Penelitian Dosen
Pusat Unggulan Penelitian Hukum di Timur Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan bangga mempersembahkan hasil-hasil penelitian terkini yang relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku. Melalui berbagai kajian mendalam, para dosen kami memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan permasalahan hukum yang kompleks dan mendesak. Kami berkomitmen untuk menghasilkan penelitian berkualitas yang tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Penelitian dosen Fakultas Hukum Unpatti hadir sebagai solusi atas permasalahan hukum yang unik dan spesifik di Maluku. Temukan kajian mendalam tentang hukum adat, hukum lingkungan, dan isu-isu hukum lainnya yang relevan dengan konteks lokal.
NO. | NAMA | JUDUL |
---|---|---|
1 | Ekberth Vallen Noya | Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III Dampaknya bagi Masyarakat Pesisir Pulau Buru |
2 | Mahrita Aprilya Lakburlawal | Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Pemegang Izin Usaha Migas terhadap Masyarakat |
3 | Yohanes Pattinasarany | Penyesuaian Hukum Pengaturan Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
4 | Richard Marsilio Waas | Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah |
5 | Marcelo V. G. Pariela | Pengkajian Hak Cipta Atas Tradisi Lisan Pembuatan Bubu Ikan (Fishing Trap) pada Masyarakat Adat di Pulau Ambon |
6 | Lucia Ch. O. Tahamata | Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Galian C dan Dampak bagi Pemenuhan Hak Masyarakat Adat |
7 | Syadzwina H. Nabila | Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Masyarakat Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah |
8 | Reimon Supusepa | Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas |
9 | Pieter Radjawane | Keadilan dalam Pembagian Hak Waris bagi Anak Angkat pada Masyarakat Adat di Seram Bagian Barat |
10 | Irma H. Hanafi | Prinsip Umum Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) dalam Hukum Nasional dan Penerapannya pada Kegiatan Penangkapan Ikan (Studi Kasus di kabupaten Maluku Tengah) |
11 | Julianus E. Latupeirissa | Eksistensi Pidana Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kepulauan |
12 | Johanis Steny Franco Peilouw | Pertambangan Pasir dan Implikasinya terhadap Eksistensi Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
13 | Hendry John Piris | Pengawasan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan |
14 | Erick Stenly Holle | Aspek Hukum Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Pesisir di Kota Ambon |
15 | Heillen M. Y. Tita | Politik Hukum Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Adat di Kepulauan Kei Maluku |
16 | Dyah Ridhul Airin Daties | Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil |
17 | Novyta Uktolseja | Implementasi Sistem Hukum Adat dalam Penegakan Hukum Pidana dan Perdata di Masyarakat |
18 | Theresia N. A. Narwadan | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terlindungnya Pohon Torem Sebagai Tanaman Endemik Pulau Yamdena |
19 | Roulinta Y. Sinaga | Optimalisasi Sertifikat Tanah Melalui Penyelesaian Pajak PPH dan BPHTB dalam Program PTSI, di maluku Tengah |
20 | Harly Clifford Jonas Salmon | Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila |
21 | Ronny Soplantila | Penguatan Fungsi Legislasi Produk Hukum Daerah Pada Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat |
22 | Iqbal Taufik | Penggunaan Indikator Desa Antikorupsi Dalam Rangka Mencegah Potensi Terjadinya Korupsi Dana Desa. |
23 | Soeleman Djaiz Barayanan | Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Adat di Kepulauan Kei Maluku |
24 | Andress D. Bakarbessy | Prinsip Partisipasi dan Keterbukaan Dalam Penyusunan Peraturan Desa |
25 | Astuti Nur Fadillah | Model Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Kejahatan Tanpa Korban |
26 | Miracle Soplanit | Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Kepulauan |
27 | Carolina Tuhumury | Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Maluku Tengah dan Polres Seram Bagian Barat |
NO. | NAMA | JUDUL |
---|---|---|
1 | Agustina Balik | Pendaftaran Merek Produk Sebagai Upaya Menciptakan Strategi Pembangunan Berbasis HKI |
2 | Yohanes Pattinasarany | Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah |
3 | Barzah Latupono | Hak Dan Kedudukan Anak Pulang Dalam Hukum Adat Di Sanuhu Kabupaten Seram Bagian Barat |
4 | Margie G. Sopacua | Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam RUmah Tangga (Studi Pada Polres Maluku Tengah, Polres Seram Bagian Barat, Polresta dan Polda Maluku) |
5 | Welly Angela Riry | Perlindungan Hukum Terhadap Sumberdaya Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Ambon |
6 | Deassy J. A. Hehanussa | Kebijakan Penanggulangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan Di Bidang Perikanan |
7 | Elsa Rina Maya Toule | Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan |
8 | Eric S. Holle | Wewenang Pengelolaan Wilayah Pesisir Negeri Lonthoir Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah |
9 | Hadibah Z. Wadjo | Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepulauan |
10 | Hendrik Salmon | Dampak Reklamasi Pantai Ina Marina Kota Masohi Terhadap Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Wilayah Pesisir (Aspek Kemanfaatan Dan Keadilan) |
11 | Richard M. Waas | Pemanfataan Potensi Pariwisata Pada Wilayah Laut Dan Pesisir Di Kota Ambon |
12 | Miracle Soplanit | Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan |
13 | Julista Mustamu | Menggagas Kota Ramah Hak Asasi Manusia Di Ambon (Suatu Kajian Hukum Pembentukan Peraturan Daerah) |
14 | Jemmy J. Pietersz | Kedudukan Inahaha Dan Inahohu Dalam Pembentukan Peraturan Pulau Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Nusalaut |
15 | Judy M. Saimima | Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa |
16 | La Ode Angga | Perceraian Bagi Perkawinan Siri Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kairatu Seram Bagian Barat |
17 | Salmon Eliazer Marthen Nirahua | Hak Negeri Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pada Petuanan Negeri Di Maluku Tengah |
18 | Nancy S. Haliwela | Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Migas Bagi Masyarakat Suku Bati Di Pulau Seram Bagian Timur Provinsi Maluku |
19 | Novyta Uktolseja | Problematika Transaksi Jual Beli Berdasarkan Hukum Tanah Nasional Dengan Hukum Adat |
20 | Popi Tuhulele | Penetapan Peraturan Daerah Rehabilitas Wilayah Pesisir Sebagai Upaya Penulihan Lingkungan Di Kabupaten Buru |
21 | Reimon Supusepa | Penerapan Diversi Dalam Penyidikan Tinda Pidana Di Bidang Lalu Lintas Terhadap Anak |
22 | Ronald Saija | Hak Pengelolahan Wisata Pantai Untuk Mendukung Pendapatan Adat Di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Pesisir |
23 | Rory Jeff Akyuwen | Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksional Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat |
24 | Sarah S. Kuahaty | Urgensi Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa |
25 | Sherlock H. Lekipiouw | Legalisasi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Maluku Tengah |
26 | Sherly Adam | Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Online Di Kabupaten Maluku Tengah |
27 | Theresia N. A. Narwadan | Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Kepulauan Kei Atas Pengolahan Enbal |
28 | Vondaal V. Hattu | Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Seram Utara Barat Serta Dampaknya Bagi Pemenuhan Lingkungan Hidup Masyarakat Adat |
29 | Wilshen Leatemia | Hak Penguasaan Sumber Daya Alam Kelapa Sawit Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup: Perspektif Keadilan Berdasarkan Pancasila |