Perlindungan Hukum Atas Lingkungan Laut dan Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Teluk Ambon Dalam Rangka Penyiapan Konsep Water Front City

Perlindungan Hukum Atas Lingkungan Laut dan Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Teluk Ambon Dalam Rangka Penyiapan Konsep Water Front City[1]   Oleh : Johanis S. F. Peilouw     Pendahuluan Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku, mempunyai luas wilayah daratan 359,45 km2dan luas wilayah lautan 17,55 km2, terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Nusaniwe, Read More…

HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH-TANAH ADAT DI MALUKU

HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH-TANAH ADAT DI MALUKU[1]   Jenny. K.Matuankotta Pendahuluan Sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah karena tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Tanah  merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tanpa tanah tidak mungkin ada berbagai aktivitas pembangunan baik di bidang indusRead More…

KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PENAMBANGAN LIAR DI GUNUNG BOTAK KABUPATEN BURU

KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PENAMBANGAN LIAR DI GUNUNG BOTAK  KABUPATEN BURU[1] Irma. H. Hanafi   Pendahuluan Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, penganRead More…

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT

ASPEK HUKUM  PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT[1]   Oleh : Jantje Tjiptabudy[2] A.    Pendahuluan Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km2 dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. sebagian besaRead More…