Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Pattimura secara aktif berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui beragam kegiatan pengabdian. Data menunjukkan bahwa dosen-dosen kami telah melaksanakan berbagai program, mulai dari menyelenggarakan sosialisasi hukum, hingga terlibat dalam penyelesaian konflik di masyarakat, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan kami untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan. Komitmen kami untuk terus mengembangkan program-program pengabdian ini tercermin dalam upaya evaluasi dan perbaikan secara berkala, sehingga dampak positif yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Melalui berbagai kegiatan ini, kami berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan keadilan bagi semua.
NO. | NAMA | JUDUL |
---|---|---|
1 | Agustina Balik | Penyuluhan Hukum Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM |
2 | Nancy S. Haliwela | Pendampingan Masyarakat Tentang Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Migas Bagi Masyarakat Cukup Batik Di Kabupaten Seram Bagian Timur |
3 | Ronald Saija | Hak Pengelolaan Wisata Pantai Untuk Mengukung Pendapatan Adat Di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Perspektif Kesejahteraan Masyarakat |
4 | Popi Tuhulele | Penyuluhan Hukum: Penetapan Peraturan Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Tanggung Jawab Atas Lingkungan |
5 | Heillen M. Y. Tita | Perlindungan Perempauan Terhadap Kekerasan Seksual Di Zona Aman Pendidikan Tinggi |
6 | Josina A. Y. Wattimena | Penyuluhan Hukum Tentang Hak Penguasaan Sumber Daya Alam Kelapa Sawit Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup |
7 | Johanis Steny Franco Peilouw | Penyuluhan Hukum Tentang Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Negeri Karlutu Warasiwa |
8 | Richard M. Waas | Pemanfaatan Potensi Pariwisata Pada Wilayah Laut Dan Pesisir Di Negeri Hutumuri |
9 | Lucia Ch. O. Tahamata | Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Lembah Kelapa Sawit Terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan |
10 | Judy Maria Saimima | Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa |
11 | Sarah Selfina Kuahaty | Literasi Kontrak Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Kepada Aparat Pemerintah |
12 | Salmon Eliazer Marthen Nirahua | Pembentukan Produk Hukum Dan Pengelolaan Keuangan Di Negeri Luhu |
13 | Novyta Uktolseja | Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Problematika Transaksi Jual Beli Berdasarkan Hukum Tanah Nasional Dengan Hukum Adat Di Negeri Sanahu Kabupaten Seram Bagian Barat |
14 | Barzah Latupono | Hak Dan Kedudukan Anak Pulang Pada Masyarakat Sanahu Kabupaten Seram Bagian Barat |
15 | Erick S. Holle | Wewenang Pengelolaan Wilayah Pesisir Negeri Suli Kabupaten Maluku Tengah |
16 | Irma H. Hanafi | Sosialisasi Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Sumber Daya Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Ambon |
17 | Astuti Nur Fadillah | Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi |
NO. | NAMA | JUDUL |
---|---|---|
1 | Agustina Balik | Diskusi Dan Berbagi Ilmu Di Bidang HKI Dengan Pelaku UMKM Batik Khas Maluku Di Kota Ambon |
2 | Barzah Latupono | Penyelesaian Masalah Perkawinan Dengan Menggunakan Pranata Adat Saudara Kawin Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah |
3 | Anna Maria Salamor | Edukasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindngan Anak Bagi Anak-Anak Masyarakat Adat Negeri Akoon |
4 | Welly Angela Riry | Sosialisasi Hukum Tentang Pengaturan Kewenangan Pengelola Wilayah Pesisir |
5 | Denny Latumaerissa | Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Restorative Justice |
6 | Dyah Ridhul Airin Daties | Sosialisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Di Bidang Energi Terbarukan Bagi Generasi Milenial |
7 | Heillen M. Y. Tita | Penguatan Kapasitas Pemuda Rumahtiga Terkait Polemik Penetapan Matarumah Parentah |
8 | Elias Z. Leasa | Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban |
9 | Elsa Rina Maya Toule | Penyulihan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan |
10 | Miracle Soplanit | Pembentukan Peraturan Negeri Yang Demokratis |
11 | Jemmy J. Pietersz | Sosialisasi Tentang Sistem Pemerintah Adat Yapio Di Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat |
12 | Jenny Kristiana Matuankotta | Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Perjanjian Gadai Tanah Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Negeri Piliana Kabupaten Maluku Tengah |
13 | La Ode Angga | Sosialisasi Pembentukan Peraturan Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Di Negeri Ouw Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah |
14 | Marselo V. G. Pariela | Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha |
15 | Dezonda R. Pattipawae | Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Dan Penerapan Eksekusi Uang Paksa |
16 | Patrick Corputty | Penyuluhan Hukum Tentang Keuangan Desa (Potensi Tindak Pidana Korupsi Dan Pencegahannya) |
17 | Richard M. Waas | Penyuluhan Tentang Pengelolaan Sampah Di Negeri Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Berbasis Hak Asasi Manusia |
18 | Ronald Saija | Kontruksi Reforma Pajak Bagi Pemilik Tanah Dati Di Kota Ambon Dalam Perspektif Keadilan |
19 | Ronald Saija | Sosialisasi Hukum Pentingnya Penagihan Pajak Bagi Pemilik Tanah Dati Di Negeri Soya |
20 | Rory Jeff Akyuwen | Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan |
21 | Salmon Eliazer Marthen Nirahua | Urgensi Pemetaan Tapal Batas Wilayah Petuanan Laut Di Negeri Haruku Dan Sameth |
22 | Teng Berlianty | Pemahaman Masyarakat Terhadap Perjanjian Gadai Hasil Dusun Di Negeri Rumahkay Seram Bagian Barat |
23 | Vica Jillyan Edsti Saija | Sosialisasi Hukum Tentang Peraturan Pulau Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Pulau Nusa Laut |
24 | Vondaal Vidya Hattu | Penyuluhan Tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Hidup Di Desa Siliha, Masohi |
25 | Wilshen Leatemia | Penyuluhan Hukum Tentang Reklamasi Teluk Ambon Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Wilayah Pesisir |
26 | Yanti Amelia Lewerissa | Sosialisasi Kebijakan Kriminal Aktivitas Perikanan Merusak (Destructive Fishing) Pada Kawasan Konservasi Perairan |
27 | Yohanes Pattinasarany | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Negeri Dan Saniri Dalam Pembentukan Peraturan Negeri Di Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah |