Fakultas Hukum telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan mendukung pelaksanaan misi Fakultas Hukum. Hal ini berdampak dengan meningkatnya penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas Hukum. Kegiatan ini tampak pada tabel di bawah ini :
Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
No. | T O P I K | T A H U N |
(1) | (2) | (3) |
1. | Kesepakatan BKS (Badan Kerjasama) dengan Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia. | 2004 |
2. | Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Pattimura tentang “Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi serta Modernisasi Penyelenggaraan Peradilan dan Pendidikan Hukum”. | 2008 |
3. | Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Penerbitan Jurnal Konstitusi Tahun 2008”. | 2008 |
4. | Kerjasama Penyiaran Persidangan PHPU Tahun 2009 melalui Vicon. | 2009 |
5. | Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Parttimura tentang “Penggunaan Vidoe Conference Tahun 2009”. | 2009 |
6. | Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Fakultras Hukum Universitas Pattimura tentang “Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum”. | 2009 |
7. | Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Penerbitan Jurnal Konstitusi Tahun 2009”. | 2009 |
8. | Surat Perjanjian Kerjasama dan Penetapan Petugas Pengelola Video Conference. | 2010 |
9. | Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK dan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Pemberian Fasilitas Kredit Ringan Batara Kolektif”. | 2010 |
10. | Nota Kesepahaman Komisi Yudisial RI dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon tentang ”Kerjasama antar Lembaga”. | 2011 |
11. | Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Penggunaan Vidoe Conference Tahun 2011”. | 2011 |
12. | Nota Kesepahaman antara Badan Pertahanan Nasional RI dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Peningkatan SDM, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”. | 2011 |
13. | Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan Komite I DPD RI tentang Kegiatan Uji Sahih. | 2012 |
14. | Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Penggunaan Video Conference Tahun 2012”. | 2012 |
15. | Perjanjian Kerjasama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Maluku, tentang “Pengelolaan Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengembangan Budaya Sadar Berkonstitusi”. | 2012 |
16. | Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Perekaman Persidangan TIPIKOR”. | 2012 |
17. | Kesepahaman Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Universitas Pattimura. | 2012 |
18. | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah | 2012 |
19. | DPRD Kabupaten Maluku Tengah | 2012 |
20. | Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya | 2012 |
21. | Bank Indonesia | 2013 |
22. | Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang Perekaman Persidangan TIPIKOR”. | 2013 |
23. | Pemkab. Halmahera Utara | 2013 |
24. | Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang | 2013 |
25. | Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2013 |
26. | Nota Kesepahaman dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) | 2014 |
27. | Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perjanjian Kerjasama Tentang Kerjasama pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman hak Konstitusi Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum | 2014 |
28. | Depertemen Pelayanan Pendidikan dan Pembangunan-Biro Hukum, HAM dan Advokasi Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) | 2014 |
29. | Pemda Provinsi Maluku. Perjanjian Hibah Daerah | 2014 |
30. | Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang Perekaman Persidangan TIPIKOR. | 2014 |
31. | Sekertariat ASEAN. | 2015 |
32. | Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang “Perekaman Persidangan TIPIKOR”. | 2015 |
33 | Nota Kesepahaman Komisi Yudicial RI dengan Unpatti | 2016 |
34 | Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan Unpatti | 2016 |
35 | Perjanjian Kerjasama Pendidikan (PKP) Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Maluku (IKADIN) dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura | 2016 |
36 | Perjanjian kerjasama antara kementerian hukum dan HAM RI dengan Fakultas Hukum Unpatti tentang pengembangan ketrampilan sumber daya manusia | 2017 |
37 | Perjanjian kerjasama kepaniteraan dan sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unpatti tentang kegiatan pengelolaan, layanan konsultasi perkara konstitusi dan persidangan jarak jauh melalui video conference | 2017 |
38 | Surat perjanjian kerjasama antara penghubung Komisi Yudisial (PKY) wilayah maluku dengan Fakultas Hukum Unpatti | 2017 |
39 | Perjanjian kerjasama pemerintah daerah kabupaten kepulauan aru dengan Fakultas Hukum Unpatti tentang kerjasama dalam rangka penelitian dan pemetaan tapal batas wilayah administratif kecamatan, desa, dan penetapan desa adat dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan Aru | 2017 |
40 | Pejanjian Kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan Unpatti Tentang Amandemen atas perjanjian kerjasama nomor SPJ-30/30-55/01/2016 – 02/UN13.1.1/DT/2016 Tentang perekaman sidang | 2018 |
41 | Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Pattimura Tentang Kajian dan Pemanfataan Hasil Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi Pada Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi | 2018 |
42 | Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tentang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2018 |
43 | Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengawasan Pemilihan Umum | 2019 |
44 | Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang Partisipasi Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Wilayah Provinsi maluku Tahun 2019 | 2019 |
45 | Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Negeri Urimesing dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura | 2019 |
Instansi luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
No. |
Nama Instansi |
Jenis Kegiatan |
Kurun Waktu Kerjasama |
Manfaat yang Telah Diperoleh |
|
Mulai |
Berakhir |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
1 |
Penelitian |
2009 |
2010 |
Terjalinnya hubungan kerjasama dengan peningkatan Ipteks |
|
2 | Southern Cross University Australia | Penelitian | 2013 | – | Terjalinnya hubungan kerjasama dengan peningkatan Ipteks |
3 | Erasmus School Of Law Erasmus University Rotterdam | Penilitan, Riset bersama | 2018 | – | Terjalinnya hubungan kerjasama dengan peningkatan Ipteks |
4 | Leiden Law School Leiden University | Penilitan, Riset bersama | 2018 | – | Terjalinnya hubungan kerjasama dengan peningkatan Ipteks |