HAK PETUANAN LAUT DI MALUKU

HAK PETUANAN LAUT DI MALUKU[1]  S.E.M. Nirahua[2]      A.   Pengantar   Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam perubahan kedua UUD 1945 diatur secara eRead More…

KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN OLEH KELOMPOK PEMILIK MODAL DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN OLEH KELOMPOK PEMILIK MODAL DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Oleh : M.J.Saptenno   I.            PENDAHULUAN Hakikat Kewaspadaan nasional  adalah suatu sikap dalam hubungan dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggungjawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan  kehidupan Read More…

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA AMBON DI TINJAU DARI PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  KOTA  AMBON  DI TINJAU DARI PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM   Oleh : M.J.Saptenno     A.      Pengantar. Menarik untuk dikaji tema yang diusung oleh  pasangan calon ini, yakni  “Benahi Ambon ( Membangun Negeri Menata Kota  )”. Hal ini merupakan isu aktual  dan  perlu mendapat perhatian bersama dari semua elemen masyarakat, karena kota Ambon yang tercabiRead More…

LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014

LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA EKSEKUSI  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR 79/PUU-XII/2014[1] Oleh : M.J.Saptenno. A.  Pengantar Sejak ditetapkannya Mahkamah Konstitusi ( MK ) menjadi suatu lembaga peradilan  khusus untuk kasus kasus  Hukum Tata Negara, maka sering terjadi dalam praktek bahwa putusan putusan MK tidak bisa dieksekusi. Hal ini terjadi dalam praktek penegakan hukum di IndonesiRead More…

KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN

KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN[1]   Eric Stenly Holle, SH.MH   Abstract   A. Pendahuluan Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak yang  dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. KRead More…

HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN Oleh. M. A. H. Tahapary   A.      Latar Belakang Indonesia adalah Negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yang berarti Indonesia berdasarkaRead More…

PENDEKATAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN TANAH SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

PENDEKATAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN TANAH SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN BERKELANJUTAN [1] Oleh : M.J.Saptenno[2]     A.    PENGANTAR Tanah memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia.  Tanah merupakan anugerah Tuhan yang patut dijaga dan dipelihara secara baik dan benar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Tanah jangan dijual mutRead More…

PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA AMBON : ANTARA SUMBER PENDAPATAN DAERAH ATAU PELAYANAN PUBLIK

PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA AMBON : ANTARA SUMBER PENDAPATAN DAERAH ATAU PELAYANAN PUBLIK   Victor Juzuf Sedubun     Pertumbuhan penduduk dengan tingginya kebutuhan hidup yang lebih baik menuntut dipenuhinya berbagai sarana dan fasilitas yang mempercepat akses, baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya dan sebagainya. Realitas ini memungkinkan mobilisasi yang tinggi untuk memenuhi tuntutan hiRead More…

PENGAWASAN PREVENTIF SEBAGAI BENTUK PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

PENGAWASAN PREVENTIF SEBAGAI BENTUKPENGUJIAN PERATURAN DAERAH[1] Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.[2]   Abstract Revocation of regulation has created legal uncertainty associated with the type of law that gives the imposition of regional taxes and levies and the type of law that gives certain rights to the public. Local Regulations as delegated legislation as the work of the Regional Head and parRead More…

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN DAN INVESTASI DI KOTA AMBON

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN DAN INVESTASI DI KOTA AMBON Victor J. Sedubun  Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah ialah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif, dan efisien Read More…