Pendidikan Budaya Hukum Anti Korupsi

Pendidikan Budaya Hukum Anti Korupsi[1] Oleh Erwin Ubwarin[2] A.    Pengantar                  Indonesia adalah salah satu negara besar di dunia yang akan mendapatkan bonus demografi pada 100 Tahun Negara ini berdiri, pada tahun 2013 Jumlah Penduduk Indonesia  dengan jumlah 249,9 juta orang menurut data Bank Dunia Tahun 2014 dan menurut Badan Pusat Statistik  248,8 juta oranRead More…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT LILI HALIM A.  Pendahuluan Pasal 18B ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup daRead More…

PERLINDUNGAN MEREK DAN PENGARUHNYA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN  MEREK  DAN PENGARUHNYA BAGI PERLINDUNGAN  KONSUMEN   LILI HALIM     A. Pengantar Dalam perkembangannya merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Melalui merek konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat dapat menentukan apa yang akan dibelinya. Secara filosofis merek dapat membanRead More…

Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku (Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat)

Keadilan Restoratif dalam Budaya  Orang Maluku (Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat)   Elsa R.M. Toule 1.    Latar Belakang Pendekatan  keadilan  restoratif  diasumsikan  sebagai  pergeseran  paling  mutakhir  dari berbagai  model  dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara pidana pada saat  ini. PBB melalui Basic PrincRead More…

Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU TP Korupsi

Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU TP Korupsi Elsa R.M. Toule[1] A. Pengantar Dalam  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dirumuskan bahwa kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peRead More…

IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK di INDONESIA (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)

IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK di INDONESIA (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)   Oleh : John Dirk Pasalbessy Abstrac Pemenuhan kesejahteraan anak dengan pendekatan perlindungan dari berbagai aspek yang  selama ini telah diusahakan belumlah memuaskan.  Diakui, bahwa walaupun kebijakan perlindungan anak dan kebijakan kesejahteraan anak telah mengakRead More…

DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA

DAMPAK TINDAK KEKERASAN  TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA *) Oleh : John Dirk Pasalbessy**) Sukacita yang sesungguhnya bagi manusia adalah saling berperilaku ramah kepada sesama, sehingga masing-masing mendapatkan kemurahan hati (Marcus Aurelius) Pengantar Pesan di atas menarik untuk dirujuk dalam perbincangan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betapa tidaRead More…

ASPEK HUKUM PIDANA DI DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (Kajian Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)

ASPEK HUKUM PIDANA DI DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (Kajian Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)   Oleh : John Dirk Pasalbessy A. Pengantar Reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1997 lalu, yang mengakibatkan turunnya Suharto, ternyata berdampak pada tuntutan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan dan sementra dijalani bangsa IndonesiRead More…

PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH KPK DALAM KASUS KORUPSI

PENERAPAN  ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH KPK DALAM    KASUS KORUPSI. BAB  I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Kebijakan legislasi di Indonesia megenai pembalikan beban pembuktian mengunakan UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 sebagai referensi utama dan berhubungan dengan peraturan perungdang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsRead More…

CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM

CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM ABSTRAK Dalam suatu negara dengan kekuasaan kehakiman yang lemah, maka apa yang pertama-tama dibutuhkan praktisi hukum ialah adanya perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan setajam mungkin dalam rangka membatasi penafsiran terlalu luas oleh hakim serta mencegah kemungkinan penyalagunaan melaluai penafsiran.Read More…