Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah

ASPEK TEORITIK KEWENANGAN PEMERINTAH     TENTANG WEWENANG Philipus M. Hadjon[1], dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa ”Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “bevoegdheid” dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah “bevoegdheid” digunakan baiRead More…

BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

  BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  ( Tinjauan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia)     A. PENDAHULUAN a. Latarbelakang             Indonesia adalah Negara dengan masyarakat majemuk yang sejak dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dalam Landasan IdRead More…

REVITALIZATION OF THE KEWANG INSTITUTE IN THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MARINE AND COASTAL NATURAL RESOURCES IN MALUKU PROVINCE

REVITALIZATION OF THE KEWANG INSTITUTE IN THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MARINE AND COASTAL NATURAL RESOURCES IN MALUKU PROVINCE   Revency Vania Rugebregt[1]   1.Background Indonesia is the largest archipelagic state in the world that consists of about 17,500 islands with an area of sea about 5.8 million km2 and stretches along the lines of 81,000 km. Most of the islands are sRead More…

HAK DAN OTORITAS MASYARAKAT ADAT SERTA EKSISTENSINYA DALAM REALITAS PLURALISME

  1. Pendahuluan Indonesia adalah Negara dengan masyarakat majemuk yang sejak dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dalam Landasan Ideologi Pancasila dimana  memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu  “berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras dan golongan namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai NRead More…