Halaman ini merupakan kumpulan dari artikel mengenai hukum tata negara/hukum administrasi negara. Semoga ini berguna untuk menambah ilmu khususnya hukum negara/hukum administrasi negara
INDIKATOR “BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM” SEBAGAI DASAR PEMBATALANPERATURAN DAERAH[1] Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.[2] Abstract Formation regulation must meet the indicator does not contradict the legislation of higher and not contrary to public interest. If both indicators are not met in the establishment of a law, then in the evaluation by the Government, there apabil estaRead More…
KAJIAN FILSAFAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH[1] Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.[2] Abstract Establishment of regulations in the area causing problems when the rule is applied. Some parties feel that the rules are there to organize and manage the region carried out only for the interests of certain groups. The fact that there are not any products that regulation can work well becRead More…
Profesionalisme KPUD dan Bawaslu Daerah Dalam Mewujudkan Pemilukada yang berkualitas[1] Jantje Tjiptabudy Fakultas Hukum Univ. Pattimura-Ambon A. Pendahuluan. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Thn 1945. Didalam UUD NRI Thn 1945 pasal 1 ayat (2)Read More…
MENATA ULANG PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN PEMILUKADA[1] Oleh : Jantje Tjiptabudy ABSTRAK Pemilu dan Pemilukada sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada haruslah berpatokan pada 4 (empat) Read More…
Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh: A.D. Bakarbessy Abstrak Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu desa. Oleh karena itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara Negara, Daerah, dan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan desa adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya Negara sekaligus sebagai satuan Read More…
Problematika Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia Pendahuluan Dalam bukunya Nomoi, Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum[1]. Menurut Aristoteles, bahwa yang memerintah dRead More…
RIVALITAS PANDANGAN UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARIS HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: A.D. Bakarbessy A. LATAR BELAKANG Setiap orang tahu, bahkan harus tahu mengapa hak asasi manusia (HAM) itu penting. HAM penting karena tanpa hak itu tidak ada martabat manusia. Dengan demikian, maka Hak Asasi Manusia merupakan hak esensial yaRead More…
Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Membangun Kohesi Sosial Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh : A.D. Bakarbessy Abstrak Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan ditandainya dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan daerah memiliki hak untuk dapat mengelola pemerintahannya senRead More…
Tinjauan Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perusahaan Penangkapan Ikan Dengan ABK (Anak Buah Kapal) Oleh : Andress Deny Bakarbessy Abstrak Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara perusahaan penangkapan ikan dengan ABK dapat terganggu dengan adanya dualisme perundang-undangan yang mengaturnya yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 TentaRead More…
EKSISTENSI DAN FUNGSI PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (Oleh: Dr. Hendrik Salmon, SH.MH) 1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang lebih sering dikenal dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga memuat ketentuan antara lain tentang hak setiap orang yanRead More…