Fakultas Hukum Universitas Pattimura menggelar Kegiatan Lokakarya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2024, yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum UNPATTI pada Kamis, 13 Juni 2024.
Kegiatan lokakarya ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Josef Pagaya, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNPATTI, dan Prof. Dr. Natelda Timisela, Ketua Program MBKM UNPATTI.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dekan Fakultas Hukum UNPATTI, Dr. Hendrik Salmon, para Wakil Dekan, Guru Besar, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Irma Hanfi, serta perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Pengadilan Negeri Ambon, Kepolisian Daerah Maluku, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, para dosen, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Irma Hanafi, menyampaikan bahwa penyesuaian kurikulum dilakukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Dikti serta mendukung implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Penyesuaian kurikulum guna peningkatan mutu proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Dikti dan mendukung program MBKM menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dinilai tidak hanya penting dalam meningkatkan kualitas kurikulum, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan akreditasi internasional Fakultas Hukum UNPATTI.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hendrik Salmon, dalam sambutannya menegaskan bahwa untuk menuju akreditasi internasional diperlukan reposisi dan pembaruan kurikulum secara menyeluruh.
“Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab menuju akreditasi internasional, perlu dilakukan reposisi Lokakarya Kurikulum ini. Hal ini penting bagi kepemimpinan dekan periode 2024–2028 dalam menyusun kembali kurikulum Fakultas Hukum menuju akreditasi internasional,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa masih terdapat beberapa bagian penting dari Kurikulum 2021, khususnya terkait implementasi MBKM, yang perlu disempurnakan dengan melibatkan para stakeholder eksternal.
“Kurikulum MBKM ini sangat membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan. Karena itu, Bapak dan Ibu kami undang untuk menyamakan persepsi melalui kegiatan lokakarya ini, sebagai langkah strategis menyusun kurikulum Fakultas Hukum menuju akreditasi internasional,” tutupnya.
