Unpatti,- Dalam Rangka Perayaan HUT Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ke-69 fakultas tersebut menggelar Seminar Nasional Dengan Tema “Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia: Mensinergikan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Wilayah Kepulauan” pada Rabu, 1/10 di Aula Gedung Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Seminar Nasional Fakultas Hukum dengan tema “Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia: Tata Kelola dan Membangun Daerah Wilayah Kepulauan”.
Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa kegiatan akademik seperti seminar nasional menjadi bagian penting dari langkah strategis Fakultas Hukum dalam upaya meraih akreditasi internasional. “Fakultas Hukum saat ini sedang berbenah, baik dari sisi sistem, kegiatan akademik, maupun sarana pendukung pembelajaran. Langkah-langkah strategis yang dilakukan cukup bagus, dan seminar nasional ini menjadi salah satu wujud nyata penguatan tersebut,” ujarnya.
Seminar ini turut menghadirkan para alumni berprestasi dan pakar di bidang hukum, di antaranya Gubernur Maluku, Hamra Samal, SH., MH., serta Dr. Rahmat dari Universitas Tadulako. Menurut Rektor, kehadiran para narasumber tersebut memberikan nilai tambah berupa gagasan, ide, serta wawasan baru bagi mahasiswa maupun dosen.
Prof. Leiwakabessy menekankan pentingnya isu tata kelola kemaritiman, khususnya di Maluku yang memiliki luas wilayah laut mencapai 92% dengan sekitar 1.400 pulau. “Tata kelola kemaritiman dan kedaulatan maritim harus menjadi perhatian bersama. Harapannya, seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga forum akademik dapat memberi kontribusi nyata dalam pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rektor berharap hasil diskusi dalam forum tersebut menjadi aspirasi bersama untuk diwujudkan, baik dalam kerangka tanggung jawab Fakultas Hukum Unpatti, stakeholder, maupun Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal Senada juga diungkapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H dalam sambutannya mengatakan sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan Dies Natalis. “Selama ini kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi aspek hukum atau legal standingnya belum sepenuhnya terlihat. Karena itu, melalui seminar nasional ini, kita memberikan penguatan pada politik pemerintah daerah untuk membangun poros maritim Maluku,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Salmon menyoroti perkembangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas. Menurutnya, isu hukum yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah harus memiliki landasan yang tepat agar dapat diimplementasikan secara efektif. “Fakultas Hukum sejak lama telah memberi perhatian pada draft akademik Undang-Undang Daerah Kepulauan. Harapannya, regulasi ini memberi peluang lebih besar bagi Maluku dalam pembangunan wilayah kepulauan,” jelasnya.
Selain seminar nasional, Fakultas Hukum juga akan menggelar seminar internasional dengan fokus pada hukum adat dan peran masyarakat hukum adat. Isu ini relevan dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memberi legitimasi kepada masyarakat hukum adat untuk berperan sebagai hakim pendamaian desa.
“Namun, bagaimana prosedur dan kekuatan hukum dari kewenangan tersebut belum diatur jelas dalam regulasi yang ada. Karena itu, seminar internasional akan membahas secara mendalam dasar hukum dan legal standing masyarakat hukum adat,” lanjutnya.
Dr. Salmon menambahkan bahwa kegiatan seminar juga diikuti oleh mahasiswa semester awal hingga menengah, baik secara luring maupun daring, untuk membuka ruang partisipasi dan umpan balik dari masyarakat luas. “Harapan saya, cita-cita membangun poros maritim Maluku sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur dapat berjalan baik dengan dukungan penuh masyarakat. Fakultas Hukum hadir memberikan kontribusi pemikiran akademis yang konstruktif,” tegasnya.
Seminar Nasional menghadirkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., Wakil Direktur Utama PT Pelindo Hambra Samal, serta sejumlah akademisi sebagai narasumber dengan topik Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia serta Tata Kelola Pembangunan Daerah di Wilayah Kepulauan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sumber: Humas Unpatti
