Halaman ini merupakan kumpulan dari artikel mengenai hukum tata negara/hukum administrasi negara. Semoga ini berguna untuk menambah ilmu khususnya hukum negara/hukum administrasi negara
Yang terhormat, Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Pattimura, Ketua dan Anggota Senat Universitas Pattimura, Rektor dan Para Pembantu Rektor Universitas Pattimura, Para Guru Besar Universitas Pattimura dan Guru Besar Tamu, Para Dekan dan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Pattimura, Para Ketua Lembaga di LiRead More…
OVERVIEW KEJAHATAN LINTAS NEGARA TERORGANISIR [1] Oleh :Read More…
Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H.,M.H PENDAHULUAN Dalam ketentuan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". KonseRead More…
HUKUM AGRARIA DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H.,M.H Konsep Dasar Pengembangan Dan Penataan Wilayah Konsep Pengembangan Wilayah. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang Read More…
FUNGSI DAN PERAN PANWASLU DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Kajian dari aspek yuridis) Oleh : J. Tjiptabudy A. Pendahuluan Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegaRead More…
MENGUAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 Ronald Z. Titahelu[1] Pendahuluan Pemilu anggota legislatif 2009 berlangsung 9 April 2009 lalu. Namun pesta demokrasi tersebut menyisakan banyak masalah, khususnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi hampir merata di tanah air. Pemegang kartu tanda penduduk yang terdaftar sebagai penduduk, keRead More…
LEASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh : M.J.Saptenno. A. Pengantar Masyarakat Lease yang bermukim di tiga pulau yang terkenal dengan nama kepulauan Lease yakni Haruku, Saparua dan Nusalaut, sejak dahulu terkenal cukup maju dan melahirkan pemikir-pemikir besar serta terkenal, baik pada tataran nasional maRead More…
HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA PARA “ PENIUP PLUIT ” ( WHISTLE BLOWER )[1] Oleh : M.J.Saptenno A. PENGANTAR Lahirnya sebuah Undang-Undang sudah tentu didasarkan pada aspek filosofis , yuridis maupun sosiologis serta poliRead More…
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh : M. J. Saptenno PENGANTAR Penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia saat ini merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena dalam banyak kasus ternyata memberikan citra yang kurang baik atau bahkan buruk dimata masyarakat pada umumnya. Banyak kalangan baik yang awam, maupun yang bergRead More…
BEBERAPA MASUKAN DALAM RANGKA MEMBOBOTI RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN[i][1] Oleh : M.J.Saptenno PENGANTAR Keinginan untuk adanya sebuah Undang-Undang tentang daerah kepuluan atau apaun namanya merupakan sebuah realita yang harus dipenuhi. Daerah-daerah yang berciri atau karakter khusus kepulauan yang merupakan bagianRead More…