Halaman ini merupakan kumpulan dari artikel mengenai Pemerintahan Dan Hukum Adat. Semoga ini berguna untuk menambah ilmu khususnya mengenai Pemerintahan Dan Hukum Adat
IMPLEMENTASI OTONOMI NEGERI DALAM PRESFEKTIF Undang Undang No. 32 TAHUN 2004[1] Yohanes Pattinasarany Pedahuluan Negeri merupakan salah satu dari kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sejak negeri terbentuk berdasarkan asal usul dan adat isitiadat yang ada pada negeri tersebut. Otonomi negeri samRead More…
URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI DI MALUKU[1] Victor Juzuf Sedubun Pendahuluan Persekutuan masyarakat hukum adat di Maluku sejak dahulu eksistensinya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, baik pemerintahan, ekonomi, pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan sebagainya. Secara khusus untuk wilayah-wilayah pemerintahan tRead More…
EKSISTENSI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MENUJU OTONOMI DESA DI MALUKU[1] Saartje S Alfons Latar Belakang Harus diakui bahwa jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Augustus 1945, telah hidup bermacam-macam masyarakat adat dalam berbagai komunitas di nusantara ini. Komunitas-komunitas yang telah adaRead More…
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI MALUKU[1] Margie.E.M.Tahapary Pengantar Indonesia sebagai Negara memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dan tersebar dari Sabang sampai Merauke namun masyarakatnya hidup berdampingan dengan penghormatan atas keberagaman yang dimiliki masing-masing. KeberaRead More…
ASPEK SPIRITUAL PROSES PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DIMALUKU[1] Mailod Latuny Pendahuluan Pada dasarnya masyarakat Maluku merupakan komunitas manusia yang hidupnya tidaklah lepas dari ikatan adat dan kebudayaan. Mereka hidup dalam tatanan sosial yang diliputi oleh berbagai norma dan aturan yang berfungsi mengatur serta mengendalikan kehidupan masyarakat yang Read More…
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM TRADISI MASYARAKAT DI KEPULAUAN LEASE[1] Merlien Irene Matitaputty Pendahuluan Pengelolaan lingkukngan dapat diartikan sebagai suatu usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutRead More…
SISTEM PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DI MALUKU TENGAH (Kajian Dari Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia)[1] Eric Stenly Holle Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuaRead More…