Halaman ini merupakan kumpulan dari artikel mengenai Pembangunan Hukum Di Maluku. Semoga ini berguna untuk menambah ilmu khususnya mengenai Pembangunan Hukum Di Maluku
KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN[1] Oleh : Rosalina Pendahuluan Kebijakan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro pada dasarnya merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Melalui pengendalian jumlah uangRead More…
INOVASI ARSITEKTUR LEMBAGA PERBANKAN DI WILAYAH KEPUALUAN[1] Oleh : Ronald Saija Pendahuluan Pengembangan wilayah Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan Negara tetangga, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulaRead More…
PEMBANGUNAN HUKUM DI WILAYAH KEPULAUAN[1] Jemmy J. Pietersz Pengantar Berbicara mengenai pembangunan hukum di wilayah kepulauan, tidak dapat dilepaskan dari konsep tata hukum nasional yang merupakan suatu sistem norma. Sebagai suatu sistem norma, tata hukum menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Nomenklatur ”norma” dan ”aturan” secara umum dapat dikatakRead More…
PERAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DI MALUKU[1] Oleh : Nancy S Haliwela Latar Belakang Indonesia sebagai negara berkembang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu prioritas pembangunan di Indonesia adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan bidang Read More…
POLITIK HUKUM DAERAH TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI KEPULAUAN MALUKU[1] Oleh : Arman Anwar Pengantar William Zevenberger mengutarakan bahwa politik hukum (legal policy) adalah mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Dengan kata lain, politik hukum memberikan landasan terhRead More…