPPIHK264010 | Penologi | 2 | Pilihan | Hk Pidana, Hk. Acara Pidana |
2 | MPPIHK264011 | Manajemen Peradilan Pidana | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
3 | MPPIHK264012 | Hukum Pidana Internasional | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana |
4 | MPPIHK264013 | Sistem Peradilan Pidana Anak | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Sistem Peradilan Pidana |
5 | MPPIHK264014 | Hukum Pidana Korupsi | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
6 | MPPIHK264015 | Tindak Pidana Perikanan | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
7 | MPPIHK264001 | Perbandingan Hk Pidana | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana |
8 | MPPIHK264002 | Kriminalistik | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana |
9 | MPPIHK264003 | Hukum Pembuktian | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
10 | MPPIHK264004 | Kejahatan Mayantara | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
11 | MPPIHK264005 | Kapita Selekta Hukum Pidana | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
12 | MPPIHK264006 | Hukum Pidana Militer | 2 | Pilihan | Hk. Pidana |
13 | MPPIHK264007 | Psikologi Hukum | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana |
14 | MPPIHK264008 | Ilmu Kedokteran Kehakiman/Forensik | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana |
15 | MPPIHK264009 | Hukum Pidana Adat | 2 | Pilihan | Hk. Pidana, Hk. Adat |
MATA KULIAH MINAT STUDI | |||||
HUKUM PERDATA | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MPPIHK264016 | Hukum Waris | 2 | Pilihan | Hk. Perdata |
2 | MPPIHK264017 | Kapita Selekta Hukum Adat | 2 | Pilihan | Hk. Adat |
3 | MPPIHK264019 | Penyelesaian Sengketa Perdata | 2 | Pilihan | Hk. Perdata, Hk. Acara |
4 | MPPIHK264020 | Hukum Jaminan | 2 | Pilihan | Hk. Perdata Hk. Perikatan |
5 | MPPIHK264021 | Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 2 | Pilihan | Hk. Perdata, Hk. Dagang |
6 | MPPIHK264022 | Hukum Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha | 2 | Pilihan | Hk. Dagang |
7 | MPPIHK264023 | Hukum Perkawinan | 2 | Pilihan | Hk. Perdata |
8 | MPPIHK264024 | Lembaga Perbankan dan LKBB | 2 | Pilihan | Hk. Perdata, Hk. Dagang |
9 | MPPIHK264025 | Hukum Kesehatan | 2 | Pilihan | Hk. Dagang, Hk. Perdata |
10 | MPPIHK264026 | Hukum Perdagangan Internasional | 2 | Pilihan | Hk. Dagang |
11 | MPPIHK264027 | HK Ekonomi dan Investasi | 2 | Pilihan | Hk. Dagang |
12 | MPPIHK264028 | Hukum Pertambangan dan Migas | 2 | Pilihan | Hk. Perdata, Hk. Dagang |
13 | MPPIHK264029 | Hukum Perdata Internasional | 2 | Pilihan | Hk. Perdata |
15 | MPPIHK264030 | Hukum Tanah dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat | 2 | Pilihan | Hk. Agraria, Hk. Perdata, Hk. Adat |
16 | MPPIHK264031 | Hukum Asuransi | 2 | Pilihan | Hk. Dagang |
MATA KULIAH MINAT STUDI | |||||
HUKUM TATA NEGARA | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | MPPIHK264032 | Hukum Perijinan | 2 | Pilihan | Hk. Administrasi Negara |
2 | MPPIHK264033 | Hukum Kebijakan dan Pelayanan Publik | 2 | Pilihan | Hk. Administrasi Negara |
3 | MPPIHK264034 | Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah | 2 | Pilihan | Hk. Administrasi Negara |
5 | MPPIHK264035 | HK Perburuhan dan Ketenagakerjaan | 2 | Pilihan | Hk. Tata Negara |
6 | MPPIHK264036 | Hukum Pajak | 2 | Pilihan | HTN, HAN |
7 | MPPIHK264037 | Kapita Selekta HAN | 2 | Pilihan | Hk. Administrasi Negara |
8 | MPPIHK264038 | Hukum Tata Ruang | 2 | Pilihan | HTN, HAN |
9 | MPPIHK264039 | Hukum Otonomi Kelautan | 2 | Pilihan | Hk. Administrasi Negara |
10 | MPPIHK264040 | Lembaga Negara | 2 | Pilihan | Hk. Tata Negara |
11 | MPPIHK264041 | Hukum Keuangan Negara dan Daerah | 2 | Pilihan | HTN, HAN |
12 | MPPIHK264042 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | Pilihan | HTN, HAN |
13 | MPPIHK264043 | Pengujian Peraturan Perundang-Undangan | 2 | Pilihan | HTN, Ilmu Perundang-undangan |
MATA KULIAH MINAT STUDI | |||||
HUKUM INTERNASIONAL | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Aksi |
1 | MPPIHK264044 | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
2 | MPPIHK264045 | Hukum Udara dan Ruang Angkasa | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
3 | MPPIHK264046 | Tanggungjawab Negara dalam HK Internasional | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
4 | MPPIHK264047 | Hukum SDA Transnasional | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
5 | MPPIHK264048 | Kejahatan Internasional dan Ekstradisi | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
6 | MPPIHK264049 | HK Keimigrasian dan Perlindungan Orang Asing | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
7 | MPPIHK264050 | HK Telemedicine | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
8 | MPPIHK264051 | Hukum Kemaritiman | 2 | Pilihan | Hk. Laut, HI |
9 | MPPIHK264052 | Hukum Arbitrase Internasional | 2 | Pilihan | Hukum Internasional |
10 | MPPIHK264053 | Hukum Pencemaran Lingkungan Internasional | 2 | Pilihan | Hk. Lingkungan, HI |
11 | MPPIHK264054 | Hukum Cyber Internasional | 2 | Pilihan | Hk. Internasional |
